Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Instrumen Hukum Lainnya di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

PERBAN Nomor 3 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 2. Instrumen Hukum Lainnya adalah naskah dinas selain Peraturan Perundang-undangan yang memuat kebijakan yang harus menjadi pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan badan yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan. 3. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Program Penyusunan yang selanjutnya disebut Progsun adalah instrumen perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 5. Program Penyusunan Peraturan Badan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 6. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang- undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. 7. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 8. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 9. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 12. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 14. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diusulkan oleh pemrakarsa. (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sekretaris Utama; b. Deputi Bidang Meteorologi; c. Deputi Bidang Klimatologi; d. Deputi Bidang Geofisika; e. Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan f. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca. (3) Selain pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diusulkan oleh: a. Inspektur; b. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; c. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; d. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan e. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Badan dilaksanakan melalui instrumen: a. Prolegnas; b. Progsun; dan c. Progsun Peraturan Badan.

Pasal 8

Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

(1) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Naskah Akademik. (3) Dalam menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (4) Sekretaris Utama menugaskan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklajuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. verifikasi dokumen; b. penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Badan mengenai pengajuan usulan dalam Prolegnas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. penyampaian usulan ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan regulasi. (5) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan Juni tahun sebelumnya.

Pasal 10

(1) Dalam hal telah terdaftar dalam Prolegnas, Sekretaris Utama harus mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG untuk masuk dalam Prolegnas kepada Kepala Badan. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementrian yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Kepala Badan menyampaikan rancangan UNDANG-UNDANG untuk diusulkan ke program prioritas dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 11

(1) Dalam keadaan tertentu, Sekretaris Utama dapat mengajukan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 2

Perencanaan Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG Berdasarkan Prolegnas

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Naskah Akademik. (3) Dalam menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (4) Sekretaris Utama menugaskan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklajuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. verifikasi dokumen; b. penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Badan mengenai pengajuan usulan dalam Prolegnas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. penyampaian usulan ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan regulasi. (5) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan Juni tahun sebelumnya.

Pasal 10

(1) Dalam hal telah terdaftar dalam Prolegnas, Sekretaris Utama harus mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG untuk masuk dalam Prolegnas kepada Kepala Badan. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementrian yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Kepala Badan menyampaikan rancangan UNDANG-UNDANG untuk diusulkan ke program prioritas dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 11

(1) Dalam keadaan tertentu, Sekretaris Utama dapat mengajukan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN yang akan dimasukkan ke dalam Progsun PERATURAN PEMERINTAH atau Progsun Peraturan PRESIDEN kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. naskah urgensi; dan b. rancangan awal. (3) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. latar belakang yang berisi urgensi pembentukan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; b. tujuan penyusunan; c. sasaran yang ingin diwujudkan; d. arah dan jangkauan pengaturan; dan e. Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang terkait. (4) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN. (5) Sekretaris Utama menugaskan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklajuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. verifikasi naskah urgensi dan rancangan awal; b. penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Badan mengenai pengajuan usulan dalam Progsun kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. penyampaian usulan ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan regulasi. (6) Usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang akan dimasukkan ke dalam Progsun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan Juni tahun sebelumnya.

Pasal 13

(1) Dalam keadaan tertentu, Sekretaris Utama dapat mengajukan usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN di luar Progsun. (2) Usulan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan di luar Progsun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 3

Perencanaan Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN yang akan dimasukkan ke dalam Progsun PERATURAN PEMERINTAH atau Progsun Peraturan PRESIDEN kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. naskah urgensi; dan b. rancangan awal. (3) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. latar belakang yang berisi urgensi pembentukan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; b. tujuan penyusunan; c. sasaran yang ingin diwujudkan; d. arah dan jangkauan pengaturan; dan e. Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang terkait. (4) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN. (5) Sekretaris Utama menugaskan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklajuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. verifikasi naskah urgensi dan rancangan awal; b. penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Badan mengenai pengajuan usulan dalam Progsun kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. penyampaian usulan ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan regulasi. (6) Usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang akan dimasukkan ke dalam Progsun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan Juni tahun sebelumnya.

Pasal 13

(1) Dalam keadaan tertentu, Sekretaris Utama dapat mengajukan usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN di luar Progsun. (2) Usulan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan di luar Progsun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dalam Progsun Peraturan Badan. (2) Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. dasar hukum pembentukan; c. latar belakang penyusunan; d. tujuan penyusunan; e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan f. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 15

(1) Pemrakarsa mengajukan usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama paling lambat minggu kedua bulan September setiap tahun berjalan untuk Progsun Peraturan Badan tahun berikutnya. (2) Dalam pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa harus memperhatikan: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat; b. arah kebijakan pembangunan nasional; c. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan; dan/atau d. ketersediaan sumber daya dalam penyelesaian penyusunan Peraturan Badan. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan uraian yang memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. dasar hukum pembentukan; c. latar belakang penyusunan; d. tujuan penyusunan; e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan f. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 16

Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengoordinasikan penyusunan daftar Progsun Peraturan Badan.

Pasal 17

(1) Kepala Badan menyebarluaskan konsep daftar Progsun Peraturan Badan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengunggah ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan dan/atau media informasi lainnya. (3) Kepala Badan menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat. (4) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa catatan, penambahan usul, dan/atau pengurangan usul terhadap konsep daftar Progsun Peraturan Badan.

Pasal 18

Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan pemrakarsa.

Pasal 19

(1) Daftar Progsun Peraturan Badan yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal Progsun Peraturan Badan mendapatkan persetujuan, Progsun Peraturan Badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Terhadap Progsun Peraturan Badan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Progsun Peraturan Badan tahun berjalan. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya usulan penarikan rencana pembentukan rancangan Peraturan Badan dari Progsun Peraturan Badan tahun berjalan oleh pemrakarsa. (4) Pemrakarsa mengajukan usulan perubahan kepada Sekretaris Utama. (5) Berdasarkan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Utama menyampaikan usulan perubahan Progsun Peraturan Badan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan. (6) Dalam hal perubahan Progsun Peraturan Badan mendapatkan persetujuan, perubahan Progsun Peraturan Badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 21

(1) Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lain setelah Progsun Peraturan Badan ditetapkan; b. adanya urgensi nasional; atau c. kebutuhan organisasi. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan rancangan awal dan uraian yang memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. dasar hukum pembentukan; c. latar belakang penyusunan; d. tujuan penyusunan; e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan f. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

BAB 4

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Badan

Pasal 14

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dalam Progsun Peraturan Badan. (2) Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. dasar hukum pembentukan; c. latar belakang penyusunan; d. tujuan penyusunan; e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan f. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 15

(1) Pemrakarsa mengajukan usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama paling lambat minggu kedua bulan September setiap tahun berjalan untuk Progsun Peraturan Badan tahun berikutnya. (2) Dalam pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa harus memperhatikan: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat; b. arah kebijakan pembangunan nasional; c. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan; dan/atau d. ketersediaan sumber daya dalam penyelesaian penyusunan Peraturan Badan. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan uraian yang memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. dasar hukum pembentukan; c. latar belakang penyusunan; d. tujuan penyusunan; e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan f. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 16

Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengoordinasikan penyusunan daftar Progsun Peraturan Badan.

Pasal 17

(1) Kepala Badan menyebarluaskan konsep daftar Progsun Peraturan Badan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengunggah ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan dan/atau media informasi lainnya. (3) Kepala Badan menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat. (4) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa catatan, penambahan usul, dan/atau pengurangan usul terhadap konsep daftar Progsun Peraturan Badan.

Pasal 18

Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan pemrakarsa.

Pasal 19

(1) Daftar Progsun Peraturan Badan yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal Progsun Peraturan Badan mendapatkan persetujuan, Progsun Peraturan Badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Terhadap Progsun Peraturan Badan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Progsun Peraturan Badan tahun berjalan. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya usulan penarikan rencana pembentukan rancangan Peraturan Badan dari Progsun Peraturan Badan tahun berjalan oleh pemrakarsa. (4) Pemrakarsa mengajukan usulan perubahan kepada Sekretaris Utama. (5) Berdasarkan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Utama menyampaikan usulan perubahan Progsun Peraturan Badan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan. (6) Dalam hal perubahan Progsun Peraturan Badan mendapatkan persetujuan, perubahan Progsun Peraturan Badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 21

(1) Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lain setelah Progsun Peraturan Badan ditetapkan; b. adanya urgensi nasional; atau c. kebutuhan organisasi. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan rancangan awal dan uraian yang memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. dasar hukum pembentukan; c. latar belakang penyusunan; d. tujuan penyusunan; e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan f. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

BAB Kedua

Penyusunan

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, pemrakarsa membentuk tim penyusunan dan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebelum rancangan UNDANG-UNDANG ditetapkan dalam daftar Prolegnas. (2) Keanggotaan tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya terkait; b. pejabat pimpinan tinggi pratama terkait; c. pejabat administrator; d. pejabat pengawas; dan/atau e. pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan. (3) Selain keanggotaan tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan analis hukum dan pejabat fungsional terkait lainnya. (4) Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian paling sedikit terdiri dari unsur: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam rancangan UNDANG-UNDANG; dan/atau d. pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan, analis hukum, analis kebijakan, dan/atau pejabat fungsional terkait lainnya di lingkungan Badan.

Pasal 23

Tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, penyusunan, dan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disampaikan oleh Kepala Badan kepada PRESIDEN. (2) Penyampaian rancangan UNDANG-UNDANG kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penyampaian Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen kelengkapan yang terdiri atas: a. surat Kepala Badan kepada PRESIDEN; b. surat keterangan telah selesainya konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. kelengkapan lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 1

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, pemrakarsa membentuk tim penyusunan dan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebelum rancangan UNDANG-UNDANG ditetapkan dalam daftar Prolegnas. (2) Keanggotaan tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya terkait; b. pejabat pimpinan tinggi pratama terkait; c. pejabat administrator; d. pejabat pengawas; dan/atau e. pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan. (3) Selain keanggotaan tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan analis hukum dan pejabat fungsional terkait lainnya. (4) Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian paling sedikit terdiri dari unsur: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam rancangan UNDANG-UNDANG; dan/atau d. pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan, analis hukum, analis kebijakan, dan/atau pejabat fungsional terkait lainnya di lingkungan Badan.

Pasal 23

Tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, penyusunan, dan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disampaikan oleh Kepala Badan kepada PRESIDEN. (2) Penyampaian rancangan UNDANG-UNDANG kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penyampaian Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen kelengkapan yang terdiri atas: a. surat Kepala Badan kepada PRESIDEN; b. surat keterangan telah selesainya konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. kelengkapan lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemrakarsa menyusun rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Ketentuan pembentukan UNDANG-UNDANG di tingkat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Dalam hal rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN yang disusun dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian telah disetujui oleh Kepala Badan, Sekretaris Utama: a. menyiapkan surat Kepala Badan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi; dan b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Dalam hal telah mendapatkan surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyiapkan dokumen permohonan penetapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN kepada PRESIDEN.

BAB 2

Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN

Pasal 25

Koreksi

(1) Pemrakarsa menyusun rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Ketentuan pembentukan UNDANG-UNDANG di tingkat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Dalam hal rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN yang disusun dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian telah disetujui oleh Kepala Badan, Sekretaris Utama: a. menyiapkan surat Kepala Badan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi; dan b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Dalam hal telah mendapatkan surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyiapkan dokumen permohonan penetapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN kepada PRESIDEN.

Pasal 27

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilakukan oleh pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan, instansi/lembaga yang terkait, pakar, organisasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan, pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Badan. (4) Pemrakarsa menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil penyusunan rancangan, permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan, dan/atau persetujuan untuk dilakukan konsultasi publik.

Pasal 28

(1) Rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilakukan konsultasi publik. (2) Dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memberikan tanggapan dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap rancangan Peraturan Badan. (3) Konsultasi publik dapat dilakukan dengan cara: a. mengunggah rancangan Peraturan Badan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan dan/atau media informasi lainnya; dan/atau b. melaksanakan uji publik, uji konsep, kunjungan kerja, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya secara daring dan/atau luring.

Pasal 29

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh pemrakarsa. (2) Dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikaji, didokumentasikan, dan diarsipkan oleh pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perbaikan rancangan Peraturan Badan. (2) Dalam penyusunan perbaikan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan.

BAB 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Badan

Pasal 27

Koreksi

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilakukan oleh pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan, instansi/lembaga yang terkait, pakar, organisasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan, pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Badan. (4) Pemrakarsa menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil penyusunan rancangan, permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan, dan/atau persetujuan untuk dilakukan konsultasi publik.

Pasal 28

(1) Rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilakukan konsultasi publik. (2) Dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memberikan tanggapan dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap rancangan Peraturan Badan. (3) Konsultasi publik dapat dilakukan dengan cara: a. mengunggah rancangan Peraturan Badan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan dan/atau media informasi lainnya; dan/atau b. melaksanakan uji publik, uji konsep, kunjungan kerja, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya secara daring dan/atau luring.

Pasal 29

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh pemrakarsa. (2) Dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikaji, didokumentasikan, dan diarsipkan oleh pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perbaikan rancangan Peraturan Badan. (2) Dalam penyusunan perbaikan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Pasal 34

Koreksi

(1) Peraturan Kepala Badan memuat kebutuhan pengaturan yang bersifat internal. (2) Penyusunan Peraturan Kepala Badan dilakukan sesuai dengan Progsun yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Penyusunan Peraturan Kepala Badan selain melalui Progsun yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga dilakukan melalui mekanisme di luar Progsun berdasarkan persetujuan Kepala Badan.

Pasal 35

Proses penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

(1) Instruksi memuat perintah berupa petunjuk atau arahan Kepala Badan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan di Badan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Dalam hal dibutuhkan, pemrakarsa dapat melaksanakan rapat penyusunan rancangan Instruksi Kepala Badan dengan unit kerja lainnya di Badan dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan.

Pasal 37

(1) Keputusan memuat kebijakan Kepala Badan yang bersifat MENETAPKAN, tidak mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai di Badan. (2) Surat edaran memuat pemberitahuan dari Kepala Badan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak di Badan. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat ditetapkan oleh: a. pimpinan tinggi madya; atau b. pejabat lainnya. (2) Keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berkaitan dengan kewenangannya dan tidak melibatkan instansi lain. (3) Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pendelegasian wewenang. (4) Kewenangan MENETAPKAN keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pemrakarsa mengusulkan penyusunan instruksi, keputusan, dan surat edaran kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Penyusunan rancangan instruksi, rancangan keputusan, dan rancangan surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil arahan Kepala Badan dan/atau kebutuhan Badan.

Pasal 40

(1) Penyampaian usulan penyusunan instruksi, keputusan, dan surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus disertai dengan konsepsi yang disusun oleh pemrakarsa unit kerja terkait. (2) Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. judul instruksi, surat keputusan, atau surat edaran; b. dasar hukum penyusunan; c. latar belakang; d. pokok pengaturan; dan e. target waktu penyusunan.

Pasal 41

(1) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis terhadap konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rancangan oleh kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan: a. substansi yang diatur; b. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan; dan c. ruang lingkup kebijakan Badan yang akan diatur. (4) Dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang- undangan mengikutsertakan unit kerja terkait. (5) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan hasil penyelarasan kepada pemrakarsa untuk mendapatkan tanda tangan dalam lembar persetujuan.

Pasal 42

(1) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan rancangan Instrumen Hukum Lainnya yang telah disusun kepada Sekretaris Utama untuk selanjutnya diberikan paraf persetujuan pada naskah asli dan menyampaikannya kepada Kepala Badan untuk ditetapkan. (2) Dalam hal Kepala Badan belum menyetujui terhadap substansi dari rancangan Instrumen Hukum Lainnya, pemrakarsa bersama unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang- undangan memberikan klarifikasi kepada Kepala Badan. (3) Dalam hal menyetujui, Kepala Badan melakukan penetapan berupa pembubuhan tanda tangan pada naskah dan lampirannya. (4) Pembubuhan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik. (5) Naskah yang telah ditandatangani, dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Kesatu

Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya

Pasal 34

Koreksi

(1) Peraturan Kepala Badan memuat kebutuhan pengaturan yang bersifat internal. (2) Penyusunan Peraturan Kepala Badan dilakukan sesuai dengan Progsun yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Penyusunan Peraturan Kepala Badan selain melalui Progsun yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga dilakukan melalui mekanisme di luar Progsun berdasarkan persetujuan Kepala Badan.

Pasal 35

Proses penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

(1) Instruksi memuat perintah berupa petunjuk atau arahan Kepala Badan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan di Badan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Dalam hal dibutuhkan, pemrakarsa dapat melaksanakan rapat penyusunan rancangan Instruksi Kepala Badan dengan unit kerja lainnya di Badan dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan.

Pasal 37

(1) Keputusan memuat kebijakan Kepala Badan yang bersifat MENETAPKAN, tidak mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai di Badan. (2) Surat edaran memuat pemberitahuan dari Kepala Badan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak di Badan. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat ditetapkan oleh: a. pimpinan tinggi madya; atau b. pejabat lainnya. (2) Keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berkaitan dengan kewenangannya dan tidak melibatkan instansi lain. (3) Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pendelegasian wewenang. (4) Kewenangan MENETAPKAN keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pemrakarsa mengusulkan penyusunan instruksi, keputusan, dan surat edaran kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Penyusunan rancangan instruksi, rancangan keputusan, dan rancangan surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil arahan Kepala Badan dan/atau kebutuhan Badan.

Pasal 40

(1) Penyampaian usulan penyusunan instruksi, keputusan, dan surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus disertai dengan konsepsi yang disusun oleh pemrakarsa unit kerja terkait. (2) Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. judul instruksi, surat keputusan, atau surat edaran; b. dasar hukum penyusunan; c. latar belakang; d. pokok pengaturan; dan e. target waktu penyusunan.

Pasal 41

(1) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis terhadap konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rancangan oleh kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan: a. substansi yang diatur; b. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan; dan c. ruang lingkup kebijakan Badan yang akan diatur. (4) Dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang- undangan mengikutsertakan unit kerja terkait. (5) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan hasil penyelarasan kepada pemrakarsa untuk mendapatkan tanda tangan dalam lembar persetujuan.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 44

Koreksi

(1) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya. (2) Koordinasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama pemrakarsa melalui rapat koordinasi untuk mengetahui: a. perkembangan proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya; dan b. permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya dan penyelesaiannya. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan pemrakarsa secara periodik setiap triwulan. (4) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan laporan perkembangan penyusunan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 45

(1) Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya dilakukan oleh pemrakarsa. (2) Dalam hal diperlukan, pemantauan Peraturan Perundang- undangan dan Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pelaksanaan pemantauan Peraturan Perundang- undangan dan Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. terkait langsung dengan rencana strategis Badan; b. terindikasi terdapat permasalahan; dan/atau c. Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya yang telah berlaku 5 (lima) tahun.

Pasal 46

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Badan ini dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang- undangan bersama unit kerja terkait untuk menilai efektivitas, kesesuaian materi muatan, serta kendala dalam pelaksanaannya. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan tertulis sebagai bahan perbaikan, penyempurnaan, atau perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Instrumen Hukum Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Instrumen Hukum Lainnya di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

BAB Keempat

Pasal 33

BAB III

Pasal 34

Pasal 35