Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PERBAN Nomor 8 Tahun 2019

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai BNN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta kehidupan sehari-hari. (2) Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ASN; b. Anggota Kepolisian Republik INDONESIA; dan c. Prajurit Tentara Nasional INDONESIA. (3) Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. etika bernegara; b. etika berorganisasi; c. etika bermasyarakat; d. etika terhadap sesama pegawai; dan e. etika terhadap diri sendiri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

(1) Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diperiksa melalui sidang kode etik. (2) Sidang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MKKE.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan MKKE terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. (2) Dalam hal anggota MKKE lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (3) Jabatan dan pangkat anggota MKKE tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai BNN yang diperiksa.

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabat oleh: a. ketua merangkap anggota dijabat oleh kepala satuan kerja. b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh pejabat struktural yang berada 1 (satu) tingkat di bawah kepala satuan kerja; dan c. anggota dijabat oleh pejabat struktural lainnya dengan melibatkan pejabat struktural atasan pegawai yang diduga melanggar kode etik; (2) Dalam hal terdapat kekurangan jumlah anggota yang memenuhi persyaratan, kepala satuan kerja dapat melakukan pelibatan pejabat struktural satuan kerja lain. (3) Pelibatan pejabat struktural satuan kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah koordinasi dengan kepala satuan kerja.

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada kondisi tertentu terdiri dari: a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala BNN; b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Utama; dan c. anggota dijabat pejabat struktural yang mempunyai pangkat dan jabatan setara lainnya dengan melibatkan pejabat struktural bidang pengawasan . (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan/atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama;

Pasal 7

(1) Pegawai BNN dalam jabatan fungsional dan/atau profesi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan proses oleh MKKE. (2) Proses oleh MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum terdapat pengaturan terkait kode etik profesi. (3) Dalam hal terdapat peraturan tentang kode etik profesi, proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan susunan keanggotaan MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pegawai BNN dalam jabatan fungsional dan/atau profesi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN dapat berasal dari laporan pengaduan Pegawai BNN dan/atau masyarakat. (2) Pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh: a. UPP/UPG; atau b. petugas pada Inspektorat Utama. (3) UPP/UPG atau petugas pada Inspektorat Utama harus menindaklanjuti laporan pengaduan dari Pegawai BNN dan/atau masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan pengaduan. (4) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti yang cukup.

Pasal 10

(1) UPP/UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibentuk pada tingkat BNN dan BNNP. (2) Dalam hal belum dibentuk UPP/UPG pada tingkat provinsi, Kepala BNNP melaksanakan fungsi UPP/UPG.

Pasal 11

UPP/UPG atau petugas pada Inspektorat Utama melakukan tindak lanjut dugaan pelanggaran Kode Etik melalui: a. pelimpahan kepada Itwasriksus pada tingkat BNN; dan b. pembentukan tim pemeriksa pada tingkat BNNP.

Pasal 12

Itwasriksus dan tim pemeriksa melaksanakan proses pemeriksaan penyelesaian pelanggaran kode etik dalam bentuk: a. analisa; b. penyiapan berkas administrasi; c. pembuktian awal; dan d. pengajuan usulan sidang MKKE.

Pasal 13

(1) Pengajuan usulan sidang MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diajukan penetapan kepada: a. Kepala BNN, untuk tingkat pusat; b. Kepala BNNP, untuk tingkat provinsi; dan c. Kepala BNNK/Kota, untuk tingkat kabupaten/kota. (2) Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan penetapan bagi kepala satuan kerja tingkat BNN untuk melaksanakan pembentukan MKKE. (3) Kepala BNNP atau BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c langsung melaksanakan pembentukan MKKE. (4) Format pembentukan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

MKKE melaksanakan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN paling lama 7 (tujuh) hari sejak pembentukan.

Pasal 15

(1) MKKE melaksanakan pemeriksaan terhadap Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. (3) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses: a. permintaan keterangan pihak terkait; b. permintaan keterangan Pegawai BNN yang di duga melanggar kode etik; dan/atau c. pengumpulan bukti. (4) proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan surat panggilan. (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

(1) MKKE dapat memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan. (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua MKKE.

Pasal 17

(1) MKKE memberikan pemberitahuan permintaan keterangan kepada Pegawai BNN yang di duga melanggar kode etik. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada atasan pegawai.

Pasal 18

(1) MKKE melaksanakan pemeriksaan secara tertutup. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pegawai BNN yang diperiksa dan MKKE. (3) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara. (4) Dalam hal Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak hadir pada pemeriksaan tanpa keterangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MKKE dapat memberikan keputusan sesuai hasil musyawarah. (5) Format hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

(1) MKKE memberikan pertanyaan kepada Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Apabila Pegawai BNN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. (3) Apabila Pegawai BNN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh MKKE, dengan memberikan catatan Pegawai BNN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.

Pasal 20

(1) MKKE melakukan pengumpulan bukti. (2) Pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bukti yang diajukan pada proses pengaduan; dan/atau b. pembuktian awal yang dilakukan UPP/UPG dan/atau petugas pada inspektorat Utama (3) Dalam hal bukti belum tercukupi, MKKE dapat mencari bukti lain yang mendukung.

Pasal 21

(1) MKKE melaksanakan sidang untuk mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai BNN yang diduga melanggar kode etik. (2) MKKE mengambil keputusan setelah Pegawai BNN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh MKKE. (4) Keputusan MKKE diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang MKKE tanpa dihadiri Pegawai BNN yang diperiksa. (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 22

(1) Sidang MKKE dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota. (2) Keputusan Sidang MKKE berupa rekomendasi. (3) Rekomendasi Sidang MKKE sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 23

(1) MKKE menyampaikan Hasil Pemeriksaan dan keputusan sidang MKKE berupa rekomendasi kepada Pejabat pada satu satuan kerja yang berwenang menjatuhkan sanksi. (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral paling kurang pejabat pada tingkat pengawas. (3) Format keputusan sidang MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

(1) Pegawai BNN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik mendapatkan pemberian sanksi moral melalui berita acara. (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan tembusan kepada: a. fungsi kepegawaian; dan b. fungsi pengawasan dan pemeriksaan khusus. (2) fungsi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada: a. Biro Kepegawaian dan Organisasi; b. Bagian Umum; atau c. Subbagian umum. (3) fungsi pengawasan dan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus.

Pasal 26

(1) Pegawai BNN yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif. (2) Tindakan adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui proses penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34