Peraturan Badan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulanga Bencana

PERBAN Nomor 03 Tahun 2017

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan BNPB terdiri atas: a. Kepala BNPB; b. Pejabat Tinggi Madya; c. Pejabat Tinggi Pratama; d. Pejabat Administrator; e. Kuasa Pengguna Anggaran; f. Pejabat Pembuat Komitmen; g. Bendahara Penerimaan; h. Bendahara Pengeluaran; i. Bendahara Pengeluaran Pembantu; j. Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar; k. Auditor; l. Unit Layanan Pengadaan; m. Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan n. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan- publik/lhkpn. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling sedikit memuat : a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki; i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan l. surat pernyataan.

BAB III

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN di lingkungan BNPB dibentuk Unit Pengelola LHKPN. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. koordinator LHKPN; b. wakil koordinator 1 LHKPN; c. wakil koordinator 2 LHKPN; dan d. administrator LHKPN. (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Sekretaris Utama. (4) Wakil Koordinator 1 (satu) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Inspektur Utama. (5) Wakil Koordinator 2 (dua) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Biro Umum. (6) Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengelola Administrasi LHKPN di lingkungan BNPB. (7) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id. b. administrator mempunyai tugas: 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi e- LHKPN; 3. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan BNPB untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 4. membuat akun administrator, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

(1) Setiap satuan unit kerja Eselon I membentuk administrator unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN. (2) Administrator unit kerja pengelola LHKPN Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membuat akun Penyelenggara Negara/wajib LHKPN; b. membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor; c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan d. memonitor pelaporan LHKPN di setiap Unit Kerja disampaikan kepada Administrator. (3) Administrator unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN di setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Eselon I.

Peraturan Badan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulanga Bencana

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10