Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMILIHAN DAN TATA KERJA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA

PERBAN Nomor 8 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) Kepala menyampaikan permohonan pengisian keanggotaan Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah kepada pimpinan kementerian/lembaga. (2) Calon anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah. (3) Kepala menyampaikan usulan calon anggota Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PRESIDEN. (4) Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 7

Calon anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. usia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; e. memiliki wawasan kebangsaan; f. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun; g. memiliki kemampuan berbahasa Inggris; h. berpendidikan paling rendah Magister (S2); i. memiliki integritas tinggi; j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan k. nonpartisan partai politik.

Pasal 8

(1) Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan dokumen: a. kartu tanda penduduk/paspor; b. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah; c. surat keterangan bebas narkotika dan psikotropika dari rumah sakit pemerintah; d. surat keterangan catatan kepolisian; e. daftar riwayat pengalaman terkait penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun; f. ijazah pendidikan terakhir; dan g. surat pernyataan nonpartisan partai politik. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi sertifikat TOEFL dengan skor paling rendah 500. (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Pemilihan calon anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan dibantu oleh lembaga independen yang bersertifikasi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 10

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal dan tahapan pemilihan; b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi; c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pemilihan; d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; e. mengumumkan lowongan dan persyaratan; f. MENETAPKAN lembaga independen; g. melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Kepala. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. BNPB; b. akademisi; dan c. praktisi. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang. (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 11

(1) Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas: a. melakukan seleksi kompetensi; dan b. menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada panitia seleksi. (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua panitia seleksi.

Pasal 12

(1) Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan hasil seleksi kepada panitia seleksi. (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota Unsur Pengarah.

Pasal 13

(1) Kepala menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN menyampaikan usulan calon anggota Unsur Pengarah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. (3) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 9 (sembilan) calon anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan kepada PRESIDEN. (4) Calon anggota Unsur Pengarah yang telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PRESIDEN.

BAB Kedua

Anggota Masyarakat Profesional

Pasal 7

Calon anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. usia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; e. memiliki wawasan kebangsaan; f. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun; g. memiliki kemampuan berbahasa Inggris; h. berpendidikan paling rendah Magister (S2); i. memiliki integritas tinggi; j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan k. nonpartisan partai politik.

Pasal 8

(1) Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan dokumen: a. kartu tanda penduduk/paspor; b. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah; c. surat keterangan bebas narkotika dan psikotropika dari rumah sakit pemerintah; d. surat keterangan catatan kepolisian; e. daftar riwayat pengalaman terkait penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun; f. ijazah pendidikan terakhir; dan g. surat pernyataan nonpartisan partai politik. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi sertifikat TOEFL dengan skor paling rendah 500. (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Pemilihan calon anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan dibantu oleh lembaga independen yang bersertifikasi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 10

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal dan tahapan pemilihan; b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi; c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pemilihan; d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; e. mengumumkan lowongan dan persyaratan; f. MENETAPKAN lembaga independen; g. melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Kepala. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. BNPB; b. akademisi; dan c. praktisi. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang. (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 11

(1) Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas: a. melakukan seleksi kompetensi; dan b. menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada panitia seleksi. (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua panitia seleksi.

Pasal 12

(1) Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan hasil seleksi kepada panitia seleksi. (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota Unsur Pengarah.

Pasal 13

(1) Kepala menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN menyampaikan usulan calon anggota Unsur Pengarah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. (3) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 9 (sembilan) calon anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan kepada PRESIDEN. (4) Calon anggota Unsur Pengarah yang telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PRESIDEN.