Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang KONTRA RADIKALISASI

(1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.

(1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme. (2) Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria: a. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan Paham Radikal Terorisme; b. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki Paham Radikal Terorisme; c. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada Paham Radikal Terorisme; dan/atau d. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh Paham Radikal Terorisme. (3) Kriteria orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui: a. kontra narasi; b. kontra propaganda; atau c. kontra ideologi.

Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik; b. penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan; c. penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan; d. sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan; e. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi Paham Radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik; f. kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya Paham Radikal Terorisme; g. sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan; h. pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme; i. penelitian, pengkajian, dan survei Paham Radikal Terorisme; dan/atau j. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Kontra propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui: a. penggalangan; b. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda Paham Radikal Terorisme; c. pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten Paham Radikal Terorisme; d. pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau e. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui: a. pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme; c. penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila; d. penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau f. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pemantauan dan pelaporan.

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tahapan penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi oleh kementerian/ lembaga dan Badan. (2) Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan: a. dokumen perencanaan nasional; b. rencana kerja pemerintah; dan c. dokumen perencanaan Badan. (3) Dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan: a. inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi; b. sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi; dan c. penetapan rencana Kontra Radikalisasi.

(1) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya. (2) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. komponen kegiatan; b. bentuk kegiatan; c. metode pelaksanaan; dan d. output. (3) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana Kontra Radikalisasi tahun berikut. (4) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan.

(1) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan penyelarasan rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya. (2) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian rencana Kontra Radikalisasi dengan rencana Pencegahan Tindak Pidana Terorisme nasional; b. kesesuaian kegiatan Kontra Radikalisasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan c. rencana pelaksanaan kegiatan Kontra Radikalisasi. (3) Format sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk penyusunan Dokumen rencana Kontra Radikalisasi tahun berikut.

(1) Penetapan rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c merupakan merupakan proses penetapan rencana Kontra Radikalisasi nasional oleh Kepala Badan. (2) Rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan untuk tahun berikutnya. (3) Rencana Kontra Radikalisasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk menjadi dasar pelaksanaan Kontra Radikalisasi oleh kementerian/lembaga untuk tahun berikut. (4) Format rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan tahapan untuk pemenuhan rencana Kontra Radikalisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan: a. penggalangan; b. pengumpulan; c. survei; d. pemetaan; e. analisis; f. penelitian; g. pengolahan data; h. pengkajian; i. penyusunan; j. pelatihan; k. sosialisasi; l. seminar; m. diskusi; n. penerapan pemahaman; o. pemberdayaan; p. pemantauan; atau q. pembinaan. (3) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau kerja sama oleh kementerian/lembaga dan Badan.

(1) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi secara kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dilaksanakan oleh Badan juga dapat berupa: a. pemberdayaan orang atau kelompok orang melalui kontra narasi untuk menghentikan penyebaran Paham Radikal Terorisme; b. pemantauan dan penanganan terhadap berbagai temuan konten negatif bermuatan intoleransi, Paham Radikal Terorisme, dan Terorisme di ruang siber; atau c. program pendidikan formal yang mengedepankan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. d. pelaksanaan produksi dan diseminasi narasi alternatif melalui media digital sebagai upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh Paham Radikal Terorisme. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan Kepala Badan.

(1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh Badan terhadap kesesuaian dan kemanfaatan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Kontra Radikalisasi dengan rencana Kontra Radikalisasi. (3) Penilaian kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam kerangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pengumpulan dokumentasi pelaksanaan Kontra Radikalisasi; b. survei terhadap sasaran pelaksanaan Kontra Radikalisasi; dan/atau c. kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (5) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan dalam laporan kegiatan pemantauan. (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.

(1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan tahapan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kepada Badan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (3) Laporan pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. uraian kegiatan; b. target capaian kegiatan; c. pelaksanaan kegiatan, meliputi keberhasilan, hambatan, dan kendala pelaksanaan; d. temuan dalam kegiatan; e. analisis kegiatan, meliputi efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan kegiatan; f. rekomendasi meliputi usulan perbaikan atau tindakan korektif serta saran penyempurnaan program; dan g. dokumentasi kegiatan. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

(1) Laporan pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikompilasi oleh Badan dalam laporan konsolidasi nasional Kontra Radikalisasi. (2) Laporan konsolidasi nasional Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PRESIDEN oleh Kepala Badan.

(1) Laporan konsolidasi nasional Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. ringkasan eksekutif; c. metodologi pengumpulan data; d. rekapitulasi nasional kegiatan Kontra Radikalisasi; e. profil pelaksanaan kegiatan kementerian/Lembaga; f. temuan umum dan analisis; dan g. rekomendasi strategis. (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uraian latar belakang yang meliputi: a. konteks nasional Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan peran Badan serta kementerian/lembaga; b. konsolidasi pelaksanaan kegiatan Kontra Radikalisasi; dan c. ruang lingkup kegiatan dan periode waktu pelaksanaan. (3) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uraian yang meliputi ikhtisar kegiatan Kontra Radikalisasi secara nasional, jumlah kementerian/lembaga yang berkontribusi, serta capaian utama, tantangan, dan rekomendasi strategis. (4) Metodologi pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uraian yang meliputi sumber data dan teknik analisis kegiatan Kontra Radikalisasi. (5) Rekapitulasi nasional kegiatan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan uraian yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi meliputi: a. jumlah sebaran kegiatan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah, target kelompok, dan/atau jenis kegiatan; b. capaian indikatif meliputi jumlah peserta atau kelompok sasaran yang terlibat dan/atau tingkat efektivitas kegiatan; c. jenis kegiatan; dan d. sinergi antarkementerian/lembaga. (6) Profil pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uraian pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang disajikan dalam sub bagian Badan dan kementerian/lembaga. (7) Temuan umum dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan uraian yang meliputi kekuatan dan sinergi yang sudah terbentuk, tantangan lintas sektor, dan potensi peningkatan efektivitas ke depan. (8) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uraian usulan bersifat menyeluruh yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan Kontra Radikalisasi secara nasional. (9) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada temuan umun dan analisis yang bertujuan menjadi dasar pengambilan keputusan atau perbaikan pelaksanaan Kontra Radikalisasi.

(1) Dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi, Kepala Badan dapat membentuk satuan tugas Kontra Radikalisasi sesuai dengan kebutuhan. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2025 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA, Œ EDDY HARTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KONTRA RADIKALISASI A. FORMAT RENCANA KONTRA RADIKALISASI No. Komponen Kegiatan Bentuk Kegiatan Metode Pelaksanaan Output 1. Identifikasi sasaran rentan Pemetaan wilayah dan kelompok rentan (pelajar, mahasiswa, buruh, komunitas) Survei lapangan, data mining, focus group discussion (FGD), kerja sama dengan pemda Data sasaran yang valid dan terpetakan 2. Penyusunan materi Kontra Radikalisasi Pengembangan modul narasi moderat dan wawasan kebangsaan Lokakarya penyusunan, review pakar, uji coba lapangan Modul kurikulum, buku saku, infografis 3. Pelibatan aktor strategis lokal Kemitraan dengan tokoh agama, tokoh adat, komunitas budaya, dan guru/dosen Pendekatan partisipatif, pelatihan dan pembinaan, penguatan jejaring Daftar mitra strategis terlibat aktif, Memorandum of Understanding (MoU)/kerja sama 4. Kampanye kontra narasi dan literasi digital Pembuatan konten edukatif di media sosial, podcast, video pendek, meme Kolaborasi dengan content creator, media mainstream, pelatihan media digital Konten kreatif terdiseminasi, engagement tinggi di platform digital 5. Edukasi di lingkungan pendidikan dan komunitas Kelas kebangsaan, diskusi terbuka, lomba kreatif bertema toleransi Tatap muka, daring (webinar), metode blended learning Kegiatan edukatif terlaksana, laporan dokumentasi, partisipasi meningkat 6. Peningkatan kapasitas aparat dan penyuluh Pelatihan Kontra Radikalisasi bagi Aparatur Sipil Negara, penyuluh agama, guru, dan Pemuda Pelatihan klasikal, simulasi, e- learning, study visit Peserta terlatih dengan sertifikat, peningkatan pemahaman 7. Integrasi program dengan sektor lain Sinkronisasi Kontra Radikalisasi dalam program sosial, pendidikan, dan pemuda Rapat koordinasi, penyusunan rencana aksi lintas sektor, integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah Rencana aksi lintas sektor, sinergi program berjalan 8. Monitoring dan evaluasi perencanaan Evaluasi desain dan kesiapan program sebelum implementasi Pengumpulan data awal (baseline), reviu internal, validasi eksternal Laporan monev awal, rekomendasi penyempurnaan rencana B. FORMAT SINKRONISASI RENCANA PROGRAM KONTRA RADIKALISASI NO KOMPONEN KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT METODE OUTPUT/ OUTCOME 1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pencegahan Paham Radikal Terorisme Badan 1. sosialisasi 2. presentasi 3. diskusi 1. Meningkatkan kapasitas pelajar dalam rangka pencegahan Paham Radikal Terorisme. 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Paham Radikal Terorisme. 3. Menggelorakan prinsip bela negara, setia dan cinta Negara Kesatuan Republik INDONESIA dalam mencegah pengaruh Paham Radikal Terorisme. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA, ttd. EDDY HARTONO