Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak

(1) Badan Usaha pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak wajib memiliki NRU untuk setiap jenis Izin Usaha yang dimiliki. (2) Badan Pengatur menerbitkan NRU untuk setiap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha: a. pengolahan minyak bumi atau hasil olahan; b. pengangkutan Bahan Bakar Minyak melalui pipa; c. penyimpanan Bahan Bakar Minyak; dan/atau d. niaga Bahan Bakar Minyak. (3) Penerbitan NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penerimaan data perizinan berusaha dari hasil integrasi sistem aplikasi Badan Pengatur dengan sistem perizinan berusaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(1) Badan Pengatur menerbitkan NRU berupa sertifikat dan Quick Response Code (QR Code). (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengatur paling sedikit memuat: a. kode penomoran NRU; b. nama Badan Usaha; c. jenis Izin Usaha; d. nomor Perizinan Berusaha; e. masa berlaku; dan f. alamat Badan Usaha. (3) Kode penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. 2 (dua) digit pertama merupakan kode nomor jenis Izin Usaha; b. 5 (lima) digit kedua merupakan nomor urut registrasi; c. 4 (empat) digit ketiga merupakan kode kombinasi dari lokasi provinsi dan kabupaten/kota pemegang NRU; d. 2 (dua) digit keempat merupakan bulan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha; dan e. 2 (dua) digit kelima merupakan tahun berakhirnya masa berlaku Izin Usaha. (4) Format kode penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Bentuk sertifikat dan Quick Response Code (QR Code) NRU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM

(1) Badan Usaha pemegang NRU wajib melakukan pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada setiap sarana dan/atau fasilitas utama yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha dan dilekatkan pada tempat yang mudah dilihat dengan ukuran yang dapat disesuaikan. (2) Tata cara pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Penggunaan NRU oleh Badan Usaha pemegang NRU berfungsi sebagai: a. persyaratan pendaftaran sebagai peserta seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan oleh Badan Usaha Pemegang NRU pada kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak; b. pendataan kepemilikan sarana dan fasilitas Badan Usaha dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak; dan c. salah satu bentuk penilaian kepatuhan Badan Usaha.

(1) Badan Usaha pemegang NRU wajib melaporkan pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada setiap sarana dan fasilitas utama yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format dalam sistem aplikasi pada Badan Pengatur.

(1) Badan Pengatur memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha pemegang NRU yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pencabutan NRU. Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan kepada Badan Usaha pemegang NRU. (4) Apabila Badan Usaha pemegang NRU yang mendapatkan sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan NRU. (5) Badan Pengatur dapat menerbitkan kembali NRU terhadap Badan Usaha pemegang NRU yang telah melanggar ketentuan peraturan, apabila telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana pelanggaran ketentuan pada ayat (2) dan (3) dengan melampirkan data dukung penyelesaian kewajiban.

Pada saat Peraturan Badan mulai ini berlaku: a. NRU yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku NRU; dan b. NRU yang masih dalam proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2026 KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA, Œ WAHYUDI ANAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK FORMAT KODE PENOMORAN NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK Kode penomoran Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak: 1. Contoh Penomoran NRU 01.00001.6201.07.27 Keterangan pada Nomor NRU 01 : Jenis Izin Usaha 00001 : Nomor Urut 6201 : Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota 07 : Bulan berakhir NRU 27 : Tahun berakhir NRU 2. Kode Izin Usaha 01 : Pengolahan Minyak Bumi 02 : Pengolahan Hasil Olahan 03 : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Melalui Pipa 04 : Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 05 : Niaga Bahan Bakar Minyak 3. Kode Lokasi Pemegang NRU 11. PROVINSI ACEH 1101. KABUPATEN ACEH SELATAN 1102. KABUPATEN ACEH TENGGARA 1103. KABUPATEN ACEH TIMUR 1104. KABUPATEN ACEH TENGAH 1105. KABUPATEN ACEH BARAT 1106. KABUPATEN ACEH BESAR 1107. KABUPATEN PIDIE 1108. KABUPATEN ACEH UTARA 1109. KABUPATEN SIMEULUE 1110. KABUPATEN ACEH SINGKIL 1111. KABUPATEN BIREUEN 1112. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 1113. KABUPATEN GAYO LUES 1114. KABUPATEN ACEH JAYA 1115. KABUPATEN NAGAN RAYA 1116. KABUPATEN ACEH TAMIANG 1117. KABUPATEN BENER MERIAH 1118. KABUPATEN PIDIE JAYA 1171. KOTA BANDA ACEH 1172. KOTA SABANG 1173. KOTA LHOKSEUMAWE 1174. KOTA LANGSA 1175. KOTA SUBULUSSALAM Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 12. PROVINSI SUMATERA UTARA 1201. KABUPATEN TAPANULI TENGAH 1202. KABUPATEN TAPANULI UTARA 1203. KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1204. KABUPATEN NIAS 1205. KABUPATEN LANGKAT 1206. KABUPATEN KARO 1207. KABUPATEN DELI SERDANG 1208. KABUPATEN SIMALUNGUN 1209. KABUPATEN ASAHAN 1210. KABUPATEN LABUHANBATU 1211. KABUPATEN DAIRI 1212. KABUPATEN TOBA 1213. KABUPATEN MANDAILING NATAL 1214. KABUPATEN NIAS SELATAN 1215. KABUPATEN PAKPAK BHARAT 1216. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 1217. KABUPATEN SAMOSIR 1218. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 1219. KABUPATEN BATU BARA 1220. KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 1221. KABUPATEN PADANG LAWAS 1222. KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 1223. KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 1224. KABUPATEN NIAS UTARA 1225. KABUPATEN NIAS BARAT 1271. KOTA MEDAN 1272. KOTA PEMATANGSIANTAR 1273. KOTA SIBOLGA 1274. KOTA TANJUNGBALAI 1275. KOTA BINJAI 1276. KOTA TEBING TINGGI 1277. KOTA PADANGSIDIMPUAN 1278. KOTA GUNUNGSITOLI 13. PROVINSI SUMATERA BARAT 1301. KABUPATEN PESISIR SELATAN 1302. KABUPATEN SOLOK 1303. KABUPATEN SIJUNJUNG 1304. KABUPATEN TANAH DATAR 1305. KABUPATEN PADANG PARIAMAN 1306. KABUPATEN AGAM 1307. KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 1308. KABUPATEN PASAMAN 1309. KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 1310. KABUPATEN DHARMASRAYA 1311. KABUPATEN SOLOK SELATAN 1312. KABUPATEN PASAMAN BARAT 1371. KOTA PADANG 1372. KOTA SOLOK 1373. KOTA SAWAHLUNTO 1374. KOTA PADANG PANJANG 1375. KOTA BUKITTINGGI 1376. KOTA PAYAKUMBUH 1377. KOTA PARIAMAN Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 14. PROVINSI RIAU 1401. KABUPATEN KAMPAR 1402. KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1403. KABUPATEN BENGKALIS 1404. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1405. KABUPATEN PELALAWAN 1406. KABUPATEN ROKAN HULU 1407. KABUPATEN ROKAN HILIR 1408. KABUPATEN SIAK 1409. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1410. KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1471. KOTA PEKANBARU 1472. KOTA DUMAI 15. PROVINSI JAMBI 1501. KABUPATEN KERINCI 1502. KABUPATEN MERANGIN 1503. KABUPATEN SAROLANGUN 1504. KABUPATEN BATANGHARI 1505. KABUPATEN MUARO JAMBI 1506. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 1507. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1508. KABUPATEN BUNGO 1509. KABUPATEN TEBO 1571. KOTA JAMBI 1572. KOTA SUNGAI PENUH 16. PROVINSI SUMATERA SELATAN 1601. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 1602. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 1603. KABUPATEN MUARA ENIM 1604. KABUPATEN LAHAT 1605. KABUPATEN MUSI RAWAS 1606. KABUPATEN MUSI BANYUASIN 1607. KABUPATEN BANYUASIN 1608. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 1609. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 1610. KABUPATEN OGAN ILIR 1611. KABUPATEN EMPAT LAWANG 1612. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1613. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 1671. KOTA PALEMBANG 1672. KOTA PAGAR ALAM 1673. KOTA LUBUK LINGGAU 1674. KOTA PRABUMULIH 17. PROVINSI BENGKULU 1701. KABUPATEN BENGKULU SELATAN 1702. KABUPATEN REJANG LEBONG 1703. KABUPATEN BENGKULU UTARA 1704. KABUPATEN KAUR 1705. KABUPATEN SELUMA 1706. KABUPATEN MUKOMUKO 1707. KABUPATEN LEBONG 1708. KABUPATEN KEPAHIANG 1709. KABUPATEN BENGKULU TENGAH 1771. KOTA BENGKULU Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 18. PROVINSI LAMPUNG 1801. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 1802. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 1803. KABUPATEN LAMPUNG UTARA 1804. KABUPATEN LAMPUNG BARAT 1805. KABUPATEN TULANG BAWANG 1806. KABUPATEN TANGGAMUS 1807. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 1808. KABUPATEN WAY KANAN 1809. KABUPATEN PESAWARAN 1810. KABUPATEN PRINGSEWU 1811. KABUPATEN MESUJI 1812. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 1813. KABUPATEN PESISIR BARAT 1871. KOTA BANDAR LAMPUNG 1872. KOTA METRO 19. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1901. KABUPATEN BANGKA 1902. KABUPATEN BELITUNG 1903. KABUPATEN BANGKA SELATAN 1904. KABUPATEN BANGKA TENGAH 1905. KABUPATEN BANGKA BARAT 1906. KABUPATEN BELITUNG TIMUR 1971. KOTA PANGKAL PINANG 21. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2101. KABUPATEN BINTAN 2102. KABUPATEN KARIMUN 2103. KABUPATEN NATUNA 2104. KABUPATEN LINGGA 2105. KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2171. KOTA BATAM 2172. KOTA TANJUNG PINANG 31. PROVINSI DKI JAKARTA 3101. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 3171. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 3172. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3173. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 3174. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 3175. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 32. PROVINSI JAWA BARAT 3201. KABUPATEN BOGOR 3202. KABUPATEN SUKABUMI 3203. KABUPATEN CIANJUR 3204. KABUPATEN BANDUNG 3205. KABUPATEN GARUT 3206. KABUPATEN TASIKMALAYA 3207. KABUPATEN CIAMIS 3208. KABUPATEN KUNINGAN 3209. KABUPATEN CIREBON 3210. KABUPATEN MAJALENGKA 3211. KABUPATEN SUMEDANG 3212. KABUPATEN INDRAMAYU Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 3213. KABUPATEN SUBANG 3214. KABUPATEN PURWAKARTA 3215. KABUPATEN KARAWANG 3216. KABUPATEN BEKASI 3217. KABUPATEN BANDUNG BARAT 3218. KABUPATEN PANGANDARAN 3271. KOTA BOGOR 3272. KOTA SUKABUMI 3273. KOTA BANDUNG 3274. KOTA CIREBON 3275. KOTA BEKASI 3276. KOTA DEPOK 3277. KOTA CIMAHI 3278. KOTA TASIKMALAYA 3279. KOTA BANJAR 33. PROVINSI JAWA TENGAH 3301. KABUPATEN CILACAP 3302. KABUPATEN BANYUMAS 3303. KABUPATEN PURBALINGGA 3304. KABUPATEN BANJARNEGARA 3305. KABUPATEN KEBUMEN 3306. KABUPATEN PURWOREJO 3307. KABUPATEN WONOSOBO 3308. KABUPATEN MAGELANG 3309. KABUPATEN BOYOLALI 3310. KABUPATEN KLATEN 3311. KABUPATEN SUKOHARJO 3312. KABUPATEN WONOGIRI 3313. KABUPATEN KARANGANYAR 3314. KABUPATEN SRAGEN 3315. KABUPATEN GROBOGAN 3316. KABUPATEN BLORA 3317. KABUPATEN REMBANG 3318. KABUPATEN PATI 3319. KABUPATEN KUDUS 3320. KABUPATEN JEPARA 3321. KABUPATEN DEMAK 3322. KABUPATEN SEMARANG 3323. KABUPATEN TEMANGGUNG 3324. KABUPATEN KENDAL 3325. KABUPATEN BATANG 3326. KABUPATEN PEKALONGAN 3327. KABUPATEN PEMALANG 3328. KABUPATEN TEGAL 3329. KABUPATEN BREBES 3371. KOTA MAGELANG 3372. KOTA SURAKARTA 3373. KOTA SALATIGA 3374. KOTA SEMARANG 3375. KOTA PEKALONGAN 3376. KOTA TEGAL Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 34. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 3401. KABUPATEN KULON PROGO 3402. KABUPATEN BANTUL 3403. KABUPATEN GUNUNGKIDUL 3404. KABUPATEN SLEMAN 3471. KOTA YOGYAKARTA 35. PROVINSI JAWA TIMUR 3501. KABUPATEN PACITAN 3502. KABUPATEN PONOROGO 3503. KABUPATEN TRENGGALEK 3504. KABUPATEN TULUNGAGUNG 3505. KABUPATEN BLITAR 3506. KABUPATEN KEDIRI 3507. KABUPATEN MALANG 3508. KABUPATEN LUMAJANG 3509. KABUPATEN JEMBER 3510. KABUPATEN BANYUWANGI 3511. KABUPATEN BONDOWOSO 3512. KABUPATEN SITUBONDO 3513. KABUPATEN PROBOLINGGO 3514. KABUPATEN PASURUAN 3515. KABUPATEN SIDOARJO 3516. KABUPATEN MOJOKERTO 3517. KABUPATEN JOMBANG 3518. KABUPATEN NGANJUK 3519. KABUPATEN MADIUN 3520. KABUPATEN MAGETAN 3521. KABUPATEN NGAWI 3522. KABUPATEN BOJONEGORO 3523. KABUPATEN TUBAN 3524. KABUPATEN LAMONGAN 3525. KABUPATEN GRESIK 3526. KABUPATEN BANGKALAN 3527. KABUPATEN SAMPANG 3528. KABUPATEN PAMEKASAN 3529. KABUPATEN SUMENEP 3571. KOTA KEDIRI 3572. KOTA BLITAR 3573. KOTA MALANG 3574. KOTA PROBOLINGGO 3575. KOTA PASURUAN 3576. KOTA MOJOKERTO 3577. KOTA MADIUN 3578. KOTA SURABAYA 3579. KOTA BATU 36. PROVINSI BANTEN 3601. KABUPATEN PANDEGLANG 3602. KABUPATEN LEBAK 3603. KABUPATEN TANGERANG 3604. KABUPATEN SERANG 3671. KOTA TANGERANG 3672. KOTA CILEGON 3673. KOTA SERANG 3674. KOTA TANGERANG SELATAN Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 51. PROVINSI BALI 5101. KABUPATEN JEMBRANA 5102. KABUPATEN TABANAN 5103. KABUPATEN BADUNG 5104. KABUPATEN GIANYAR 5105. KABUPATEN KLUNGKUNG 5106. KABUPATEN BANGLI 5107. KABUPATEN KARANGASEM 5108. KABUPATEN BULELENG 5171. KOTA DENPASAR 52. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 5201. KABUPATEN LOMBOK BARAT 5202. KABUPATEN LOMBOK TENGAH 5203. KABUPATEN LOMBOK TIMUR 5204. KABUPATEN SUMBAWA 5205. KABUPATEN DOMPU 5206. KABUPATEN BIMA 5207. KABUPATEN SUMBAWA BARAT 5208. KABUPATEN LOMBOK UTARA 5271. KOTA MATARAM 5272. KOTA BIMA 53. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 5301. KABUPATEN KUPANG 5302. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 5303. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 5304. KABUPATEN BELU 5305. KABUPATEN ALOR 5306. KABUPATEN FLORES TIMUR 5307. KABUPATEN SIKKA 5308. KABUPATEN ENDE 5309. KABUPATEN NGADA 5310. KABUPATEN MANGGARAI 5311. KABUPATEN SUMBA TIMUR 5312. KABUPATEN SUMBA BARAT 5313. KABUPATEN LEMBATA 5314. KABUPATEN ROTE NDAO 5315. KABUPATEN MANGGARAI BARAT 5316. KABUPATEN NAGEKEO 5317. KABUPATEN SUMBA TENGAH 5318. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 5319. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 5320. KABUPATEN SABU RAIJUA 5321. KABUPATEN MALAKA 5371. KOTA KUPANG 61. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 6101. KABUPATEN SAMBAS 6102. KABUPATEN MEMPAWAH 6103. KABUPATEN SANGGAU 6104. KABUPATEN KETAPANG 6105. KABUPATEN SINTANG 6106. KABUPATEN KAPUAS HULU 6107. KABUPATEN BENGKAYANG 6108. KABUPATEN LANDAK Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 6109. KABUPATEN SEKADAU 6110. KABUPATEN MELAWI 6111. KABUPATEN KAYONG UTARA 6112. KABUPATEN KUBU RAYA 6171. KOTA PONTIANAK 6172. KOTA SINGKAWANG 62. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6201. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 6202. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 6203. KABUPATEN KAPUAS 6204. KABUPATEN BARITO SELATAN 6205. KABUPATEN BARITO UTARA 6206. KABUPATEN KATINGAN 6207. KABUPATEN SERUYAN 6208. KABUPATEN SUKAMARA 6209. KABUPATEN LAMANDAU 6210. KABUPATEN GUNUNG MAS 6211. KABUPATEN PULANG PISAU 6212. KABUPATEN MURUNG RAYA 6213. KABUPATEN BARITO TIMUR 6271. KOTA PALANGKARAYA 63. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 6301. KABUPATEN TANAH LAUT 6302. KABUPATEN KOTABARU 6303. KABUPATEN BANJAR 6304. KABUPATEN BARITO KUALA 6305. KABUPATEN TAPIN 6306. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 6307. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 6308. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 6309. KABUPATEN TABALONG 6310. KABUPATEN TANAH BUMBU 6311. KABUPATEN BALANGAN 6371. KOTA BANJARMASIN 6372. KOTA BANJARBARU 64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 6401. KABUPATEN PASER 6402. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 6403. KABUPATEN BERAU 6407. KABUPATEN KUTAI BARAT 6408. KABUPATEN KUTAI TIMUR 6409. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 6411. KABUPATEN MAHAKAM ULU 6471. KOTA BALIKPAPAN 6472. KOTA SAMARINDA 6474. KOTA BONTANG 65. PROVINSI KALIMANTAN UTARA 6501. KABUPATEN BULUNGAN 6502. KABUPATEN MALINAU 6503. KABUPATEN NUNUKAN 6504. KABUPATEN TANA TIDUNG 6571. KOTA TARAKAN Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 71. PROVINSI SULAWESI UTARA 7101. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 7102. KABUPATEN MINAHASA 7103. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 7104. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 7105. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 7106. KABUPATEN MINAHASA UTARA 7107. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 7108. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 7109. KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 7110. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 7111. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 7171. KOTA MANADO 7172. KOTA BITUNG 7173. KOTA TOMOHON 7174. KOTA KOTAMOBAGU 72. PROVINSI SULAWESI TENGAH 7201. KABUPATEN BANGGAI 7202. KABUPATEN POSO 7203. KABUPATEN DONGGALA 7204. KABUPATEN TOLI-TOLI 7205. KABUPATEN BUOL 7206. KABUPATEN MOROWALI 7207. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 7208. KABUPATEN PARIGI MOUTONG 7209. KABUPATEN TOJO UNA UNA 7210. KABUPATEN SIGI 7211. KABUPATEN BANGGAI LAUT 7212. KABUPATEN MOROWALI UTARA 7271. KOTA PALU 73. PROVINSI SULAWESI SELATAN 7301. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 7302. KABUPATEN BULUKUMBA 7303. KABUPATEN BANTAENG 7304. KABUPATEN JENEPONTO 7305. KABUPATEN TAKALAR 7306. KABUPATEN GOWA 7307. KABUPATEN SINJAI 7308. KABUPATEN BONE 7309. KABUPATEN MAROS 7310. KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 7311. KABUPATEN BARRU 7312. KABUPATEN SOPPENG 7313. KABUPATEN WAJO 7314. KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 7315. KABUPATEN PINRANG 7316. KABUPATEN ENREKANG 7317. KABUPATEN LUWU 7318. KABUPATEN TANA TORAJA 7322. KABUPATEN LUWU UTARA 7324. KABUPATEN LUWU TIMUR 7326. KABUPATEN TORAJA UTARA 7371. KOTA MAKASSAR 7372. KOTA PAREPARE 7373. KOTA PALOPO Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 74. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 7401. KABUPATEN KOLAKA 7402. KABUPATEN KONAWE 7403. KABUPATEN MUNA 7404. KABUPATEN BUTON 7405. KABUPATEN KONAWE SELATAN 7406. KABUPATEN BOMBANA 7407. KABUPATEN WAKATOBI 7408. KABUPATEN KOLAKA UTARA 7409. KABUPATEN KONAWE UTARA 7410. KABUPATEN BUTON UTARA 7411. KABUPATEN KOLAKA TIMUR 7412. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 7413. KABUPATEN MUNA BARAT 7414. KABUPATEN BUTON TENGAH 7415. KABUPATEN BUTON SELATAN 7471. KOTA KENDARI 7472. KOTA BAU BAU 75. PROVINSI GORONTALO 7501. KABUPATEN GORONTALO 7502. KABUPATEN BOALEMO 7503. KABUPATEN BONE BOLANGO 7504. KABUPATEN POHUWATO 7505. KABUPATEN GORONTALO UTARA 7571. KOTA GORONTALO 76. PROVINSI SULAWESI BARAT 7601. KABUPATEN PASANGKAYU 7602. KABUPATEN MAMUJU 7603. KABUPATEN MAMASA 7604. KABUPATEN POLEWALI MANDAR 7605. KABUPATEN MAJENE 7606. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 81. PROVINSI MALUKU 8101. KABUPATEN MALUKU TENGAH 8102. KABUPATEN MALUKU TENGGARA 8103. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR 8104. KABUPATEN BURU 8105. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 8106. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 8107. KABUPATEN KEPULAUAN ARU 8108. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 8109. KABUPATEN BURU SELATAN 8171. KOTA AMBON 8172. KOTA TUAL 82. PROVINSI MALUKU UTARA 8201. KABUPATEN HALMAHERA BARAT 8202. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 8203. KABUPATEN HALMAHERA UTARA 8204. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 8205. KABUPATEN KEPULAUAN SULA 8206. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 8207. KABUPATEN PULAU MOROTAI Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 8208. KABUPATEN PULAU TALIABU 8271. KOTA TERNATE 8272. KOTA TIDORE KEPULAUAN 91. PROVINSI PAPUA 9103. KABUPATEN JAYAPURA 9105. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 9106. KABUPATEN BIAK NUMFOR 9110. KABUPATEN SARMI 9111. KABUPATEN KEEROM 9115. KABUPATEN WAROPEN 9119. KABUPATEN SUPIORI 9120. KABUPATEN MAMBERAMO RAYA 9171. KOTA JAYAPURA 92. PROVINSI PAPUA BARAT 9202. KABUPATEN MANOKWARI 9203. KABUPATEN FAK FAK 9206. KABUPATEN TELUK BINTUNI 9207. KABUPATEN TELUK WONDAMA 9208. KABUPATEN KAIMANA 9211. KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 9212. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 93. PROVINSI PAPUA SELATAN 9301. KABUPATEN MERAUKE 9302. KABUPATEN BOVEN DIGOEL 9303. KABUPATEN MAPPI 9304. KABUPATEN ASMAT 94. PROVINSI PAPUA TENGAH 9401. KABUPATEN NABIRE 9402. KABUPATEN PUNCAK JAYA 9403. KABUPATEN PANIAI 9404. KABUPATEN MIMIKA 9405. KABUPATEN PUNCAK 9406. KABUPATEN DOGIYAI 9407. KABUPATEN INTAN JAYA 9408. KABUPATEN DEIYAI 95. PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 9501. KABUPATEN JAYAWIJAYA 9502. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 9503. KABUPATEN YAHUKIMO 9504. KABUPATEN TOLIKARA 9505. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 9506. KABUPATEN YALIMO 9507. KABUPATEN LANNY JAYA 9508. KABUPATEN NDUGA 96. PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 9601. KABUPATEN SORONG 9602. KABUPATEN SORONG SELATAN 9603. KABUPATEN RAJA AMPAT 9604. KABUPATEN TAMBRAUW 9605. KABUPATEN MAYBRAT 9671. KOTA SORONG Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM 4. Bulan berakhir NRU sama dengan bulan berakhirnya Izin Usaha dan dituliskan dalam 2 (dua) digit angka. Contoh : Bulan Juli menjadi 07. 5. Tahun berakhir NRU sama dengan tahun berakhirnya Izin Usaha dan dituliskan dalam 2 (dua) digit angka. Contoh : Tahun 2027 menjadi 27. KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA, ttd. WAHYUDI ANAS Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK BENTUK SERTIFIKAT DAN QUICK RESPONSE CODE 1. Contoh sertifikat NRU 2. Contoh Quick Response Code (QR Code) NRU Informasi pada Quick Response Code (QR Code) NRU paling sedikit memuat: a. kode NRU; b. nama Badan Usaha (dicetak huruf kapital); c. jenis Izin Usaha; d. masa berlaku NRU; e. alamat Badan Usaha; f. nomor telepon call center Badan Usaha; dan g. status NRU (berlaku/sanksi). KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA, ttd. WAHYUDI ANAS Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK TATA CARA PEMASANGAN QUICK RESPONSE CODE NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK 1. Pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU dilakukan pada fasilitas pengangkutan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan Bahan Bakar Minyak, pengolahan minyak bumi atau hasil olahan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Izin Usaha beserta seluruh perubahannya, dan penyalur Bahan Bakar Minyak. 2. Berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan Minyak dan Gas Bumi, pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU dapat dilekatkan pada kantor dan/atau lokasi di lingkungan fasilitas, aman dan mudah terlihat. 3. Pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU terdiri dari: a. cara memperoleh Quick Response Code (QR Code) NRU; dan b. cara menentukan letak pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU. 4. Cara memperoleh Quick Response Code (QR Code) NRU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sebagai berikut: a. buka aplikasi perizinan yang terdapat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Badan Pengatur. b. login menggunakan user id yang telah dimilki Badan Usaha. c. pilih menu pelaporan izin, lalu klik tombol ”Kelola Pelaporan”, selanjutnya akan diarahkan ke aplikasi Silvia Badan Pengatur. d. setelah terbuka aplikasi Silvia Badan Pengatur, pilih menu Data Badan Usaha selanjutnya pilih sub-menu NRU. e. klik tombol aksi lihat Quick Response Code (QR Code) NRU, selanjutnya aplikasi akan menampilkan detail Quick Response Code (QR Code) NRU. f. pilih ukuran Quick Response Code (QR Code) NRU yang disesuaikan pada setiap sarana dan/atau fasilitas yang terdapat dalam Izin Usaha yang dimiliki Badan Usaha. g. pilih cetak Quick Response Code (QR Code) NRU. 5. Cara menentukan letak pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b sebagai berikut: a. pada fasilitas pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang bergerak 1) truk pengangkut Bahan Bakar Minyak pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada truk pengangkut Bahan Bakar Minyak dilekatkan pada bagian belakang tangki angkut atau tempat lainnya dan mudah terlihat. 2) kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak dilekatkan pada bagian pinggir deck house atau ruang nahkoda kapal atau tempat lainnya dan mudah terlihat. Disetujui oleh Komite tanggal 13 Juli 2026: 1. Wahyudi Anas 3. Bambang Hermanto 5. Eman Salman Arief 7. Fathul Nugroho 9. Hasbi Anshory 2. Arief Wardono 4. Baskara Agung Wibawa 6. Erika Retnowati 8. Harya Adityawarman Pemroses tanggal 13 Juli 2026: 1. Direktur Bahan Bakar Minyak 2. Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM 3. Koordinator Hukum 4. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 5. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM b. pada fasilitas pengangkutan Bahan Bakar Minyak melalui Pipa pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU dilekatkan pada kantor lokasi fasilitas Pengangkutan Bahan Bakar Minyak melalui Pipa dan mudah terlihat. c. pada fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU dilekatkan pada kantor lokasi fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan mudah terlihat. d. pada fasilitas pengolahan minyak bumi atau hasil olahan pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU dilekatkan pada sarana pintu masuk kilang atau tempat lainnya yang mudah terlihat. e. pada penyalur Bahan Bakar Minyak pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU dilekatkan pada kantor atau tempat lainnya yang mudah terlihat. KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA, ttd. WAHYUDI ANAS