Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERBAN Nomor 9 Tahun 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP. 3. Sekretaris Utama BPIP, yang selanjutnya disebut Sekretaris Utama adalah unsur pelaksana BPIP yang bertanggung jawab kepada Pimpinan dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. 4. Pegawai BPIP, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah deputi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di lingkungan BPIP. 5. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan BPIP serta bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diadukannya. 6. Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai. 7. Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan BPIP. 8. Teradu adalah Pegawai yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana. 8. Kepala Biro Pengawasan Internal, atau selanjutnya disebut Kepala Biro adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengawasan Internal. 9. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 10. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara. 11. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan/atau negara. 12. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPIP, yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, perilaku, tulisan, dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. 13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan dalam bentuk Laporan Pengaduan. (2) Materi Laporan Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin; dan/atau c. tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (3) Materi Laporan Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan/atau c. pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pegawai dan/atau dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan Laporan Pengaduan. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.

Pasal 4

(1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pimpinan, dan/atau tim penanganan pengaduan BPIP. (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. media daring; b. kotak pengaduan; c. kotak pos pengaduan; d. pesan singkat secara elektronik; e. surat elektronik; dan/atau f. telepon atau faksimile yang secara khusus disediakan oleh tim penanganan pengaduan.

Pasal 5

(1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat: a. substansi pengaduan; b. pihak yang terlibat; c. waktu kejadian; d. tempat kejadian; dan e. kronologi kejadian. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 6

Setiap Laporan Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh tim penanganan pengaduan termasuk Pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 7

(1) Tim penanganan pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan. (2) Tim penanganan pengaduan dan/atau Pegawai yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala BPIP membentuk dan MENETAPKAN tim penanganan pengaduan. (2) Tim penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex officio diselenggarakan oleh Biro Pengawasan Internal.

Pasal 9

Koreksi

Tim penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: a. menerima Laporan Pengaduan dari Pegawai dan/atau masyarakat; b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan; c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang terkait dengan Laporan Pengaduan; d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi terhadap Pengadu; e. melakukan telaah atas Laporan Pengaduan; dan f. menyusun hasil telaahan Laporan Pengaduan untuk disampaikan kepada Kepala Biro sebagai bahan laporan kepada Pimpinan.

Pasal 10

(1) Pengadministrasian Laporan Pengaduan dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan Laporan Pengaduan yang telah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro (3) Kepala Biro meneruskan Laporan Pengaduan kepada tim penanganan pengaduan.

Pasal 11

(1) Tim Penanganan Pengaduan melakukan telaah atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan. (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro sejak tanggal selesainya telaahan Laporan Pengaduan.

Pasal 12

(1) Dalam hal berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditemukan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Kepala Biro melaporkan hasil telaahan kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama dengan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Dalam hal Teradu adalah Sekretaris Utama, hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Biro kepada Kepala BPIP dengan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan. (3) Dalam hal Teradu adalah Wakil Kepala BPIP, hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Biro kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama. (4) Dalam hal Teradu adalah Kepala BPIP, hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Biro kepada Wakil Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama. (5) Wakil Kepala BPIP atau Kepala BPIP melaporkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Ketua Dewan Pengarah dengan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan. (6) Dalam hal Teradu adalah Kepala BPIP dan Wakil Kepala BPIP, hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Biro kepada Sekretaris Utama. (7) Sekretaris Utama melaporkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Ketua Dewan Pengarah dengan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan. (8) Dalam hal Teradu adalah Kepala BPIP, Wakil Kepala BPIP, dan Sekretaris Utama, Kepala Biro melaporkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh tim pemeriksa. (2) Dalam melaksanakan tugas, tim pemeriksa menjunjung asas praduga tak bersalah.

Pasal 14

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibentuk oleh: a. Ketua Dewan Pengarah BPIP atas dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Kepala BPIP dan/atau Wakil Kepala BPIP; b. Kepala BPIP atau Wakil Kepala BPIP atas dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh: 1. deputi; 2. pejabat pimpinan tinggi madya; 3. pejabat fungsional ahli utama; dan/atau 4. pejabat pimpinan tinggi pratama. c. Sekretaris Utama atas dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh: (1) pejabat administrator; (2) pejabat pengawas; (3) pejabat fungsional ahli madya; dan/atau (4) pejabat fungsional ahli muda. d. Kepala Biro atas dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh: (1) pelaksana; (2) pejabat fungsional ahli pertama; dan/atau (3) pegawai tidak tetap (PTT).

Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil. (3) Jabatan ketua tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh lebih rendah atau setara dari jabatan Teradu. (4) Jabatan sekretaris dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling rendah setara dari jabatan Teradu.

Pasal 16

(1) Dalam hal Teradu adalah Kepala BPIP, unsur keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas Dewan Pengarah BPIP. (2) Dalam hal Teradu adalah Wakil Kepala BPIP, unsur keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas Dewan Pengarah dan/atau Kepala BPIP. (3) Dalam hal Teradu adalah deputi, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat fungsional ahli utama, dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama, unsur keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. Kepala BPIP atau Wakil Kepala BPIP; b. deputi; dan c. pejabat pimpinan tinggi madya. (4) Dalam hal Teradu adalah pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli madya, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, pelaksana, dan/atau pegawai tidak tetap (PTT), unsur keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. deputi, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit tugas Teradu; dan b. pejabat pada Biro Pengawasan Internal dan/atau Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 17

(1) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) hari. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota tim pemeriksa. (3) Keputusan tim pemeriksa diambil secara musyawarah untuk mufakat. (4) Dalam hal permufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, ketua tim pemeriksa mengambil keputusan. (6) Tim pemeriksa mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Teradu untuk membela diri.

Pasal 18

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Ruang lingkup laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pokok pengaduan; b. resume hasil pemeriksaan; c. pertimbangan tim pemeriksa; d. kesimpulan; dan e. rekomendasi.

Pasal 19

(1) Dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan Teradu terbukti melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, tim pemeriksa memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin; b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau barang milik negara; dan/atau c. tindakan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan Teradu terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tim pemeriksa dapat memberikan rekomendasi untuk meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada instansi yang berwenang. (3) Dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, tim pemeriksa memberikan rekomendasi pemulihan nama baik Teradu.

Pasal 20

(1) Tim pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksan dan dokumen pemeriksaan kepada Pimpinan secara berjenjang melalui Kepala Biro. (2) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan dokumen pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap unsur Pimpinan yang menjadi Teradu.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penanganan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan oleh Kepala.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32