Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

PERBAN Nomor 2 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. 2. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. 3. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 4. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH. 5. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 6. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah INDONESIA. 8. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh majelis ulama INDONESIA, majelis ulama INDONESIA provinsi, majelis ulama INDONESIA kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. 9. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 10. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 11. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendamping PPH Adalah lembaga yang melakukan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. 12. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil. 13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 14. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II

KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

Koreksi

(1) BPJPH berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan JPH yang dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha; b. LPH; c. Auditor Halal; d. Lembaga Pendamping PPH; atau e. Pendamping PPH. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Kepala Badan; b. pejabat pimpinan tinggi madya di bidang pembinaan dan pengawasan JPH; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang pengawasan JPH.

Pasal 3

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berwenang untuk: a. MENETAPKAN pengenaan sanksi administratif; dan b. membatalkan atau mengubah pengenaan sanksi administratif atas keberatan pengenaan sanksi administratif. (2) Kewenangan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencabutan Sertifikat Halal; b. penarikan barang dari peredaran; c. pembekuan operasional LPH; d. pembekuan Lembaga Pendamping PPH; e. pencabutan nomor registrasi Lembaga Pendamping PPH; f. pencabutan nomor registrasi Auditor Halal; dan g. pencabutan status akreditasi LPH. (3) Pencabutan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pencabutan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri.

Pasal 4

Pejabat pimpinan tinggi madya di bidang pembinaan dan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berwenang untuk: a. menyetujui atau memberikan pertimbangan atas rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari tim Pengawas JPH; dan b. MENETAPKAN pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif, pembekuan, dan pencabutan nomor registrasi Pendamping PPH.

Pasal 5

Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berwenang untuk MENETAPKAN pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis setelah mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya di bidang pembinaan dan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Kepala Badan dapat membatalkan atau mengubah sanksi administratif kepada Pelaku Usaha atau LPH terhadap: a. denda administratif; b. pencabutan Sertifikat Halal; c. penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha; d. pembekuan operasional atau nomor registrasi LPH; dan/atau e. pencabutan status akreditasi LPH. (2) Pembatalan atau pengubahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui pengajuan keberatan terhadap pengenaan sanksi administratif. (3) Alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diajukan antara lain: a. pelaksanaan pengawasan JPH dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; b. Pengawas JPH tidak dapat memberikan pemenuhan keterangan dan alat bukti pelanggaran penyelenggaraan JPH; c. penetapan sanksi dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan pengenaan sanksi administratif; d. ditemukan bukti-bukti yang dapat memperberat atau memberikan keringanan terhadap pengenaan sanksi administratif; atau e. pemenuhan perbaikan tidak dapat dilakukan akibat kondisi force majeure.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Koreksi

(1) Sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau d. penarikan barang dari peredaran. (2) Pencabutan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencabutan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri. (3) Sanksi administratif terhadap LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan operasional; dan/atau d. pencabutan status akreditasi LPH. (4) Sanksi administratif terhadap Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa pencabutan nomor registrasi Auditor Halal. (5) Sanksi administratif terhadap Lembaga Pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan nomor registrasi; dan/atau c. pencabutan nomor registrasi. (6) Sanksi administratif terhadap Pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan nomor registrasi; dan/atau c. pencabutan nomor registrasi.

Pasal 8

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam bentuk surat peringatan tertulis. (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pelanggar JPH; b. alamat pelanggar JPH; c. jenis pelanggaran; d. penjelasan pelanggaran; e. konsekuensi pelanggaran; f. jangka waktu penyelesaian tindak lanjut; dan g. tanggal penerbitan. (3) Peringatan tertulis disampaikan secara elektronik atau nonelektronik paling lambat 1 (satu) Hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. alamat Pelaku Usaha; c. nomor Sertifikat Halal; d. jenis Produk; e. nama Produk; f. jenis pelanggaran; dan g. tanggal pencabutan. (3) Keputusan Kepala Badan disampaikan kepada Pelaku Usaha secara elektronik atau nonelektronik paling lambat 5 (lima) Hari sejak keputusan ditetapkan. (4) Pencabutan Sertifikat Halal dilakukan terhadap: a. sebagian Produk yang terdapat pada Sertifikat Halal; atau b. seluruh Produk yang terdapat pada Sertifikat Halal.

Pasal 10

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. alamat Pelaku Usaha; c. nomor Sertifikat Halal; d. jenis Produk; e. nama Produk; dan f. jangka waktu penarikan barang. (3) Keputusan Kepala Badan disampaikan kepada Pelaku Usaha secara elektronik atau nonelektronik paling lambat 5 (lima) Hari sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 11

Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan operasional atau pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama LPH, Lembaga Pendamping PPH, atau Pendamping PPH; b. alamat LPH, Lembaga Pendamping PPH, atau Pendamping PPH; c. nomor registrasi LPH, Lembaga Pendamping PPH, atau Pendamping PPH; dan d. jangka waktu pembekuan operasional atau pembekuan nomor registrasi. (3) Keputusan Kepala Badan disampaikan kepada LPH, Lembaga Pendamping PPH, atau Pendamping PPH secara elektronik atau nonelektronik paling lambat 5 (lima) Hari sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 13

(1) Pembekuan operasional atau pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam masa jangka waktu pembekuan operasional atau pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat melakukan pembinaan berupa pendampingan perbaikan hasil temuan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 14

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Auditor Halal, Pendamping PPH, Produk, LPH, Lembaga Pendamping PPH, atau Pelaku Usaha; dan b. nomor registrasi; (3) Keputusan Kepala Badan disampaikan kepada LPH, Lembaga Pendamping PPH, Pelaku Usaha, dan Auditor Halal atau Pendamping PPH secara elektronik atau nonelektronik paling lambat 5 (lima) Hari sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 15

Auditor Halal yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tidak dapat diregistrasi kembali.

Pasal 16

Jenis pelanggaran dan mekanisme penyelesaian sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jenis pelanggaran penyelenggaraan JPH oleh Lembaga Pendamping PPH meliputi: a. tidak melakukan rekrutmen Pendamping PPH; b. tidak mengangkat dan memberhentikan Pendamping PPH; c. tidak melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja Pendamping PPH; d. tidak menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada BPJPH; e. tidak menyelesaikan pendampingan PPH paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil; f. tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung; dan/atau g. tidak melakukan Pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Lembaga Pendamping PPH.

Pasal 30

(1) Sanksi administratif terhadap Lembaga Pendamping PPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sampai dengan huruf d berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan nomor registrasi; dan/atau c. pencabutan nomor registrasi. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan berupa peringatan tertulis pertama sampai dengan peringatan tertulis kedua. (3) Lembaga Pendamping PPH yang mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari. (4) Pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pembekuan operasional. (5) Lembaga Pendamping PPH yang mengulang pelanggaran dan dikenakan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pembekuan nomor registrasi. (6) Lembaga Pendamping PPH yang melakukan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa peringatan tertulis dan pembekuan operasional. (7) Lembaga Pendamping PPH yang melakukan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dan huruf g berupa pencabutan nomor registrasi.

Pasal 31

(1) Jenis pelanggaran penyelenggaraan JPH oleh Pendamping PPH meliputi: a. tidak melaksanakan tugas pendampingan PPH secara benar, jelas, dan jujur; b. tidak melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak menandatangani pakta integritas Pendamping PPH; d. tidak menyampaikan laporan hasil Pendampingan PPH kepada BPJPH; e. tidak menyelesaikan pendampingan PPH paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil; f. tidak memenuhi persyaratan Pendamping PPH; g. melakukan pelanggaran tugas sebagai Pendamping PPH; h. tidak melakukan pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun berturut-turut; dan/atau i. tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama dan setelah proses pendampingan PPH dilaksanakan. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e termasuk tindakan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan. (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. membuat laporan hasil pendampingan PPH yang tidak sesuai dengan bukti hasil pengawasan JPH; b. memalsukan dokumen identitas sebagai Pendamping PPH; c. memalsukan dokumen foto pendampingan; dan/atau d. melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya pungutan liar, gratifikasi, dan/atau pemalsuan dokumen permohonan sertifikasi halal oleh Pelaku Usaha.

Pasal 32

(1) Sanksi administratif terhadap Pendamping PPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pembekuan nomor registrasi. (2) Pendamping PPH yang mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari. (3) Sanksi administratif terhadap Pendamping PPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i dan ayat (3) berupa pencabutan nomor registrasi.

Pasal 33

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3), juga dapat dikenakan berdasarkan hasil pengawasan JPH dan/atau hasil evaluasi kinerja Pendamping PPH dan Lembaga Pendamping PPH dari unit kerja yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pembinaan JPH.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Auditor Halal yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tidak dapat diregistrasi kembali.

Pasal 16

Jenis pelanggaran dan mekanisme penyelesaian sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Jenis Pelanggaran JPH oleh Pelaku Usaha

Pasal 17

Koreksi

Jenis pelanggaran penyelenggaraan JPH oleh Pelaku Usaha meliputi: a. tidak melaksanakan kewajiban bersertifikat halal pada Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah INDONESIA yang telah melewati masa penahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur pada saat mengajukan permohonan Sertifikat Halal; c. tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk halal dan tidak halal; d. tidak memiliki penyelia halal; e. tidak melaporkan perubahan komposisi bahan dan/atau PPH kepada BPJPH; f. tidak mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; g. tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; h. tidak memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH; i. tidak menerapkan sistem JPH; j. tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk yang mengandung bahan diharamkan; k. tidak melakukan registrasi pada sertifikat halal luar negeri; l. tidak mencantumkan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri berdekatan dengan Label Halal; dan/atau m. tidak melakukan perpanjangan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Pasal 18

(1) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa peringatan tertulis dan/atau penarikan barang dari peredaran. (2) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang sudah memiliki Sertifikat Halal dan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i berupa denda administratif dan/atau pencabutan Sertifikat Halal. (3) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dan huruf f dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan d. penarikan barang dari peredaran. (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e mempengaruhi status kehalalan Produk, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Halal dan/atau penarikan barang dari peredaran. (5) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j berupa peringatan tertulis. (6) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dengan skala menengah dan besar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, huruf l, dan huruf m berupa denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran. (7) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan kecil yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. penarikan barang dari peredaran. (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), dapat dikenakan terlebih dahulu dalam bentuk peringatan tertulis.

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis wajib melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu: a. paling lama 30 (tiga puluh) Hari bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a; b. 14 (empat belas) Hari sejak peringatan tertulis diterima bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf m. (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPJPH mengenakan sanksi penarikan barang dari peredaran. (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BPJPH mengenakan sanksi denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran.

Pasal 20

Pelaku Usaha yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), BPJPH dapat memberikan peringatan dalam bentuk penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media sosial, media cetak, dan/atau melalui pemasangan stiker.

Pasal 21

Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif pencabutan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), disertai pengenaan sanksi administratif penarikan barang dari peredaran.

Pasal 22

(1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Pelaku Usaha wajib menarik Produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal. (2) Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan secara langsung dan jenis Produk jasa dilakukan dengan menutup sementara lokasi usaha serta melakukan pemberian informasi melalui pemasangan stiker, spanduk, dan/atau lainnya. (3) BPJPH mengumumkan kepada masyarakat Produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak sejak dikenai sanksi peringatan tertulis.

Pasal 23

(1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan. (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan penarikan barang dari peredaran.

BAB 2

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

(1) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dengan pernyataan halal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dengan pernyataan halal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf i dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. pencabutan Sertifikat Halal.

BAB Ketiga

Sanksi Administratif terhadap LPH dan Auditor Halal

Pasal 25

Koreksi

Jenis pelanggaran penyelenggaraan JPH oleh LPH meliputi: a. tidak menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH pada saat tidak memenuhi jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk; b. tidak menggunakan sistem elektronik terintegrasi untuk sistem layanan penyelenggaraan JPH; c. tidak melakukan pelaporan perubahan data kepada BPJPH; d. tidak melakukan pemeriksaan secara langsung dan menyeluruh pada fasilitas produksi, kecuali dalam keadaan darurat; e. tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan lingkup kompetensi dan lingkup kegiatan LPH pada sertifikat akreditasi; f. tidak melakukan registrasi Auditor Halal yang melakukan pemeriksaan kehalalan; g. tidak sesuainya kualifikasi pendidikan Auditor Halal yang ditugaskan dengan objek pemeriksaan kehalalan; h. tidak sesuainya ruang lingkup pengujian laboratorium yang dimiliki atau dikerjasamakan dengan ruang lingkup kompetensi LPH; i. tidak melibatkan sumber daya manusia syariah dalam MEMUTUSKAN hasil pemeriksaan kehalalan yang dilakukan oleh LPH; j. melakukan aktivitas di luar pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang berpotensi menimbulkan pembiayaan dan/atau konflik kepentingan dengan Pelaku Usaha; k. tidak melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk paling sedikit 10 (sepuluh) Pelaku Usaha dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sertifikat akreditasi; dan/atau l. tidak MENETAPKAN biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Sanksi administratif terhadap LPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembekuan operasional. (2) Sanksi administratif terhadap LPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembekuan operasional. (3) Sanksi administratif terhadap LPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d diberikan secara berjenjang berupa peringatan tertulis dan pembekuan operasional. (4) LPH yang mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari. (5) Sanksi administratif terhadap LPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf l berupa pembekuan operasional. (6) Sanksi administratif kepada LPH yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan status akreditasi melalui mekanisme akreditasi LPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap LPH

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Jenis pelanggaran penyelenggaraan JPH oleh Auditor Halal meliputi: a. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal; b. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; d. tidak memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan oleh Pelaku Usaha; e. tidak memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; f. tidak memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; g. tidak meneliti lokasi Produk; h. tidak meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; i. tidak memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; j. tidak memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; k. tidak melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH; l. melakukan aktivitas di luar pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang berpotensi menimbulkan pembiayaan dan/atau konflik kepentingan dengan Pelaku Usaha; dan/atau m. melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, atau melakukan pelanggaran lain mengenai penyelenggaraan JPH yang bersinggungan dengan tugas auditor halal.

Pasal 28

Sanksi administratif terhadap Auditor Halal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa pencabutan nomor registrasi.

BAB Keempat

Sanksi Administratif terhadap Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IV

PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Koreksi

(1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. (2) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh tim Pengawas JPH pada BPJPH, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 35

Koreksi

(1) Tim Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menyusun laporan hasil pengawasan JPH. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan eksekutif; b. gambaran umum; c. hasil pengawasan; d. rekomendasi; dan e. lampiran data pendukung. (3) Laporan hasil pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh tim Pengawas JPH pada BPJPH disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang pengawasan JPH. (4) Laporan hasil pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh tim Pengawas JPH pada kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi /kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Badan melalui unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan JPH. (5) Dalam hal laporan hasil pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat substansi yang harus dilakukan kajian, Kepala Badan melalui unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan JPH melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 36

Kepala Badan, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 MENETAPKAN pengenaan sanksi administratif berdasarkan laporan hasil pengawasan tim Pengawas JPH. Pasal 37 (1) Penetapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan JPH kepada pihak yang dikenakan sanksi dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya. (2) Unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti penetapan pengenaan sanksi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak diterima dari unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan JPH.

BAB V

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Pelaku Usaha atau LPH yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan. (2) Dalam memeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim banding. (3) Tim banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 5 orang. (4) Tim banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari personalia yang memiliki konflik kepentingan dengan Pelaku Usaha atau LPH yang mengajukan keberatan.

Pasal 39

(1) Keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa: a. denda administratif; b. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau c. penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha. (2) Keberatan yang diajukan oleh LPH hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa: a. pembekuan operasional; dan/atau b. pencabutan status akreditasi LPH. (3) Pengajuan keberatan disampaikan dalam bentuk permohonan keberatan paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b. alasan keberatan; c. keputusan yang dimohonkan; dan d. bukti lain yang mendukung alasan keberatan. (4) Bukti lain yang mendukung alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa dokumen pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan JPH.

Pasal 40

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak sanksi administratif ditetapkan.

Pasal 41

(1) Tim banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) melakukan kajian terhadap permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif. (2) Kajian terhadap permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif dilakukan paling lama 2 (dua) Hari sejak keberatan diterima. (3) Hasil kajian terhadap permohonan keberatan dapat berupa: a. rekomendasi persetujuan; atau b. rekomendasi penolakan, atas permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif. (4) Tim banding menyampaikan hasil kajian permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Badan paling lama 1 (satu) Hari setelah hasil kajian selesai. (5) Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan pengenaan sanksi administratif paling lama 1 (satu) Hari sejak hasil kajian diterima. (6) Jawaban atas keberatan pengenaan sanksi administratif dapat berupa: a. permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif diterima; atau b. permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif ditolak. (7) Dalam hal permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Kepala Badan menerbitkan keputusan perubahan atas pengenaan sanksi administratif. (8) Dalam hal permohonan keberatan pengenaan sanksi administratif ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan melalui surat pemberitahuan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IV

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB V