Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal

PERBAN Nomor 5 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3. Produk melalui Pernyataan Halal adalah barang yang terkait dengan makanan dan minuman yang diajukan sertifikasi halal. 4. Produk Halal melalui Pernyataan Halal adalah barang yang terkait dengan makanan dan minuman yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 5. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 6. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. 7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama INDONESIA, Majelis Ulama INDONESIA Provinsi, Majelis Ulama INDONESIA Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. 8. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 9. Sistem Informasi Halal yang selanjutnya disebut SIHALAL adalah sistem layanan penyelenggaraan JPH berbasis eletronik terintegrasi. 10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah INDONESIA. 11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 13. Pernyataan Halal Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil atas kehalalan suatu Produk. 14. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk. 15. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. 16. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendamping PPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. 18. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. 19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

KRITERIA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM SERTIFIKASI HALAL MELALUI PERNYATAAN HALAL

Pasal 4

Koreksi

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui pernyataan halal yaitu: a. merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memiliki nomor induk berusaha atau dokumen perizinan berusaha berbasis risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Pasal 6

(1) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a: a. memiliki Sertifikat Halal atau termasuk Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal; dan b. tidak menggunakan Bahan berbahaya. (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a. Produk berupa barang; dan b. Produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan ruminansia/rumah potong unggas/ tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas yang sudah bersertifikat halal.

Pasal 7

(1) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b: a. merupakan rumah produksi bersama, produksi usaha rumahan atau tempat produksi lainnya yang bukan pabrik; b. proses pengawetan Produk dilakukan secara sederhana; atau c. lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH. (2) Tempat produksi lainnya yang bukan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. gerobak; b. tenda; c. warung; atau d. kedai.

Pasal 8

Dalam melaksanakan sertifikasi halal yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha, Kepala Badan MENETAPKAN skala prioritas dalam menentukan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah mempertimbangkan: a. kemampuan keuangan negara; b. program kebijakan pemerintah; c. pemerataan untuk mendapat fasilitas negara; dan/atau d. pelindungan Produk dalam negeri.

Pasal 9

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (2) Kriteria dan prioritas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai dari fasilitasi BPJPH meliputi: a. jenis Produk/kelompok Produk yang disertifikasi halal sesuai dengan daftar dan jumlah yang ditetapkan oleh Kepala Badan; dan b. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memproduksi barang sebagai produsen. (3) Kriteria dan prioritas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai selain dari fasilitasi BPJPH meliputi: a. jenis Produk/kelompok Produk yang disertifikasi halal sesuai dengan daftar dan jumlah yang ditetapkan oleh Kepala Badan; dan b. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memproduksi barang sebagai produsen.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Persyaratan

Pasal 11

Koreksi

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan: a. telah berdiri paling singkat 2 (dua) tahun; b. memiliki tenaga ahli agama Islam paling sedikit 2 (dua) orang; c. memiliki 1 (satu) orang tenaga teknis di bidang teknologi informasi; dan d. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.

Pasal 12

(1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. terakreditasi; b. memiliki tenaga ahli agama Islam paling sedikit 2 (dua) orang; c. memiliki 1 (satu) orang tenaga teknis di bidang teknologi informasi; dan d. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH. (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perguruan tinggi negeri; dan b. perguruan tinggi swasta.

Pasal 13

(1) Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan permohonan pendaftaran sebagai Lembaga Pendamping PPH kepada Kepala Badan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan salinan dokumen: a. akta pendirian organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam; b. keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum; c. keputusan akreditasi bagi perguruan tinggi; d. struktur organisasi dan keputusan kepengurusan terbaru yang mencakup unit yang menangani Pendampingan PPH; e. ijazah pendidikan keagamaan formal paling rendah setingkat sekolah menengah atas dan/atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap kompetensi teknis dan/atau syariat kehalalan Produk; dan f. pernyataan komitmen pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam atau perguruan tinggi untuk melaksanakan kewajiban Lembaga Pendamping PPH. (3) Syahadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diterbitkan oleh pesantren yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 14

(1) Deputi yang menangani pembinaan dan pengawasan melakukan verifikasi, validasi, dan peninjauan lapangan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (2) Dalam hal hasil verifikasi, validasi, dan peninjauan lapangan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

BAB 2

Pendaftaran

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil verifikasi, validasi, dan peninjauan lapangan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala Badan MENETAPKAN organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam dan/atau perguruan tinggi sebagai Lembaga Pendamping PPH. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. identitas Lembaga Pendamping PPH; dan b. nomor registrasi Lembaga Pendamping PPH.

BAB 3

Penerbitan Nomor Registrasi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

(1) Lembaga Pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib: a. melakukan rekrutmen Pendamping PPH; b. mengangkat dan memberhentikan Pendamping PPH; c. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja Pendamping PPH; d. menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada BPJPH; dan e. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung. (2) Rekrutmen Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan sebagai Lembaga Pendamping PPH. (3) Pengangkatan Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah sertifikat kelulusan rekrutmen ditetapkan oleh Lembaga Pendamping PPH. (4) Pembinaan dan evaluasi kinerja Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (5) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada BPJPH. (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit memuat: a. rencana kerja tahunan; b. jumlah rekrutmen dan/atau pelatihan Pendamping PPH; c. jumlah capaian hasil verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH; d. jumlah pemantauan dan pertemuan pembinaan Pendamping PPH; dan e. hasil evaluasi kinerja Pendamping PPH. (7) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendamping PPH melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal.

BAB 2

Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelatihan Pendamping PPH dilaksanakan oleh: a. BPJPH; atau b. Lembaga Pendamping PPH. (2) Pelatihan Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau workshop. (3) Pelatihan Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum, materi, dan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) BPJPH melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelatihan Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 20

(1) Peserta yang telah lulus pelatihan Pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan Pendamping PPH oleh pelaksana pelatihan. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. nama peserta; b. nomor sertifikat; c. jenis pelatihan; d. tanggal pelatihan; e. tempat dan tanggal penetapan; f. nama dan logo pelaksana pelatihan; g. materi pelatihan; dan h. tanda tangan.

Pasal 21

(1) Pendamping PPH harus teregistrasi di BPJPH. (2) Untuk mendapatkan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendamping PPH mengajukan registrasi kepada BPJPH. (3) Pengajuan oleh Lembaga Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan salinan: a. keputusan pimpinan Lembaga Pendamping PPH mengenai pengangkatan Pendamping PPH; dan b. sertifikat tanda lulus pelatihan Pendamping PPH.

Pasal 22

Pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib: a. melaksanakan tugas pendampingan PPH secara benar, jelas, dan jujur; b. melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama dan setelah proses pendampingan PPH dilaksanakan; d. menandatangani pakta integritas Pendamping PPH; dan e. menyampaikan laporan hasil Pendampingan PPH kepada BPJPH. Paragraf Keempat Pendampingan Proses Produk Halal

Pasal 23

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal yang didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Pelaku Usaha memilih Pendamping PPH dalam permohonan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Pendamping PPH yang telah dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melakukan Pendampingan PPH. (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bahan dan PPH. (4) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha. (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dapat mengganti Pendamping PPH lain.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Pendamping PPH memeriksa: a. dokumen Bahan; dan b. komposisi Bahan. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap Bahan.

Pasal 26

(1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Pendamping PPH: a. memeriksa dokumen PPH; b. memeriksa skema PPH; dan c. melakukan verifikasi lapangan. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PPH.

Pasal 27

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 memenuhi standar kehalalan Produk, Pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

Pasal 28

(1) Hasil pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada BPJPH melalui SIHALAL. (2) BPJPH menyampaikan hasil Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komite Fatwa Produk Halal melalui SIHALAL.

Pasal 29

(1) Komite Fatwa Produk Halal menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk MENETAPKAN kehalalan Produk paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak hasil pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diterima. (2) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan ketidaksesuaian, Komite Fatwa Produk Halal mengembalikan kepada Pelaku Usaha. (3) Pelaku Usaha harus memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima. (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan kepada BPJPH. (5) BPJPH membatalkan pengajuan permohonan sertifikasi halal Pelaku Usaha. (6) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB 3

Registrasi Pendamping Proses Produk Halal

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 memenuhi standar kehalalan Produk, Pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Umum

Pasal 32

Koreksi

Pendamping PPH memiliki wilayah kerja sesuai dengan domisili provinsi.

Pasal 33

Koreksi

(1) Pendamping PPH dapat mengajukan permohonan perubahan domisili. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Lembaga Pendamping PPH. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Lembaga Pendamping PPH, BPJPH melakukan perubahan domisili Pendamping PPH.

Pasal 34

Perubahan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 35

(1) Pendamping PPH dapat melakukan perpindahan antar-Lembaga Pendamping PPH. (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan: a. kedekatan domisili Pendamping PPH dengan domisili Lembaga Pendamping PPH yang berbeda provinsi dan tidak memiliki cabang di provinsi; b. Lembaga Pendamping PPH tidak melakukan pembinaan dalam bentuk pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; c. Lembaga Pendamping PPH tidak memberikan hak insentif Pendamping PPH dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPJPH membayarkan hak insentif Pendamping PPH kepada Lembaga Pendamping PPH; dan/atau d. Lembaga Pendamping PPH sedang mendapat sanksi pembekuan atau mendapat pencabutan nomor registrasi Lembaga Pendamping PPH. (3) Prosedur perpindahan Pendamping PPH antar Lembaga Pendamping PPH: a. Pendamping PPH mengajukan permohonan perpindahan kepada Lembaga Pendamping PPH asal yang memuat: 1. nama Pendamping PPH; 2. nomor registrasi Pendamping PPH; 3. nomor telepon; 4. surat keterangan kesediaan menerima perpindahan dari Lembaga Pendamping PPH yang dituju; dan 5. alasan kepindahan. b. Dalam hal permohonan perpindahan Pendamping PPH disetujui, Lembaga Pendamping PPH asal menyampaikan persetujuan kepada BPJPH. c. Dalam hal permohonan perpindahan Pendamping PPH tidak disetujui, Lembaga Pendamping PPH asal menolak disertai dengan alasan. d. BPJPH melakukan perpindahan Pendamping PPH. (4) BPJPH dapat memproses perpindahan Pendamping PPH yang ditolak oleh Lembaga Pendamping PPH asal, setelah dilakukan klarifikasi alasan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 36

(1) Bagi Lembaga Pendamping PPH yang mendapat sanksi administratif pencabutan nomor registrasi atau pembekuan nomor registrasi, Pendamping PPH dapat melakukan perpindahan antar Lembaga Pendamping PPH atas permintaan sendiri dengan prosedur: a. Pendamping PPH membuat surat permohonan perpindahan bermeterai kepada Lembaga Pendamping PPH tujuan yang memuat: 1. nama Pendamping PPH; 2. nomor registrasi Pendamping PPH; 3. nomor telepon; dan 4. nama Lembaga Pendamping PPH yang dituju. b. Lembaga Pendamping PPH tujuan membuat surat pengantar permohonan perpindahan antar- Lembaga Pendamping PPH kepada Kepala BPJPH melalui SIHALAL dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang berisi kesediaan menerima perpindahan Pendamping PPH dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c. BPJPH melakukan verifikasi dokumen dengan sepengetahuan Pendamping PPH. d. BPJPH melakukan konfirmasi perpindahan antar- Lembaga Pendamping PPH ke dalam SIHALAL dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak verifikasi dokumen selesai dilakukan. (2) Selain atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpindahan antar Lembaga Pendamping PPH dapat dilakukan oleh BPJPH atas persetujuan Pendamping PPH dan Lembaga Pendamping PPH dengan mempertimbangkan keberadaan domisili Pendamping PPH dan Lembaga Pendamping PPH berada dalam 1 (satu) Provinsi.

Pasal 37

Perpindahan antar Lembaga Pendamping PPH tidak dapat dilakukan bagi Pendamping PPH yang sedang menjalani sanksi administratif.

BAB 2

Perpindahan Antar Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

Perpindahan antar Lembaga Pendamping PPH tidak dapat dilakukan bagi Pendamping PPH yang sedang menjalani sanksi administratif.

Pasal 38

(1) Pendamping PPH dapat mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri dari Lembaga Pendamping PPH asal. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan Lembaga Pendamping PPH dengan tembusan kepada Kepala Badan. (3) Pendamping PPH yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; dan b. tidak sedang melakukan pendampingan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pengunduran diri.

Pasal 39

(1) Pendamping PPH yang telah mengundurkan diri dari Lembaga Pendamping PPH asal dapat kembali mendaftar sebagai Pendamping PPH. (2) Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregistrasi kepada BPJPH setelah diangkat sebagai Pendamping PPH oleh Lembaga Pendamping PPH.

Pasal 40

Mekanisme pengunduran diri Pendamping PPH dari Lembaga Pendamping PPH ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Koreksi

(1) BPJPH mengenakan sanksi administratif terhadap Lembaga Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan nomor registrasi paling lama 6 (enam) bulan; dan c. pencabutan nomor registrasi. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

Pasal 42

(1) Lembaga Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenakan sanksi administratif teguran tertulis pertama sampai dengan teguran tertulis kedua. (2) Lembaga Pendamping PPH yang mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenakan sanksi teguran tertulis, dikenakan sanksi pembekuan nomor registrasi. (3) Sanksi administratif pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Lembaga Pendamping PPH tidak: a. menyampaikan program rekrutmen Pendamping PPH; b. menyampaikan program pembinaan Pendamping PPH; c. menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Pendamping PPH; dan d. menyampaikan laporan kinerja Lembaga Pendamping PPH. (4) Lembaga Pendamping PPH yang mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenakan sanksi pembekuan, tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama dan setelah proses Pendampingan PPH dilaksanakan, atau tidak melakukan Pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Lembaga Pendamping PPH, dikenakan sanksi pencabutan nomor registrasi.

Pasal 43

Dalam hal Lembaga Pendamping PPH tidak melakukan Pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun berturut-turut, dapat dikenakan sanksi pencabutan nomor registrasi oleh BPJPH.

Pasal 44

(1) Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a huruf b, huruf d, dan/atau huruf e dikenakan sanksi administratif teguran tertulis. (2) Dalam hal Pendamping PPH yang mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenakan sanksi teguran tertulis, dikenakan sanksi pembekuan nomor registrasi. (3) Sanksi administratif pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Pendamping PPH mendapatkan rekomendasi pengaktifan kembali dari Lembaga Pendamping PPH.

Pasal 45

(1) BPJPH dapat mencabut nomor registrasi Pendamping PPH. (2) Pencabutan nomor registrasi Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. tidak memenuhi persyaratan Pendamping PPH; b. melakukan pelanggaran tugas sebagai Pendamping PPH; c. tidak melakukan pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun berturut-turut; d. mengundurkan diri sebagai Pendamping PPH; e. meninggal dunia; atau f. tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama dan setelah proses pendampingan PPH dilaksanakan. (3) Pencabutan nomor registrasi Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan secara sistem.

Pasal 46

Mekanisme pencabutan nomor registrasi Pendamping PPH ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31