Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 102), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat uang tunai berdasarkan pengajuan dari Peserta. (2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan pertama dengan memenuhi persyaratan: a. Pengusaha atau Peserta telah memberitahukan pemutusan hubungan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan b. Peserta telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan melampirkan surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali dan nomor rekening bank yang masih aktif atas nama Peserta. (3) Penerima Manfaat mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima setiap bulannya dengan memenuhi persyaratan: a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima, melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan b. telah melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja sebagaimana terdapat di dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan hasil asesmen diri atau penilaian diri yang tercantum pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerima Manfaat harus memenuhi persyaratan: a. belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan: 1. bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5 (lima) lamaran dalam 1 (satu) bulan; atau 2. bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan; dan/atau b. memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran bagi Penerima Manfaat yang mengambil manfaat Pelatihan Kerja. (5) Penerima Manfaat mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan keenam dengan memenuhi persyaratan: a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan keenam melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan b. menyampaikan bukti belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pengisian formulir status kebekerjaan. (6) Lamaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan pada informasi lowongan pekerjaan yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) BPJS Ketenagakerjaan menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja yang telah dikonsolidasi dan diverifikasi oleh Kementerian secara lengkap dan benar. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan dan tagihan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pelatihan yang dilakukan atas rekomendasi Pengantar Kerja; dan b. penggantian biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara proporsional paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan jam pelatihan. (2a) Perhitungan penggantian biaya secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengalikan presentase kehadiran dengan satuan biaya paket pelatihan yang diambil oleh Penerima Manfaat. (2b) Dalam hal pelatihan kerja disertai dengan sertifikasi kompetensi kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penggantian biaya sertifikasi kompetensi kerja dilakukan bersamaan dengan penggantian biaya pelatihan kerja; b. perhitungan penggantian biaya sertifikasi kompetensi kerja dilakukan dengan mengalikan biaya paket sertifikasi dengan jumlah penerima manfaat pelatihan sertifikasi kompetensi kerja; dan c. penggantian biaya sertifikasi kompetensi kerja dilakukan dalam hal jumlah biaya pelatihan dan biaya sertifikasi kompetensi kerja tidak melebihi biaya satuan pelatihan per penerima manfaat. (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat permintaan pembayaran manfaat Pelatihan Kerja; dan b. SPTJM. (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tanggal 1 (satu) dan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. (5) Surat permintaan pembayaran manfaat Pelatihan Kerja dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Dokumen penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen elektronik. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal I

Pasal 5

Pasal I

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14A

Pasal 14B

Pasal II