Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 3. Akuntan Publik Terdaftar di BPK adalah Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BPK dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK. 4. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 5. KAP Terdaftar di BPK adalah KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan mendapatkan Surat Tanda Terdaftar dari BPK. 6. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan. 7. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa adalah profesional yang terdaftar sebagai karyawan pada KAP dan dilaporkan dalam kegiatan KAP pada Kementerian Keuangan. 8. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 9. Pedoman Manajemen Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PMP adalah acuan bagi BPK dan Pelaksananya dalam menjalankan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi tahap perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Sistem Manajemen Mutu dan alur dokumentasi yang komprehensif untuk menghasilkan kualitas pemeriksaan yang sesuai dengan standar. 10. Kode Etik BPK adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. 11. Program Pendidikan adalah rancangan kegiatan terencana bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memeriksa keuangan negara agar memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan kualifikasi sebagai pemeriksa keuangan negara yang ditetapkan BPK. 12. Pendidikan Sertifikasi adalah pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan oleh BPK. 13. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang bertujuan untuk menjaga kompetensi. 14. Pengawas adalah Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Koreksi

Persyaratan KAP untuk terdaftar di BPK adalah sebagai berikut: a. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang Akuntan Publik dan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memiliki sertifikat program pendidikan terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. bersedia dievaluasi oleh BPK terkait: 1. persyaratan administrasi sebagai KAP Terdaftar di BPK; dan 2. pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP. c. mengajukan permohonan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi surat izin usaha sebagai KAP dari Menteri Keuangan yang sudah dilegalisasi; 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP; 3. bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi secara bertingkat, yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dan Pengawas Menengah yang melakukan pengawasan terhadap Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan; dan d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa KAP bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. daftar riwayat hidup; b. fotokopi salinan izin praktik dari Menteri Keuangan; c. fotokopi NPWP; d. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara untuk tingkat Akuntan Publik; e. surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat: 1. Akuntan Publik tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; 2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik; 3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan 4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; f. rekomendasi tertulis (asli) dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.

Pasal 6

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. daftar riwayat hidup; b. NPWP; c. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara; d. surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat: 1. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; 2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik; 3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan 4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; e. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan KAP yang menyatakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa merupakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa pada KAP yang mengajukan permohonan untuk Terdaftar di BPK sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Cabang KAP yang berkeinginan menjadi KAP Terdaftar di BPK wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

BAB V

PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTAN PUBLIK DAN TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

Pasal 11

Koreksi

(1) Program Pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa meliputi: a. Pendidikan Sertifikasi; dan b. Pendidikan Profesi Berkelanjutan. (2) Biaya pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa menjadi beban Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 12

(1) Pendidikan Sertifikasi diselenggarakan oleh BPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Pendidikan Sertifikasi diikuti oleh: a. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang belum memiliki sertifikasi pendidikan; dan/atau b. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi. (3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Sertifikasi berhak memperoleh sertifikat.

Pasal 13

(1) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diikuti oleh Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Sertifikasi dari BPK. (2) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diselenggarakan oleh BPK dan/atau pihak lain. (3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan wajib menyampaikan salinan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK. (4) Sertifikat yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak memenuhi syarat Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam SPKN. (5) Syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan yaitu dalam 2 (dua) tahun wajib memenuhi 80 (delapan puluh) jam pendidikan dengan ketentuan: a. paling sedikit 20 (dua puluh) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus diselesaikan pada tahun pertama; dan b. paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21