Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara di Badan Pengawas Obat dan Makanan. 6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 7. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 8. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 10. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 19. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi. 20. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 21. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 23. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Perangkat UKPBJ di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas: a. pimpinan UKPBJ yang dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga; b. kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; c. kelompok fungsi pembinaan dan advokasi. (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator. (3) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

(1) Pimpinan UKPBJ bertugas: a. melakukan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. b. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan MENETAPKAN/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan. c. memberikan penugasan kepada PPBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. d. memberikan penugasan kepada PPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja atas permintaan PA/KPA. (2) Dalam hal jumlah PPBJ masih belum memadai maka pimpinan UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai.

Pasal 6

(1) Kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan UKPBJ. (2) Personel pada kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pokja Pemilihan. (3) Pokja Pemilihan harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (4) Penempatan dan penugasan Pokja Pemilihan ke dalam Pokja pada setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh pimpinan UKPBJ dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja Pemilihan. (5) Pokja Pemilihan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: a. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah; dan b. Pokja Pemilihan melaksanakan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Pelaksanaan kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa; b. pelaksanaan riset dan analisa pasar Barang/Jasa; c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa; d. penyiapan dan pengelolaan Dokumen Pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan Barang/Jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan h. membantu perencanaan dan pengelolaan Kontrak.

Pasal 8

(1) Pokja Pemilihan dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beranggotakan 3 (tiga) orang. (2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Pasal 9

(1) Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau suara terbanyak. (2) Penetapan Penyedia oleh Pokja Pemilihan pada setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diganggu gugat oleh pimpinan UKPBJ. (3) Anggota Pokja Pemilihan dapat menjadi PPK atau Pejabat Pengadaan. (4) Anggota Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai: a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; b. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; c. PPK untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; d. tim teknis dan layanan penyelesaian Kontrak untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau. e. anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 10

(1) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, UKPBJ dapat menggunakan tim atau tenaga ahli pada saat pemberian penjelasan teknis. (2) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 11

Kelompok fungsi pembinaan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UKPBJ dalam pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan UKPBJ.

Pasal 12

Pelaksanaan fungsi bidang pembinaan dan advokasi meliputi: a. pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, terutama para PPBJ dan personel UKPBJ; b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; c. pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa; d. pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; f. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses Pengadaan Barang/Jasa; dan g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa Kontrak melalui mediasi.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16