Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

PERBAN Nomor 9 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI

Pasal 6

Kelompok Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya; c. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan Pancasila; e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dipenuhi dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Kelompok Ahli serta kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Kelompok Ahli; b. kartu tanda penduduk; c. daftar riwayat hidup; d. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. surat keterangan catatan kepolisian; dan g. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan verifikasi oleh BPOM.

Pasal 9

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memenuhi persyaratan, Sekretaris Utama BPOM menyampaikan rancangan keputusan pengangkatan Kelompok Ahli kepada Kepala Badan. (2) Pengangkatan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat melaksanakan tugas masing-masing pakar dibidangnya yang ditandatangani oleh Kepala Badan. (3) Masa tugas Kelompok Ahli ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berhenti dari penugasan apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Kepala Badan; atau c. diberhentikan. (2) Diberhentikan dari penugasan sebagai Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak melaksanakan tugasnya; b. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; atau c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Utama BPOM menyampaikan rancangan keputusan pemberhentian Kelompok Ahli kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Pengangkatan dan/atau pemberhentian Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.