Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PERBAN Nomor 24 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 6. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 10. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

BAB II

LITERASI DIGITAL

Pasal 3

Koreksi

(1) Literasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan/atau meningkatkan kesadaran mengenai penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Dalam melaksanakan literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2MI/BP2MI dapat melibatkan: a. kementerian/lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Desa; dan/atau d. pemangku kepentingan terkait.

Pasal 4

Literasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. penentuan target peserta; b. penetapan lokasi; dan c. penyusunan materi.

Pasal 6

(1) Penentuan target peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan kategori dan kebutuhan peserta. (2) Kategori peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. usia; dan b. pendidikan.

Pasal 7

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk pelaksanaan literasi digital harus memenuhi ketentuan: a. lokasi merupakan daerah yang memiliki potensi penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan b. memiliki infrastruktur yang memadai.

Pasal 8

(1) Penyusunan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan berdasarkan tema materi literasi digital yang disesuaikan dengan target peserta. (2) Tema materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan dan dianalisis. (3) Tema materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. edukasi tentang penempatan secara prosedur; b. resiko penyalahgunaan siber dalam perekrutan ilegal dan eksploitasi perdagangan manusia; dan c. pengawasan siber.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan literasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. publikasi; b. peningkatan kapasitas; atau c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. (2) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penyampaian materi literasi digital melalui: a. laman; b. media cetak; c. media elektronik; dan/atau d. media lainnya. (3) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital melalui: a. seminar/lokakarya; b. bimbingan teknis; c. diseminasi informasi; dan/atau d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan metode: a. tatap muka; dan/atau b. tanpa tatap muka.

BAB III

PATROLI SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

Koreksi

(1) Patroli siber Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menanggulangi adanya indikasi penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi unsur: a. penipuan; b. pencurian identitas; c. peretas akun media sosial Pekerja Migran INDONESIA; d. penyebaran informasi bohong yang merugikan Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau e. pemerasan. (3) Patroli siber Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. media sosial; b. situs laman; c. konten ilegal; dan/atau d. informasi dalam jaringan. (4) Pelaksanaan patroli siber Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. pemantauan; b. analisis; dan c. tindak lanjut.

Pasal 11

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pengawasan dan penelusuran aktivitas di ruang siber terhadap media sosial, situs laman, konten ilegal dan/atau informasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan deteksi dini potensi penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (3) Hasil dari pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar penemuan terhadap penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 12

(1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3). (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi dan pengumpulan bukti digital kegiatan/aktivitas yang diduga melakukan penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; dan b. analisis informasi terhadap hasil dari identifikasi dan bukti yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Hasil dari analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa evaluasi resiko dan penentuan tindakan terhadap penyalahgunaan dan/atau kejahatan di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang dilakukan oleh situs dan akun media sosial.

Pasal 13

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. publikasi; b. permintaan pemutusan akses atas situs laman dan akun media sosial; dan/atau c. pelaporan kepada aparat penegak hukum. (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengumuman pada laman resmi KP2MI/BP2MI. (4) Permintaan pemutusan akses atas situs laman dan akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Pelaporan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal ditemukan bukti digital adanya dugaan tindak pidana.

BAB IV

PELAYANAN PELAPORAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU KEJAHATAN SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 14

Koreksi

(1) Pelayanan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan menerima, memproses, dan menindaklanjuti pelaporan dugaan penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Pelaporan dugaan penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pekerja Migran INDONESIA; b. keluarga Pekerja Migran INDONESIA; c. kementerian/lembaga; d. perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri/Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei; e. Pemerintah Daerah; f. Pemerintah Desa; g. komunitas Pekerja Migran INDONESIA; h. pemangku kepentingan terkait; dan/atau i. masyarakat.

Pasal 15

(1) Pelapor dapat menyampaikan pelaporan dugaan penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA melalui: a. unit pelayanan publik KP2MI/BP2MI; b. surat tertulis dan/atau surat elektronik; c. laman resmi KP2MI/BP2MI; d. media sosial resmi KP2MI/BP2MI; e. saluran telepon; dan/atau f. layanan pesan singkat. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. identitas pelapor; b. kontak pelapor; c. kronologis permasalahan; dan d. situs laman dan/atau akun media sosial yang diduga melakukan penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya yang menunjukkan dan/atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran.

Pasal 16

Pelayanan pelaporan dilakukan melalui tahapan: a. penerimaan laporan; b. penganalisisan; dan c. tindak lanjut.

Pasal 17

(1) Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi siber Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Unit organisasi yang membidangi siber Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18

(1) Dalam hal verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan lengkap, unit organisasi yang membidangi siber Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA melakukan penganalisisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b. (2) Penganalisisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pelaporan dan mengumpulkan bukti atau keterangan lainnya yang relevan; b. melakukan identifikasi berkas pelaporan; c. melakukan telaahan atas pelaporan; dan/atau d. meminta klarifikasi dari pelapor. (3) Permintaan klarifikasi dari pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaporan diterima. (4) Hasil penganalisisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan tahapan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c. (5) Dalam hal pelaporan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi yang membidangi siber Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaporan diterima.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tahapan tindak lanjut dalam patroli siber Pelindungan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan tindak lanjut dalam pelayanan pelaporan dugaan penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23