Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PERBAN Nomor 2 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Penempatan PNS adalah proses menempatkan PNS Badan Pusat Statistik pada unit kerja dan/atau wilayah kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik melalui mutasi dan penugasan. 3. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara INDONESIA di luar negeri serta atas permintaan sendiri. 4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. 5. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang membawahi BPS Kabupaten/Kota serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan BPS yang selanjutnya disebut PPK adalah Kepala BPS yang mempunyai kewenangan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan pembinaan manajemen pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat yang Berwenang di lingkungan BPS yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Utama BPS yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Unit Kerja di lingkungan BPS yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit yang terdiri atas biro, direktorat, inspektorat, pusat pendidikan dan pelatihan, politeknik statistika STIS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. 9. Masa Kerja untuk penempatan yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah kurun waktu tertentu selama menjadi pegawai pada Unit Kerja terakhir, tidak termasuk cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.

BAB III

TATA CARA PENEMPATAN PNS MELALUI MUTASI

Pasal 6

Koreksi

Penempatan PNS melalui Mutasi dilaksanakan berdasarkan mekanisme: a. Mutasi oleh organisasi; atau b. Mutasi atas permintaan sendiri.

Pasal 7

Koreksi

(1) Mutasi oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa Mutasi tugas dan/atau lokasi, dengan ketentuan: a. antar Unit Kerja di lingkungan BPS sesuai dengan kebutuhan yang tersedia; dan b. antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau antar Unit Kerja sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (3) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin; b. memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jabatan; dan c. terdapat kebutuhan pegawai pada Unit Kerja tujuan.

Pasal 8

(1) Mutasi atas permintaan sendiri, meliputi: a. Mutasi secara reguler; dan b. Mutasi dengan alasan khusus. (2) Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

(1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a didasarkan pada permohonan pegawai. (2) Mutasi atas permintaan sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di Unit Kerja asal dan/atau Unit Kerja tujuan.

Pasal 10

(1) Permohonan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diajukan oleh: a. PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan/atau b. PNS yang telah bekerja minimal 2 (dua) tahun pada Unit Kerja. (2) Permohonan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan paling banyak 2 (dua) Unit Kerja yang dituju.

Pasal 11

Mutasi atas permintaan sendiri dengan alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi Mutasi karena pernikahan.

Pasal 12

(1) Mutasi atas permintaan sendiri karena pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. diperuntukkan bagi PNS wanita (istri) yang pindah mengikuti suami, dengan mempertimbangkan kebutuhan pada Unit Kerja tujuan; b. dalam hal istri tidak dapat pindah lokasi bekerja, PNS pria (suami) dapat pindah mengikuti istri dengan mempertimbangkan kebutuhan pada Unit Kerja tujuan; c. memiliki Masa Kerja di Unit Kerja asal paling sedikit 2 (dua) tahun; dan d. melampirkan bukti dokumen berupa salinan surat nikah dan surat keterangan kerja suami. (2) Dalam hal Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja tujuan tidak sama dengan Unit Kerja suami atau istri dengan tetap memperhatikan lokasi tempat tinggal suami atau istri.

Pasal 13

Mutasi PNS kurang dari 2 (dua) tahun dapat dilaksanakan oleh PPK atas usul PyB dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 14

Penetapan Mutasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) PNS harus melaksanakan Keputusan Kepala BPS tentang Mutasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak terhitung mulai tanggal berlaku. (2) PNS yang tidak melaksanakan Keputusan Kepala BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20