Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik

PERBAN Nomor 4 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. 3. Badan Pusat Statistik Corporate University yang selanjutnya disebut BPS CorpU adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN pada Badan yang menggunakan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen ASN. 4. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 5. Manajemen Talenta ASN Badan adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Badan. 6. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Badan. 7. Knowledge Management System yang selanjutnya disebut KMS adalah Sistem Manajemen Pengetahuan yang menggunakan sistem informasi berbasis digital untuk pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan di lingkungan Badan. 8. Learning Management System yang selanjutnya disebut LMS adalah sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran ASN secara terstruktur dan terdokumentasi. 9. Human Resources Information System yang selanjutnya disebut HRIS adalah sistem informasi berbasis digital manajemen pegawai yang digunakan untuk pengelolaan data ASN Badan. 10. Dewan Pembelajaran adalah organ pembina strategis dalam BPS CorpU yang merumuskan arah kebijakan dan prioritas Pengembangan Kompetensi. 11. Pelaksana Pembelajaran adalah unsur penyelenggara BPS CorpU. 12. Komite Pembelajaran adalah pelaksana teknis penyelenggaraan pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi. 13. Komite Keahlian adalah kelompok yang berfokus pada pengembangan keahlian tertentu berdasarkan bidang tugas unit organisasi. 14. Mitra Pembelajaran adalah ASN yang ditunjuk sebagai penghubung dalam pelaksanaan pembelajaran di unit organisasi nya. 15. Evaluasi Pembelajaran adalah proses pengukuran efektivitas dan dampak program Pengembangan Kompetensi terhadap individu dan organisasi. 16. Strategi Pembelajaran adalah pendekatan kombinatif untuk mencapai tujuan Pengembangan Kompetensi ASN melalui berbagai metode seperti pembelajaran formal, berbasis lingkungan sosial, dan/atau berbasis pengalaman. 17. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang statistika dan komputasi statistik.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Struktur penyelenggara BPS CorpU terdiri atas: a. Dewan Pembelajaran; dan b. Pelaksana Pembelajaran; (2) Pelaksana Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Komite Pembelajaran; b. Komite Keahlian; (3) Susunan keanggotaan Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan Komite Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Ketentuan mengenai struktur penyelenggara BPS CorpU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1) Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf a bertugas: a. merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi yang selaras dengan strategi organisasi dan Manajemen Talenta ASN Badan; b. merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Badan dan Manajemen Talenta ASN Badan; c. MENETAPKAN prioritas strategis Pengembangan Kompetensi ASN; d. memberikan persetujuan terhadap rencana tahunan dan program unggulan BPS CorpU; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan BPS CorpU secara periodik. (2) Dewan Pembelajaran terdiri atas: a. Kepala Badan sebagai ketua; b. Wakil Kepala Badan sebagai wakil ketua; c. Sekretaris Utama sebagai sekretaris merangkap anggota; dan d. pejabat pimpinan tinggi madya sebagai anggota.

Pasal 5

Pelaksana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf b bertugas: a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi; b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada Dewan Pembelajaran; d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Badan dan unit organisasi; e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi; f. menyelenggarakan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi; dan g. mengusulkan anggota kelompok keahlian untuk setiap unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 6

(1) Komite Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bertugas: a. menyusun dan mengoordinasikan rencana Pengembangan Kompetensi; b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi melalui metode pembelajaran formal; c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan Pelaksana Pembelajaran; d. melakukan penjaminan mutu pembelajaran dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pembelajaran; e. menyelenggarakan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi; dan f. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di Badan. (2) Komite Pembelajaran terdiri atas: a. unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi; b. unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia; c. Politeknik Statistika STIS; dan d. Mitra Pembelajaran. (3) Komite Pembelajaran diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

(1) Mitra Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan perwakilan dari setiap unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama, Politeknik Statistika STIS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. (2) Mitra Pembelajaran bertugas: a. menjadi narahubung pelaksanaan program BPS CorpU di unit organisasi nya; b. memantau dan melaporkan keterlibatan ASN dalam kegiatan pembelajaran; c. membantu pemanfaatan dan pembaruan data pada KMS, LMS, dan HRIS; dan d. berperan aktif dalam proses Evaluasi Pembelajaran. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Pembelajaran berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Komite Pembelajaran. (4) Susunan keanggotaan Mitra Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama unit organisasi masing-masing.

Pasal 8

(1) Komite Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (2) huruf b bertugas: a. mengusulkan kebutuhan pengembangan keahlian berdasarkan fungsi unit organisasi; b. menyusun kurikulum pembelajaran tematik dan teknis; c. mengelola kelompok keahlian di lingkungan unit organisasi; d. menjadi penghubung strategis antara kebutuhan teknis dan pelaksanaan pembelajaran; dan e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di lingkungan unit organisasi. (2) Komite Keahlian dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Setiap kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pegawai ASN yang memiliki kompetensi spesifik dan pengalaman di bidangnya.

Pasal 9

(1) Sistem pembelajaran diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. integrasi dengan Manajemen Talenta ASN Badan dan tujuan strategis organisasi; b. kolaborasi antar pemangku kepentingan internal dan eksternal; c. mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan; d. adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi masa depan; e. pemerataan akses pembelajaran yang adil dan inklusif; dan f. pemanfaatan teknologi digital secara optimal dan aman. (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran di seluruh unit organisasi Badan.

Pasal 10

(1) Tahapan sistem pembelajaran meliputi: a. perencanaan pembelajaran; b. pelaksanaan pembelajaran; c. pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran; dan d. umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan pembelajaran, arah kebijakan organisasi, pemetaan talenta ASN, dan desain pembelajaran. (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi, sasaran peserta, dan tingkat kompetensi. (4) Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas proses, dan dampak terhadap kinerja individu maupun organisasi. (5) Umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemanfaatan hasil pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem pembelajaran.

Pasal 11

(1) Forum pembelajaran merupakan mekanisme untuk memastikan berjalannya manajemen pembelajaran di dalam pengorganisasian BPS CorpU. (2) Forum pembelajaran terdiri atas: a. forum pembelajaran level strategis; b. forum pembelajaran level operasional; dan c. forum pembelajaran level teknis.

Pasal 12

(1) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertujuan untuk MENETAPKAN diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis. (2) Forum pembelajaran level strategis diikuti oleh Dewan Pembelajaran dan Komite Pembelajaran. (3) Hasil dari forum pembelajaran level strategis meliputi penetapan prioritas Pengembangan Kompetensi, arah kebijakan Manajemen Pengetahuan, dan penetapan anggaran tahunan.

Pasal 13

(1) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertujuan untuk MENETAPKAN diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan lintas kelompok keahlian. (2) Forum pembelajaran level operasional dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi dan diikuti oleh Komite Keahlian. (3) Hasil dari forum pembelajaran level operasional meliputi dokumen hasil verifikasi usulan kebutuhan pembelajaran lintas unit organisasi, laporan penyelenggaraan pembelajaran lintas kelompok keahlian, dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Badan.

Pasal 14

(1) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertujuan MENETAPKAN diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelompok keahlian. (2) Forum pembelajaran level teknis dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan secara teknis dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. (3) Forum pembelajaran level teknis diikuti oleh anggota kelompok keahlian di lingkungan unit organisasi nya masing-masing. (4) Hasil dari forum pembelajaran level teknis meliputi rancangan usulan diagnosis kebutuhan pembelajaran, desain pembelajaran pada tingkat teknis, dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 15

(1) Strategi Pembelajaran dalam BPS CorpU dilaksanakan melalui metode pembelajaran: a. formal; b. berbasis lingkungan sosial; dan c. berbasis pengalaman. (2) Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pembelajaran wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Komite Pembelajaran. (2) Pengembangan Kompetensi dapat dikonversi ke dalam satuan jam pembelajaran. (3) Tata cara konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24