Peraturan Badan Nomor 35 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

PERBAN Nomor 35 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 2. Hibah Langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Pemberi Hibah Langsung adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah. 5. Penerima Hibah Langsung adalah satuan kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. 6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkatBUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 7. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dalam wilayah kerja yang ditetapkan. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. 10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko. 13. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disebut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang. 14. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang. 15. Sistem Aplikasi adalah sistem informasi atau aplikasi yang dibangun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mendukung proses pengelolaan keuangan negara. 16. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. 17. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. 18. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan hibah, beban, dan/atau aset yang bersumber dari hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN 19. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah. 20. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah. 21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah. 22. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN. 23. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah untuk pencatatan surat berharga dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN. 24. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. 25. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini BRIN atau unit organisasi yang melaksanakan kegiatan BRIN dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran BRIN.

BAB V

REGISTRASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA HIBAH LANGSUNG

Pasal 12

Koreksi

(1) Setiap perjanjian Hibah Langsung harus dilakukan registrasi untuk memperoleh nomor register dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Registrasi Hibah berlaku untuk Hibah Langsung dalam bentuk uang, barang/jasa/surat berharga. (3) Pengajuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan kepada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang melaksanakan tugas di bidang evaluasi akuntansi dan setelmen, DJPPR untuk Hibah Langsung yang bersumber dari luar negeri dan kepada Kanwil DJPb untuk Hibah Langsung yang berasal dari dalam negeri; (4) Unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan dapat memproses pengajuan registrasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah menerima surat permohonan registrasi dari KPA disertai dengan dokumen persyaratan yang diperlukan. (5) Dalam hal sudah tersedia Sistem Aplikasi dari DJPPR, maka pengajuan registrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Registrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan satu register untuk satu perjanjian Hibah Langsung atau dokumen yang dipersamakan dan berlaku selama periode kegiatan.

Pasal 13

(1) Pengajuan permohonan nomor registrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus melampirkan: a. perjanjian Hibah/dokumen yang dipersamakan, yang berupa dokumen asli/salinan yang dilegalisir oleh KPA Penerima Hibah Langsung; b. ringkasan Hibah Langsung yang ditandatangani oleh KPA; dan c. surat kuasa untuk menandatangani Hibah Langsung dari Kepala BRIN. (2) KPA yang mengajukan permohonan nomor registrasi Hibah Langsung bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung register Hibah Langsung.

Pasal 14

(1) Pemutakhiran data registrasi Hibah Langsung dilakukan atas dasar perubahan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Pemberi Hibah Langsung dan Penerima Hibah Langsung. (2) Pemutakhiran data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan kepada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang melaksanakan tugas di bidang evaluasi akuntansi dan setelmen, DJPPR untuk Hibah Langsung yang bersumber dari luar negeri dan kepada Kanwil DJPb yang berasal dari dalam negeri. (3) Unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan memproses pengajuan perubahan data registrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima surat permohonan perubahan registrasi Hibah Langsung dari KPA yang disertai dengan dokumen persyaratan yang diperlukan. (4) Dalam hal sudah tersedia Sistem Aplikasi dari DJPPR, maka pemutakhiran data regsitrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi.

Pasal 15

Pengajuan permohonan pemutakhiran data registrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus melampirkan dokumen paling sedikit meliputi: a. dokumen penerbitan registrasi Hibah; b. dokumen perubahan perjanjian Hibah/dokumen yang dipersamakan, yang berupa dokumen asli/salinan yang dilegalisir oleh KPA penerima Hibah Langsung; c. dokumen perjanjian Hibah awal/dokumen yang dipersamakan, yang berupa dokumen asli/salinan yang dilegalisir oleh KPA penerima Hibah Langsung; d. ringkasan perjanjian Hibah baru yang ditandatangani oleh KPA; e. ringkasan Hibah awal yang berupa dokumen asli/ salinan yang dilegalisir oleh KPA; dan f. surat kuasa untuk menandatangani Hibah Langsung dari Kepala BRIN.

Pasal 16

Ketentuan mengenai surat usulan registrasi Hibah Langsung, ringkasan Hibah Langsung, dan surat usulan pemutakhiran data Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dituangkan dalam format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang, KPA Penerima Hibah Langsung membuka Rekening Hibah untuk menampung dana Hibah Langsung. (2) Pembukaan dan pengelolaan Rekening Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal telah dibuka Rekening Hibah untuk menampung dana Hibah Langsung sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah Langsung diterbitkan, Satuan Kerja melakukan: a. pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah; b. pembukaan Rekening Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan; c. pemindahan saldo dana Hibah ke Rekening Hibah yang telah mendapat persetujuan; dan d. penutupan Rekening Hibah sebelumnya. (4) Pembukaan Rekening Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan. (5) Rekening Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan 1 (satu) rekening untuk 1 (satu) registrasi Hibah Langsung; (6) Ketentuan mengenai surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Hibah Langsung dalam bentuk uang dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

(1) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah Langsung disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak pada akhir periode Hibah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah. (2) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah Langsung. (3) Penyetoran dan pencatatan sisa saldo Rekening Hibah ke rekening kas umum negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang ke dalam DIPA. (2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pagu: a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan; b. sebesar realisasi penerimaan Hibah Langsung; atau c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah Langsung. (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Satuan Kerja dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah Langsung tanpa menunggu terbitnya dokumen revisi anggaran.

Pasal 20

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. (2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung pada akhir tahun berjalan. (3) Untuk pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak, pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah Langsung tahun anggaran berikutnya. (4) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN khusus Pinjaman dan Hibah atas: a. pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah Langsung yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (2) KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN mitra kerjanya atas: a. pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah Langsung yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal belum terdapat realisasi belanja, KPA dapat mengajukan SP2HL untuk mengesahkan pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang. (4) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai tercantum dalam perjanjian Hibah. (5) Untuk pengesahan pendapatan dan/atau belanja Hibah Langsung, KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan melampirkan paling sedikit: a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; b. salinan surat penetapan nomor registrasi Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali; c. SPTMHL; dan d. salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. (6) SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dari Sistem Aplikasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal kegiatan Hibah Langsung sudah berakhir, sisa dana yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dapat: a. dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian Hibah; atau b. disetorkan ke kas negara. (2) Dalam hal jangka waktu kegiatan Hibah Langsung yang tercantum dalam perjanjian Hibah Langsung belum berakhir, sisa dana yang bersumber dari Hibah Langsung dapat digunakan tahun berikutnya. (3) Dalam hal sisa dana yang bersumber dari Hibah Langsung digunakan untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 23

(1) Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dikembalikan kepada Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, KPA mengajukan SP4HL dengan ketentuan: a. Hibah Langsung yang berasal dari luar negeri kepada KPPN khusus pinjaman dan Hibah; dan b. Hibah Langsung yang berasal dari dalam negeri kepada KPPN mitra kerjanya. (2) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam Perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah Langsung telah dilakukan. (3) Dalam mengajukan SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA harus melampirkan paling sedikit: a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; dan b. salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah.

Pasal 24

(1) SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan atas pengembalian sisa Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah Langsung dalam hal sisa Hibah Langsung tersebut sudah disahkan sebagai pendapatan melalui SP2HL. (2) Dalam hal sisa Hibah Langsung dikembalikan kepada Pemberi Hibah Langsung dan belum pernah disahkan sebagai pendapatan melalui SP2HL, sisa Hibah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 25

SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihasilkan dari Sistem Aplikasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, penyetoran dilakukan dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran. (2) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai: a. akun; b. bagian anggaran; c. eselon I; d. Satuan Kerja; dan e. KPPN khusus pinjaman dan Hibah untuk Hibah Langsung yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah Langsung yang berasal dari dalam negeri. (3) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA melakukan: a. rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah Langsung berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah Langsung berasal dari dalam negeri; b. pembukuan untuk pengurangan saldo kas Satuan Kerja dari Hibah Langsung dalam bentuk uang; dan c. penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada DJPPR. (4) Pengembalian sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB Keempat

Pengembalian Sisa Dana Hibah Langsung

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihasilkan dari Sistem Aplikasi.

Pasal 26

BAB Kedua

Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah Langsung dan Beban/Aset yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam rangka pengesahan pendapatan yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPA menerbitkan SP3HL-BJS. (2) Ketentuan mengenai SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPA menerbitkan MPHL-BJS. (4) KPA mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh: a. pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/ surat berharga; b. beban jasa untuk pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk jasa; c. barang persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang; dan/atau d. setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk surat berharga. (5) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS yang dilakukan oleh KPA kepada KPPN mitra satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melampirkan paling sedikit: a. surat penetapan nomor registrasi Hibah; b. BAST; dan c. SPTMHL. (6) Ketentuan mengenai SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (7) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan. (8) Dalam hal penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL- BJS oleh KPA kepada KPPN mitra satuan kerja dengan melampirkan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya. (9) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf c memuat nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam mata uang rupiah. (10) Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperoleh dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi nilai barang/jasa/surat berharga. (11) Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam mata uang asing, penjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi. (12) Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga dalam BAST sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (5) huruf b hanya mencantumkan nilai mata uang asing, mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST. (13) Dalam hal BAST dan/atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai/barang/jasa/surat berharga, KPA Penerima Hibah Langsung melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima.

Pasal 30

(1) SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dihasilkan dari Sistem Aplikasi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH LANGSUNG

Pasal 31

Koreksi

(1) Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Hibah Langsung kepada unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BRIN dengan periode triwulanan. (2) Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. triwulan 1, tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret; b. triwulan 2, tanggal 1 April s.d. 30 Juni; c. triwulan 3, tanggal 1 Juli s.d. 30 September; dan d. triwulan 4, tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan bersangkutan berakhir. (4) Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Hibah Langsung kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 32

(1) Satuan Kerja Penerima Hibah Langsung melakukan konfirmasi dengan Pemberi Hibah Langsung dan menyampaikan hasil konfirmasi kepada unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BRIN dengan periode triwulanan. (2) Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. triwulan 1, tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret; b. triwulan 2, tanggal 1 April s.d. 30 Juni; c. triwulan 3, tanggal 1 Juli s.d. 30 September; dan d. triwulan 4, tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember. (3) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan bersangkutan berakhir. (4) Unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan melakukan konfirmasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DJPPR. (5) Ketentuan mengenai format konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

Satuan kerja melakukan pencatatan Hibah Langsung ke dalam laporan keuangan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Satuan kerja BRIN menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Hibah Langsung kepada unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan dengan ditembuskan kepada Sekretaris Utama BRIN paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan Hibah Langsung berakhir.

Peraturan Badan Nomor 35 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36

BAB X

Pasal 37