Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kendaraan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

PERBAN Nomor 4 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 3. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disebut RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang selanjutnya disebut Kendaraan Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. 5. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor yang selanjutnya disebut Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor atau satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. 6. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan BMN Badan Riset dan Inovasi Nasional. 7. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan BMN Badan Riset dan Inovasi Nasional. 8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 9. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan. 10. Pengguna Barang pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut PB adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. 11. Kuasa PB yang selanjutnya disebut KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh PB untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional. 13. Unit Kerja adalah unit organisasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran. 14. Penanggung Jawab Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional adalah pejabat yang membidangi urusan umum atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh KPB. 15. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

BAB IV

PENGGUNAAN KENDARAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi: a. Kepala BRIN; b. Wakil Kepala BRIN; c. pejabat pimpinan tinggi madya; d. kepala organisasi riset; e. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan f. kepala pusat riset. (2) Penggunaan Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat izin penggunaan Kendaraan Jabatan dan berita acara serah terima penggunaan Kendaraan Jabatan. (3) Surat izin penggunaan Kendaraan Jabatan dan berita acara serah terima penggunaan Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang mengelola Kendaraan Jabatan, berdasarkan penunjukan penggunaan Kendaraan Jabatan dari Pengguna Barang.

Pasal 8

(1) Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diserahkan kembali kepada KPB apabila pejabat yang menggunakan: a. berakhir masa jabatan; b. pensiun; c. meninggal dunia; d. promosi, mutasi, atau demosi; e. mengundurkan diri; atau f. pindah instansi. (2) Penyerahan kembali Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. berakhir masa jabatan; b. pensiun; c. meninggal dunia; d. promosi, mutasi, atau demosi; e. mengundurkan diri; atau f. pindah instansi. (3) Penyerahan kembali Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima pengembalian penggunaan Kendaraan Jabatan.

Pasal 9

(1) Kendaraan Operasional dan kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat digunakan oleh pejabat atau pegawai yang memperoleh surat izin pemakaian dan surat jalan dari Penanggung Jawab Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional. (2) Kendaraan Operasional dan kendaraan fungsional yang telah selesai digunakan, diserahkan kembali kepada Penanggung Jawab Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional dengan menandatangani bukti pengembalian Kendaraan Operasional dan kendaraan fungsional yang tertera dalam surat izin pemakaian.

Pasal 10

Dalam hal Kendaraan Jabatan tidak dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) serta Kendaraan Operasional dan kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dikembalikan sesuai dengan penugasan, pengguna dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengoptimalkan Kendaraan Operasional BRIN, dapat dilakukan skema peminjaman kendaraan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari kepada pegawai tertentu. (2) Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tenaga ahli Kepala BRIN; b. pimpinan unit pelaksana khusus di lingkungan BRIN; c. ketua gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN; d. focal point nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN; atau e. Pejabat administrasi atau pegawai dengan tingkat mobilitas kerja tinggi berdasarkan usulan kepala Unit Kerja dan disetujui oleh KPB terkait. (3) Penggunaan Kendaraan Operasional melalui skema peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat izin penggunaan Kendaraan dan berita acara serah terima penggunaan Kendaraan. (4) Surat izin penggunaan Kendaraan Operasional dan berita acara serah terima penggunaan Kendaraan Operasional melalui skema peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional berdasarkan persetujuan dari KPB. (5) Penggunaan Kendaraan Operasional melalui skema peminjaman diberikan untuk jangka waktu sesuai penugasan.

BAB V

PENGAMANAN KENDARAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengamanan kendaraan yang berada dalam pengawasan PB dan/atau KPB dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. (2) Pengamanan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengamanan administrasi; b. pengamanan fisik; dan c. pengamanan hukum.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, berupa kegiatan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen: a. bukti pemilik kendaraan bermotor; b. kopi surat tanda nomor kendaraan; c. faktur pembelian, termasuk berita acara serah terima dan lampirannya; d. catatan perawatan berkala; e. kartu inventaris barang; f. penetapan status penggunaan; dan/atau g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. (2) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara fisik maupun digital. (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi: a. penyimpanan Kendaraan Operasional dan kendaraan fungsional sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh KPB atau Penanggung Jawab Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional; b. pemberian pengaman berupa kunci ganda atau sistem pengamanan lainnya; dan c. penyertaan dokumen tertulis yang berisi ketentuan dalam setiap penggunaan kendaraan. (4) Pengamanan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi: a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan alat angkutan darat bermotor, berupa: 1. bukti kepemilikan kendaraan bermotor; dan 2. surat tanda nomor kendaraan, termasuk pembayaran pajak kendaraan; b. melakukan pemrosesan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang dikenakan pada pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan; dan c. melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap segala permasalahan pada kendaraan yang kejadiannya dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian pengguna, pemakai, dan/atau penanggung jawab.

BAB VI

PEMELIHARAAN KENDARAAN

Pasal 14

Koreksi

(1) KPB bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kendaraan. (2) Pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap kendaraan dalam kondisi baik atau rusak ringan. (3) Bentuk pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pengisian bahan bakar dan/atau daya; b. pemeliharaan kebersihan; c. servis rutin; d. penggantian suku cadang; e. uji emisi; f. body repair; g. uji kir; dan h. perpanjangan surat tanda nomor kendaraan.

Pasal 15

Biaya pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan dengan ketentuan: a. biaya pemeliharaan kendaraan tidak melebihi nilai tertinggi dalam standar biaya masukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. biaya bahan bakar minyak dibuktikan dengan bukti pembelian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; c. biaya jasa servis dan penggantian suku cadang dibuktikan dengan kuitansi, nota, atau faktur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; dan d. biaya untuk pengurusan surat tanda nomor kendaraan dan biaya pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

Kendaraan yang digunakan melalui skema peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bentuk pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi tanggung jawab pengguna, kecuali perpanjangan surat tanda nomor kendaraan.

Pasal 17

(1) Rencana kebutuhan pemeliharaan kendaraan, diusulkan dalam bentuk dokumen RKBMN dan diajukan secara berjenjang melalui mekanisme Perencanaan Kebutuhan BMN. (2) Pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. didasarkan pada kebutuhan pemeliharaan setiap satuan unit kendaraan; b. besaran biaya mengacu pada standar biaya masukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibebankan pada anggaran satuan kerja KPB.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KENDARAAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengelolaan kendaraan dilakukan secara berjenjang dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan penggunaan kendaraan dilaksanakan secara tertib dan teratur. (2) Pengelolaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. PB; b. KPB; dan c. Penanggung Jawab Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional.

Pasal 22

Koreksi

(1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk: a. MENETAPKAN kebijakan tata kelola penggunaan kendaraan di lingkungan BRIN; b. melaksanakan konsolidasi dan pengiriman RKBMN dari seluruh KPB kepada APIP untuk dilakukan pemantauan; c. menyampaikan RKBMN hasil pemantauan yang telah disesuaikan kepada Pengelola Barang; d. bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan di lingkungan BRIN; e. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kendaraan di lingkungan BRIN; f. mendistribusikan kendaraan yang berlebih dan/atau tidak sesuai peruntukan kepada Satker yang membutuhkan, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi; dan g. memberikan izin penggunaan Kendaraan Jabatan dengan menerbitkan keputusan penunjukan penggunaan Kendaraan Jabatan. (2) kewenangan dan tanggung jawab PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat didelegasikan kepada KPB.

Pasal 23

KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. melaksanakan kebijakan tata kelola penggunaan kendaraan pada satuan kerja di KPB; b. menyusun perencanaan kebutuhan kendaraan satuan kerja masing-masing di KPB dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara efektif dan efisien dengan memperhatikan: 1. ketersediaan BMN yang ada pada satuan kerja; 2. program dan rencana keluaran berupa BMN; dan 3. daftar barang kuasa pengguna. c. bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan pada satuan kerja masing-masing di KPB; dan d. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan kendaraan pada satuan kerja masing-masing di KPB .

Pasal 24

Penanggung Jawab Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap setiap kendaraan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kendaraan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25