Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset

PERBAN Nomor 5 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset adalah program belajar untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dan sumber daya manusia lainnya melalui pendidikan formal berbasis riset yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mitra dalam dan/atau luar negeri. 2. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset yang selanjutnya disebut Program Mobilitas Periset adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi, sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, melalui kolaborasi riset dan inovasi untuk meningkatkan ekosistem riset nasional serta membangun daya saing dan kemandirian bangsa. 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Sumber Daya Manusia Lainnya adalah sumber daya manusia yang bukan berasal dari ASN. 6. Riset adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Periset adalah ASN dan/atau Sumber Daya Manusia Lainnya yang melakukan Riset. 8. Sumber Daya Manusia Kolaborator adalah ASN Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab dalam kegiatan kolaborasi Riset dengan Periset pascadoktoral dan Periset tamu. 9. Periset Pembimbing adalah ASN Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab melakukan pembimbingan asisten Periset dan magang Riset. 10. Pembimbing Pendamping adalah sumber daya manusia yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab melakukan pembimbingan program pascasarjana berbasis Riset. 11. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. 12. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Deputi adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi. 13. Direktorat Manajemen Talenta yang selanjutnya disebut Direktorat adalah unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen talenta. 14. Pusat Riset adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi Riset di lingkungan BRIN. 15. Unit Kerja Manajemen adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen Riset dan inovasi di lingkungan BRIN.

BAB II

PENGELOLA

Pasal 3

Koreksi

(1) Program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset dikelola oleh Direktorat. (2) Pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengidentifikasi kebutuhan kompetensi Riset dan inovasi berdasarkan prioritas nasional dan peta jalan Riset BRIN serta menyusun perencanaan program; b. menyelenggarakan seleksi program; c. memfasilitasi pelaksanaan program; d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan indikator kinerja yang terukur; dan e. menjalin kerja sama dengan lembaga Riset, perguruan tinggi, industri, dan/atau lembaga pendanaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 4

Pengelola program dalam melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat melibatkan: a. Pusat Riset; dan/atau b. Unit Kerja Manajemen.

Pasal 5

(1) Pengelola program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk MENETAPKAN peserta program. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi substansi.

Pasal 6

(1) Direktorat dapat membentuk tim reviu yang bersifat ad hoc sebagai penilai pada seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. (2) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menelaah substansi usulan kandidat peserta program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset yang telah lolos seleksi administrasi; dan b. memberikan rekomendasi kandidat peserta program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset kepada Deputi. (3) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang. (4) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari internal dan eksternal unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta. (5) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 7

Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

BAB III

PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET

Pasal 8

Koreksi

(1) Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset merupakan program belajar untuk meningkatkan kapasitas PNS dan Sumber Daya Manusia Lainnya melalui pendidikan formal berbasis Riset. (2) Peserta Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas kedinasan dan tidak diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 9

Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kesesuaian bidang studi program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diajukan peserta dengan Pusat Riset dan/atau Unit Kerja Manajemen; atau b. keberlangsungan tersedianya topik Riset selama peserta menjalankan program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Pasal 10

Peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset terdiri atas: a. PNS; atau b. Sumber Daya Manusia Lainnya.

Pasal 11

Peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi program magister atau doktor berbasis Riset; b. memiliki kualifikasi pendidikan diploma empat/sarjana (D4/S1) atau magister (S2) yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Pendamping dan pimpinan Pusat Riset dan/atau Unit Kerja Manajemen; d. memiliki pembimbing utama dari perguruan tinggi dan Pembimbing Pendamping; e. bersedia berkomitmen menjalani masa studi sesuai program; f. tidak sedang menerima beasiswa atau tugas belajar dari lembaga atau instansi lain dalam periode yang sama; g. bersedia melakukan Riset di Pusat Riset atau Unit Kerja Manajemen BRIN sesuai dengan afiliasi dan/atau kepakaran Pembimbing Pendamping; h. mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi bagi yang memiliki afiliasi; i. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik, disiplin, dan/atau tindak pidana; j. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan k. tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara bagi PNS.

Pasal 12

Pembimbing Pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendidikan doktor; b. memiliki kompetensi sebagai pembimbing; dan c. berkomitmen untuk membimbing peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Pasal 13

Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyelenggarakan program studi pascasarjana dengan kurikulum berbasis Riset; dan b. memiliki perjanjian kerja sama dengan BRIN dalam penyelenggaraan program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Pasal 14

(1) Masa studi program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset program magister paling lama 4 (empat) semester. (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) semester berdasarkan hasil evaluasi perkembangan studi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset oleh Direktorat. (3) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset pada perguruan tinggi luar negeri. (4) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 15

(1) Masa studi program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset program doktor paling lama 6 (enam) semester. (2) Masa studi Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perguruan tinggi yang telah MENETAPKAN masa studinya lebih dari 6 (enam) semester. (3) Penetapan masa studi program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor perguruan tinggi. (4) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester berdasarkan hasil evaluasi perkembangan studi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset oleh Direktorat. (5) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset pada perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi yang telah menentukan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 16

Pendanaan program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset digunakan untuk biaya Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 17

Peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang tidak berafiliasi dapat menjadi asisten Periset.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 22

Pasal 23

BAB 5

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 26

Pasal 27

BAB 4

Pasal 27

Pasal 28

BAB 5

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29