Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang TATA NASKAH DINAS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERBAN Nomor 2 Tahun 2026

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Umum

Pasal 4

Koreksi

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan; dan c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 5

Koreksi

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peraturan BSN; b. peraturan kepala; c. instruksi; d. surat edaran; dan e. standar operasional prosedur.

Pasal 6

(1) Peraturan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Naskah Dinas berupa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh BSN untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan kewenangan. (2) Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan BSN mengikuti ketentuan peraturan BSN tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Standardisasi Nasional. (3) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Peraturan kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Naskah Dinas yang substansinya mencabut peraturan kepala yang berdasarkan hasil evaluasi sudah tidak diperlukan lagi. (2) Bentuk dan teknik penyusunan peraturan kepala disusun berdasarkan bentuk dan teknik penyusunan peraturan BSN. (3) Peraturan kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan kepala yang tidak diundangkan dalam berita negara.

Pasal 8

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. batang tubuh; dan d. kaki. (4) Format instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pengaturan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Dalam hal kondisi tertentu dan memperhatikan tugas dan fungsinya, surat edaran dapat didelegasikan penandatanganannya kepada: a. sekretaris utama; dan b. deputi. (4) Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Format surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk mengenai cara pelaksanaan dan urutan kegiatan tertentu. (2) Dalam menyusun standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunannya disesuaikan dengan sistem manajemen yang berlaku di BSN.

BAB 2

Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 5

Koreksi

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peraturan BSN; b. peraturan kepala; c. instruksi; d. surat edaran; dan e. standar operasional prosedur.

Pasal 6

Koreksi

(1) Peraturan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Naskah Dinas berupa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh BSN untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan kewenangan. (2) Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan BSN mengikuti ketentuan peraturan BSN tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Standardisasi Nasional. (3) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Peraturan kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Naskah Dinas yang substansinya mencabut peraturan kepala yang berdasarkan hasil evaluasi sudah tidak diperlukan lagi. (2) Bentuk dan teknik penyusunan peraturan kepala disusun berdasarkan bentuk dan teknik penyusunan peraturan BSN. (3) Peraturan kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan kepala yang tidak diundangkan dalam berita negara.

Pasal 8

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. batang tubuh; dan d. kaki. (4) Format instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pengaturan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Dalam hal kondisi tertentu dan memperhatikan tugas dan fungsinya, surat edaran dapat didelegasikan penandatanganannya kepada: a. sekretaris utama; dan b. deputi. (4) Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Format surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk mengenai cara pelaksanaan dan urutan kegiatan tertentu. (2) Dalam menyusun standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunannya disesuaikan dengan sistem manajemen yang berlaku di BSN.

Pasal 11

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (3) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN dan menandatangani keputusan pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang. (4) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keputusan Kepala Badan; b. keputusan sekretaris utama/deputi; atau c. keputusan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/pejabat pembuat komitmen.

Pasal 12

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dibuat dalam media rekam kertas atau media rekam elektronik. (2) Keputusan yang dibuat dalam media rekam elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat dalam media rekam kertas. (3) Keputusan yang dibuat dalam media rekam elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. (4) Dalam hal keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas tidak disampaikan, keputusan yang disampaikan dalam bentuk hasil alih media melalui media rekam elektronik merupakan keputusan yang berlaku. (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan yang disampaikan dalam bentuk hasil alih media melalui media rekam elektronik dan keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas, keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas merupakan keputusan yang berlaku. (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam media rekam kertas. (7) Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. diktum; dan d. kaki. (8) Dalam hal terdapat pengaturan khusus mengenai Naskah Dinas penetapan, pengaturan format dan teknik penyusunan keputusan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (9) Dalam hal terdapat kebijakan khusus untuk mendukung percepatan layanan, format dan teknik penyusunan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maupun keputusan berbentuk elektronik dapat diatur tersendiri. (10) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 3

Naskah Dinas Penetapan

Pasal 11

Koreksi

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (3) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN dan menandatangani keputusan pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang. (4) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keputusan Kepala Badan; b. keputusan sekretaris utama/deputi; atau c. keputusan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/pejabat pembuat komitmen.

Pasal 12

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dibuat dalam media rekam kertas atau media rekam elektronik. (2) Keputusan yang dibuat dalam media rekam elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat dalam media rekam kertas. (3) Keputusan yang dibuat dalam media rekam elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. (4) Dalam hal keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas tidak disampaikan, keputusan yang disampaikan dalam bentuk hasil alih media melalui media rekam elektronik merupakan keputusan yang berlaku. (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan yang disampaikan dalam bentuk hasil alih media melalui media rekam elektronik dan keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas, keputusan yang dibuat dalam media rekam kertas merupakan keputusan yang berlaku. (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam media rekam kertas. (7) Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. diktum; dan d. kaki. (8) Dalam hal terdapat pengaturan khusus mengenai Naskah Dinas penetapan, pengaturan format dan teknik penyusunan keputusan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (9) Dalam hal terdapat kebijakan khusus untuk mendukung percepatan layanan, format dan teknik penyusunan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maupun keputusan berbentuk elektronik dapat diatur tersendiri. (10) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa surat perintah. (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi; atau b. surat perintah berupa mandat.

Pasal 14

(1) Surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan Naskah Dinas dari pejabat berwenang atau atasan yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh: a. Kepala Badan; b. sekretaris utama/deputi; atau c. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur, sesuai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 15

(1) Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (2) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mandat sebagai pelaksana tugas (Plt.) dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap; atau b. mandat sebagai pelaksana harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara. (3) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh: a. Kepala Badan; b. sekretaris utama/deputi; atau c. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur, sesuai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 16

Format surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 1

Umum

Pasal 17

Koreksi

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Pasal 18

Koreksi

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi: a. nota dinas; dan b. disposisi.

Pasal 19

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi internal antar pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di unit organisasi BSN. (2) Penyusunan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. (3) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerusakan atau gangguan, penyusunan nota dinas dilakukan secara manual dalam media rekam kertas. (4) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu: a. Kepala Badan; b. sekretaris utama/deputi; atau c. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur. (5) Nota dinas yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis atau media rekam elektronik lainnya oleh unit organisasi yang bersangkutan kepada pegawai atau pihak terkait. (6) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis mengalami kerusakan atau gangguan, penyampaian nota dinas dilakukan secara manual dalam media rekam kertas. (7) Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (8) Format nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. (3) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerusakan atau gangguan, disposisi dapat melalui: a. media rekam elektronik lainnya; atau b. media rekam kertas. (4) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan oleh pejabat BSN kepada: a. pejabat dengan jenjang jabatan di bawahnya; atau b. pejabat fungsional di bawah koordinasinya.

BAB 2

Naskah Dinas Korespondensi Internal

Pasal 18

Koreksi

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi: a. nota dinas; dan b. disposisi.

Pasal 19

Koreksi

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi internal antar pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di unit organisasi BSN. (2) Penyusunan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. (3) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerusakan atau gangguan, penyusunan nota dinas dilakukan secara manual dalam media rekam kertas. (4) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu: a. Kepala Badan; b. sekretaris utama/deputi; atau c. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur. (5) Nota dinas yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis atau media rekam elektronik lainnya oleh unit organisasi yang bersangkutan kepada pegawai atau pihak terkait. (6) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis mengalami kerusakan atau gangguan, penyampaian nota dinas dilakukan secara manual dalam media rekam kertas. (7) Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (8) Format nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. (3) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerusakan atau gangguan, disposisi dapat melalui: a. media rekam elektronik lainnya; atau b. media rekam kertas. (4) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan oleh pejabat BSN kepada: a. pejabat dengan jenjang jabatan di bawahnya; atau b. pejabat fungsional di bawah koordinasinya.

Pasal 21

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.

Pasal 22

(1) Surat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan Naskah Dinas penyampaian pelaksanaan tugas kedinasan kepada pihak lain di luar BSN. (2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu: a. Kepala Badan; b. sekretaris utama/deputi; atau c. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur. (3) Dalam hal surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak internal BSN, surat dinas dapat mencantumkan pejabat/pegawai BSN. (4) Penyusunan surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. (5) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kerusakan atau gangguan, penyusunan surat dinas dilakukan secara manual dalam media rekam kertas. (6) Susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (7) Format surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 1

Umum

Pasal 23

Koreksi

Naskah Dinas khusus terdiri atas: a. surat perjanjian; b. surat kuasa; c. berita acara; d. surat keterangan atau surat pernyataan; e. pengumuman; f. laporan; g. telaah staf; h. piagam penghargaan BSN; i. siaran pers; dan j. sertifikat.

Pasal 24

Koreksi

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. (2) Lingkup surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perjanjian dalam negeri; atau b. perjanjian luar negeri.

Pasal 25

(1) Perjanjian dalam negeri merupakan kerja sama antar lembaga atau organisasi lainnya di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk: a. nota kesepahaman; b. perjanjian kerja sama; atau c. nota kesepakatan. (2) Selain bentuk perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dalam negeri dapat dituangkan dalam bentuk lain sesuai kesepakatan pihak yang melakukan kerja sama. (3) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 26

(1) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan perjanjian awal dan memuat pokok-pokok umum yang disepakati kedua belah pihak. (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 27

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat berupa: a. perjanjian pelaksanaan dari nota kesepahaman; atau b. perjanjian yang bukan pelaksanaan dari nota kesepahaman. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh: a. sekretaris utama/deputi; atau b. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur, sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 28

(1) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab BSN dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat. (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh: a. Kepala Badan; b. sekretaris utama/deputi; atau c. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur, sesuai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara kerja sama daerah.

Pasal 29

(1) Perjanjian luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan kerja sama antara BSN dengan mitra kerja luar negeri yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan. (3) Dalam hal kondisi tertentu dan memperhatikan tugas dan fungsinya, perjanjian luar negeri dapat didelegasikan penandatanganannya kepada: a. sekretaris utama/deputi; atau b. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur.

BAB 2

Surat Perjanjian

Pasal 24

Koreksi

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. (2) Lingkup surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perjanjian dalam negeri; atau b. perjanjian luar negeri.

Pasal 25

(1) Perjanjian dalam negeri merupakan kerja sama antar lembaga atau organisasi lainnya di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk: a. nota kesepahaman; b. perjanjian kerja sama; atau c. nota kesepakatan. (2) Selain bentuk perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dalam negeri dapat dituangkan dalam bentuk lain sesuai kesepakatan pihak yang melakukan kerja sama. (3) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 26

(1) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan perjanjian awal dan memuat pokok-pokok umum yang disepakati kedua belah pihak. (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 27

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat berupa: a. perjanjian pelaksanaan dari nota kesepahaman; atau b. perjanjian yang bukan pelaksanaan dari nota kesepahaman. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh: a. sekretaris utama/deputi; atau b. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur, sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 28

(1) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab BSN dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat. (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh: a. Kepala Badan; b. sekretaris utama/deputi; atau c. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur, sesuai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara kerja sama daerah.

Pasal 29

(1) Perjanjian luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan kerja sama antara BSN dengan mitra kerja luar negeri yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan. (3) Dalam hal kondisi tertentu dan memperhatikan tugas dan fungsinya, perjanjian luar negeri dapat didelegasikan penandatanganannya kepada: a. sekretaris utama/deputi; atau b. inspektur/kepala pusat/kepala biro/direktur.

Pasal 30

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang Kepala Badan kepada: a. badan hukum; b. kelompok orang; c. perseorangan; atau d. pihak lain, dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. (2) Susunan dan bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (3) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang TATA NASKAH DINAS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

BAB 4

BAB 5

BAB 6