Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penilaian Kompetensi

PERBAN Nomor 5 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. 2. Balai Layanan Penilaian Kompetensi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BSSN yang melaksanakan pelayanan di bidang penilaian potensi dan penilaian kompetensi sumber daya manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Koreksi

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 11

Koreksi

(1) Balai Layanan Penilaian Kompetensi menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai Layanan Penilaian Kompetensi. (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Balai Layanan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Layanan Penilaian Kompetensi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Balai Layanan Penilaian Kompetensi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Layanan Penilaian Kompetensi.

Pasal 14

(1) Setiap unsur di lingkungan Balai Layanan Penilaian Kompetensi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Balai Layanan Penilaian Kompetensi maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah dan dengan lembaga lain terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Layanan Penilaian Kompetensi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penilaian Kompetensi

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23