Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN REGISTER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER

PERBAN Nomor 7 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PEMBERIAN REGISTER

Pasal 11

(1) Pemberian register LSP KS diberikan kepada LSP KS yang telah mendapatkan lisensi dan/atau akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BSSN. (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.

Pasal 12

(1) Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan syarat bagi LSP KS untuk dapat mencantumkan logo BSSN pada sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP KS. (2) Pencantuman logo BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi tahapan: a. pengajuan permohonan register; dan b. pemberian register.

Pasal 14

(1) Pengajuan permohonan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tahapan pengajuan dokumen permohonan register oleh LSP KS kepada BSSN. (2) Dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat permohonan register; b. pakta integritas; c. sertifikat lisensi dan/atau akreditasi LSP KS; dan d. lampiran sertifikat lisensi dan/atau akreditasi LSP KS. (3) Format surat permohonan register dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

(1) Pengajuan dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara langsung kepada petugas penerima yang ditunjuk. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan register. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dan tanda terima terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap. (4) Dalam hal dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, petugas mengembalikan dokumen kepada LSP KS untuk dilengkapi.

Pasal 16

(1) Pemberian register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dalam bentuk surat tanda register. (2) Surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku lisensi atau akreditasi LSP KS. (3) LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi BSSN. (4) Format surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

(1) LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus menyampaikan laporan kegiatan sertifikasi profesi bidang keamanan siber kepada BSSN setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Dalam hal LSP KS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BSSN mencabut surat tanda register LSP KS. (3) Format laporan kegiatan sertifikasi profesi bidang keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

(1) Dalam hal LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register melakukan penambahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LSP KS harus menyampaikan penambahan ruang lingkup kepada BSSN dengan memberikan sertifikat lisensi atau akreditasi beserta lampirannya. (2) BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbarui data register LSP KS dan menyampaikan lampiran penambahan ruang lingkup dalam surat tanda register kepada LSP KS.

Pasal 19

Surat tanda register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak berlaku apabila: a. lisensi atau akreditasi LSP KS habis masa berlaku; b. lisensi atau akreditasi LSP KS dibekukan sementara oleh BNSP atau KAN; c. LSP KS melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; d. LSP KS dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. surat tanda register dicabut oleh Kepala BSSN.