Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara

PERBAN Nomor 9 Tahun 2024

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Pasal 2

Koreksi

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari harus berlandaskan pada: a. nilai dasar Pegawai; dan b. Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 3

Koreksi

Nilai dasar Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi dasar penguatan budaya kerja di Badan Siber dan Sandi Negara untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 4

Nilai Dasar Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. berorientasi pelayanan, yang berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat; b. akuntabel, yang berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan; c. kompeten, yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas; d. harmonis, yang berarti saling peduli dan menghargai perbedaan; e. loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara; f. adaptif, yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan g. kolaboratif, yang berarti membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 5

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku untuk nilai dasar berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan c. melakukan perbaikan tiada henti. (2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai dasar berorientasi pelayanan sesuai karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara termasuk juga: a. memenuhi permintaan layanan dari pengguna layanan dengan responsif; b. memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan; c. berpenampilan rapi dan sopan dalam bekerja; d. memberikan senyum, salam, dan sapa kepada pengguna layanan; dan e. menindaklanjuti keluhan dan saran dari pengguna layanan.

Pasal 6

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku untuk nilai dasar akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. (2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai dasar akuntabel sesuai karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara termasuk juga: a. memahami prosedur yang digunakan dalam bekerja; b. mengikuti prosedur kerja yang berlaku; c. melaporkan segala bentuk tindak korupsi, kolusi, dan atau nepotisme yang terjadi; d. taat dalam pemanfaatan waktu kerja; e. mematuhi peraturan kedinasan yang berlaku; f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; g. melaksanakan surat perintah atau surat keputusan yang telah ditetapkan; h. memastikan kebenaran informasi sebelum dibagikan; i. melaporkan gratifikasi yang diterima kepada unit pengendali gratifikasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; j. melakukan penyebaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; k. mahir dalam menggunakan peralatan kerja yang dipergunakan untuk kepentingan dinas; l. tidak menyalahgunakan wewenang kerja yang dimiliki; dan m. tidak menyalahgunakan tanda pengenal Pegawai untuk kepentingan pribadi.

Pasal 7

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku untuk nilai dasar kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; b. membantu orang lain belajar; dan c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai dasar kompeten sesuai karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara termasuk juga: a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus; b. bersedia mempelajari teknologi terkini untuk meningkatkan kinerja; c. membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan dan atasan; dan d. mengutamakan standar kualitas kerja.

Pasal 8

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku untuk nilai dasar harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; b. suka menolong orang lain; dan c. membangun lingkungan kerja yang kondusif. (2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai dasar harmonis sesuai karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara termasuk juga: a. tidak melakukan diskriminasi atas dasar latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan; b. bersedia membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas; c. turut serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman; d. membayar hutang tepat waktu; e. tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan menyeleweng atau berhubungan dengan orang lain di luar pasangan yang sah; f. tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin; g. tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial didunia nyata maupun dunia maya; h. tidak mengonsumsi bahan-bahan yang dapat menyebabkan mabuk pada saat menjalankan tugas kedinasan; dan i. bersikap, berucap, dan berperilaku yang sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku untuk nilai dasar loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas: a. memegang teguh ideologi Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan pemerintahan yang sah; b. menjaga nama baik Aparatur Sipil Negara, instansi, dan negara; dan c. menjaga rahasia jabatan dan negara. (2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai dasar loyal sesuai karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara termasuk juga: a. tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi; b. menjaga etika dalam menggunakan internet demi nama baik Negara INDONESIA; c. tidak bertato permanen di bagian tubuh yang terbuka, kecuali yang disebabkan ketentuan agama/adat; d. tidak bertindik bagi laki-laki; e. menjaga kerapian rambut dan tidak dicat kecuali warna rambut asli warna-warni; f. tidak memasuki tempat yang dianggap tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat yaitu seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan; g. menjaga informasi rahasia jabatan dengan cara yang aman; dan h. tidak menyebarluaskan informasi yang bukan merupakan kewenangan.

Pasal 10

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku untuk nilai dasar adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas: a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan c. bertindak proaktif. (2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai dasar adaptif sesuai karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara termasuk juga: a. tidak menolak adanya perubahan di lingkungan organisasi; b. mengikuti dinamika perkembangan teknologi; c. dapat menyesuaikan diri dengan situasi pekerjaan; d. mengemukakan gagasan dalam rangka penyelesaian tugas; dan e. selalu memutakhirkan sistem keamanan data sesuai rekomendasi.

Pasal 11

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku untuk nilai dasar kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas: a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. (2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai dasar kolaboratif sesuai karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara termasuk juga: a. mengemukakan pendapat dengan bebas sesuai kebutuhan organisasi; b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam bekerja; c. melaksanakan hasil kesepakatan kerja yang telah diputuskan; dan d. menggunakan aplikasi perkantoran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

PENEGAKAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap Pegawai yang melakukan Pelanggaran dikenakan penegakan disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. hukuman disiplin tingkat ringan; b. hukuman disiplin tingkat sedang; dan c. hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dugaan terjadinya Pelanggaran diperoleh dari Pengaduan dan/atau Temuan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pengaduan yang berasal dari Pegawai; dan/atau b. Pengaduan yang berasal dari masyarakat. (3) Pengaduan yang berasal dari Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada atasan langsung Terlapor dan/atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia. (4) Pengaduan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui kanal laporan atau langsung melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia. (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui: a. dokumen atau surat baik secara elektronik maupun non elektronik; dan/atau b. media elektronik. (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kejadian; b. kronologis kejadian; c. bukti dan/ atau Saksi; dan d. identitas Pelapor dan Terlapor.

Pasal 15

Temuan terdiri atas: a. Temuan atasan langsung Terlapor; b. Temuan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia; dan/atau c. Temuan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan intern di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 16

(1) Atasan langsung Pegawai melakukan penelitian atas dugaan Pelanggaran berdasarkan Temuan dan/atau Pengaduan untuk menentukan tingkat dan jenis hukuman disiplin. (2) Dalam hal menerima Temuan dan/atau Pengaduan terkait Pelanggaran, atasan langsung Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung Pegawai meminta keterangan dan tanggapan dari Terlapor berdasarkan bukti atas dugaan Pelanggaran. (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan langsung dapat meminta pendampingan dari unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia. (5) Dalam hal hasil penelitian atas dugaan Pelanggaran tidak terbukti, atasan langsung Terlapor tidak melanjutkan ke proses pemeriksaan. (6) Hasil penelitian yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam laporan hasil penelitian yang memuat paling sedikit: a. identitas Pelapor; b. identitas Terlapor c. kronologis kejadian; d. bukti; e. analisis; dan f. simpulan dan rekomendasi. (7) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia. (8) Format laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

(1) Pelanggaran yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung. (2) Pelanggaran yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat wajib dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. atasan langsung; b. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan; dan c. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia. (4) Dalam hal tertentu, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk. (6) Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pelanggaran dilakukan oleh Pegawai yang berstatus prajurit TNI atau anggota POLRI, atasan langsung melakukan penelitian kepada pegawai yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan awal. (2) Laporan pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan sumber daya manusia. (3) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan hasil pemeriksaan awal Pelanggaran kepada instansi asal untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, Œ HINSA SIBURIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN [KOP SURAT BSSN] LAPORAN HASIL PENELITIAN Depok, tanggal bulan tahun 1. Identitas Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Nama : ..................................................... NIP : ..................................................... Pangkat/Gol. Ruang : ..................................................... Jabatan : ..................................................... Unit Kerja : ..................................................... 2. Dasar: a. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; c. dst. 3. Jenis Pelanggaran Kode Etik Dugaan atau indikasi adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara......................... yaitu pada ............................ 4. Dokumen dan Kelengkapan Berkas Dalam mendukung penelitian terhadap kasus pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, berikut dokumen dan kelengkapan penelitian : a. Surat Pemanggilan Nomor ........ b. dst 5. Fakta dan Keterangan Hasil penelitian dokumen dan permintaan keterangan diperoleh hasil sebagai berikut: 6. Hasil Penelitian Berdasarkan fakta, keterangan dan analisis terhadap Terlapor, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 7. Kesimpulan Berdasarkan fakta, penjelasan, hasil perminket, bukti-bukti/dokumen pendukung, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atau faktor yang mendorong yang bersangkutan dituduh melakukan pelanggaran Kode Etik Etik dan Kode Perilaku, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa : ...................... 8. Rekomendasi Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembahasan dan fakta yang mempengaruhi maka hasil penerlitian sebagai berikut : ................................................. Pejabat yang Berwenang Nama NIP KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd. HINSA SIBURIAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21