Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

PERBAN Nomor 1 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Dana FLPP adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung program FLPP. 3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 4. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 5. Rumah Umum Tapak adalah Rumah Umum yang berbentuk Rumah tunggal atau Rumah deret yang dibangun oleh pelaku pembangunan. 6. Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit hunian dalam Rumah susun umum yang dibangun oleh pelaku pembangunan. 7. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank penyalur Dana FLPP. 8. KPR Sejahtera Tapak adalah KPR Sejahtera kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan Rumah Umum Tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan. 9. KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah KPR Sejahtera berdasarkan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan Rumah Umum Tapak yang dibeli dari Pengembang. 10. KPR Sejahtera Susun adalah KPR Sejahtera kepada MBR dalam pemilikan Sarusun Umum yang dibeli dari pelaku pembangunan. 11. KPR Sejahtera Syariah Susun adalah KPR Sejahtera berdasarkan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan Sarusun Umum yang dibeli dari pelaku pembangunan. 12. Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 13. Penerima Manfaat adalah debitur/nasabah KPR Sejahtera. 14. Kelompok Sasaran adalah orang perseorangan calon Penerima Manfaat KPR Sejahtera. 15. Pemohon adalah Kelompok Sasaran yang mengajukan permohonan KPR Sejahtera. 16. Debitur adalah Kelompok Sasaran yang telah menandatangani perjanjian kredit KPR Sejahtera. 17. Nasabah adalah Kelompok Sasaran yang telah menandatangani akad pembiayaan KPR Sejahtera. 18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah. 19. Pelaku Pembangunan yang selanjutnya disebut Pengembang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. 20. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 21. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 22. Subsidi Bantuan Uang Muka yang selanjutnya disingkat SBUM adalah subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR dalam rangka pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka pemilikan Rumah. 23. Subsidi Biaya Proses yang selanjutnya disingkat SBP adalah bantuan dari pemerintah untuk meringankan biaya provisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya perjanjian kredit/pembiayaan dan biaya lainnya dalam pemrosesan kredit pemilikan Rumah sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 24. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 25. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank penyalur Dana FLPP dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 26. Margin adalah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan Nasabah atas transaksi pembiayaan dengan Akad jual beli (murabahah/istishna’) dan bersifat tetap (fixed) atau berjenjang selama masa pembiayaan. 27. Imbal Hasil KPR Sejahtera adalah imbalan atas jasa layanan yang diterima oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dari bank penyalur Dana FLPP berupa suku bunga/imbal hasil atas Dana FLPP. 28. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat. 29. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB II

DANA FLPP

Pasal 3

Koreksi

Dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. dana outstanding yang berada pada Debitur/Nasabah FLPP; dan b. Dana FLPP yang belum disalurkan kepada MBR.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dana FLPP dikelola oleh BP Tapera untuk disalurkan kepada Kelompok Sasaran melalui bank penyalur Dana FLPP. (2) Penyaluran Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan Dana FLPP ditanggung oleh bank penyalur Dana FLPP. (3) Penyaluran Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Imbal Hasil KPR Sejahtera berdasarkan perjanjian investasi antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan BP Tapera sebagai OIP. (4) Penyaluran Dana FLPP melalui bank penyalur Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan alokasi Dana FLPP. (5) Ketentuan mengenai penentuan alokasi Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Komisioner.

Pasal 5

(1) Sumber dana KPR Sejahtera merupakan gabungan antara Dana FLPP dan dana bank penyalur Dana FLPP dengan proporsi pendanaan tertentu. (2) Bank penyalur Dana FLPP bertanggung jawab untuk menyediakan pendanaan kredit/pembiayaan sesuai dengan proporsi pendanaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Proporsi pendanaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

(1) BP Tapera membuka rekening investasi OIP pada bank penyalur Dana FLPP untuk pengelolaan Dana FLPP. (2) Rekening investasi OIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rekening dana kelolaan; dan b. rekening dana operasional. (3) Rekening dana kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk penerimaan pengembalian angsuran pokok dan pelunasan dipercepat KPR Sejahtera. (4) Rekening dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk keperluan penerimaan pendapatan dalam pengelolaan Dana FLPP serta pembayaran seluruh biaya atau beban dalam pengelolaan Dana FLPP dan penerimaan pembayaran imbal hasil yang didapat dari jasa giro, bunga deposito, dan denda serta Imbal Hasil KPR Sejahtera.

Pasal 7

(1) BP Tapera dapat membuka rekening pengelolaan kas di bank penyalur Dana FLPP yang digunakan untuk keperluan optimalisasi dana yang belum bergulir. (2) Bank penyalur Dana FLPP membuka rekening program FLPP yang digunakan untuk: a. menerima dana penyaluran pembiayaan program FLPP dari BP Tapera; dan b. membayarkan pengembalian dana cicilan pokok, pelunasan pokok termasuk pelunasan dipercepat ke rekening dana kelolaan. (3) Dalam hal bank penyalur Dana FLPP menyalurkan KPR Sejahtera untuk proporsi pendanaan yang berbeda, rekening program FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka terpisah untuk masing-masing proporsi pendanaan.

BAB 4

Luas dan Lokasi

Pasal 20

Koreksi

(1) Batasan luas lantai dan luas tanah Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. (2) Lokasi Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau mengacu pada rencana detail tata ruang daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan Rumah layak huni yang dibangun oleh Pengembang yang terdaftar dalam sistem yang disediakan oleh BP Tapera. (2) Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelaikan fungsi bangunan yang terdiri dari bangunan Rumah untuk hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (3) Ketentuan mengenai Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kelaikan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Rumah Umum Tapak dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan tentang kelaikan fungsi bangunan Rumah yang dibuat oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi sesuai dengan perizinan mengenai mendirikan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kelaikan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sarusun Umum dibuktikan dengan sertifikat laik fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air bersih lainnya; b. jaringan listrik dalam Rumah; c. jalan lingkungan; d. saluran/drainase lingkungan; e. saluran air limbah/air kotor Rumah tangga; dan f. sarana pewadahan sampah individual dan tempat pembuangan sampah sementara. (7) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus selesai dan berfungsi pada saat perjanjian kredit/Akad pembiayaan.

Pasal 22

(1) Bank penyalur Dana FLPP bertanggung jawab atas spesifikasi, harga jual Rumah, luas lantai, luas tanah, lokasi, dan kelaikan fungsi bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 pada saat perjanjian kredit/Akad pembiayaan. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara formal dan material serta bersedia diaudit oleh pengawas internal BP Tapera dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5

Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

BAB 2

Persyaratan Bank Penyalur Dana FLPP

Pasal 24

Koreksi

(1) Untuk menjadi bank penyalur Dana FLPP, Bank Umum dan BUS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; b. mengajukan surat pernyataan minat menjadi bank penyalur Dana FLPP dalam rangka penyaluran KPR Sejahtera kepada Komisioner; c. memiliki tingkat kesehatan bank paling rendah peringkat komposit 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode penilaian terakhir; d. memiliki pengalaman dalam penerbitan KPR paling singkat 2 (dua) tahun; e. memiliki infrastruktur paling sedikit berupa organisasi unit kerja pengelola, personel pengelola, teknologi informasi pengelolaan, dan kebijakan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah; f. memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; g. memiliki sistem informasi pembiayaan yang terhubung secara real time dengan sistem informasi BP Tapera; dan h. memiliki rencana penerbitan KPR Sejahtera untuk tahun berjalan. (2) Format rencana penerbitan KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

Pasal 25

(1) Untuk menjadi calon bank penyalur Dana FLPP, Bank Umum atau BUS mengajukan surat pernyataan minat untuk menjadi bank penyalur Dana FLPP kepada Komisioner dilengkapi dengan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Komisoner menugaskan pejabat atau pegawai di BP Tapera untuk melakukan pengecekan surat pernyataan minat dan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengecekan surat pernyataan minat dan bukti pemenuhan persyaratan kepada Komisioner. (4) Format surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format laporan hasil pengecekan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

Pasal 26

(1) Bank Umum dan BUS yang telah memenuhi persyaratan sebagai bank penyalur Dana FLPP menandatangani perjanjian kerja sama dengan BP Tapera. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner atau pejabat yang ditunjuk oleh Komisioner dan direksi yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili Bank Umum atau BUS. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani setiap tahun anggaran dan dilaporkan oleh pejabat yang terkait dengan pelaksanaan FLPP kepada Komisioner.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN KPR SEJAHTERA

Pasal 27

Koreksi

(1) Pemohon mengajukan permohonan KPR Sejahtera kepada bank penyalur Dana FLPP melalui sistem yang disediakan oleh BP Tapera. (2) Permohonan KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Syariah Tapak , KPR Sejahtera Susun, atau KPR Sejahtera Syariah Susun harus melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan Pemohon; b. surat pemesanan Rumah dari Pengembang yang paling sedikit memuat harga jual Rumah dan alamat Rumah; c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau resi kartu tanda penduduk elektronik; d. fotokopi kartu keluarga; e. fotokopi akta nikah atau akta perkawinan bagi yang berstatus kawin atau akta cerai bagi pasangan yang cerai, atau akta kematian bagi pasangan yang meninggal dunia atau surat keterangan belum menikah bagi Pemohon yang belum menikah yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah; f. fotokopi nomor pokok wajib pajak; g. slip gaji yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi Pemohon yang berpenghasilan tetap; h. surat pernyataan penghasilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta diketahui oleh kepala desa/lurah sesuai domisili Pemohon, bagi Pemohon yang berpenghasilan tidak tetap; i. surat keterangan tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan bagi pasangan yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan ditandatangani oleh kepala desa/lurah; dan j. rekening koran. (3) Surat pernyataan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus bermeterai dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja, kepala desa, dan/atau lurah yang menyatakan: a. mempunyai penghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan Kelompok Sasaran; b. tidak memiliki Rumah; c. menghuni Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah serah terima Rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima; d. menghuni sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. tidak menyewakan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum, kecuali atas suatu sebab yang diatur oleh peraturan perundang undangan; f. belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait kredit/pembiayaan kepemilikan Rumah dan kredit/pembiayaan Rumah swadaya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material dokumen persyaratan yang disampaikan kepada bank penyalur Dana FLPP; h. bersedia data pribadinya dikelola oleh BP Tapera mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pelindungan data pribadi; dan i. bersedia mengembalikan dana kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh melalui bank penyalur Dana FLPP dalam hal salah satu pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h terbukti tidak benar. (4) Format surat pernyataan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format berita acara serah terima Rumah Umum Tapak atau format berita acara serah terima Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

Pasal 28

(1) Verifikasi secara formal dan material atas pengajuan KPR Sejahtera dilakukan oleh bank penyalur Dana FLPP melalui sistem yang disediakan oleh BP Tapera. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. ketepatan Kelompok Sasaran; b. perjanjian kredit/Akad pembiayaan pada saat Rumah sudah siap huni; dan c. kelaikan fungsi bangunan untuk diberikan KPR Sejahtera.

Pasal 29

(1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) bank penyalur Dana FLPP menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menandatangani surat permintaan pembayaran Dana FLPP. (2) Nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bank penyalur Dana FLPP kepada BP Tapera. (3) Dalam hal terjadi perubahan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penyalur Dana FLPP melaporkan kepada BP Tapera.

Pasal 30

(1) Bank penyalur Dana FLPP melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terhadap: a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan Pemohon; b. kesesuaian penghasilan Pemohon; c. kesesuaian harga jual Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum; dan d. kemampuan mengangsur Pemohon. (2) Bank penyalur Dana FLPP melakukan verifikasi secara formil dan material atas kartu tanda penduduk elektronik melalui data kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 31

(1) Bank penyalur Dana FLPP menerbitkan surat persetujuan pemberian kredit/pembiayaan bagi Pemohon yang lolos verifikasi. (2) Bank penyalur Dana FLPP menyampaikan daftar Pemohon yang lolos verifikasi dan surat pernyataan verifikasi yang disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan oleh BP Tapera. (3) Format daftar Pemohon yang lolos verifikasi dan format surat pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

Pasal 32

(1) BP Tapera melakukan pengujian terhadap data Pemohon dan surat pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2). (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk konfirmasi status wajib pajak. (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bank penyalur Dana FLPP melalui sistem yang disediakan BP Tapera.

Pasal 33

(1) Penempatan Dana FLPP di bank penyalur Dana FLPP yang menggunakan Prinsip Syariah dapat menggunakan Akad wadi’ah, Akad mudharabah, atau Akad mudharabah musytarakah. (2) Bank penyalur Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan bonus (‘athaya) terhadap penempatan Dana FLPP yang menggunakan Akad wadiah. (3) Bank penyalur Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati terhadap penempatan dana yang menggunakan Akad mudharabah atau Akad mudharabah musytarakah. (4) Bank penyalur Dana FLPP yang menggunakan Prinsip Syariah mengenakan tingkat Margin tertentu kepada Pemohon KPR Sejahtera Syariah Tapak yang menggunakan Akad murabahah. (5) Bank penyalur Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan biaya sewa yang disepakati kepada Pemohon dan dapat dibarengi dengan opsi pemindahan kepemilikan terhadap KPR Sejahtera Syariah Tapak yang menggunakan Akad al-ijarah al-muntahiya bi-attamblik. (6) Dalam hal pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Akad musyarakah mutanaqishah, bank penyalur Dana FLPP: a. mengenakan biaya kepemilikan bersama kepada Kelompok Sasaran sesuai dengan porsi yang disepakati; dan b. berjanji menjual seluruh bagiannya secara bertahap kepada Kelompok Sasaran dan Kelompok Sasaran berjanji untuk membeli seluruh bagiannya tersebut.

Pasal 34

(1) Bank penyalur Dana FLPP melakukan penandatanganan perjanjian kredit/Akad pembiayaan KPR Sejahtera dengan Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lolos pengujian data Pemohon oleh BP Tapera; b. bangunan Rumah telah dilengkapi surat pernyataan mengenai kelaikan fungsi bangunan yang dibuat oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi untuk per satuan Rumah Umum Tapak sesuai dengan perizinan bangunan gedung; dan c. telah diselesaikannya pemisahan sertifikat hak atas tanah atau paling tidak telah terbitnya nomor identifikasi bidang hasil pemisahan sertifikat induk sebelum pelaksanaan penandatanganan kredit/pembiayaan perumahan. (3) Perjanjian kredit/Akad pembiayaan KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara tertulis informasi bahwa KPR Sejahtera didukung kemudahan dan/atau bantuan pemerintah. (4) Bank penyalur Dana FLPP melaksanakan perjanjian kredit/Akad pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 35

(1) Bank penyalur Dana FLPP mengajukan permintaan pembayaran Dana FLPP kepada BP Tapera atas perjanjian kredit/Akad pembiayaan yang dilakukan pada tahun berjalan. (2) Permintaan pembayaran Dana FLPP oleh bank penyalur Dana FLPP kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan harus dilengkapi dengan: a. dokumen surat permintaan pembayaran Dana FLPP yang ditandatangani oleh pejabat bank penyalur Dana FLPP yang berwenang; b. dokumen daftar Debitur/Nasabah KPR Sejahtera; dan c. dokumen lain yang dipersyaratkan BP Tapera dan disepakati dalam perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan bank penyalur Dana FLPP. (3) Tata cara proses permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 36

(1) BP Tapera melakukan pengujian melalui sistem yang disediakan oleh BP Tapera terhadap kelengkapan syarat secara administratif atas permintaan pembayaran Dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kesesuaian data antara hasil pengujian data Pemohon dan data permintaan pembayaran Dana FLPP; b. pengecekan nomor rekening dan tanggal perjanjian kredit/Akad pembiayaan; c. pengecekan secara administratif atas nomor dan tanggal surat pernyataan tentang kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan yang dibuat oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi; dan d. kelengkapan berita acara serah terima Rumah.

Pasal 37

(1) Bank penyalur Dana FLPP wajib melakukan pembayaran Imbal Hasil KPR Sejahtera untuk KPR Sejahtera yang diterbitkan sesuai dengan perhitungan dan jadwal yang ditetapkan BP Tapera. (2) Bank penyalur Dana FLPP menyetorkan pembayaran Imbal Hasil KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening dana operasional BP Tapera. (3) Keterlambatan pembayaran Imbal Hasil KPR Sejahtera dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai Imbal Hasil KPR Sejahtera yang belum disetor.

Pasal 38

(1) Dalam hal KPR Sejahtera dibayar lunas sebelum jatuh tempo kredit/pembiayaan, bank penyalur Dana FLPP harus melaporkan dan mengembalikan dana pelunasan kepada BP Tapera. (2) Batas waktu pelaporan dan pengembalian pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB Kesatu

Pengajuan KPR Sejahtera

Pasal 27

Koreksi

BAB Keenam

Pembayaran Dana FLPP serta Pembayaran Imbal Hasil KPR Sejahtera

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KPR SEJAHTERA

Pasal 40

Koreksi

(1) BP Tapera melakukan pengendalian atas pemanfaatan Dana FLPP. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kepatuhan bank penyalur Dana FLPP terhadap: a. pemenuhan ketentuan Rumah laik huni sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini; b. ketepatan sasaran Penerima Manfaat; dan c. pemanfaatan Rumah oleh Penerima Manfaat. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan/atau perbaikan.

Pasal 41

(1) BP Tapera melakukan pengendalian penyaluran KPR Sejahtera yang dilaksanakan bank penyalur Dana FLPP. (2) Perbaikan hasil pemantauan dan evaluasi berupa rekomendasi yang meliputi: a. penyempurnaan skema, mekanisme, dan prosedur; b. pemberian surat peringatan atau teguran kepada bank penyalur Dana FLPP; dan c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Lingkup pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh BP Tapera paling sedikit meliputi: a. kepatuhan bank penyalur Dana FLPP terhadap skema KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini; b. kinerja bank penyalur Dana FLPP; c. pemanfaatan Rumah oleh Debitur/Nasabah dipantau secara sampling; d. kepatuhan bank penyalur Dana FLPP dalam pengembalian Dana FLPP; dan e. kepatuhan bank penyalur Dana FLPP dalam penyampaian laporan penyaluran. (4) Dalam mengendalikan pelaksanaan KPR Sejahtera, BP Tapera dapat berkoordinasi dengan bank penyalur Dana FLPP, Pengembang, pemerintah daerah, dan/atau kementerian/lembaga. (5) Kegiatan pengendalian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. (6) Bank penyalur Dana FLPP menyediakan data dan pendampingan untuk pelaksanaan pengendalian.

Pasal 42

Dalam hal hasil pengendalian menyatakan terjadi kelebihan pembayaran Dana FLPP dari BP Tapera kepada bank penyalur Dana FLPP, Komisioner menunjuk pejabat untuk memerintahkan secara tertulis kepada bank penyalur Dana FLPP untuk mengembalikan Dana FLPP ke rekening dana kelolaan BP Tapera.

Pasal 43

Tata cara pengendalian pelaksanaan KPR Sejahtera ditetapkan oleh BP Tapera.

BAB VII

PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH

Pasal 44

Koreksi

(1) Bank penyalur Dana FLPP wajib mengembalikan pokok Dana FLPP tanpa syarat kepada BP Tapera yang dilakukan secara bulanan sesuai dengan jadwal amortisasi yang ditetapkan oleh BP Tapera. (2) Bank penyalur Dana FLPP menyetorkan pengembalian pokok Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening dana kelolaan BP Tapera. (3) Keterlambatan pembayaran pengembalian pokok Dana FLPP dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai pengembalian pokok Dana FLPP yang belum disetor.

Pasal 45

(1) Bank penyalur Dana FLPP wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera terhadap Debitur/Nasabah, dalam hal: a. ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil audit, pemantauan, evaluasi, perbaikan dan/atau kegiatan pengendalian lainnya atas ketidakbenaran surat pernyataan yang ditandatangani oleh Debitur/ Nasabah; dan/atau b. Debitur/Nasabah tidak memanfaatkan Rumah Umum sebagai tempat tinggal atau hunian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penghentian KPR Sejahtera, bank penyalur Dana FLPP memberikan informasi kepada Debitur/Nasabah mengenai penghentian KPR Sejahtera. (3) Dalam hal penghentian KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penyalur Dana FLPP wajib mengembalikan Dana FLPP kepada BP Tapera. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. dasar penghentian KPR Sejahtera; dan b. kewajiban yang timbul akibat penghentian KPR Sejahtera. (5) Pengembalian Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. sisa pokok Dana FLPP; dan b. manfaat Dana FLPP. (6) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan manfaat Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

Pasal 46

(1) Pengembalian pembiayaan kepemilikan Rumah oleh bank penyalur Dana FLPP dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari Komisioner atau pejabat yang ditunjuk oleh Komisioner. (2) Dalam hal bank penyalur Dana FLPP tidak menghentikan KPR Sejahtera dan tidak mengembalikan sisa pokok Dana FLPP dan sisa bunga/Margin sesuai permintaan tertulis dari BP Tapera, bank penyalur Dana FLPP dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari sisa pokok Dana FLPP. (3) Ketentuan mengenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan bank penyalur Dana FLPP.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Koreksi

(1) Bank penyalur Dana FLPP harus memasang tanda berupa stiker atau plat yang dilengkapi dengan penanda digital atas setiap unit Rumah yang dibiayai oleh Dana FLPP melalui KPR Sejahtera. (2) Format stiker atau plat yang dilengkapi dengan penanda digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

Pasal 50

Koreksi

(1) Bank penyalur Dana FLPP harus mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran KPR Sejahtera. (2) BP Tapera, bank penyalur Dana FLPP, dan pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyaluran Dana FLPP harus menerapkan pelindungan data pribadi Debitur/Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Dana FLPP di BP Tapera menggunakan dokumen elektronik melalui sistem yang disediakan BP Tapera.

Pasal 51

(1) Bank penyalur Dana FLPP harus menyimpan dan memelihara dokumen cetak asli terkait KPR Sejahtera melalui sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bank penyalur Dana FLPP harus memastikan kebenaran dokumen terkait KPR Sejahtera yang disampaikan oleh Pemohon.

Pasal 52

(1) Apabila terjadi gangguan atau kegagalan sistem yang mengakibatkan terhambatnya layanan, akan diterapkan prosedur kontigensi. (2) Prosedur kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme layanan alternatif yang ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera. (3) Dalam hal diperlukan, untuk menjaga layanan tetap berjalan, BP Tapera dapat melakukan prosedur kontigensi secara nonelektronik.

Pasal 53

(1) Dalam pengelolaan dan penggunaan data sistem layanan informasi keuangan, BP Tapera memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaporan dan permintaan informasi Debitur/Nasabah melalui sistem layanan informasi keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Data sistem layanan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh BP Tapera untuk: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi target pembiayaan perumahan; dan b. melakukan mitigasi awal terhadap potensi ketidaksesuaian atau penolakan calon Debitur/Nasabah berdasarkan informasi riwayat kredit/pembiayaan sebelum calon Debitur/Nasabah memasuki proses pengajuan pembiayaan pada bank penyalur Dana FLPP. (3) BP Tapera dilarang: a. menggunakan informasi Debitur/Nasabah yang diperoleh selain untuk pengecekan potensi calon Debitur/Nasabah dalam rangka program perumahan dari pemerintah; dan b. meneruskan informasi Debitur/Nasabah yang diperoleh kepada pihak lain.

Pasal 54

(1) BP Tapera menatausahakan semua penggunaan hak akses sistem layanan informasi keuangan, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dan memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan mengenai pelaksanaan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penatausahaan penggunaan hak akses sistem layanan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai: a. tanggal permintaan; b. identitas calon Debitur/Nasabah; c. nama calon Debitur/Nasabah; d. persetujuan pengecekan informasi Debitur/Nasabah dari calon Debitur/Nasabah; e. peruntukan informasi Debitur/Nasabah; dan f. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur/Nasabah.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27