Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumah…

Pasal 9

(1) Suku bunga diberikan untuk KPR Tapera, KBR Tapera, dan KRR Tapera. (2) Margin atau Ujrah diberikan untuk KPR Tapera Syariah, KBR Tapera Syariah, dan KRR Tapera Syariah. (3) Suku bunga, Margin, atau Ujrah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan. (4) Suku bunga bersifat tetap selama masa pembiayaan dengan metode perhitungan bunga anuitas dengan amortisasi tahunan atau bulanan. (5) Margin atau Ujrah bersifat tetap selama masa pembiayaan dengan nilai angsuran setara dengan metode perhitungan bunga anuitas dengan amortisasi tahunan atau bulanan. (6) Dihapus. (7) Suku bunga, Margin, atau Ujrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera. 9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pasal 13

Koreksi

(1) Rumah Tapak dan Sarusun Umum yang menjadi objek KPR Tapera atau KPR Tapera Syariah, KBR Tapera atau KBR Tapera Syariah, dan KRR Tapera atau KRR Tapera Syariah harus memenuhi batasan luas lantai dan luas tanah. (2) Besaran batasan luas lantai dan luas tanah Rumah Tapak serta luas lantai Sarusun Umum yang menjadi objek KPR Tapera atau KPR Tapera Syariah ditentukan dengan berpedoman pada kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (3) Besaran batasan luas lantai dan luas tanah Rumah Tapak yang menjadi objek KBR Tapera atau KBR Tapera Syariah dan KRR Tapera atau KRR Tapera Syariah ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera. (4) Lokasi Rumah Tapak dan Sarusun Umum yang menjadi objek KPR Tapera atau KPR Tapera Syariah harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota. (5) Lokasi Rumah Tapak yang menjadi objek KBR Tapera atau KBR Tapera Syariah dan/atau KRR Tapera atau KRR Tapera Syariah harus terhubung dengan: a. jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi; b. utilitas jaringan listrik yang berfungsi; c. jaringan jalan lingkungan yang berfungsi; dan d. drainase lingkungan yang berfungsi atau drainase lainnya. 10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Besaran Limit Kredit/Pembiayaan KPR Tapera dan KPR Tapera Syariah sebesar harga jual paling banyak rumah umum di masing-masing wilayah ditentukan dengan berpedoman pada kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Besaran Limit Kredit/Pembiayaan dan zona wilayah KBR Tapera atau KBR Tapera Syariah dan KRR Tapera atau KRR Tapera Syariah ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera. 11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam hal Besaran Kredit/Pembiayaan untuk KPR Tapera atau KPR Tapera Syariah tidak mencukupi harga jual Rumah, Peserta membayar uang muka. (2) Besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar harga jual Rumah dikurangi Besaran Kredit/Pembiayaan. (3) Batasan paling banyak harga jual Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan berpedoman pada kebijakan harga jual rumah umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Koreksi

(1) Peserta yang termasuk golongan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memiliki penghasilan paling banyak sama dengan batas atas penghasilan MBR yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Besaran penghasilan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan 1 (satu) orang yang berlaku bagi Peserta dengan status tidak kawin atau kawin. (3) Untuk Peserta pekerja, besaran penghasilannya merupakan seluruh pendapatan bersih bersumber dari gaji dan/atau upah yang ditentukan oleh pemberi kerja sesuai dengan kewenangannya. (4) Untuk Peserta pekerja mandiri besaran penghasilannya merupakan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu. 13. Ketentuan huruf d Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Koreksi

Tingkat kemendesakan kepemilikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berdasarkan: a. usia Peserta yang paling mendekati usia pensiun; b. jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Peserta lebih banyak; c. waktu Peserta menunggu sejak memenuhi ketentuan dan persyaratan lebih lama; dan d. penghasilan Peserta yang lebih rendah. 14. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun dengan pengelompokan sebagai berikut: a. prinsip pengelolaan konvensional dan prinsip pengelolaan syariah; b. jenis Pembiayaan Tapera; c. kelompok Peserta; d. dihapus; dan e. pemerataan penyebaran secara geografis. (2) BP Tapera menyusun daftar urutan prioritas setiap 1 (satu) tahun sekali. 15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Koreksi

(1) Peserta mengajukan Pembiayaan Tapera kepada Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur dengan membawa nomor identitas kepesertaan dan nomor induk kependudukan. (2) Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur untuk memeriksa data fasilitas kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah atau Pembangunan Rumah Peserta pada sistem layanan informasi keuangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pengajuan Pembiayaan Tapera untuk KPR Tapera atau KPR Tapera Syariah harus melampirkan dokumen: a. surat pernyataan belum memiliki Rumah; dan b. surat pemesanan Rumah dari Pengembang. (4) Pengajuan Pembiayaan Tapera untuk KBR Tapera atau KBR Tapera Syariah harus melampirkan dokumen: a. surat pernyataan belum memiliki Rumah; b. fotokopi bukti alas hak atas tanah yang sah; c. fotokopi persetujuan bangunan gedung; d. kondisi awal tanah dilengkapi dengan foto; dan e. RAB dan denah/gambar rencana Pembangunan Rumah. (5) Pengajuan Pembiayaan Tapera untuk KRR Tapera atau KRR Tapera Syariah harus melampirkan dokumen: a. fotokopi bukti alas hak atas tanah yang sah; b. foto tampak depan rumah; dan c. foto kondisi awal bagian Rumah yang akan diperbaiki; dan d. RAB Perbaikan Rumah. (6) Dalam hal Peserta mengajukan KRR Tapera atau KRR Tapera Syariah yang objek agunannya masih dikuasai oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan, Peserta harus mengajukan permohonan pengikatan agunan menggunakan hak tanggungan peringkat 2 (dua). (7) Surat pernyataan belum memiliki Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a bermeterai dan ditandatangani oleh Peserta serta diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja atau kepala desa/lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

(1) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur melakukan pengikatan agunan setelah melakukan perjanjian kredit/Akad pembiayaan dengan Peserta. (2) Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Koreksi

Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur memastikan bahwa sertifikat Rumah yang menjadi objek KPR Tapera atau KPR Tapera Syariah sudah atas nama Peserta paling lama 2 (dua) tahun setelah Peserta melakukan perjanjian kredit/Akad pembiayaan. 18. Ketentuan mengenai formulir RAB Pembiayaan Tapera untuk Pembangunan dan Perbaikan Rumah sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dihapus.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021 KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd ADI SETIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI PESERTA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 22

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 32

Pasal 38

Pasal 38A

Pasal II