Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERBAN Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI

Pasal 3

(1) Pelaku Usaha wajib menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL KEK dalam rangka Persetujuan Lingkungan hidup. (2) Penyusunan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk 1 (satu) kegiatan yang direncanakan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha di KEK. (3) Dalam hal kegiatan yang direncanakan: a. dilakukan pada beberapa lokasi usaha dalam 1 (satu) wilayah KEK; b. merupakan 1 (satu) kesatuan kegiatan produksi terpadu; dan c. dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha, disusun dalam 1 (satu) RKL-RPL Rinci.

Pasal 4

(1) Penyusunan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan data dan informasi. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; b. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan c. RKL-RPL KEK.

Pasal 5

(1) RKL-RPL Rinci paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan; c. dampak lingkungan yang akan terjadi; d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci; dan e. pernyataan/komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir RKL-RPL Rinci. (2) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. nama Pelaku Usaha; b. jenis usaha dan/atau kegiatan; c. nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; d. alamat kantor; dan e. lokasi kegiatan. (3) Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi rincian rencana usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan lingkup Persetujuan Lingkungan Badan Usaha. (4) Dampak lingkungan yang akan terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi informasi mengenai sumber, jenis, dan besaran dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. (5) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi informasi mengenai penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan beserta pemantauannya. (6) Pernyataan/komitmen Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi pernyataan/ komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan RKL-RPL Rinci.

Pasal 6

(1) RKL-RPL Rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Badan Usaha dalam bentuk PKPLH PU untuk memperoleh pengesahan/ penetapan. (2) PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha Pelaku Usaha. (3) RKL-RPL Rinci dalam bentuk PKPLH PU yang telah disahkan/ditetepkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha yang berada dalam KEK. (4) PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format A-1 dan formulir F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN/PENETAPAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

Koreksi

Berdasarkan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Usaha melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan: a. pemeriksaan administratif; dan b. pemeriksaan substansi teknis. (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kesesuaian isi daftar isian formulir F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini. (3) Pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan masterplan KEK; b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RKL-RPL KEK; c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; dan d. tidak dilampauinya baku mutu lingkungan hidup RKL-RPL KEK.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pimpinan Badan Usaha membentuk tim pemeriksa. (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan 1 (satu) orang anggota merangkap sebagai ketua tim pemeriksa. (3) Anggota tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. berlatar belakang pendidikan di bidang lingkungan hidup dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang lingkungan hidup; dan b. memiliki sertifikat pelatihan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi teregistrasi pengendali pencemaran air, penanggung jawab pengendalian pencemaran udara dan/atau penanggung jawab pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. (4) Dalam hal dibutuhkan, tim pemeriksa dapat melibatkan tenaga profesional.

Pasal 10

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung setelah menerima permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci secara lengkap. (2) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen RKL- RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan matriks pemeriksaan sesuai dengan formulir F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 11

(1) Hasil pemeriksaan dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan formulir F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hasil penilaian dan rekomendasi persetujuan; atau b. hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan. (3) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal hasil pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukan bahwa seluruhnya terpenuhi. (4) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal hasil pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukan bahwa sebagian atau seluruhnya belum terpenuhi.

Pasal 12

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan oleh tim pemeriksa kepada pimpinan Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan berita acara pemeriksaan ditandatangani. (2) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. berisi hasil penilaian dan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, pimpinan Badan Usaha mengesahkan dan menyampaikan pengesahan/penetapan PKPLH PU kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah diterimanya berita acara pemeriksaan oleh pimpinan Badan Usaha sesuai dengan format surat A-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini; atau b. berisi hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, pimpinan Badan Usaha MENETAPKAN rekomendasi perbaikan dan menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan tim pemeriksa kepada Pelaku Usaha selaku pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah diterimanya berita acara pemeriksaan oleh pimpinan Badan Usaha sesuai dengan format surat A-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 13

Pengesahan/penetapan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memuat paling sedikit: a. dasar persetujuan RKL-RPL Rinci, berupa rekomendasi persetujuan hasil pemeriksaan RKL-RPL Rinci; b. identitas Pelaku Usaha: 1. nama Pelaku Usaha; 2. jenis usaha dan/atau kegiatan; 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan 4. lokasi usaha dan/atau kegiatan; c. deskripsi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. persyaratan yang harus dipenuhi: 1. bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci; 2. bentuk rencana pemantauan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci; 3. persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan, meliputi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan 4. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL KEK; e. kewajiban yang harus dipenuhi: 1. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan RKL-RPL Rinci dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sekali kepada pimpinan Badan Usaha; dan 2. mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL Rinci; dan f. tanggal persetujuan RKL-RPL Rinci.

Pasal 14

(1) Dalam hal Pelaku Usaha menerima surat pemberitahuan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan dokumen. (2) Hasil perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima surat pemberitahuan perbaikan. (3) Penyampaian hasil perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan menggunakan surat perbaikan PKPLH PU sesuai dengan format surat A-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 15

(1) Berdasarkan surat perbaikan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), pimpinan Badan Usaha menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan perbaikan. (2) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen RKL-RPL Rinci. (3) Pemeriksaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan matriks pemeriksaan sesuai dengan formulir F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini dengan mengacu pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b. (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan dan persetujuan RKL- RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dan persetujuan terhadap pemeriksaan perbaikan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Dalam hal Pelaku Usaha: a. tidak melakukan perbaikan berdasarkan surat pemberitahuan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau b. melakukan perbaikan melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pimpinan Badan Usaha menyampaikan surat penolakan sesuai dengan format surat A-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini. (2) Pelaku Usaha yang menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan ulang PKPLH PU.

Pasal 17

(1) Pengesahan/penetapan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha terhadap persyaratan dan kewajiban terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pengesahan/penetapan PKPLH PU digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha Pelaku Usaha.

Pasal 18

(1) Pengesahan/penetapan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan pada saat pelaporan setiap 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha kepada instansi yang berwenang atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan RKL- RPL KEK, laporan tersebut sekaligus sebagai usulan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha. (3) Berdasarkan hasil laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan, menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan L-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

BAB IV

PERUBAHAN PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN PERNYATAAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan, wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU kepada pimpinan Badan Usaha. (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika perubahan RKL-RPL Rinci belum memperoleh persetujuan dari pimpinan Badan Usaha. (3) Permohonan perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan perubahan pengesahan/penetapan sesuai dengan format surat A-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 20

Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. perubahan usaha dan/atau kegiatan; b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup akibat adanya: 1. perubahan spesifikasi teknik yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2. perubahan alat produksi, bahan baku, dan alat penolong yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 3. penggunaan alat usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 5. penambahan kapasitas usaha dan/atau kegiatan; 6. perubahan perluasan lahan dan bangunan untuk usaha dan/atau kegiatan; 7. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 8. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; dan/atau 10. penambahan usaha dan/atau kegiatan di dalam KEK yang belum tercakup di dalam RKL-RPL Rinci; d. perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Pasal 21

(1) Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup meliputi: a. perubahan usaha dan/atau kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya; b. perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; c. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan; d. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau e. penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan. (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Badan Usaha, untuk dilakukan perubahan PKPLH PU tanpa disertai kewajiban menyusun RKL-RPL Rinci.

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat usaha dan/atau kegiatan tambahan yang belum masuk dalam lingkup Persetujuan Lingkungan, Badan Usaha mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada instansi yang berwenang. (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup KEK.

Pasal 23

(1) Berdasarkan perubahan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU, Badan Usaha wajib melakukan pelaporan yang disampaikan pada saat pelaporan setiap 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha kepada instansi yang berwenang atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan. (2) Dalam hal perubahan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha, laporan tersebut sekaligus sebagai usulan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha. (3) Berdasarkan laporan perubahan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan L-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dan persetujuan terhadap permohonan perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU secara langsung dan/atau elektronik melalui sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan kepada Badan Usaha. (2) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud tanggung jawab Pelaku Usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan. (4) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format laporan L-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 27

(1) Badan Usaha melakukan pemantauan atas pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Usaha kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah dilakukan pemantauan. (4) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sesuai dengan rekomendasi hasil pemantauan. (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan pelaksanaan RKL- RPL Rinci dan PKPLH PU. (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha melaporkan Pelaku Usaha disertai dengan bukti peringatan tertulis kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29