Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan: 1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 2. Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun. 4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 10. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. 11. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, penyiapan, penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG. 12. Panitia Perancang UNDANG-UNDANG yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG usulan DPD. 13. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN PROLEGNAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG dilakukan dalam Prolegnas. (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan UNDANG-UNDANG dalam mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 3

Koreksi

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan UNDANG-UNDANG didasarkan atas: a. perintah UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah UNDANG-UNDANG lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR dan DPD; h. daftar rancangan UNDANG-UNDANG dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; i. hasil pemantauan dan peninjauan UNDANG-UNDANG yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; dan j. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 4

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. (2) Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi. (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan oleh PPUU. (5) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 6

(1) Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR. (2) Prolegnas Jangka Menengah memuat: a. gambaran umum hukum nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR; c. judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari: a. usulan DPR, DPD, atau Pemerintah; dan/atau b. daftar rancangan UNDANG-UNDANG dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya. (4) Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah untuk menyiapkan Naskah Akademik dan rancangan UNDANG-UNDANG untuk usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 7

(1) Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun. (2) Prolegnas Prioritas Tahunan memuat: a. judul rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Judul rancangan UNDANG-UNDANG dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: a. rancangan UNDANG-UNDANG luncuran pembahasan tahun sebelumnya; b. rancangan UNDANG-UNDANG yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR; c. rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/atau d. rancangan UNDANG-UNDANG usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah. (4) Judul rancangan UNDANG-UNDANG dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Naskah Akademik dan rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Judul rancangan UNDANG-UNDANG dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 23

(1) Prolegnas Jangka Menengah, Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama, dan Prolegnas Prioritas Tahunan yang telah disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (14), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (13) dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (2) Penetapan Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR. (3) Penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 24

Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR, DPD, atau Pemerintah.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Penyusunan

Pasal 8

Koreksi

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diusulkan dalam Prolegnas Jangka Menengah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

(1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi: a. mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik; b. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan c. menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi. (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas Jangka Menengah oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

Pasal 11

(1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinventarisasi oleh sekretariat Badan Legislasi. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.

Pasal 12

(1) Rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah dari DPR. (2) Prolegnas Jangka Menengah dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi dengan PPUU dan Menteri.

BAB 1

Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 8

Koreksi

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

(1) Untuk menyusun Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas. (3) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. (4) Selain dilengkapi dengan keterangan, usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan Naskah Akademik dan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 15

(1) Untuk mendapat masukan masyarakat, Badan Legislasi: a. mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik; b. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan c. menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi. (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

Pasal 16

(1) Usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diinventarisasi oleh sekretariat Badan Legislasi. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR.

Pasal 17

(1) Rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR. (2) Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi dengan PPUU dan Menteri.

BAB 2

Prolegnas Prioritas Tahunan

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pembahasan

Pasal 18

Koreksi

(1) Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri. (2) Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; dan/atau c. rapat tim perumus.

Pasal 19

Koreksi

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. penyampaian pengantar pimpinan Badan Legislasi; b. penyampaian sambutan pimpinan PPUU; c. penyampaian sambutan Menteri; d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas Jangka Menengah; dan e. pengambilan keputusan. (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR. (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan PPUU menyampaikan usulan Prolegnas Jangka Menengah dari DPD. (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas Jangka Menengah dari Pemerintah. (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; dan/atau b. pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya. (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Jangka Menengah, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah. (7) Setelah menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri menyepakati judul rancangan UNDANG-UNDANG dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya yang dapat dimasukkan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah. (8) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a membentuk panitia kerja untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah. (9) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat membentuk tim perumus yang bertugas untuk merumuskan Prolegnas Jangka Menengah. (10) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaporkan hasil perumusan Prolegnas Jangka Menengah dalam rapat panitia kerja. (11) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibahas dalam rapat panitia kerja. (12) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja. (13) Dalam hal panitia kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tanpa membentuk tim perumus, hasil pelaksanaan tugas dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja. (14) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah dilakukan: a. pembacaan daftar Prolegnas Jangka Menengah; b. penyampaian pendapat Fraksi; c. penyampaian pendapat DPD; dan d. penyampaian pendapat Pemerintah. (15) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (16) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB 1

Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

(1) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan pembahasan Prolegnas Jangka Menengah. (2) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutatis mutandis dengan pembahasan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 21

(1) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri. (2) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; dan/atau c. rapat tim perumus.

Pasal 22

BAB IV

EVALUASI PROLEGNAS

Pasal 29

Koreksi

(1) Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas Jangka Menengah; dan b. Prolegnas Prioritas Tahunan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPR, DPD, dan/atau Pemerintah.

Pasal 30

Koreksi

(1) Evaluasi terhadap Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. urgensi rancangan UNDANG-UNDANG; b. pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; c. pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahunan tahun sebelumnya; d. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional yang ingin diwujudkan dari Prolegnas Jangka Menengah; e. hasil pemantauan dan peninjauan UNDANG-UNDANG; dan/atau f. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan UNDANG-UNDANG dalam Prolegnas Jangka Menengah; b. dikeluarkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG dari Prolegnas Jangka Menengah; dan c. ditambahkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG ke dalam Prolegnas Jangka Menengah. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan Prolegnas Jangka Menengah.

Pasal 31

(1) Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahunan tahun berjalan; dan/atau b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan UNDANG-UNDANG dalam Prolegnas Prioritas Tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG dari Prolegnas Prioritas Tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan. (5) Dalam hal perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas Jangka Menengah, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas Jangka Menengah perubahan.

Pasal 32

(1) Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja.

Pasal 33

Dalam hal hasil evaluasi DPD terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan, PPUU meminta Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas usulan tersebut.

Pasal 34

Dalam hal hasil evaluasi Pemerintah terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan, Menteri meminta Badan Legislasi mengadakan rapat kerja untuk membahas usulan tersebut.

Pasal 35

(1) Sebelum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Legislasi melakukan kajian terhadap Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Badan Legislasi untuk menjadi bahan evaluasi yang akan dibahas bersama Menteri. (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan rancangan UNDANG-UNDANG yang menjadi kewenangan DPD, pembahasan melibatkan PPUU. (4) Evaluasi Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (5) Dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, perubahan Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (6) Prolegnas yang disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

BAB VII

PENGAJUAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI LUAR PROLEGNAS

Pasal 41

Koreksi

Dalam keadaan tertentu, DPR atau dapat mengajukan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan UNDANG-UNDANG yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri.

Pasal 42

Rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diajukan oleh: a. Anggota; b. Komisi; c. gabungan komisi; dan d. Badan Legislasi.

Pasal 43

(1) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas yang diajukan oleh Anggota, Komisi, dan/atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Badan Legislasi memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Badan Legislasi membahas urgensi usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Badan Legislasi menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Legislasi mengundang Menteri untuk membahas bersama urgensi usulan rancangan UNDANG-UNDANG tersebut.

Pasal 44

(1) Badan Legislasi dan Menteri membahas urgensi usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dalam rapat kerja. (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi menyampaikan adanya usulan rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR di luar Prolegnas. (3) Menteri memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (6) Dalam hal Menteri menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 45

(1) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas yang diajukan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada Badan Legislasi dengan memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas urgensi usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (5) Dalam hal Badan Legislasi MEMUTUSKAN menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. penyampaian pengantar pimpinan Badan Legislasi; b. penyampaian sambutan pimpinan PPUU; c. penyampaian sambutan Menteri; d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas Prioritas Tahunan; dan e. pengambilan keputusan. (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR. (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPUU menyampaikan usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD. (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari Pemerintah. (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b; b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahunan tahun sebelumnya; dan c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Prioritas Tahunan, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. (7) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a membentuk panitia kerja untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan. (8) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat membentuk tim perumus yang bertugas untuk merumuskan Prolegnas Prioritas Tahunan. (9) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaporkan hasil perumusan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam rapat panitia kerja. (10) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibahas dalam rapat panitia kerja. (11) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja. (12) Dalam hal panitia kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tanpa membentuk tim perumus, hasil pelaksanaan tugas dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja. (13) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan terhadap rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan setelah dilakukan: a. pembacaan daftar Prolegnas Prioritas Tahunan; b. penyampaian pendapat Fraksi; c. penyampaian pendapat DPD; dan d. penyampaian pendapat Pemerintah. (14) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (15) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB V

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VI

Pasal 39

Pasal 40