Pemberian Penghargaan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia —…

Pasal 2

Jenis Penghargaan dalam Peraturan Kejaksaan ini terdiri atas: a. Penghargaan karya adhyaksa; b. Penghargaan adhyaksa award; c. Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan d. Penghargaan lain.

Pasal 3

Koreksi

Penghargaan karya adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Penghargaan adhigana adhyaksa; b. Penghargaan cipta adhyaksa; c. Penghargaan banayaka yasa adhyaksa; d. Penghargaan adhi adhyaksa; e. Penghargaan baswara anumerta adhyaksa; f. Penghargaan baswara darma adhyaksa; g. Penghargaan purnabakti adhyaksa; h. Penghargaan dharma seva adhyaksa; i. Penghargaan adiwigya satya adhyaksa; dan j. Penghargaan nyaya antyya adhyaksa.

Pasal 4

Penghargaan adhyaksa award sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Penghargaan adhyaksa navayasa; b. Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa; dan c. Penghargaan siddha karya adhyaksa.

Pasal 5

Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas: a. Penghargaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi; dan b. Penghargaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 6

Penghargaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan penghargaan di luar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 7

(1) Penghargaan diberikan dalam bentuk berupa: a. pin; b. medali; c. pita harian; dan/atau d. piagam Penghargaan. (2) Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dalam bentuk sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (3) Penghargaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk piagam Penghargaan. (4) Ketentuan mengenai bentuk, format, ukuran, dan penggunaan Penghargaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada: a. Pegawai; b. aparatur sipil negara/prajurit Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberikan penugasan di Kejaksaan; dan c. pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jaksa; dan b. aparatur sipil negara non-Jaksa di Kejaksaan. (3) Pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. orang perseorangan atau kelompok orang warga negara INDONESIA atau warga negara asing; b. kementerian/lembaga di dalam atau luar negeri; c. satuan kerja di lingkungan Kejaksaan; d. pemerintah daerah; e. Korporasi; dan f. mitra kerja. (4) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi penerima Penghargaan yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

Pasal 14

Penerima Penghargaan berkewajiban: a. untuk tetap menjaga nama baik diri dan institusi Kejaksaan; b. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai penegakan hukum dan keadilan; c. menjadi contoh dalam pengabdian, etika, dan profesionalisme di lingkungan kerja maupun Masyarakat; d. mendorong semangat penegakan hukum dan keadilan melalui tindakan nyata; e. memberikan kontribusi pemikiran, pengalaman, atau dukungan terhadap program penegakan hukum; dan f. kewajiban penerima Penghargaan dikecualikan untuk penerima Penghargaan baswara anumerta adhyaksa.

Pasal 15

(1) Pencabutan Penghargaan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan ketentuan: a. terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang mencederai integritas pribadi dan institusi; b. dijatuhi hukuman disiplin berat; c. menunjukkan sikap dan/atau pernyataan yang merusak citra penegakan hukum; dan d. terlibat dalam konflik kepentingan yang bertentangan dengan semangat penegakan hukum. (2) Pencabutan Penghargaan dilakukan oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai. (3) Pencabutan Penghargaan lain dapat didelegasikan kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan sepengetahuan dari atasannya langsung setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai. (4) Pencabutan Penghargaan dikecualikan untuk penerima Penghargaan baswara anumerta adhyaksa. (5) Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung. (6) Dalam hal pencabutan Penghargaan lain dilakukan oleh pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencabutan Penghargaan ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

(1) Persyaratan umum penerima Penghargaan terdiri atas: a. bertugas di lingkungan Kejaksaan yang telah mengabdi secara terus-menerus atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum; b. memiliki integritas moral, loyalitas, dan keteladanan; c. berkelakuan baik; d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan/atau e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penerima Penghargaan baswara anumerta adhyaksa.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk memperoleh Penghargaan karya adhyaksa sebagai berikut: a. Penghargaan adhigana adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi Pegawai dan/atau aparatur sipil negara/prajurit Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberikan penugasan di Kejaksaan yang berdedikasi, berintegritas, berprestasi, dan mempunyai kinerja yang luar biasa selama 2 (dua) tahun terakhir; b. Penghargaan cipta adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi Pegawai dan/atau aparatur sipil negara/prajurit Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberikan penugasan di Kejaksaan yang berjasa dalam pengembangan dan inovasi bagi Kejaksaan dan/atau kemajuan penegakan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir; c. Penghargaan banayaka yasa adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi Pegawai dan/atau aparatur sipil negara/prajurit Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara yang diberikan penugasan di Kejaksaan yang berjasa luar biasa bagi Masyarakat atau karena melakukan kegiatan sosial yang mendapat perhatian, apresiasi, dan/atau Penghargaan dari Masyarakat; d. Penghargaan adhi adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan oleh Jaksa Agung pada waktu upacara penutupan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Jaksa yang diperuntukkan bagi Jaksa yang memperoleh peringkat kesatu lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa setiap gelombang angkatan; e. Penghargaan baswara anumerta adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan oleh Jaksa Agung pada waktu upacara hari Kemerdekaan Republik INDONESIA atau pada waktu tertentu/insidental yang diperuntukkan bagi Pegawai yang telah Gugur karena perjuangan, dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, dan jasanya; f. Penghargaan baswara darma adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan oleh Jaksa Agung pada waktu upacara hari Kemerdekaan Republik INDONESIA atau pada waktu tertentu/insidental yang diperuntukkan bagi Pegawai yang mengalami atau menderita Cacat dalam pelaksanaan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, dan jasanya; g. Penghargaan purnabakti adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan oleh Jaksa Agung pada saat bersamaan dengan pemberian surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya yang diperuntukkan bagi Pegawai yang telah selesai menjalani masa bakti di Kejaksaan karena telah mencapai usia pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya, kecuali pemberhentian atas permintaan sendiri sebelum mencapai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, dan jasanya; h. Penghargaan dharma seva adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi Jaksa dengan kriteria: 1. sedang atau telah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri paling singkat selama 1 (satu) tahun dengan penuh kesetiaan, integritas, dan dedikasi terhadap penegakan hukum dan keadilan; 2. menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dibuktikan dengan indikator kinerja sebagai berikut: a) penyerapan anggaran minimal 95% (sembilan puluh lima persen); b) realisasi target kinerja dengan predikat sangat baik; c) keberhasilan menangani perkara yang berkualitas; dan d) kedisiplinan dalam melengkapi administrasi kepegawaian secara lengkap dan benar; dan 3. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sanksi atas pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik profesi Jaksa serta telah memperoleh surat keterangan kepegawaian; i. Penghargaan adiwigya satya adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi Jaksa yang memenuhi kriteria: 1. telah menunjukan prestasi luar biasa dalam penanganan perkara yang berskala besar, kompleks, atau berdampak strategis terhadap kepentingan publik, integritas sistem hukum, dan keadilan; dan 2. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sanksi atas pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik profesi Jaksa serta telah memperoleh surat keterangan kepegawaian; j. Penghargaan nyaya antyya adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi Jaksa yang memenuhi kriteria: 1. berperan signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan yang ditunjukan melalui inovasi dan inisiatif dalam pelayanan hukum kepada Masyarakat di daerah yang berkategori tertinggal, terdepan, dan terluar; dan 2. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sanksi atas pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik profesi Jaksa serta telah memperoleh surat keterangan kepegawaian.

Pasal 11

(1) Penghargaan adhyaksa navayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi orang perseorangan atau kelompok orang warga negara INDONESIA atau warga negara asing, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau Korporasi atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan penegakan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir. (2) Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan oleh Jaksa Agung pada hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi orang perseorangan atau kelompok orang warga negara INDONESIA atau warga negara asing, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau Korporasi atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan selama 2 (dua) tahun terakhir. (3) Penghargaan siddha karya adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan oleh Jaksa Agung pada peringatan hari lahir Kejaksaan yang diperuntukkan bagi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan atas dedikasi integritas, profesionalitas, jasa, prestasi kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas dan kemajuan Kejaksaan.

Pasal 12

Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan oleh Jaksa Agung pada waktu peringatan hari antikorupsi sedunia atau pada waktu tertentu yang diperuntukkan bagi pihak yang berkontribusi melalui: a. kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi; atau b. pelaporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 13

(1) Penghargaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Jaksa Agung kepada pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan/atau Cabang Kejaksaan Negeri atas hubungan kemitraan secara timbal balik yang terjalin dengan baik. (2) Pemberian Penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan sepengetahuan dari atasannya langsung.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Tim penilai terdiri atas: a. tim penilai Penghargaan adhigana adhyaksa, Penghargaan cipta adhyaksa, Penghargaan banayaka yasa adhyaksa, dan Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa; b. tim penilai Penghargaan adhi adhyaksa; c. tim penilai Penghargaan baswara anumerta adhyaksa, Penghargaan baswara darma adhyaksa, Penghargaan purnabakti adhyaksa, Penghargaan dharma seva adhyaksa, Penghargaan adiwigya satya adhyaksa, dan Penghargaan nyaya antyya adhyaksa; d. tim penilai Penghargaan siddha karya adhyaksa; e. tim penilai Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan f. tim penilai Penghargaan lain. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mempelajari, meneliti, mengkaji, dan/atau memverifikasi calon penerima Penghargaan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan; b. melakukan pembahasan dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan; c. membuat rekomendasi hasil penilaian; d. membuat dan menandatangani berita acara hasil rapat dan hasil penilaian; e. menyampaikan hasil penilaian calon penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung; dan f. membuat pertimbangan pencabutan Penghargaan kepada Jaksa Agung. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 18

(1) Tim penilai Penghargaan adhi adhyaksa dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur keanggotaan: a. Ketua : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; b. Wakil Ketua I : Jaksa Agung Muda Pembinaan; c. Wakil Ketua II : Jaksa Agung Muda Pengawasan; d. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan e. Anggota : 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan 2. widyaiswara. (3) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan Jaksa. (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan Jaksa.

Pasal 19

(1) Tim penilai Penghargaan baswara anumerta adhyaksa, Penghargaan baswara darma adhyaksa, Penghargaan purnabakti adhyaksa, Penghargaan adiwigya satya adhyaksa, dan Penghargaan nyaya antyya adhyaksa dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur keanggotaan: a. Ketua : Jaksa Agung Muda Pembinaan; b. Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian; c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun; dan d. Anggota : para Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pendukung yang dibentuk berdasarkan surat perintah ketua tim penilai. (4) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum upacara hari Kemerdekaan Republik INDONESIA. (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum upacara hari Kemerdekaan Republik INDONESIA.

Pasal 21

(1) Tim penilai Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur keanggotaan: a. Ketua : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; b. Wakil Ketua : Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; dan d. Anggota : 1. Direktur Penyidikan; 2. Direktur Penuntutan; 3. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi, pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. (3) Tim penilai melakukan penilaian terkait: a. kegiatan yang telah dilakukan Masyarakat secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi; atau b. tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (4) Tim penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peringatan hari antikorupsi.

Pasal 22

(1) Tim penilai Penghargaan lain dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja berikut di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. (2) Struktur keanggotaan tim penilai Penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex officio.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada tim penilai. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan: a. pada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung untuk Penghargaan karya adhyaksa, Penghargaan adhyaksa award, dan Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; atau b. pada bidang Pembinaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, atau Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan untuk Penghargaan lain.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

(1) Tim penilai Penghargaan adhigana adhyaksa, Penghargaan cipta adhyaksa, Penghargaan banayaka yasa adhyaksa, Penghargaan adhyaksa navayasa, dan Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa, dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung, terdiri atas: a. unsur Kejaksaan; dan b. unsur Masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki struktur keanggotaan: a. Ketua : Wakil Jaksa Agung; b. Wakil Ketua I : Jaksa Agung Muda Pengawasan; c. Wakil Ketua II : Jaksa Agung Muda Pembinaan; d. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian; dan e. Anggota : 1. para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan; dan 2. unsur Masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi. (3) Unsur Masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. memiliki integritas dan rekam jejak yang baik; d. memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik di bidang hukum; e. memiliki pengalaman dan/atau kepedulian di bidang hukum atau sosial paling singkat 15 (lima belas) tahun; f. independen, tidak tergabung dan/atau terafiliasi dengan partai politik; dan g. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun. (4) Unsur Masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah gasal dan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang. (5) Pembentukan tim penilai Penghargaan adhigana adhyaksa, Penghargaan cipta adhyaksa, Penghargaan banayaka yasa adhyaksa, Penghargaan adhyaksa navayasa, dan Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peringatan hari lahir Kejaksaan. (6) Tim penilai Penghargaan adhigana adhyaksa, Penghargaan cipta adhyaksa, Penghargaan banayaka yasa adhyaksa, Penghargaan adhyaksa navayasa, dan Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum peringatan hari lahir Kejaksaan.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Koreksi

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan adhigana adhyaksa, Penghargaan cipta adhyaksa, dan Penghargaan banayaka yasa adhyaksa dilakukan dengan ketentuan: a. pimpinan satuan kerja mengajukan usulan berupa rekomendasi calon penerima Penghargaan yang telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus kepada tim penilai; b. pengajuan usulan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. data riwayat hidup calon penerima Penghargaan yang diusulkan; 2. data dan bukti dukung dedikasi, integritas, prestasi, dan kinerja yang luar biasa dari calon penerima Penghargaan yang diusulkan; dan 3. surat keterangan kepegawaian yang menyatakan calon penerima Penghargaan yang diusulkan tidak sedang menjalani hukuman disiplin; c. atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan untuk diberi Penghargaan; d. pengajuan usulan calon penerima Penghargaan adhigana adhyaksa, Penghargaan cipta adhyaksa, dan Penghargaan banayaka yasa adhyaksa diajukan kepada tim penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peringatan hari lahir Kejaksaan; dan e. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c tim penilai berpendapat bahwa calon penerima Penghargaan layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan adhigana adhyaksa, Penghargaan cipta adhyaksa, dan Penghargaan banayaka yasa adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 25

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan adhi adhyaksa dilakukan dengan ketentuan: a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan rekomendasi calon penerima Penghargaan adhi adhyaksa kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk diteruskan kepada tim penilai; b. penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. data riwayat hidup calon penerima Penghargaan adhi adhyaksa yang direkomendasikan; 2. dokumen penilaian peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa; dan 3. dokumen hasil rekapitulasi nilai seluruh kelas dalam 1 (satu) gelombang pendidikan pelatihan pembentukan Jaksa baik nilai akademis dan nilai nonakademis (tidak tercatat dalam pelanggaran disiplin) diambil 3 (tiga) nilai tertinggi untuk diseleksi oleh para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan; c. dokumen penilaian peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 terdiri atas: 1. aspek akademik; 2. aspek pemaparan; 3. aspek sikap perilaku dan disiplin; dan 4. aspek lainnya; d. atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan; e. pengajuan usulan calon penerima Penghargaan adhi adhyaksa kepada tim penilai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan Jaksa; dan f. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d tim penilai berpendapat bahwa penerima layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan adhi adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 26

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan baswara anumerta adhyaksa dilakukan dengan ketentuan: a. pimpinan satuan kerja mengajukan usulan berupa rekomendasi calon penerima Penghargaan baswara anumerta adhyaksa kepada tim penilai; b. pengajuan usulan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. data identitas Pegawai yang diusulkan; 2. laporan kronologis kejadian yang mengakibatkan Gugur-nya Pegawai yang diusulkan; dan 3. visum et repertum atau surat keterangan kematian dari dokter. c. atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan untuk diberi Penghargaan; d. pengajuan usulan calon penerima Penghargaan baswara anumerta adhyaksa kepada tim penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum upacara hari Kemerdekaan Republik INDONESIA; dan e. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c tim penilai berpendapat bahwa penerima Penghargaan layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung. (2) Dalam hal terhadap Pegawai penerima Penghargaan baswara anumerta adhyaksa juga diberikan Penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta, penetapan kenaikan pangkat anumerta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan baswara anumerta adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 27

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan baswara darma adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pimpinan satuan kerja mengajukan usulan berupa rekomendasi calon penerima Penghargaan baswara darma adhyaksa kepada tim penilai; b. pengajuan usulan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. data identitas Pegawai yang diusulkan; 2. laporan kronologis kejadian yang mengakibatkan Pegawai yang diusulkan mengalami atau menderita Cacat; dan 3. visum et repertum atau surat keterangan dari dokter. c. atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan untuk diberi Penghargaan; d. pengajuan usulan calon penerima Penghargaan baswara darma adhyaksa kepada tim penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum upacara hari Kemerdekaan Republik INDONESIA; dan e. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c tim penilai berpendapat bahwa calon penerima Penghargaan layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN Pegawai penerima Penghargaan baswara darma adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 28

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan purnabakti adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pimpinan satuan kerja mengajukan usulan Penghargaan purnabakti adhyaksa bagi calon penerima Penghargaan yang akan mencapai usia pensiun atau karena pemberhentian dengan hormat karena alasan lain; b. usulan Penghargaan purnabakti adhyaksa sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan bersamaan dengan usulan pensiun atau permohonan pemberhentian dengan hormat lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa usia purnabakti; c. pengajuan usulan Penghargaan purnabakti adhyaksa sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk pemberhentian atas permintaan sendiri sebelum mencapai masa kerja 20 (dua puluh) tahun; d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan untuk diberi Penghargaan; e. pengajuan usulan calon penerima Penghargaan kepada tim penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberian surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya; f. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d tim penilai berpendapat bahwa calon penerima Penghargaan layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan bersamaan dengan usulan pensiun atau permohonan pemberhentian dengan hormat kepada Jaksa Agung; dan g. Penghargaan purnabakti adhyaksa diberikan bersamaan dengan pemberian Surat Keputusan Pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan purnabakti adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 29

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan dharma seva adhyaksa dilakukan dengan ketentuan: a. calon penerima mengajukan usulan Penghargaan dharma seva adhyaksa kepada tim penilai secara berjenjang; b. usulan Penghargaan dharma seva adhyaksa sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan surat pernyataan melaksanakan tugas; c. pengajuan usulan calon penerima Penghargaan dharma seva adhyaksa dapat diajukan 2 (dua) kali pada setiap tahunnya; d. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima untuk diberi Penghargaan; dan e. apabila berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, tim penilai berpendapat bahwa calon penerima Penghargaan layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan dharma seva adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 30

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan adiwigya satya adhyaksa dilakukan dengan ketentuan: a. pimpinan satuan kerja mengajukan usulan calon penerima Penghargaan kepada tim penilai secara berjenjang; b. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan verifikasi kelayakan calon penerima Penghargaan untuk diberi Penghargaan dengan pertimbangan dari Jaksa Agung Muda mengenai perkara dengan kategori kasus besar yang berdampak luas bagi penegakan hukum dan keadilan; c. Penghargaan adiwigya satya adhyaksa dapat diajukan 2 (dua) kali pada setiap tahunnya; dan d. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b tim penilai berpendapat bahwa calon penerima Penghargaan layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan adiwigya satya adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 31

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan nyaya antyya adhyaksa dilakukan dengan ketentuan: a. pimpinan satuan kerja di daerah yang berkategori tertinggal, terdepan, dan terluar mengajukan usulan Penghargaan nyaya antyya adhyaksa bagi Pegawai yang telah menjalankan tugasnya paling singkat selama 1 (satu) tahun; b. usulan Penghargaan nyaya antyya adhyaksa sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan surat pernyataan melaksanakan tugas; c. Penghargaan nyaya antyya adhyaksa dapat diajukan 2 (dua) kali pada setiap tahunnya; d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian dengan pertimbangan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan mengenai satuan kerja di daerah yang berkategori tertinggal, terdepan, dan terluar untuk diberi Penghargaan; dan e. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d tim penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan nyaya antyya adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 32

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan adhyaksa navayasa dan Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa dilakukan dengan ketentuan: a. pengajuan usulan berupa rekomendasi calon penerima Penghargaan kepada tim penilai dan/atau penilaian langsung Jaksa Agung; b. pengajuan usulan rekomendasi dan/atau penilaian langsung Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan bagi pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir; c. pengajuan usulan berupa usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. data pihak yang diusulkan sesuai dengan kategorinya; 2. data dan bukti dukung dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan dari pihak yang diusulkan; dan 3. surat keterangan catatan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; d. dalam hal calon penerima Penghargaan adalah warga negara asing juga melampirkan dokumen surat keterangan catatan dari Kementerian Luar Negeri dan surat keterangan keimigrasian; e. atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan; f. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tim penilai berpendapat bahwa calon penerima layak diberi Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung; dan g. Penghargaan adhyaksa navayasa dan Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali dan waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan adhyaksa navayasa dan Penghargaan purawa dhriya kertajaya adhyaksa dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 34

(1) Tata cara pengajuan usulan penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan ketentuan: a. pimpinan satuan kerja mengajukan usulan berupa rekomendasi pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada tim penilai; b. pengajuan usulan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. identitas calon penerima Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. surat pengusulan calon penerima Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. kelengkapan dokumen laporan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan; 4. testimoni atau dukungan tertulis dari Masyarakat, lembaga, atau instansi terkait; dan 5. dokumentasi kegiatan; c. atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan; d. dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c tim penilai berpendapat bahwa penerima Penghargaan layak diberikan Penghargaan, tim penilai menyampaikan hasil usulan penerima Penghargaan dalam: 1. pencegahan tindak pidana korupsi; atau 2. pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. penilaian dilakukan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH mengenai tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Jaksa Agung MENETAPKAN penerima Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai.

Pasal 35

(1) Tata cara pengajuan usulan Penghargaan lain dilakukan dengan tetap memperhatikan pola sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini. (2) Penghargaan lain diberikan pada waktu hari lahir Kejaksaan.

Pasal 36

Koreksi

Pendanaan yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan oleh Kejaksaan bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar untuk Kemajuan Penegakan Hukum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Koreksi

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Juni 2026 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Œ BURHANUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEJAKSAAN BENTUK, FORMAT, UKURAN, DAN PENGGUNAAN PENGHARGAAN A. Penghargaan berupa Pin, Medali, dan Pita harian 1. Penghargaan Karya Adhyaksa a. Penghargaan Adhigana Adhyaksa Pin Penghargaan Adhigana Adhyaksa Medali Penghargaan Adhigana Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar pin dan medali berwarna kuning emas; 2. warna pita kuning, hijau, dan putih; 3. ukuran pin panjang 4 cm dan lebar 3 cm; 4. ukuran medali 8,0 cm x 8,0 cm; 5. lebar pita 4,5 cm; 6. bahan terbuat dari logam; 7. terdapat tulisan dalam huruf kapital "ADHIGANA ADHYAKSA"; 8. makna simbol: melambangkan loyalitas dan integritas Pegawai yang luar biasa terhadap Kejaksaan. Sayap yang membentang melambangkan usaha dan dedikasi Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan meraih prestasi setinggi- tingginya untuk kejayaan institusi, bangsa, dan negara; dan 9. penggunaan: a. medali digunakan pada pakaian dinas upacara (PDU-I) sewaktu menghadiri upacara hari kemerdekaan Republik INDONESIA dan hari lahir Kejaksaan Republik INDONESIA yang terletak pada dada sebelah kanan; dan b. pin digunakan pada pakaian dinas upacara dan pakaian dinas harian yang terletak pada dada sebelah kanan. b. Penghargaan Cipta Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar silver dan kuning emas; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. bahan terbuat dari logam; 4. terdapat tulisan dalam huruf kapital "CIPTA ADHYAKSA"; 5. makna simbol: melambangkan kinerja yang optimal, efisien, modern, penuh inovasi, dan terus bergerak dalam menciptakan karya serta inovasi untuk Kejaksaan dan penegakan hukum yang berintegritas dan berkualitas; dan 6. pin digunakan pada pakaian dinas upacara dan pakaian dinas harian yang terletak pada dada sebelah kanan. c. Penghargaan Banayaka Yasa Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar kuning emas; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. bahan terbuat dari logam; 4. terdapat tulisan dalam huruf kapital "BANAYAKA YASA ADHYAKSA”; 5. makna simbol: tanda Penghargaan banayaka yasa adhyaksa berbentuk perisai melambangkan kinerja yang berintegritas, berdedikasi, berjiwa sosial tinggi, dan komitmen untuk menjunjung nilai luhur yang hidup di Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan; dan 6. pin digunakan pada pakaian dinas upacara dan pakaian dinas harian yang terletak pada dada sebelah kanan. d. Penghargaan Adhi Adhyaksa Pin Penghargaan Adhi Adhyaksa Medali Penghargaan Adhi Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar pin dan medali berwarna kuning emas, kuning, hijau, dan coklat; 2. warna pita kuning, hijau, dan coklat; 3. ukuran pin 3,5 cm x 3,5 cm; 4. ukuran medali 8,0 cm x 8,0 cm; 5. lebar pita 4,5 cm; 6. bahan terbuat dari logam; 7. terdapat tulisan dalam huruf kapital "ADHI ADHYAKSA"; 8. terdapat tulisan dalam huruf Kapital "TAN HANA DHARMA MANGRWA”; 9. makna simbol: tanda Penghargaan adhi adhyaksa berbentuk sinar delapan penjuru mata angin melambangkan pencapaian prestasi tertinggi bagi seorang Pegawai ketika selesai menjalani pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa dan diangkat sebagai Jaksa yang berlandaskan trapsila adhyaksa serta mampu menjadi penunjuk jalan, pemimpin, dan panutan bagi insan adhyaksa yang memiliki keteguhan dalam 8 (delapan) nilai integritas aparatur sipil negara yakni jujur, adil, berani, bertanggung jawab, berintegritas, loyal, berorientasi pelayanan, dan akuntabel; dan 10. penggunaan: a. medali digunakan pada pakaian dinas upacara (PDU-I) sewaktu menghadiri upacara hari kemerdekaan Republik INDONESIA dan hari lahir Kejaksaan Republik INDONESIA yang terletak pada dada sebelah kanan; dan b. pin dapat digunakan pada pakaian dinas harian yang terletak pada dada sebelah kanan. e. Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar kuning emas, dan hitam; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. terdapat tulisan dalam huruf kapital "BASWARA ANUMERTA ADHYAKSA"; dan 4. makna simbol: tanda Penghargaan baswara anumerta adhyaksa berbentuk bunga yang melambangkan penghormatan kepada Pegawai yang Gugur saat menjalankan tugasnya atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, pengorbanan, dan jasa yang telah diberikan bagi Kejaksaan. f. Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar kuning emas dan hitam; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. bahan terbuat dari logam; 4. terdapat tulisan dalam huruf kapital “BASWARA DARMA ADHYAKSA"; 5. makna simbol: tanda Penghargaan baswara darma adhyaksa berbentuk gerigi yang melambangkan penghormatan kepada Pegawai yang mengalami atau menderita Cacat dalam pelaksanaan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan, untuk tetap kuat, berjuang dan bersemangat, serta berpikir positif; dan 6. pin digunakan pada pakaian dinas upacara dan pakaian dinas harian, terletak pada dada sebelah kanan. g. Penghargaan Purnabakti Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar hijau dan kuning emas; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. bahan terbuat dari logam; 4. terdapat tulisan dalam huruf kapital “PURNABAKTI ADHYAKSA"; 5. makna simbol: melambangkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian seorang Pegawai yang tidak lekang oleh waktu dalam membangun dan memajukan Kejaksaan; dan 6. pin digunakan pada acara atau kegiatan Kejaksaan. h. Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa untuk Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Medali Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Pita harian Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar medali kuning emas; 2. warna dasar pita kuning emas; 3. warna dasar pita harian kuning emas; 4. ukuran diameter medali 3,5 cm; 5. ukuran pita harian 2 cm x 1 cm; 6. ukuran pita 8 cm x 3,5 cm; 7. bahan medali terbuat dari logam; 8. bahan pita harian terbuat dari akrilik; 9. pada medali terdapat tulisan dalam huruf kapital “DHARMA SEVA ADHYAKSA"; 10. makna simbol: melambangkan pengabdian tulus dan luhur dalam menjalankan tugas penegakan hukum, yang mencerminkan nilai dharma dan pelayanan sejati dalam korps adhyaksa; 11. medali digunakan pada pakaian dinas upacara; 12. pita harian digunakan pada pakaian dinas harian; dan 13. ditempatkan pada posisi dada kanan 1 cm di atas saku. Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa untuk Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A Medali Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Pita harian Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar medali kuning emas dan hijau; 2. warna dasar pita kuning dan hijau; 3. warna dasar pita harian kuning dan hijau; 4. ukuran diameter medali 3,5 cm; 5. ukuran pita harian 2 cm x 1 cm; 6. ukuran pita 8 cm x 3,5 cm; 7. bahan medali terbuat dari logam; 8. bahan pita harian terbuat dari bahan akrilik; 9. pada medali terdapat tulisan dalam huruf kapital “DHARMA SEVA ADHYAKSA"; 10. makna simbol: melambangkan pengabdian tulus dan luhur dalam menjalankan tugas penegakan hukum, yang mencerminkan nilai dharma dan pelayanan sejati dalam korps adhyaksa; 11. medali digunakan pada pakaian dinas upacara; 12. pita harian digunakan pada pakaian dinas harian; dan 13. ditempatkan pada posisi dada kanan 1 cm di atas saku. Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa untuk Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B Medali Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Pita Harian Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar medali kuning emas dan hijau; 2. warna dasar pita kuning dan hijau; 3. warna dasar pita harian kuning dan hijau; 4. ukuran diameter medali 3,5 cm; 5. ukuran pita harian 2 cm x 1 cm; 6. ukuran pita 8 cm x 3,5 cm; 7. bahan medali terbuat dari logam; 8. bahan pita harian terbuat dari bahan akrilik; 9. pada medali terdapat tulisan dalam huruf kapital “DHARMA SEVA ADHYAKSA"; 10. makna simbol: melambangkan pengabdian tulus dan luhur dalam menjalankan tugas penegakan hukum, yang mencerminkan nilai dharma dan pelayanan sejati dalam korps adhyaksa; 11. medali digunakan pada pakaian dinas upacara; 12. pita harian digunakan pada pakaian dinas harian; dan 13. ditempatkan pada posisi dada kanan 1 cm di atas saku. Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa untuk Jabatan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Medali Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Pita Harian Penghargaan Dharma Seva Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar medali kuning emas dan coklat; 2. warna dasar pita kuning dan coklat; 3. warna dasar pita harian kuning dan coklat; 4. ukuran diameter medali 3,5 cm; 5. ukuran pita harian 2 cm x 1 cm; 6. ukuran pita 8 cm x 3,5 cm; 7. bahan medali terbuat dari logam; 8. bahan pita harian terbuat dari bahan akrilik; 9. pada medali terdapat tulisan dalam huruf kapital “DHARMA SEVA ADHYAKSA"; 10. makna simbol: melambangkan pengabdian tulus dan luhur dalam menjalankan tugas penegakan hukum, yang mencerminkan nilai dharma dan pelayanan sejati dalam korps adhyaksa; 11. medali digunakan pada pakaian dinas upacara; 12. pita harian digunakan pada pakaian dinas harian; dan 13. ditempatkan pada posisi dada kanan 1 cm di atas saku. i. Penghargaan Adiwigya Satya Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar pita hijau dan kuning; 2. warna dasar medali hijau dan kuning emas; 3. ukuran pita 8 cm x 3,5 cm; 4. ukuran diameter medali 3,5 cm; 5. bahan terbuat dari logam; 6. terdapat tulisan dalam huruf kapital “ADIWIGYA SATYA ADHYAKSA"; 7. makna Simbol: melambangkan pengakuan tertinggi atas kesetiaan, profesional dalam memimpin penegakan hukum yang berdampak luas atau berhasil melahirkan inovasi dalam sistem hukum dan keadilan; dan 8. medali digunakan pada pakaian dinas upacara yang terletak pada dada sebelah kanan. j. Penghargaan Nyaya Antyya Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar pita hijau dan kuning; 2. warna dasar medali hijau dan kuning emas; 3. ukuran pita 8 cm x 3,5 cm; 4. ukuran diameter medali 3,5 cm; 5. bahan terbuat dari logam; 6. makna simbol: melambangkan Penghargaan atas individu yang telah melalui proses penempaan nilai secara mendalam dan mencapai kesempurnaan pengabdian dalam tugasnya mendukung penegakan hukum dan keadilan di daerah yang berkategori tertinggal, terdepan, dan terluar; dan 7. medali digunakan pada pakaian dinas upacara yang terletak pada dada sebelah kanan. 2. Penghargaan Adhyaksa Award a. Penghargaan Adhyaksa Navayasa Keterangan: 1. warna dasar merah, putih, dan kuning emas; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. bahan terbuat dari logam; 4. terdapat tulisan dalam huruf kapital “ADHYAKSA NAVAYASA"; dan 5. makna simbol: melambangkan semangat nasionalisme untuk kemajuan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur. b. Penghargaan Purawa Dhriya Kertajaya Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar hijau dan kuning emas; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. bahan terbuat dari logam; 4. terdapat tulisan dalam huruf kapital “PURAWA DHRIYA KERTAJAYA ADHYAKSA”; dan 5. makna simbol: melambangkan sinergi dan soliditas serta kerja sama timbal balik yang berkesinambungan yang memberikan sumbangsih dan kontribusi besar bagi kemajuan Kejaksaan. c. Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa Keterangan: 1. warna dasar hijau, silver, dan kuning emas; 2. ukuran diameter 3,5 cm; 3. terdapat tulisan dalam huruf kapital "SIDDHA KARYA ADHYAKSA"; 4. makna simbol: melambangkan prestasi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan atas inovasi, profesionalitas, dan kinerja yang luar biasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas Kejaksaan untuk mewujudkan Kejaksaan yang berintegritas, birokrasi bersih melayani, serta bebas dari korupsi; dan 5. ditempatkan di kantor satuan kerja. B. Penghargaan berupa Piagam Penghargaan 1. Piagam yang Ditandatangani oleh Jaksa Agung Keterangan: 1. Penghargaan yang ditandatangani oleh Jaksa Agung mencantumkan: a. logo Garuda berukuran 3 cm x 3 cm; dan b. frasa JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berwarna kuning emas dan dicetak emboss; 2. kata piagam berwarna kuning emas dan dicetak emboss; 3. nomor piagam disesuaikan dengan Keputusan Jaksa Agung mengenai pemberian Penghargaan; 4. mencantumkan jenis Penghargaan, berwarna kuning emas dan dicetak emboss; 5. mencantumkan logo pin Penghargaan; 6. identitas penerima Penghargaan: a. Pegawai Kejaksaan mencantumkan nama, pangkat, NIP dan NRP; atau b. orang perseorangan atau kelompok orang warga negara INDONESIA atau warga negara asing, kementerian/lembaga, satuan kerja, pemerintah daerah, atau Korporasi menyesuaikan; 7. kolom pengesahan mencantumkan: a. tempat dan tanggal pengesahan, b. nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penandatangan; dan c. cap/stempel dinas; 8. jenis kertas karton BW (Bluish White), ukuran 215 mm x 330 mm, dan gramatur 250-260 gsm; 9. jenis huruf Arial dan Old English Text MT, dengan ukuran menyesuaikan dengan estetika; 10. menggunakan logo Kejaksaan sebagai latar belakang (watermark); dan 11. menggunakan bingkai piagam. 2. Piagam yang Ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja Keterangan: 1. Penghargaan lain yang ditandatangani pimpinan satuan kerja mencantumkan: a. lambang Kejaksaan berukuran 3 cm x 3 cm; dan b. frasa KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, dicetak emboss; 2. kata Piagam berwarna kuning emas dan dicetak emboss; 3. nomor piagam disesuaikan dengan Nomor Keputusan pimpinan satuan kerja mengenai pemberian Penghargaan; 4. mencantumkan jenis Penghargaan, berwarna kuning emas dan dicetak emboss; 5. identitas penerima Penghargaan; 6. kolom pengesahan mencantumkan: a. tempat dan tanggal pengesahan; b. nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penandatangan; dan c. cap/stempel dinas; 7. jenis kertas karton BW (Bluish White), ukuran 215 mm x 330 mm, dan gramatur 250-260 gsm; 8. jenis huruf Arial dan Old English Text MT, dengan ukuran menyesuaikan dengan estetika; dan 9. menggunakan bingkai piagam. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd. BURHANUDDIN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38