Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENUGASAN DAN PEMBINAAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN

Pasal 3

Pengisian jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. kualifikasi; b. kepangkatan; c. pendidikan dan pelatihan; d. rekam jejak jabatan; e. kesehatan; f. integritas; dan g. kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi madya di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana; b. pangkat paling rendah Mayor Jenderal untuk TNI Angkatan Darat, Laksamana Muda untuk TNI Angkatan Laut, dan Marsekal Muda untuk TNI Angkatan Udara; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. (2) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. pangkat paling rendah Brigadir Jenderal untuk TNI Angkatan Darat, Laksamana Pertama untuk TNI Angkatan Laut, dan Marsekal Pertama untuk TNI Angkatan Utara; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. (3) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. pangkat paling rendah Kolonel; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 3 (tiga) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan (4) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. pangkat paling rendah Mayor; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 3 (tiga) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. (5) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan persetujuan PRESIDEN.

Pasal 5

Pengisian jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui penugasan dengan cara PPK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada: a. Menteri; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

Pasal 6

Dalam hal permohonan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetujui, PPK menerima pengajuan 3 (tiga) nama Prajurit TNI sebagai calon disertai dengan dokumen paling sedikit: a. daftar riwayat hidup; b. rekam jejak jabatan dan riwayat penugasan; c. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; d. salinan/fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir; dan e. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.

Pasal 7

(1) Untuk keperluan pengisian jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), PPK atau PyB membentuk tim penilai. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penilaian kelengkapan syarat administrasi dan kompetensi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada: a. bidang pembinaan, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian; dan b. bidang pidana militer, dengan pangkat paling rendah sama dengan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, tim penilai dapat ditambahkan unsur dari bidang lain dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada PPK.

Pasal 8

(1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), khusus untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi madya, PPK mengajukan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada PRESIDEN untuk mengikuti sidang tim penilai akhir. (2) Hasil sidang tim penilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi madya yang dilakukan melalui penugasan atau penunjukan oleh PRESIDEN. (3) PPK menerima Keputusan tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan dan mengirimkannya kepada Panglima TNI. (4) Setelah menerima Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panglima TNI mengeluarkan surat penugasan Prajurit TNI pada Jabatan Pimpinan Tinggi madya di lingkungan Kejaksaan. (5) Berdasarkan Keputusan PRESIDEN dan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PPK melantik Prajurit TNI untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi madya di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 9

(1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PPK memilih dan MENETAPKAN 1 (satu) orang Prajurit TNI untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dan menyampaikannya kepada Panglima TNI. (2) Panglima TNI menerbitkan surat penugasan Prajurit TNI yang telah dipilih dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan Kejaksaan. (3) Berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 10

(1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PPK memilih dan MENETAPKAN 1 (satu) orang Prajurit TNI untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas serta menyampaikannya kepada Panglima TNI. (2) Panglima TNI menerbitkan surat penugasan Prajurit TNI yang telah dipilih dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan. (3) Berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan. (4) Penetapan keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada PyB.

Pasal 11

(1) Jangka waktu penugasan Prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat penugasan dari Panglima TNI dikeluarkan. (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan Panglima TNI atas usul PPK. (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun. (4) PPK menyampaikan usulan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan Prajurit TNI berakhir. (5) Dalam hal usulan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui Panglima TNI, PPK MENETAPKAN keputusan perpanjangan penugasan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENUGASAN DAN PEMBINAAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25