Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Jaksa Agung dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4. Perceraian adalah putusnya hubungan Perkawinan antara suami-istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. 5. Pejabat Berwenang adalah Jaksa Agung.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pegawai yang akan melaksanakan Perceraian, mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang dengan disertai uraian singkat alasan Perceraian dan melampirkan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 16. (2) Terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saran dan pertimbangan oleh pejabat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai golongan I, golongan II, golongan III dan/atau golongan III yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon V yang bertugas pada: 1) Kejaksaan Agung oleh Kepala Bagian/Inspektur Muda/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang. 2) Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Pembinaan. 3) Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri. b. Pegawai golongan IV dan/atau golongan IV yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III yang bertugas pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. c. Pegawai golongan IV atau Pegawai golongan IV yang menduduki jabatan stuktural eselon III pada Kejaksaan Agung atau Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II atau eselon I oleh Wakil Jaksa Agung. (3) Pejabat yang memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima permohonan izin Perceraian wajib melaksanakan pembinaan untuk merukunkan dengan cara: a. meminta keterangan dari suami istri yang bermaksud bercerai atau pihak lain yang mengetahui keadaan suami istri tersebut baik secara bersama-sama atau terpisah mengenai sebab keretakan dalam rumah tangganya yang dituangkan dalam berita acara; dan b. mengikutsertakan pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini pada unit terkait dalam mengusahakan merukunkan kembali suami istri yang bermaksud bercerai. (4) Dalam hal upaya sebagaimana maksud pada ayat (3) huruf a untuk merukunkan tidak berhasil dan terdapat pihak yang tetap ingin bercerai, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat saran dan pertimbangan. (5) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. permohonan izin Perceraian dan uraian singkat alasan Perceraian; b. hasil pemeriksaan suami dan istri yang bermaksud bercerai; c. saran pertimbangan dari pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini unit kerja terkait; d. saran atau pertimbangan dari pejabat yang ditunjuk untuk melakukan saran dan pertimbangan; dan e. surat atau bukti yang berkaitan dengan kasus permintaan izin Perceraian tersebut.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31