Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik dilakukan kepada Badan Publik. (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi: a. lembaga negara; b. kementerian; c. lembaga pemerintah non kementerian; d. lembaga non struktural; e. badan usaha milik negara; f. perguruan tinggi negeri; g. pemerintah provinsi; h. partai politik; i. pemerintah kabupaten dan kota; j. badan usaha milik daerah; k. pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain; l. badan usaha milik desa atau yang disebut nama lain; dan m. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 5

(1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Komisi Informasi pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota. (2) Komisi Informasi pusat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dan huruf m. (3) Komisi Informasi provinsi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan huruf j. (4) Komisi Informasi kabupaten/kota melaksanakan monitoring dan evaluasi Badan Publik sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) pada huruf k dan l. (5) Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum dibentuk, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Komisi Informasi provinsi.

Pasal 6

(1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Informasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. (3) Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Informasi.

Pasal 7

(1) Tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pendampingan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan kuesioner; dan b. penentuan ruang lingkup. (3) Penentuan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik; dan b. indikator penilaian. (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan verifikasi kuesioner dan analisis pelaksanaan monitoring. (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Badan Publik yang tidak memenuhi standar layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan dalam bentuk petunjuk umum ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.

Pasal 8

(1) Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengumuman. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan MENETAPKAN aspek yang dinilai. (3) Aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 6 (enam) komponen indikator: a. sarana prasarana; b. kualitas Informasi; c. jenis informasi; d. komitmen organisasi; e. inovasi dan strategi; dan f. digitalisasi. (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi: a. sosialisasi kepada Badan Publik; b. pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik; c. verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi; d. presentasi oleh Badan Publik; dan e. penilaian oleh Komisi Informasi. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kualifikasi: a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100; b. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9; c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan79,9; d. Kurang Informati dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9. (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10