Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENETAPAN NILAI TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. 2. Nilai Tanah adalah hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. 3. Nilai Pasar adalah nilai pasar yang mengacu kepada standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut ADP adalah Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 6. Deputi adalah deputi yang membidangi perencanaan dan pertanahan pada Otorita Ibu Kota Nusantara. 7. Direktorat adalah direktorat yang membidangi pertanahan yang berada dan bertanggungjawab kepada Deputi. 8. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 10. Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 11. Penilai adalah penilai pemerintah atau penilai publik yang melakukan kegiatan penilaian atas Tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai Peraturan Kepala ini. 12. Penilai Pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 13. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pengguna ADP adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan ADP. 15. Pemegang ADP adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola ADP sesuai alokasi lahan yang ditetapkan. 16. Pengalokasian ADP adalah penyerahan bagian dari ADP oleh Pengguna ADP kepada Pemegang ADP untuk dipergunakan sesuai peruntukan yang ditentukan.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN TANAH

Pasal 2

Koreksi

Nilai Tanah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang meliputi tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan penilaian; d. pengolahan hasil penilaian; dan e. penetapan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Deputi menyelenggarakan penilaian berdasarkan pada perencanaan penilaian Tanah. (2) Dalam melaksanakan perencanaan penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali, Deputi menyusun dokumen perencanaan berdasarkan: a. penahapan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara dan perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara; atau b. arahan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. (3) Dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktorat.

Pasal 4

(1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 minimal memuat: a. latar belakang dilakukan penilaian atas Tanah; b. area dan/atau bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai objek penilaian; c. tujuan dilakukan penilaian atas Tanah; d. rencana penganggaran; dan e. preferensi Penilai Publik atau Penilai Pemerintah yang akan melaksanakan penilaian atas Tanah. (2) Penilaian oleh Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk: a. penilaian atas Tanah dalam rangka Pengelolaan ADP; b. pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara; dan/atau c. penyusunan pelaporan ADP oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pengguna ADP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan ADP. (3) Penilai Publik selain melakukan penilaian atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga melakukan penilaian atas Tanah yang bukan merupakan ADP. (4) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melaksanakan penilaian atas Tanah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan/atau terjadi kondisi lainnya yang mengakibatkan penilaian tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh Penilai Publik.

Pasal 5

(1) Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan penilaian atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Deputi dapat melibatkan dan menyelenggarakan pembahasan dengan kedeputian terkait di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (2) Deputi mengesahkan dokumen perencanaan penilaian atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dokumen perencanaan penilaian atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan pelaksanaan penilaian atas Tanah.

Pasal 6

(1) Direktorat melaksanakan persiapan penilaian yang mencakup persiapan teknis. (2) Persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembuatan peta kerja yang meliputi: a. penentuan area yang akan dilakukan penilaian; dan b. penentuan titik bidang sampel dengan menggunakan metode pengambilan sampel acak terhadap pembagian populasi menjadi beberapa strata atau kelompok kecil berdasarkan metode stratified random sampling. (3) Direktorat melakukan kontrol kualitas terhadap peta kerja yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1) Berdasarkan preferensi Penilai dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Deputi mengajukan permohonan kepada: a. sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menunjuk Penilai Publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. menteri/kepala lembaga atau kepala daerah yang menaungi Penilai Pemerintah untuk menunjuk dan melaksanakan penilaian atas Tanah yang dimohonkan. (2) Permohonan penunjukan Penilai Publik atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen yang menguraikan rencana penunjukan Penilai untuk pelaksanaan kegiatan penilaian atas Tanah meliputi: a. latar belakang dilakukan penilaian atas Tanah; b. objek penilaian; c. maksud dan tujuan dilakukan penilaian atas Tanah; d. rencana penganggaran, dalam hal permohonan penunjukan Penilai Publik; dan e. kriteria dan/atau kualifikasi Penilai yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian atas Tanah.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penilaian oleh Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan pedoman etik dan standar penilai INDONESIA yang wajib dipatuhi Penilai Publik dalam melakukan penilaian atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan penilaian oleh Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penilaian oleh Penilai Pemerintah. (3) Hasil pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa Nilai Pasar. (4) Direktorat melakukan koordinasi dan/atau pendampingan dalam rangka pelaksanaan penilaian oleh Penilai.

Pasal 11

(1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara MENETAPKAN Nilai Tanah berdasarkan hasil pengolahan data nilai atas Tanah yang dituangkan dalam Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (2) Format Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 12

(1) Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar acuan dalam: a. penentuan tarif atau nilai kontribusi atas pemberian alokasi lahan ADP kepada calon Pemegang ADP dan/atau perpanjangan jangka waktu pemberian alokasi lahan kepada Pemegang ADP; b. penentuan nilai kontribusi atas persetujuan pemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara atas Tanah yang dialokasikan kepada Pemegang ADP; c. penentuan tarif dan/atau nilai kontribusi atas pemanfaatan ADP; d. inventarisasi Nilai Tanah di Ibu Kota Nusantara dan/atau penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan ADP; dan e. pelepasan atas Pengalokasian ADP yang sebelumnya telah dialokasikan kepada Pemegang ADP untuk dialokasikan kembali kepada calon Pemegang ADP. (2) Selain untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tanah dapat digunakan sebagai acuan lain dalam rangka Pengelolaan ADP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan ADP. (3) Nilai Tanah selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

BAB Kedua

Perencanaan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2025 KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Œ M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA FORMAT KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PENETAPAN NILAI TANAH KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN NILAI TANAH DI ... KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ... yang memenuhi asas efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara, diperlukan adanya acuan nilai tanah di...; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penetapan Nilai Tanah di ...; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6898); 2. Peraturan PRESIDEN Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 102); 3. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penetapan Nilai Tanah di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Tahun ... Nomor ...); 4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 894); 5. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 709); Memperhatikan : 1. Hasil Laporan Estimasi Nilai Tanah dari ... Nomor ... Tanggal ...; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PENETAPAN NILAI TANAH DI ... . KESATU : MENETAPKAN nilai tanah di … sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Otorita lbu Kota Nusantara ini. KEDUA : Penetapan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam ... KETIGA : Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini sampai dengan .... KEEMPAT : Dalam hal masa berlaku nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA telah terlampaui atau apabila diperlukan untuk dilakukan penyesuaian nilai tanah maka dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KELIMA : Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ... Pada tanggal … KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI HADIMULJONO KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENETAPAN NILAI TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

BAB Keenam

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15