Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

PERBAN Nomor 15 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. 2. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 4. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara adalah unsur pembantu pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara. 5. Kerja Sama adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi para pihak untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. 6. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KSDN adalah kerja sama yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra kerja sama dalam negeri untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. 7. Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSLN adalah kerja sama yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra kerja sama luar negeri untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. 8. Nota Kesepahaman adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak. 9. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 10. Pemrakarsa adalah unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama. 11. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dan perguruan tinggi yang berkedudukan di dalam negeri yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. 12. Mitra Kerja Sama Luar Negeri adalah pemerintah negara asing dan organisasi internasional yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB Kesatu

Nota Kesepahaman

Pasal 13

Koreksi

(1) Pembentukan Nota Kesepahaman berlaku untuk: a. KSDN; dan b. KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional. (2) Pembentukan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas inisiatif dari: a. Otorita Ibu Kota Nusantara; b. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri; atau c. Mitra Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 14

Koreksi

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan: a. permohonan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. persetujuan konsep; dan e. penandatanganan.

Pasal 15

(1) Permohonan pembentukan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diajukan oleh Pemrakarsa di Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa di Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.

Pasal 16

(1) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa. (2) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh unit kerja internal Pemrakarsa.

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemrakarsa menyiapkan rancangan Nota Kesepahaman untuk dibahas bersama dengan: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati rancangan Nota Kesepahaman. (3) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati oleh: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait, rancangan Nota Kesepahaman akan dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (4) Rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam beberapa kali. (5) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri disepakati, rancangan Nota Kesepahaman tersebut menjadi naskah konsep.

Pasal 18

(1) Pemrakarsa menyiapkan paraf persetujuan dalam bentuk lembar pengesahan konsep dengan melampirkan naskah konsep yang telah dibahas dan disepakati. (2) Lembar pengesahan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait. (3) Lampiran naskah konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) salinan naskah yang terdiri atas: a. naskah konsep asli; dan b. naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep. (4) Naskah konsep asli dan naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mencantumkan bulan dan tahun penandatanganan naskah konsep. (5) Kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait, pada setiap halaman salinan naskah konsep. (6) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sirkuler.

Pasal 19

(1) Naskah konsep yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan persetujuan. (2) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri diberikan tanggal sesuai dengan tanggal persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 20

(1) Dalam hal naskah konsep yang dilakukan penandatanganan secara langsung dan bersama oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri, naskah konsep tersebut menjadi Nota Kesepahaman. (2) Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak berlaku pada tanggal penandatanganan.

Pasal 21

Naskah asli dan salinan Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, disimpan oleh pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 22

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c dilaksanakan melalui tahapan: a. permohonan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. persetujuan konsep; dan e. penandatanganan.

Pasal 23

(1) Permohonan pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c, diajukan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. (2) Permohonan yang diajukan oleh Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. maksud dan tujuan; b. ruang lingkup; dan c. penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.

Pasal 24

(1) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c dilaksanakan oleh Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (2) Hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Pemrakarsa.

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemrakarsa membahas dengan: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati rancangan Nota Kesepahaman. (3) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati oleh: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait, rancangan Nota Kesepahaman akan dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (4) Rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam beberapa kali. (5) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri disepakati, maka rancangan Nota Kesepahaman tersebut menjadi naskah konsep.

Pasal 26

(1) Pemrakarsa menyiapkan paraf persetujuan dalam bentuk lembar pengesahan konsep yang dilampiri dengan naskah konsep yang telah dibahas dan disepakati. (2) Lembar pengesahan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait. (3) Lampiran naskah konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) salinan naskah yang terdiri atas: a. naskah konsep asli; dan b. naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep. (4) Naskah konsep asli dan naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mencantumkan bulan dan tahun penandatanganan naskah konsep. (5) Kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait, pada setiap halaman salinan naskah konsep. (6) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sirkuler.

Pasal 27

(1) Naskah konsep yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) disampaikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan persetujuan. (2) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri diberikan tanggal sesuai dengan tanggal persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 28

(1) Dalam hal naskah konsep yang dilakukan penandatanganan secara langsung dan bersama oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri, naskah konsep tersebut menjadi Nota Kesepahaman. (2) Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak berlaku pada tanggal penandatanganan.

Pasal 29

Naskah asli dan salinan Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, disimpan oleh pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB 2

Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 14

Koreksi

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan: a. permohonan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. persetujuan konsep; dan e. penandatanganan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Permohonan pembentukan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diajukan oleh Pemrakarsa di Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa di Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.

Pasal 16

(1) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa. (2) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh unit kerja internal Pemrakarsa.

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemrakarsa menyiapkan rancangan Nota Kesepahaman untuk dibahas bersama dengan: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati rancangan Nota Kesepahaman. (3) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati oleh: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait, rancangan Nota Kesepahaman akan dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (4) Rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam beberapa kali. (5) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri disepakati, rancangan Nota Kesepahaman tersebut menjadi naskah konsep.

Pasal 18

(1) Pemrakarsa menyiapkan paraf persetujuan dalam bentuk lembar pengesahan konsep dengan melampirkan naskah konsep yang telah dibahas dan disepakati. (2) Lembar pengesahan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait. (3) Lampiran naskah konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) salinan naskah yang terdiri atas: a. naskah konsep asli; dan b. naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep. (4) Naskah konsep asli dan naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mencantumkan bulan dan tahun penandatanganan naskah konsep. (5) Kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait, pada setiap halaman salinan naskah konsep. (6) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sirkuler.

Pasal 19

(1) Naskah konsep yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan persetujuan. (2) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri diberikan tanggal sesuai dengan tanggal persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 20

(1) Dalam hal naskah konsep yang dilakukan penandatanganan secara langsung dan bersama oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri, naskah konsep tersebut menjadi Nota Kesepahaman. (2) Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak berlaku pada tanggal penandatanganan.

Pasal 21

Naskah asli dan salinan Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, disimpan oleh pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 22

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c dilaksanakan melalui tahapan: a. permohonan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. persetujuan konsep; dan e. penandatanganan.

Pasal 23

(1) Permohonan pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c, diajukan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. (2) Permohonan yang diajukan oleh Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. maksud dan tujuan; b. ruang lingkup; dan c. penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.

Pasal 24

(1) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c dilaksanakan oleh Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (2) Hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Pemrakarsa.

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemrakarsa membahas dengan: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati rancangan Nota Kesepahaman. (3) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati oleh: a. unit kerja yang membidangi hukum; b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan c. unit kerja terkait, rancangan Nota Kesepahaman akan dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri. (4) Rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam beberapa kali. (5) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri disepakati, maka rancangan Nota Kesepahaman tersebut menjadi naskah konsep.

Pasal 26

(1) Pemrakarsa menyiapkan paraf persetujuan dalam bentuk lembar pengesahan konsep yang dilampiri dengan naskah konsep yang telah dibahas dan disepakati. (2) Lembar pengesahan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait. (3) Lampiran naskah konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) salinan naskah yang terdiri atas: a. naskah konsep asli; dan b. naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep. (4) Naskah konsep asli dan naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mencantumkan bulan dan tahun penandatanganan naskah konsep. (5) Kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa; b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum; c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait, pada setiap halaman salinan naskah konsep. (6) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sirkuler.

Pasal 27

(1) Naskah konsep yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) disampaikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan persetujuan. (2) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri diberikan tanggal sesuai dengan tanggal persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 28

(1) Dalam hal naskah konsep yang dilakukan penandatanganan secara langsung dan bersama oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri, naskah konsep tersebut menjadi Nota Kesepahaman. (2) Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak berlaku pada tanggal penandatanganan.

Pasal 29

Naskah asli dan salinan Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, disimpan oleh pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 30

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman untuk KSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pembentukan Nota Kesepahaman untuk KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

BAB 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 3

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

BAB 1

Pasal 31