Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, Kepala melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan melakukan pemeriksaan dokumen. (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dapat dilanjutkan tahap pengkajian. (3) Dalam hal dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Otorita Ibu Kota Nusantara mengembalikan dokumen usulan kepada pemrakarsa untuk dapat dilengkapi.

(1) Terhadap usulan yang dokumennya dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Tim Pengkaji melakukan kajian terhadap usulan penetapan Daerah Mitra dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kriteria lokasi kawasan dan kesesuaian dengan rencana pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara. (3) Hasil kajian Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi.

(1) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala. (2) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil. (3) Susunan keanggotaan Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua yang dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan; b. sekretaris dijabat oleh kepala biro yang membidangi perencanaan, organisasi, dan kerja sama; c. anggota yang dijabat oleh pimpinan tinggi pratama; dan d. tim ahli. (4) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas pimpinan tinggi pratama yang membidangi: a. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan; b. perencanaan makro; c. investasi dan kemudahan berusaha; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. keuangan, barang milik negara, dan aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara. (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari pejabat kementerian/lembaga terkait. (6) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sekretaris daerah Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat lain yang ditunjuk pada calon Daerah Mitra.

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepala menyatakan memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra. (2) Dalam hal Kepala menyatakan lokasi yang diusulkan tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra, Kepala menyampaikan hasilnya kepada pemrakarsa disertai alasannya. (3) Dalam hal Kepala menyatakan lokasi yang diusulkan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra, Kepala MENETAPKAN Daerah Mitra dengan Keputusan Kepala.

(1) Keputusan Kepala mengenai penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling sedikit memuat: a. nama Daerah Mitra; b. peta Daerah Mitra; c. lokasi, luas, dan batas wilayah; dan d. jangka waktu. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling singkat 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

(1) Berdasarkan penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Kepala melakukan pembahasan rencana substansi Kerja Sama Daerah Mitra dengan pemrakarsa Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Rencana substansi Kerja Sama Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan infrastruktur dan pengembangan superhub ekonomi di Ibu Kota Nusantara; b. pengelolaan Daerah Mitra terkait dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau c. hak dan kewajiban pemrakarsa dan Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Hasil pembahasan rencana substansi Kerja Sama Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Daerah Mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal pemrakarsa telah melakukan kerja sama dengan Kepala sebelum penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan penyelarasan terhadap substansi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dengan rencana pengelolaan Daerah Mitra sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(1) Untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra, pemrakarsa menyampaikan usulan sebagai Daerah Mitra kepada Kepala. (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kementerian/lembaga atau badan/lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah provinsi; c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. badan usaha; dan/atau e. Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha berbentuk perseroan terbatas; atau d. badan layanan umum.

Daerah Mitra yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan tertentu yang berlokasi di wilayah provinsi di Pulau Kalimantan yang meliputi: a. telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan industri atau kawasan tertentu lainnya; b. telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan khusus, kawasan industri dan/atau kawasan strategis nasional lainnya; dan/atau c. lokasi baru.

(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diusulkan untuk menjadi Daerah Mitra harus memenuhi kriteria: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; b. mempunyai batas wilayah atau area yang jelas; c. mendukung 6 (enam) klaster ekonomi; d. mendukung 2 (dua) klaster pemampu; e. memiliki potensi ekonomi yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan f. memiliki status lahan yang jelas. (2) Batas wilayah atau area yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas alam atau buatan dan disampaikan dalam bentuk peta yang memenuhi kaidah kartografi. (3) 6 (enam) klaster ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. klaster industri teknologi bersih; b. klaster farmasi terintegrasi; c. klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan; d. klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif; e. klaster industri kimia maju dan klaster turunannya; dan f. klaster energi rendah karbon. (4) 2 (dua) klaster pemampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pusat pendidikan abad ke-21 dan pusat industri 4.0 di Ibu Kota Nusantara.

(1) Kegiatan usaha/nonberusaha di Daerah Mitra terdiri atas: a. industri teknologi bersih; b. ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif; c. farmasi terintegrasi; d. industri berbasis pertanian berkelanjutan; e. energi rendah karbon; f. industri kimia maju dan turunannya; g. pendidikan tinggi; h. pusat industri 4.0; i. pembangunan sistem logistik dan konektivitas; j. pembangunan energi dan ketenagalistrikan; k. pembangunan pertanian dan ketahanan pangan; l. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja; m. pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; n. pengelolaan sumber daya air; o. infrastruktur dan layanan umum; p. industri alat angkut; q. meeting, incentives, conferences, exhibitions; r. konstruksi; dan s. kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara. (2) Infrastruktur dan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o terdiri atas: a. pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan; b. pembangunan dan pengoperasian jalan tol; c. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut; d. pembangunan dan pengoperasian bandar udara; dan e. pembangunan dan penyediaan air bersih.

Untuk mendukung kegiatan usaha/nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelola menyediakan lokasi untuk kegiatan usaha mikro, menengah, dan koperasi di Daerah Mitra sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan badan usaha yang berada di dalam Daerah Mitra.

(1) Untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra, pemrakarsa menyampaikan usulan sebagai Daerah Mitra kepada Kepala. (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kementerian/lembaga atau badan/lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah provinsi; c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. badan usaha; dan/atau e. Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha berbentuk perseroan terbatas; atau d. badan layanan umum.

Daerah Mitra yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan tertentu yang berlokasi di wilayah provinsi di Pulau Kalimantan yang meliputi: a. telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan industri atau kawasan tertentu lainnya; b. telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan khusus, kawasan industri dan/atau kawasan strategis nasional lainnya; dan/atau c. lokasi baru.

(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diusulkan untuk menjadi Daerah Mitra harus memenuhi kriteria: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; b. mempunyai batas wilayah atau area yang jelas; c. mendukung 6 (enam) klaster ekonomi; d. mendukung 2 (dua) klaster pemampu; e. memiliki potensi ekonomi yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan f. memiliki status lahan yang jelas. (2) Batas wilayah atau area yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas alam atau buatan dan disampaikan dalam bentuk peta yang memenuhi kaidah kartografi. (3) 6 (enam) klaster ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. klaster industri teknologi bersih; b. klaster farmasi terintegrasi; c. klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan; d. klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif; e. klaster industri kimia maju dan klaster turunannya; dan f. klaster energi rendah karbon. (4) 2 (dua) klaster pemampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pusat pendidikan abad ke-21 dan pusat industri 4.0 di Ibu Kota Nusantara.

(1) Kegiatan usaha/nonberusaha di Daerah Mitra terdiri atas: a. industri teknologi bersih; b. ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif; c. farmasi terintegrasi; d. industri berbasis pertanian berkelanjutan; e. energi rendah karbon; f. industri kimia maju dan turunannya; g. pendidikan tinggi; h. pusat industri 4.0; i. pembangunan sistem logistik dan konektivitas; j. pembangunan energi dan ketenagalistrikan; k. pembangunan pertanian dan ketahanan pangan; l. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja; m. pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; n. pengelolaan sumber daya air; o. infrastruktur dan layanan umum; p. industri alat angkut; q. meeting, incentives, conferences, exhibitions; r. konstruksi; dan s. kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara. (2) Infrastruktur dan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o terdiri atas: a. pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan; b. pembangunan dan pengoperasian jalan tol; c. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut; d. pembangunan dan pengoperasian bandar udara; dan e. pembangunan dan penyediaan air bersih.

Untuk mendukung kegiatan usaha/nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelola menyediakan lokasi untuk kegiatan usaha mikro, menengah, dan koperasi di Daerah Mitra sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan badan usaha yang berada di dalam Daerah Mitra.

(1) Kementerian/lembaga atau badan/lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh menteri/kepala badan atau lembaga khusus; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan Daerah Mitra; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; e. rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan f. surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Pusat jika telah ditetapkan. (2) Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala. (3) Lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Pusat dapat berada: a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; b. lintas wilayah kabupaten/kota; atau c. lintas wilayah provinsi. (4) Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha; c. memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara; d. tingkat aksesibilitas dan konektivitas; e. ketersediaan infrastruktur; dan f. kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan. (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan Daerah Mitra dilengkapi dengan rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk lokasi dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk lokasi lintas wilayah kabupaten/kota atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk lokasi lintas wilayah provinsi yang wilayahnya masuk dalam Daerah Mitra.

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh gubernur atau sekretaris daerah atas nama gubernur; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan Daerah Mitra; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; e. rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan f. surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Daerah provinsi jika telah ditetapkan. (2) Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala. (3) Lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah provinsi dapat berada: a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau b. lintas wilayah kabupaten/kota. (4) Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha; c. memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara; d. tingkat aksesibilitas dan konektivitas; e. ketersediaan infrastruktur; dan f. kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan. (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang wilayahnya masuk dalam Daerah Mitra.

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh gubernur atau sekretaris daerah atas nama gubernur; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan Daerah Mitra; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; e. rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan f. surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Daerah provinsi jika telah ditetapkan. (2) Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala. (3) Lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah provinsi dapat berada: a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau b. lintas wilayah kabupaten/kota. (4) Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha; c. memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara; d. tingkat aksesibilitas dan konektivitas; e. ketersediaan infrastruktur; dan f. kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan. (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang wilayahnya masuk dalam Daerah Mitra.

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan kawasan; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; e. rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan f. surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota jika telah ditetapkan. (2) Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala. (3) Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha; c. memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara; d. tingkat aksesibilitas dan konektivitas; e. ketersediaan infrastruktur; dan f. kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan. (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan persetujuan atau rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi.

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan kawasan; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; e. rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan f. surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota jika telah ditetapkan. (2) Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala. (3) Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha; c. memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara; d. tingkat aksesibilitas dan konektivitas; e. ketersediaan infrastruktur; dan f. kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan. (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan persetujuan atau rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi.

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota di lokasi Daerah Mitra yang ditetapkan. (2) Usulan penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan badan usaha atau yang diberi kuasa oleh kepala/pimpinan badan usaha; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi dan masterplan kawasan; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; dan e. rencana pengelolaan Daerah Mitra. (3) Lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh badan usaha dapat berada: a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; b. lintas wilayah kabupaten/kota; dan c. lintas provinsi. (4) Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha; c. memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara; d. tingkat aksesibilitas dan konektivitas; e. ketersediaan infrastruktur; dan f. kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan. (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan: a. akta pendirian badan usaha; dan b. persetujuan atau rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (6) Persetujuan atau rekomendasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat: a. pernyataan bahwa lokasi kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan b. surat pernyataan untuk mendukung kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. (7) Dalam hal lokasi Daerah Mitra yang diusulkan berada pada lintas wilayah provinsi atau kabupaten/kota, persetujuan atau rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus diperoleh dari masing-masing provinsi dan/atau masing-masing kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi kawasan.

(1) Pimpinan tinggi madya Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota di lokasi Daerah Mitra yang ditetapkan. (2) Usulan penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi dan masterplan kawasan; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; dan e. rencana pengelolaan Daerah Mitra. (3) Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(1) Pimpinan tinggi madya Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota di lokasi Daerah Mitra yang ditetapkan. (2) Usulan penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya; b. lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta; c. rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi dan masterplan kawasan; d. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; dan e. rencana pengelolaan Daerah Mitra. (3) Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, Kepala melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan melakukan pemeriksaan dokumen. (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dapat dilanjutkan tahap pengkajian. (3) Dalam hal dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Otorita Ibu Kota Nusantara mengembalikan dokumen usulan kepada pemrakarsa untuk dapat dilengkapi.

(1) Terhadap usulan yang dokumennya dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Tim Pengkaji melakukan kajian terhadap usulan penetapan Daerah Mitra dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kriteria lokasi kawasan dan kesesuaian dengan rencana pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara. (3) Hasil kajian Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi.

(1) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala. (2) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil. (3) Susunan keanggotaan Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua yang dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan; b. sekretaris dijabat oleh kepala biro yang membidangi perencanaan, organisasi, dan kerja sama; c. anggota yang dijabat oleh pimpinan tinggi pratama; dan d. tim ahli. (4) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas pimpinan tinggi pratama yang membidangi: a. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan; b. perencanaan makro; c. investasi dan kemudahan berusaha; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. keuangan, barang milik negara, dan aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara. (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari pejabat kementerian/lembaga terkait. (6) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sekretaris daerah Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat lain yang ditunjuk pada calon Daerah Mitra.

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepala menyatakan memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra. (2) Dalam hal Kepala menyatakan lokasi yang diusulkan tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra, Kepala menyampaikan hasilnya kepada pemrakarsa disertai alasannya. (3) Dalam hal Kepala menyatakan lokasi yang diusulkan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra, Kepala MENETAPKAN Daerah Mitra dengan Keputusan Kepala.

(1) Keputusan Kepala mengenai penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling sedikit memuat: a. nama Daerah Mitra; b. peta Daerah Mitra; c. lokasi, luas, dan batas wilayah; dan d. jangka waktu. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling singkat 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

(1) Berdasarkan penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Kepala melakukan pembahasan rencana substansi Kerja Sama Daerah Mitra dengan pemrakarsa Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Rencana substansi Kerja Sama Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan infrastruktur dan pengembangan superhub ekonomi di Ibu Kota Nusantara; b. pengelolaan Daerah Mitra terkait dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau c. hak dan kewajiban pemrakarsa dan Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Hasil pembahasan rencana substansi Kerja Sama Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Daerah Mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal pemrakarsa telah melakukan kerja sama dengan Kepala sebelum penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan penyelarasan terhadap substansi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dengan rencana pengelolaan Daerah Mitra sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(1) Kepala melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah Mitra. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan: a. memastikan output dan outcome kerja sama berjalan sesuai dengan rencana; b. memastikan pengelolaan Daerah Mitra sesuai dengan rencana; c. menilai efektivitas pengelolaan Daerah Mitra; dan d. menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait dengan Daerah Mitra. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 5 (lima) tahun pertama atau sewaktu- waktu jika diperlukan. (5) Hasil evaluasi terhadap Daerah Mitra dalam pelaksanaan kerja sama antara Kepala dengan Daerah Mitra digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan atau pencabutan penetapan Daerah Mitra. (6) Pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan memberikan laporan kepada Kepala secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(1) Perizinan Berusaha di Daerah Mitra dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara atau Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra dapat melimpahkan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Perizinan Berusaha di Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik/online single submission (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perizinan Berusaha di Daerah Mitra tidak diberlakukan ketentuan mengenai persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu. (5) Perizinan Berusaha di Daerah Mitra diberlakukan persyaratan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaku usaha yang melakukan usaha di Daerah Mitra dapat diberikan kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tata cara untuk mendapatkan kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal di Ibu Kota Nusantara. (3) Pemberian kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal dilakukan setelah penetapan Daerah Mitra dan disepakati kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Daerah Mitra. (4) Pelaku usaha yang melakukan penanaman modal di Daerah Mitra pada kegiatan usaha infrastruktur dan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Perizinan Berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. (5) Tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 17 Februari 2026 KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Œ M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж