Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2026 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara. 3. Penyelesaian Kerugian adalah suatu proses penyelesaian yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara. 4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. 5. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 6. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara. 7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/ atau barang dari Pihak yang Merugikan. 9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara. 11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara. 12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara. 13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud. 14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/Kepala Unit Kerja/atasan Kepala Unit Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 16. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di Otorita Ibu Kota Nusantara. 17. Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit eselon I atau unit eselon II di Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) Informasi terjadinya Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex officio; dan/ atau g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan satuan kerjanya dengan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap informasi. (3) Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, atasan Kepala Satuan Kerja menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melaksanakan verifikasi. (4) Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala selaku PPKN menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melaksanakan verifikasi. (5) Pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidak adanya indikasi Kerugian Negara kepada pejabat yang menunjuknya. (6) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap: a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara; b. identitas pelaku; c. indikasi nilai Kerugian Negara; dan d. unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan sengaja atau lalai. (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut: a. melaporkan kepada Kepala; dan b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (8) Ketentuan mengenai format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), format laporan dan surat penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), format surat penyampaian laporan hasil verifikasi kepada Kepala dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

Dalam hal pegawai aparatur sipil negara di Otorita Ibu Kota Nusantara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin, pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Kewenangan Kepala selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja. (3) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara. (4) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Kepala selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja. (5) Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang disebabkan oleh Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

(1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari Satuan Kerja di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. (2) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut: a. minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan c. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara. (3) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara; b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara; c. menghitung jumlah Kerugian Negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. (4) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Kepala selaku PPKN. (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 9

TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

Pasal 10

(1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b diperoleh melalui: a. pengumpulan dokumen pendukung: 1. identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara; dan 2. hasil pengisian atau jawaban dari daftar pertanyaan mengenai Kerugian Negara; dan/atau b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. (3) Ketentuan mengenai format daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 11

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; b. jumlah Kerugian Negara; c. kronologis terjadinya Kerugian Negara; d. hasil inventarisasi yang dapat dijaminkan; e. jenis perbuatan melanggar hukum baik sengaja atau lalai; dan f. identitas ahli waris. (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat kronologi dan jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang. (4) Ketentuan mengenai format laporan tentang hasil pemeriksaan kerugian negara atas kekurangan uang/surat berharga/ barang milik negara atau barang bukan milik negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1) Dalam hal teguran tertulis yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (13) tidak mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi. (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala selaku PPKN. (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi. (4) Ketentuan mengenai format surat penyampaian laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 18

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. (2) Setelah Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Kepala selaku PPKN menerbitkan SKP2KS. (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (4) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat. (5) Ketentuan mengenai format surat penyampaian laporan SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan format tanda terima SPK2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 19

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 20

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat. (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti. (4) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala selaku PPKN. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara. (6) Ketentuan mengenai format surat keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format surat laporan penerimaan/keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 22

(1) Kepala selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b; b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara damai; atau c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala selaku PPKN membentuk Majelis.

Pasal 23

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang. (2) Majelis bersifat sementara (ad-hoc) dan beranggotakan: a. sekretaris/kepala biro di lingkungan sekretariat selaku ketua; b. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan/direktur di lingkungan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan selaku wakil ketua; c. deputi/direktur bidang terkait di Otorita Ibu Kota Nusantara selaku anggota; dan d. 2 (dua) pejabat Kepala Satuan Kerja yang diperlukan sesuai dengan keahlian selaku anggota. (3) Anggota Majelis tidak terkait langsung dengan objek pemeriksaan permasalahan Kerugian Negara atau tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pihak yang Merugikan. (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian kerugian negara. (5) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas: a. mendukung secara administratif dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis; b. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun dan mencetak laporan dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis; dan c. menyiapkan penyelenggaraan sidang Majelis. (6) Kewenangan untuk membentuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara. (7) Pembentukan Majelis dan tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala.

Pasal 24

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Kepala selaku PPKN terhadap: a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b; b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Majelis melakukan sidang.

Pasal 26

Dalam persidangan penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara; b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 27

(1) Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang. (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN. (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 28

(1) Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali. (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN. (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali. (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Kepala selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis. (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 29

(1) Majelis MENETAPKAN putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal; a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a; atau b. tidak menyetujui laporan kembali TPKN sebagaimana hasil pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf b. (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN. (3) Kepala selaku PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 30

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf b, Majelis MENETAPKAN putusan berupa pertimbangan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN. (3) Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara atau barang bukan milik negara atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 31

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5); b. MEMUTUSKAN penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara. (2) Ketentuan mengenai tata cara upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Majelis MENETAPKAN putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan; d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan e. daftar barang Jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan. (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Panitia Urusan Piutang yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara; dan d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (6) Penyerahan SKP2K kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKP2K dan harus disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (7) Ketentuan mengenai format SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 33

(1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan/atau c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara. (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis MENETAPKAN putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 34

(1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan dalam sidang penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara; e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara. (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis MEMUTUSKAN: a. menolak seluruhnya; b. menerima seluruhnya; atau c. menerima atau menolak sebagian. (3) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis dapat merekomendasikan kepada Kepala selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi. (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 35

Pasal 36

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diberikan SKP2K dan mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian didahulukan untuk mengembalikan/memulihkan Kerugian Negara. (2) Didahulukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 37

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 40

Koreksi

(1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar: a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali. (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara. (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan. (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan. (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; dan c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan atau penatausahaan pada kartu piutang. (7) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatanggani SKTJM yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara; b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran; dan c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4). (8) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara; b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan. (9) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dilakukan melalui surat baik secara elektronik maupun nonelektronik. (10) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) surat penagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal 1 (satu) rumah dengan Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau kelurahan atau desa atau nama lain setempat dimana Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terakhir diketahui bertempat tinggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. (11) Ketentuan mengenai format surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 41

(1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara. (2) Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. pembayaran secara kompensasi; b. pembayaran secara langsung; atau c. penjualan barang jaminan. (3) Pembayaran secara kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan dan Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke rekening kas negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian. (4) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyetor melalui bank pemerintah atau bank persepsi ke kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. (5) Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan: a. dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan; b. hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke kas negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan/atau c. dalam hal penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 42

Pasal 43

(1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di Otorita Ibu Kota Nusantara. (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 44

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti dukung bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetorkan lebih besar dari yang seharusnya. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetorkan ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengembalian kelebihan tagihan negara. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengurangan tagihan negara dan format surat permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Koreksi

Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara sebelum Peraturan Kepala ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 56

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 27 Maret 2026 KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Œ M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA FORMAT PEMERIKSAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Format 1 Format Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara NAMA SATUAN KERJA *) SURAT TUGAS Nomor ST. .......... Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya kerugian Negara, kami menugaskan : 1. Nama /NIP : .......................................... Pangkat/Golongan : ............................................ Jabatan : .......................................... 2. Nama /NIP : ............................................ Pangkat/Golongan : ............................................ Jabatan : ............................................ 3. ............. dan seterusnya Untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal ... s/d ... atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara **) yang diketahui dari hasil ... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) Nomor ... tanggal ... perihal ... Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut Tembusan : 1. .......................... 2. .......................... dan seterusnya Tempat, tanggal Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja **) ............................. NIP.................... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu Format 2 Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi NAMA SATUAN KERJA *) Nomor : Lap...................... Sifat : Rahasia Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara Yth. ... (Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja*) Di Tempat Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan halhal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor ... tanggal ... untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) di ... (Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil ... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) Nomor ... tanggal ... perihal ... 2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat **) Indikasi Kerugian Negara ... (bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. ................................... NIP. ......................... *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu Format 3 Format Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara NAMA SATUAN KERJA LAPORAN TENTANG HASIL EVALUASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN ................................ (Satuan Kerja *) NOMOR LAP .................... I. Pendahuluan A. Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara, dan 2. Surat Tugas Nomor ... tanggal ... B. Maksud dan Tujuan 1. Untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi kerugian Negara di ... (Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil ... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) Nomor ... tanggal ...perihal ... 2. Untuk mengetahui apakah ada kerugian negara akibat kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) di ... (Satuan Kerja*) dan 3. Untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud. II. Pelaksanaan Verifikasi (jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya) III. Hasil Verifikasi (Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi) IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi 1. ......................................................................................................... 2. .................................................................................................... dan seterusnya Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... Pembuat laporan .......................... NIP. *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu Format 4 Format Surat Penyampaian Laporan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara NAMA SATUAN KERJA Nomor : Lap.............. Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Terdapat Indikasi Kerugian Negara Yth. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik INDONESIA u.p. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Balaikota Ibu Kota Nusantara Nusantara Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan informasi dari hasil ... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) Nomor ... tanggal ... perihal ... yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di ... Satuan Kerja*) (terlampir). 2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada ... (Satuan Kerja*) dengan kekurangan ... (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya 3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara. Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih. Atasan Kepala Satuan Kerja /Kepala Satuan Kerja**), ........................ NIP. Tembusan: 1. Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja; dan 2. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat. *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 5 Format Surat Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan NAMA SATUAN KERJA Nomor : S................... Sifat : Lampiran : Satu berkas Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di ....................................... Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan halhal sebagai berikut: 1. Berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil ... (pengawasan/pemeriksaan/ laporan/informasi/perhitungan ex officio**) Nomor ... tanggal ... perihal ...,yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan ... Satuan Kerja*) (terlampir). 2. Menindak lanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan ... (Satuan Kerja*) dengan kekurangan ... (uang/surat/ berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampakan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya. 3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor….. tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Otorita Ibu Kota Nusantara. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Atasan Kepala Unit Kerja /Kepala Unit Kerja**), ........................ NIP. Tembusan: 1. Kepala Satuan Kerja; 2. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan 3. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat. *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 6 Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara NAMA SATUAN KERJA*) DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA No Pertanyaan No Jawaban 1 Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui? 1 2 Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi? 2 3 Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud? 3 4 Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara? 4 5 Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kirakira jumlah Kerugian Negara dimaksud? 5 6 Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud? 6 7 Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan). 7 8. Apakah ada pihak ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu? 8 9. Apakah ada pihak ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari dari pihak ketiga dimaksud? 9 Tempat Tanggal Nama Anggota TPKN *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara Format 7 Format Berita Acara Pemeriksaan NAMA SATUAN KERJA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama / NIP :...............NIP........ Jabatan :.......................... 2. Nama / NIP :...............NIP........ Jabatan :.......................... 3. Nama / NIP :...............NIP........ Jabatan :.......................... selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang berdasarkan Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor............. tanggal........ tentang..... telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama/NIP :...............NIP........ Pangkat/Golongan :.......................... Jabatan :.......................... Unit :.......................... Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut: 1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa? 2................................................................. 3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang? 3. Riwayat pendidikan formal Riwayat pendidikan kedinasan............................................. Riwayat pekerjaan ................................................................. 4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik negara dan /atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui? 4 . .......................................................................................................... 5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui? 5. .......................................................................................................... 6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau buktibukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan) 7. .......................................................................................................... 8. Apakah ada halhal lain yang perlu Saudara kemukakan? 8. .......................................................................................................... 9. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan? 8. .......................................................................................................... Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan yang diperiksa seperti dibawah ini; Yang diperiksa ....................... NIP Pemeriksa Anggota TPKN 1. .................................... NIP. ............................ 2. .................................... NIP. ............................ 3. .................................... NIP. ............................ Format 8 Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN NAMA SATUAN KERJA*) HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA”) NOMOR ... I. Pendahuluan 1. Dasar Pemeriksaan a. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; dan b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal ... tentang ... 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud); b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara** II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1............................................................................. 2....................................................................dan seterusnya. III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1............................................................................. 2....................................................................dan seterusnya. IV. Kesimpulan Pemeriksaan 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat ...***) dari Saudara ... NIP ... jabatan ... 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf...). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai) 3. Harta kekayaan milik Saudara .......................... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa : a. ................................................................................ b. ................................................................................ dan seterusnya (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai) 4. .......................................................... dan seterusnya Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 1. Ketua TPKN ....................... NIP. ................. 3. Anggota TPKN ....................... NIP. ................. Ditetapkan di pada tanggal Anggota TPKN, 2. Anggota TPKN ........................... NIP. * Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. ** Pilih salah satu. Format 9 Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara NAMA SATUAN KERJA*) Nomor : S Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Yth. Saudara ... (Pihak Yang Diperiksa) di ................................ Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan ... (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan Nomor ... tanggal ... perihal ... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf...) disebabkan karena ...***) dari Saudara ... NIP ... jabatan ... Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ….. tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat ... (......) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih. Ketua TPKN, ........................... NIP................. Tembusan: Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja**). *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai. Format 10 Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja NAMA SATUAN KERJA*) Nomor : Lap Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Yth. Sdr. .............................. (Pihak Yang Diperiksa) di ................................ Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara atas terjadinya Kerugian Negara di ... (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan Nomor ... tanggal ... perihal ... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ...(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf...) disebabkan karena...***) dari Saudara ... NIP ... jabatan ... Selanjutnya hal tersebut diatas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Ketua TPKN, ........................... NIP................. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai. Format 11 Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/ Surat Berharga/ Barang Milik Negara Atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain NAMA SATUAN KERJA*) LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MIUK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN NOMOR LAP............ I. Pendahuluan 1. Dasar Pemeriksaan a. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; dan b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal ... tentang ... 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud), b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ... uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)', c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan ...uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)', d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud. II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1............................................................................. 2...................................................................dan seterusnya. III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1............................................................................. 2...................................................................dan seterusnya. IV. Kesimpulan Pemeriksaan 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara ... NIP ... jabatan ... 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan...........(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf...). 3. Harta kekayaan milik Saudara ... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa; 1............................................................................. 2...................................................................dan seterusnya. 4. ............................................................................................................. ....... dan seterusnya Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku 1. Ketua TPKN ....................... NIP. ................. 3. Anggota TPKN ....................... NIP. ................. Ditetapkan di pada tanggal Anggota TPKN, 2. Anggota TPKN .................... NIP............. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu Format 12 Format Laporan tentang Hasil pemeriksaan kerugian negara atas kekurangan uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain NAMA SATUAN KERJA*) LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN NOMOR LAP.................. I. Pendahuluan 1. Dasar pemeriksaan a. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ...tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; dan b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal ...tentang ... 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ... (Uang/surat berharga/barang milik negara atau yang/barang bukan milik negara**) dimaksud II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian Negara dan penginvestarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara 1. ............................................................................................ 2. ............................................................................................ dan seterusnya III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1. ............................................................................................ 2. ............................................................................................ dan seterusnya IV. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara ... NIP ... jabatan ... 2. ............................................................................................ dan seterusnya Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 1. Ketua TPKN ....................... NIP. ................. 3. Anggota TPKN ....................... NIP. ................. Ditetapkan di Pada tanggal Anggota TPKN, 2. Anggota TPKN ....................... NIP. ................. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara **( Pilih salah satu Format 13 Format Surat Pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN NAMA SATUAN KERJA *) Nomor : S..... Sifat : ........ Lampiran : ........ Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara di .............................. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal ... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor ... tanggal ... perihal ... dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor …. tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/ bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai **) Saudara ... NIP ... jabatan ... Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor … dimaksud kepada Saudara ... dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (pernyataan ini ditambahkan bila mana Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai) Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**) ........................................... NIP. ................................... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu Format 14 Format Surat Pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) NAMA SATUAN KERJA Nomor : S. Sifat : .... Lampiran : .... Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di ................................ Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal ... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor ... tanggal ... perihal ... dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi ... (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud. Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**) .............................. NIP................... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu Format 15 Format Surat Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) NAMA SATUAN KERJA Nomor : Lap........... Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Yth. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara u.p. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Balaikota Ibu Kota Nusantara Nusantara Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan halhal sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan.......(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di ... (Satuan Kerja*). Kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor ... tanggal ... tentang ... (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... tanggal ... perihal ... (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat Nomor ... tanggal ... perihal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir). 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan karena ...***) dari Saudara ... NIP ... jabatan ... Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**) ................................ NIP................ Tembusan: 1. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; 2. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan 3. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai. Format 16 Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/ atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama/NIP : ................................. NIP................... Pangkat/Golongan : ............................................................. Jabatan : ............................................................. Unit : ............................................................. Bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris dari saudara ...*) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf) atas kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau keterangan tanggung jawab mutlak. Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Mengetahui Kepala Kantor /Satuan Kerja ..................................... NIP............................... Yang Membuat Pernyataan ..................................... NIP............................... *) Pilih salah satu Format 17 Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/ NIP : ......................./NIP............. Pangkat/Golongan : ....................... Jabatan : ....................... Unit : ....................... Alamat : ....................... menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud). 1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening kas negara di ... pada tanggal ... (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini) *); atau 2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening kas negara di ... dalam jangka waktu ... ***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...) dengan menyerahkan jaminan berupa ... *) Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun. Mengetahui Kepala Kantor /Satuan Kerja ..................................... NIP............................... Yang Membuat Pernyataan ..................................... NIP............................... Saksisaksi 1. ......................... 2. ......................... *) Pilih salah satu pernyataan ***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Kepala atas jangka waktu kondisi tertentu Format 18 Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................... Alamat : ...................... Nomor KTP : ...................... Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak penanggung jawab Kerugian Negara atas: Nama/ NIP : .........................../NIP.................. Pangkat/Golongan : .......................... Unit : .......................... menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, sumf berharga, dan/atau barang dimaksud). 1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening kas negara di ... pada tanggal ... (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *) atau 2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening kas negara di ... dalam jangka waktu ...***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...) dengan menyerahkan jaminan berupa ...*) Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun. Mengetahui: Kepala Kantor/ Satuan Kerja NIP......... SaksiSaksi: 1........... 2........... Tempat, tanggal meterai cukup (Nama Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara) *) Pilih salah satu. **) Pilih salah satu pernyataan. ***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Kepala atas jangka waktu kondisi tertentu. Format 19 Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan SURAT PERNYATAAN JAMINAN Yang bertanda tangan di bawah ini; Nama / NIP : ........................... / NIP........................*) Pangkat / Golongan : ........................... / Gol........................*) Jabatan : ...........................................................*) Unit kerja : ...........................................................*) Tempat tinggal : ...........................................................*) dengan ini menyatakan; 1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang saya buat tanggal ... dengan ini saya menyerahkan barangbarang, hakhak atas barang, suratsurat berharga, hakhak atas tagihan berupa: a. tanah (sebutkan status Hak Milik/HGU/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lainlain); b. bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lainlain); c. barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lainlain); d. tagihan piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lainlain); e. suratsurat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain lain). sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...) 2. Bahwa barangbarang, hak atas barang, suratsurat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh; Nama/NIP : ................................./ NIP...................... Pangkat / Golongan : ................................/Gol............................ Jabatan : ..................... (Kepala Unit Kerja) Unit : ......................................................... Dengan disaksikan oleh : Nama/NIP : ................................./ NIP...................... Pangkat / Golongan : ................................/Gol............................ Jabatan : ........................................................ Unit : ......................................................... Nama/NIP : ................................./ NIP...................... Pangkat / Golongan : ................................/Gol............................ Jabatan : ........................................................ Unit : ......................................................... 3. Menjamin bahwa barangbarang, hak hak atas barang, suratsurat berharga, hakhak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, adalah benar benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat bebanbeban lainnya. 4. Apabila sampai dengan tanggal ... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian Negara seluruhnya, maka barang barang, hakhak atas barang, suratsurat berharga, hakhak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud. 5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya. 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan. 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan. Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Yang menerima penyerahan Jaminan ........................ NIP............... Tempat, tanggal .................. Yang menyerahkan, Meterai cukup ............................ NIP............... Saksisaksi 1. ........................ 2. ........................ NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan Format 20 Format Surat Kuasa untuk Menjual/ Melelang NAMA SATUAN KERJA *) SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP : ......................../ NIP...................... Pangkat / Golongan : ..................../Gol............................ Jabatan : ........................................................ Unit : ......................................................... Alamat : ......................................................... dengan ini memberi kuasa kepada: Nama/NIP : ................................./ NIP...................... Pangkat / Golongan : ................................/Gol............................ Jabatan : ........................................................ Unit : ......................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik INDONESIA) dan dalam melakukan: khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barangbarang, hakhak atas barang, surat surat berharga, hakhak atas tagihan yang telah diserahkan kepada negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara. Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi Yang menerima penyerahan Jaminan ........................ NIP............... Tempat, tanggal .................. Yang menyerahkan, Meterai cukup ............................ NIP............... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) NIP. pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan. Format 21 Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Nomor : ... Lampiran: Satu berkas Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara Yth. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik INDONESIA u.p. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Balaikota Ibu Kota Nusantara Nusantara Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Nomor ... tanggal ... perihal Laporan Hasil Pemeriksaan ... yang menyatakan bahwa saya: Nama/NIP : ............................ /NIP ................................. Jabatan : ............................ Unit : ............................ bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan perbuatan lalai saya. Sesuai ketentuan dalam Pasal ... ayat .... Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) ditandatangani. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi ... (...sebutkan dalam huruf...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena ... (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon, ............................. NIP. .................. Tembusan: 1. Ketua Tm Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); 2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan 3. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat. *) Pilih salah satu. Format 22 Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Nomor : Lampiran : Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara Yth. Saudara ... (Pihak Yang Mengajukan Permohonan) di ....... Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi ... (...sebutkan dengan huruf...) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena ... (alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*) Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. a.n. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sekretaris ........................... NIP................... Tembusan: 1. Kepala Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan, dan 2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). *) Pilih salah satu. Format 23 Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran sesuai dengan SKTJM NAMA UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA *) Nomor : S.................. Sifat : ....... Lampiran : ....... Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/ Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara Yth. Saudara ... (Pihak Yang Menandatangani SKTJM)) di ...................... Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp ... (.. sebutkan dengan huruf...). Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp ...(...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening kas negara melalui akun setoran ... Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat tanggal ... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami. Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn). Demikian agar maklum. Kepala Kantor/Satuan Kerja (....................) NIP.................. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir. Format 24 Surat Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi NAMA SATUAN KERJA*) Nomor : Lap Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi Yth. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik INDONESIA u.p. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Balaikota Ibu Kota Nusantara Nusantara Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut: 1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di ... (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan ... melanggar hukum/lalai**) dari Saudara ... NIP ... Jabatan ... 2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara ... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah menandatangan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal ... yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ... (... sebutkan dengan huruf...) dan akan diganti dalam jangka waktu ... dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ... (....sebutkan dengan huruf.....) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM) dimaksud, Saudara ... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. Saudara ... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud). Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**) ......................... NIP........ Tembusan: 1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan 2. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 25 Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh NAMA SATUAN KERJA*) Nomor : Lap Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh Yth ... Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara di ................ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut: 1. Berkenaan adanya kerugian Negara dilingkungan ... (Satuan Kerja*) yang disebabkan asas kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang /barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan ... melanggar hukum/kelalaian**) dari Saudara ... (Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan). 2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara ... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). 3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara ... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Ketua Tim TPKN, .............................. NIP...................... Tembusan: 1. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan 2. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 26 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ... KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ... perihal ... dinyatakan ... Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ... (....sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp ... (....sebutkan dalam huruf....); d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2). PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ...; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5934); 4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ... PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp ... (....sebutkan dalam huruf....). KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dalam huruf...) dibayar kan secara tunai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja ... (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP658/PB/2017 tentang Pembahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala ini ditetapkan. KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... adalah .. KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala ini, Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara. KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM : Keputusan Kepala ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; 3. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; 4. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat; 5. .............................; 6. dan seterusnya............;dan 7. Saudara............ pegawai pada.......................untuk dilaksanakan dan diindahkan. Ditetapkan di ..... pada tanggal.............. a.n. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA UNIT KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA*/, NIP.......................... *) Pilih salah satu. **) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. Format 27 Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) NAMA SATUAN KERJA *) TANDA TERIMA Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini: Nama/NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit : Alamat Rumah : Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ............... tanggal ......... Mengetahui Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) ........................... NIP...................... Yang Menerima ........................... NIP...................... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 28 Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor : Lampiran : Satu berkas Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Yth. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara u.p. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) Di ... Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ... tanggal ... perihal tersebut di atas, dengan ini saya: Nama : ........../NIP ........................................................ Pangkat/Golongan :..................................../Gol................................ Jabatan :........................................................................... Unit :........................................................................... yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... ., (... sebutkan dalam huruf ...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan ... (terlampir bukti pendukung keberatan). Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Pemohon, …………………. NIP…………….. *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 29 Format Surat Laporan Penerimaan/ Keberatan Atas SKP2KS NAMA SATUAN KERJA*) Nomor : Lap... Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan **) atas SKP2KS Yth. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik INDONESIA u.p. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ... tanggal ... perihal ... (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara ... (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau /lalai**) 2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara ... (Pihak Yang Merugikan/Pengampu Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan) 3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara ... mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis. Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) ……………………………… NIP………………………… Tembusan: 1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan 2. Kepala Satuan Kerja. *) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 30 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ... KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara ..., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...); b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...); c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ..., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ..., (... sebutkan dalam huruf ...) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan 'Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ...; e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ... kepada Saudara ... pegawai /mantan pegawai*) pada ...; f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat Nomor ... tanggal ... perihal ... / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor. ... tanggal ... tentang ...; g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ..., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ...; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5934); 4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ... PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...). KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat ... (...sebutkan dalam huruf ...) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Kepala Otorita ini. KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... adalah ... KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala ... (Satuan Kerja**) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ... pegawai/ mantan pegawai*) pada ... , sebesar Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...). KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala ... (Satuan Kerja**) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 5. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat; 6. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja; 7. dan seterusnya............; dan 8. Saudara.... pegawai pada....untuk dilaksanakan dan diindahkan. Ditetapkan di ..... pada tanggal.............. a.n. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA UNIT KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA*/, NIP.......................... *) Pilih salah satu. **) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. Format 31 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas SKP2KS KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ... KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara ..., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ..., (... sebutkan dalam huruf ...); b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...); c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ..., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ..., (... sebutkan dalam huruf ...) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan 'Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ...; e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ... kepada Saudara ... pegawai /mantan pegawai*) pada ...; f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat Nomor ... tanggal ... perihal ... / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor. ... tanggal ... tentang ...; g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ..., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ...; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5934); 4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...). KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat ... (...sebutkan dalam huruf ...) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Kepala Otorita ini. KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... adalah ... KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala ... (Satuan Kerja**) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ... pegawai/ mantan pegawai*) pada ... , sebesar Rp ... , (... sebutkan dalam huruf ...). KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala ... (Satuan Kerja**) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 5. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat; 6. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja; 7. dan seterusnya............; dan 8. Saudara............ pegawai pada....................... untuk dilaksanakan dan diindahkan. Ditetapkan di ..... pada tanggal.............. a.n KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA, SEKRETARIS, NIP.......................... *) Pilih salah satu. **) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. Format 32 Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) TANDA – TERIMA Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP : ……………/NIP…………. Pangkat/Gol :……………./Gol. ……….. Jabatan :.……………………………. Unit Kerja :…………………………….. Alamat Rumah :……………………………… telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor ... tanggal ... tentang ... Mengetahui Yang menerima Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja ……………………………………….. ............................... NIP……………………………………. NIP.......................... Format 33 Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA ... KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara ..., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp .... , (..... sebutkan dalam huruf ....); b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp ... , (.... sebutkan dalam huruf ....); c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ...., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ..., (... sebutkan dalam huruf ...) dengan tidak bersedia rnenyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan 'Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ...; e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ... kepada Saudara ... pegawai /mantan pegawai*) pada ...; f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat Nomor ... tanggal ... perihal ... / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor. ... tanggal ... tentang ...; g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ..., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai *) pada ...; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5934); 4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PEMBEBEASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ... PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ... pegawai/ mantan pegawai*) pada ... selaku penanggung jawab atas kekurangan ... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud). KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ... (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara ... pegawai/ mantan pegawai*) pada ... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 5. Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan, Sekretariat; 6. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja; 7. dan seterusnya............; dan 8. Saudara............ pegawai pada....................... untuk dilaksanakan dan diindahkan. Ditetapkan di ..... pada tanggal.............. a.n KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA, SEKRETARIS, NIP.......................... *) Pilih salah satu. **) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. Format 34 Format Surat Penagihan (SPn) Petunjuk Pengisian Surat Penagihan No Uraian Isian (1) Diisi dengan nama Satuan Kerja. (2) Diisi dengan kode satker (3) Diisi dengan nama kementerian/lembaga (4) Diisi dengan nomor surat penagihan (5) Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertamauntuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang (6) Diisi dengan uraian surat keputusan (7) Diisi dengan tanggal surat keputusan (8) Diisi dengan nomor surat keputusan (9) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan (10) Diisi dengan nama pihak terutang. (11) Diisi dengan alamat pihak terutang (12) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka (13) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf (14) Diisi dengar uraian piutang PNBP (15) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP) (16) Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur (17) Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf (18) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran (19) Diisi dengan uraian dan kode kepala negara/lembaga, Satuan Kerja, lokasi, jenis kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan/penerbitan SPn (21) Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan Format 35 Format Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) NAMA SATUAN KERJA SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL) Nomor: ......... Kepala ... (Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...) atas nama Sdr ... yang berdasarkan Surat ... Nomor ... tanggal ... dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalian Kerugian Negara selama ... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ... Nomor /... **) telah dibayar lunas. Sehubungan dengan Saudara ..., telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita ......................... Kepala Kantor /Satuan Kerja ................................ NIP Tembusan: 1. Kelua Badan Pemeriksa Keuangan: 2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); 4. ..................; 5. ...dan seterusnya..; dan 6. Saudara...........(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn. ****) Pilih salah satu pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. Format 36 Format Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan NAMA SATUAN KERJA Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara ... Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di .................................. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara ..., telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat ... Nomor ... tanggal ... dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ... serta yang ditagih dengan Surai Penagihan (SPn) tanggal ... Nomor ... dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telati mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) Nomor ... tanggal ... terlampir SKTL). Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara ... oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) Nomor ... tanggal ... dengan Berita Acara Penyitaan Nomor ... tanggal ... dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara ... untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara ... Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Kepala Kantor ............................... NIP. ....................... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara. **) Isi nama Pihak Yang merugikan/pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K. ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn. Format 37 Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara Nomor : ... Lampiran : Satu berkas Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara Yth. Kepala ... (Satuan Kerja*) Di ........................ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) ... (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp ... (sebutkan dengan huruf.) dan saya sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi) sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...). Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud. Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Pemohon, ................... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Format 38 Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Nomor : ... Lampiran : Satu berkas Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Yth. Kepala ... (Satuan Kerja*) Di ... Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran alas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K **) ... (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala ... (Satuan Kerja*) Nomor ... tanggal ... perihal ... Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf...) Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud. Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih Pemohon, ............... *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadi kerugian Negara **) Pilih salah satu. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO

(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan. (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima. (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Unit Kerja/atasan Kepala Unit Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima. (7) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN. (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Unit Kerja/atasan Kepala Unit Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima. (9) Ketentuan mengenai format hasil pemeriksaan kerugian negara oleh TPKN, format permintaan tanggapan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Unit Kerja/atasan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan. (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lambat 3 (tiga) hari kerja. (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dimaksud dalam Pasal 7 segera menyampaikan laporan kepada Kepala selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui. (7) Ketentuan mengenai format surat pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui atau tidak menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan. (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM. (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; d. pernyataan penyerahan barang jaminan; e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali; f. pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara; dan g. kesanggupan membayar/mengganti Kerugian Negara dan kesediaan untuk memberi jaminan. (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan: a. daftar barang yang menjadi jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan c. surat kuasa menjual. (6) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. (7) Ketentuan mengenai format surat penyataan kesanggupan dan/atau pengakuan dari dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, SKTJM dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), format surat pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dan format surat kuasa untuk menjual/melelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut: a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (6) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja dalam membuat surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara. (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala yang diteruskan kepada Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKTJM dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN. (9) Permohonan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat: a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta dokumen pendukung. (10) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala yang diteruskan kepada Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN. (11) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara atas nama Kepala dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (12) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. (13) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis. (14) Ketentuan mengenai format surat permohonan perubahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), format surat penetapan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan format surat teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a, dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K. (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sesuai dengan jangka waktu. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c. (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; dan c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (5) Penyerahan SKP2K kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKP2K dan harus disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diperoleh, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dapat menginformasikan SKP2K di papan pengumuman kantor kelurahan domisili terakhir Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari kelurahan setempat. (7) Kepala selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K. (8) Ketentuan mengenai format SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format tanda terima SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala selaku PPKN untuk melakukan: a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; b. penghapusan: 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam peguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala selaku PPKN: a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan b. mengusulkan penghapusan: 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; b. jumlah kekurangan atas: 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan atas: 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b. (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan d. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. (6) Penyerahan surat keputusan pembebasan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKP2K dan harus disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (7) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan mengenai format surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara; d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara. (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan. (7) Ketentuan mengenai format surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2026 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB IV

Pasal 38

Pasal 39

BAB V

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB VI

Pasal 45

Pasal 46

BAB VII

Pasal 47

Pasal 48

BAB VII

Pasal 49

Pasal 50

BAB VIII

Pasal 51

Pasal 52

BAB IX

Pasal 53

BAB XI

Pasal 55

Pasal 56