Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantar…

Pasal 34

(1) Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara. (2) Hak untuk diutamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan pemilik Tanah menawarkan terlebih dahulu kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi untuk setiap rencana pengalihan HAT melalui mekanisme jual beli dalam WP. (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai keterangan mengenai: a. bukti kepemilikan atau dasar penguasaan Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. surat pernyataan bahwa Tanah yang ditawarkan tidak dalam sengketa; c. alur kronologi kepemilikan tanah yang telah disahkan oleh Kelurahan; d. surat penawaran tanah dan surat penawaran harga; e. koordinat tanah; dan f. identitas pemilik sesuai dengan bukti kepemilikan atau dasar penguasaan tanah. (4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada WP. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rencana pengalihan Tanah dalam wilayah KSN Ibu Kota Nusantara terlebih dahulu dilakukan permohonan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi oleh pihak yang ingin membeli Tanah, dalam hal: a. Pembelian tanah dilakukan untuk pelaksanaan program strategis nasional atau mendukung program strategis nasional; b. pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur ; c. Pembelian tanah secara langsung yang dilakukan oleh kementerian/lembaga; d. pembelian tanah yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; atau e. penanganan dan pemberian bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial, dan situasi keamanan. (6) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh panitia pembelian tanah. (7) Panitia pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dan ditetapkan oleh Deputi dalam rangka memeriksa penawaran tanah yang diajukan oleh pemilik tanah kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (8) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia pembelian tanah berupa berita acara yang berisi mengenai: a. urgensi pembelian bidang tanah; b. rekomendasi untuk dilakukan penilaian tanah oleh Penilai; dan c. merekomendasikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyetujui atau menolak pembelian tanah; (9) Dalam hal rekomendasi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan proses pembayaran. (10) Dalam hal rekomendasi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c penawar dapat menjual kepada pihak lain. 25. Pasal 36 dihapus. 26. Pasal 37 dihapus. 27. Pasal 38 dihapus. 28. Pasal 39 dihapus. 29. Ketentuan ayat (1) pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Pengalihan HAT atas BMN dalam wilayah KSN Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN. (2) Pengalihan HAT atas ADP dalam wilayah KSN Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini. 30. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1) Deputi dalam rangka pengalokasian ADP, dapat melakukan Stake Out terhadap seluruh lahan ADP. (2) Stake Out sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membagi ADP ke dalam bidang- bidang tanah dengan memasang patok. (3) Hasil pelaksanaan Stake Out sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinventarisir dan dipetakan oleh Deputi yang akan digunakan dalam penawaran kepada calon Pemegang ADP. 31. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Pengalokasian lahan dapat diberikan atas ADP yang: a. telah terbit hak pengelolaannya; dan b. berada dalam area kawasan yang akan dikembangkan untuk dilakukan pengalokasian, penggunaan, dan/atau pemanfaatan, serta telah masuk dalam rencana pengelolaan ADP. (2) Dihapus. (3) ADP yang sudah ditetapkan pemberian alokasi lahannya tidak dapat diberikan alokasi lahan yang baru di lokasi yang sama sebelum alokasi lahan yang ada berakhir atau dilepaskan. 32. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Pasal 59

(1) Pimpinan Tinggi Madya di Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penelitian permohonan Pengalokasian ADP yang disampaikan oleh calon Pemegang ADP. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan dan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diterima. (3) Dalam hal hasil penelitian menyatakan bahwa calon Pemegang ADP dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dokumen dinyatakan belum lengkap, Pemohon harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan disampaikan. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak. (5) Dalam hal hasil penelitian menyatakan bahwa calon Pemegang ADP memenuhi persyaratan dan dokumen dinyatakan lengkap, Pimpinan Tinggi Madya memberikan rekomendasi persetujuan Pengalokasian ADP kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku Pengguna ADP. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi rekomendasi persil lahan ADP yang telah dilakukan Stake Out sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A. (7) Dalam hal persil lahan ADP yang direkomendasikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan Stake Out, Deputi terlebih dahulu melakukan Stake Out terhadap persil lahan ADP sesuai permohonan dari Pemohon. 34. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

(1) Berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), Pengguna ADP MENETAPKAN Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai persetujuan lokasi lahan. (2) Keputusan persetujuan lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar besaran pembayaran kontribusi pemberian alokasi lahan ADP yang harus dibayarkan calon Pemegang ADP. (3) Dalam hal pemegang ADP tidak membayar kewajiban kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai persetujuan lokasi lahan dinyatakan tidak berlaku. 35. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pasal 72

(1) Pelepasan alokasi lahan karena permohonan dari Pemegang ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pengguna ADP. (2) Pemegang ADP yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemegang ADP wajib melepaskan alokasi lahan yang berada dalam penguasaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka: a. Pelepasan kepada pihak lain dan/atau b. pengembalian kepada Pengguna ADP. (4) Pelepasan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan: a. Terhadap alokasi lahan yang sudah diberikan hak atas tanah; dan b. Kepada pihak yang memenuhi syarat sebagai Pemegang ADP 37. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 72A dan Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Pelepasan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72B

(1) Pengembalian alokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemegang ADP kepada Pengguna ADP terhadap alokasi lahan ADP yang sudah atau belum diberikan HAT dengan menyampaikan surat pernyataan pengembalian alokasi lahan ADP disertai dengan dokumen dan informasi: a. Perjanjian Pengalokasian Lahan ADP; b. salinan keputusan Pengalokasian ADP dari Pengguna ADP jika telah diberikan persetujuan pemberian HAT; c. salinan sertipikat HAT jika telah diberikan HAT; dan d. bukti pelunasan pembayaran atas kewajiban alokasi lahan ADP. (2) Pengembalian alokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak Pengguna ADP untuk menuntut pemenuhan kewajiban Pemegang ADP terhadap pembayaran atas kewajiban terutang. 38. Pasal 73 dihapus. 39. Di antara ketentuan Pasal 188 dan Pasal 189 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 188A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188A

(1) Seluruh bidang Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum terdaftar tetap dapat dilakukan pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik Tanah atas Tanah yang diperoleh berdasarkan pengalihan Tanah melalui mekanisme jual beli sejak ditetapkannya wilayah Ibu Kota Nusantara, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Penetapan wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada tanggal ditetapkannya UNDANG-UNDANG mengenai Ibu Kota Negara. (4) Persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Deputi. (5) Dalam hal pendaftaran Tanah dilakukan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kantor pertanahan setempat.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku: a. Pemberian alokasi lahan ADP yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku. b. Pemberian alokasi lahan ADP yang sedang dalam proses permohonan sebelum tahapan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini. 2. Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 14 Juli 2025 KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA, Œ M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 34

Pasal 40

Pasal 52A

Pasal 56

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 59A

Pasal 60

Pasal 72

Pasal 72A

Pasal 72B

Pasal 188A

Pasal II