Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Formula Besaran dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara

PERBAN Nomor 7 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Formula, Besaran, dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 1273) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pelaku Usaha Pelopor yang melakukan pembayaran besaran Kontribusi terutang secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), melaksanakan pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Pelaku Usaha Pelopor yang ditetapkan pada tahun 2026 maka hasil pembangunan sampai dengan 31 Desember 2028 wajib mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen); b. bagi Pelaku Usaha Pelopor yang ditetapkan pada tahun 2027 maka hasil pembangunan sampai dengan 31 Desember 2028 wajib mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); c. bagi Pelaku Usaha Pelopor yang ditetapkan pada tahun 2028 maka hasil pembangunan sampai dengan 31 Desember 2028 wajib mencapai paling sedikit 5% (lima persen), dari rencana detail pengembangan bisnis. (2) Kepala melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha Pelopor yang penetapan statusnya telah dicabut wajib melunasi sisa pembayaran besaran Kontribusi dan/atau seluruh kewajiban lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Pelaku Usaha Pelopornya dicabut. (5) Dalam hal Pelaku Usaha Pelopor yang penetapan statusnya telah dicabut tidak melunasi sisa pembayaran besaran Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan keputusan Pengalokasian ADP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penetapan pengalokasian ADP yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap melaksanakan kewajiban Pelaku Usaha Pelopor untuk melunasi sisa pembayaran besaran kontribusi dan/atau seluruh kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Formula Besaran dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara

Pasal I

Pasal 17

Pasal I

Pasal 17

Pasal 22

Pasal 23A

Pasal II