Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIMENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Pegawai adalah Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 9. Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sampai menjadi Pegawai ASN. 10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

MEKANISME PENGALIHAN DAN PENYESUAIAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS. (2) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat: a. bersedia menjadi PNS; b. setia dan taat pada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan pemerintah yang sah; c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan; d. memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan f. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (4) Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. (5) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal. (6) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

(1) Masa kerja Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 ayat (2) huruf b diperhitungkan: a. masa kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi pemerintah dihitung penuh; dan b. masa kerja di luar instansi pemerintah dihitung ½ (satu per dua) berdasarkan pengalaman kerja dengan maksimal 8 (delapan) tahun. (2) Perhitungan masa kerja Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang beralih menjadi PPPK mengacu perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Masa kerja Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB 1

Penyesuaian Pegawai Tetap dalam Rumpun Jabatan Struktural

Pasal 6

Koreksi

(1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a beralih menjadi JPT dan Jabatan Administrator. (2) Penyesuaian JPT dan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian; b. Deputi merupakan JPT Madya; c. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan JPT Pratama; d. Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator; dan e. Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan fungsional Ahli Madya. (3) Khusus penyesuaian jabatan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas merupakan JPT Pratama.

Pasal 7

(1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu. (2) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural yang menjabat kurang dari 1 (satu) tahun ditempatkan pada pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu. (3) Penyesuaian pangkat dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat dalam jabatan itu. (4) Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan masa kerja Pegawai Tetap selama menjadi pejabat struktural. (5) Perhitungan masa kerja dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

(1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b beralih menjadi PNS dan ditempatkan dalam jenjang pangkat. (2) Penempatan dalam jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. rumpun jabatan terakhir yang diduduki Pegawai Tetap; b. ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya terakhir; dan c. masa kerja yang diperhitungkan. (3) Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Spesialis Muda 1 merupakan jabatan pelaksana; b. Spesialis Muda 2, Spesialis Muda Dasar sampai dengan Spesialis Muda Menengah merupakan jabatan fungsional ahli pertama; c. Spesialis Muda Lanjut sampai dengan Spesialis Muda Ahli, Spesialis Madya Dasar sampai dengan Spesialis Madya Menengah merupakan jabatan fungsional ahli muda; dan d. Spesialis Madya Lanjut sampai dengan Spesialis Madya Ahli, Spesialis Utama Dasar sampai dengan Spesialis Utama Ahli merupakan jabatan fungsional ahli madya. (4) Penyesuaian jabatan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

(1) Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam Jabatan yang diampu saat ini. (2) Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1) Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beralih menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Pelaksana. (2) Penyesuaian jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Administrasi Muda Dasar sampai dengan Administrasi Muda Ahli, Administrasi Madya Dasar sampai dengan Administrasi Madya Ahli, Administrasi Utama Dasar sampai dengan Administrasi Utama Ahli dan Staf Muda Dasar sampai dengan Staf Muda Ahli merupakan pejabat fungsional terampil; dan b. Staf Madya Dasar sampai dengan Staf Madya Ahli, Staf Utama Dasar sampai dengan Staf Utama Ahli, Staf 1 Dasar sampai dengan Staf 1 Ahli, dan Staf 2 Dasar sampai dengan Staf 2 Ahli, merupakan pejabat fungsional mahir. (3) Penyesuaian jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal formasi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum terbentuk atau dalam proses, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis ditetapkan dalam jabatan yang diampu saat ini. (2) Usulan pembentukan dan/atau proses pengalihan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Dalam hal Pegawai Tetap memiliki ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dari persyaratan ijazah pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian pendidikan setelah beralih menjadi PNS. (2) Penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada Jabatan Fungsional dapat diperhitungkan sebagai angka kredit. (3) Ketentuan mengenai penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penyesuaian Pegawai Tetap dalam Rumpun Jabatan Spesialis dan Jabatan Administrasi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beralih menjadi Jabatan Pelaksana setelah lulus asesmen kompetensi, penilaian kinerja dan kepentingan organisasi. (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. standar kompetensi sosial kultural; b. standar kompetensi teknis; dan/atau c. standar kompetensi manajerial. (4) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN berakhir. (5) Pegawai Tidak Tetap yang tidak memenuhi syarat asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pegawai Tidak Tetap sampai tahun 2023. (6) Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris Jenderal dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 14

(1) Pegawai yang lulus asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat ke dalam jabatan yang setara dan ditempatkan dalam jenjang pangkat. (2) Pengangkatan ke dalam jabatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya; dan b. masa kerja yang diperhitungkan. (3) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 15

(1) Persyaratan ijazah pendidikan formal Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa: a. ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; atau b. ijazah Diploma III atau yang sederajat. (2) Dalam hal terdapat Pegawai Tidak Tetap memiliki ijazah lebih dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah beralih menjadi PNS. Paragraf Keempat Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PPPK

Pasal 16

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) beralih menjadi PPPK setelah memenuhi syarat Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan f dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIMENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26