Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PERBAN Nomor 8 Tahun 2020

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Koreksi

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pemenuhan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi. wwww.peraturan.go.id

Pasal 5

Koreksi

(1) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi berdasarkan beban kerja dan formasi. (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator: a. jumlah kasus/perkara tindak pidana korupsi; b. tingkat dampak tindak pidana korupsi; c. cakupan wilayah yang terkena dampak tindak pidana korupsi; d. beban tugas unit yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan; dan e. Rencana Strategis Komisi.

Pasal 6

Penyelidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi: a. syarat umum; dan b. syarat khusus.

Pasal 7

(1) Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; dan d. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan. (2) Kemampuan dan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wwww.peraturan.go.id merupakan bagian dari kompetensi Penyelidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

Syarat khusus Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari internal Komisi meliputi: a. berstatus sebagai Pegawai; b. memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun; c. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut; d. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat; dan e. telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 9

(1) Perpindahan jabatan menjadi Penyelidik tetap memperhatikan tingkat jabatan Pegawai yang bersangkutan. (2) Biro Sumber Daya Manusia dan unit kerja terkait menentukan tingkat jabatan untuk pengangkatan Penyelidik. (3) Tingkat jabatan yang telah ditentukan disampaikan secara terbuka dalam pengumuman rekrutmen Penyelidik. (4) Pegawai yang lolos seleksi diangkat dan ditempatkan pada tingkat jabatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1) Komisi dapat mengangkat Penyelidik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya. (2) Pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengembangan karir bagi Pegawai wwww.peraturan.go.id yang memenuhi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Komisi. (3) Syarat khusus pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya meliputi: a. memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi teknis bidang penyelidikan atau bidang lain yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun; b. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut; c. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat sesuai dengan peraturan instansi asal; d. tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan; e. tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan Dewan Pengawas, Pimpinan, dan/atau Pegawai; f. memperoleh surat penugasan dari instansi asal; g. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehubungan dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan h. lulus syarat dan seleksi kompetensi Pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku di Komisi.

Pasal 11

Penyidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi: a. syarat umum; dan b. syarat khusus. wwww.peraturan.go.id

Pasal 12

(1) Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; dan d. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan. (2) Kemampuan dan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lulus pendidikan di bidang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari kompetensi Penyidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 13

Syarat khusus Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang bersumber dari internal Komisi meliputi: a. berstatus sebagai Penyelidik pada Komisi dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun; b. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut; c. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat; dan d. telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 14

(1) Perpindahan jabatan menjadi Penyidik tetap memperhatikan tingkat jabatan Pegawai yang bersangkutan. (2) Biro Sumber Daya Manusia dan unit kerja terkait menentukan tingkat jabatan untuk pengangkatan penyidik. (3) Tingkat Jabatan yang telah ditentukan disampaikan secara terbuka dalam pengumuman rekrutmen penyidik. wwww.peraturan.go.id (4) Pegawai yang lolos seleksi diangkat dan ditempatkan pada tingkat jabatan yang telah ditentukan sebagaimana pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Komisi dapat mengangkat Penyidik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG. (2) Pengangkatan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengembangan karir bagi Penyidik Komisi yang memenuhi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Komisi. (3) Syarat pengangkatan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG meliputi: a. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan teknis di bidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; b. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut; c. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat sesuai dengan peraturan instansi asal; d. tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan; e. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan Dewan Pengawas, Pimpinan, dan/atau Pegawai Komisi; f. memperoleh surat penugasan dari instansi asal; g. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan h. lulus syarat dan seleksi kompetensi Pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku di Komisi. wwww.peraturan.go.id

BAB Kedua

Persyaratan Penyelidik

Pasal 6

Koreksi

Penyelidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi: a. syarat umum; dan b. syarat khusus.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Persyaratan Penyidik

Pasal 11

Koreksi

Penyidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi: a. syarat umum; dan b. syarat khusus. wwww.peraturan.go.id

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) Sumpah/janji yang diucapkan kandidat Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah: bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi, tidak menjanjikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; wwww.peraturan.go.id bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; bahwa saya akan setia kepada Pancasila, Negara Republik INDONESIA, menjunjung tinggi kehormatan negara, mengutamakan kepentingan negara dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku; bahwa saya dalam jabatan ini akan bekerja dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, menjunjung etika Jabatan, menegakkan nilai dasar pribadi, kode etik perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.” (2) Dalam hal kandidat Penyelidik atau Penyidik tidak mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keyakinan agama atau kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bersangkutan mengucapkan janji. (3) Dalam hal kandidat Penyelidik atau Penyidik mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), frasa “Demi Allah saya bersumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”. (4) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Kristen atau Katolik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi “Kiranya Tuhan menolong Saya”. (5) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Hindu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. (6) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Budha, frasa “Demi Allah“ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha”. (7) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Khonghucu, frasa “Demi Allah“ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di wwww.peraturan.go.id tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”. (8) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 24

Pasal 25

BAB 6

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 7

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31