Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara

PERBAN Nomor 2 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2026 Nomor 6) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui mekanisme kenaikan jenjang adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; c. telah memenuhi angka kredit sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang akan diduduki; d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda; e. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya; f. berijazah paling rendah doktoral di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli utama; g. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan advokasi kebijakan paling singkat 2 (dua) tahun; i. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. lulus pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS; l. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; n. pada saat pengusulan berusia paling tinggi: 1. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda; 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya; dan 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli utama; dan o. berstatus sebagai anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk: a. surat pengusulan Peserta; b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. dokumen penetapan angka kredit terakhir; e. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f; f. daftar riwayat hidup; g. portofolio; h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan; j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m; k. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi; dan l. hasil pindai kartu anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau bukti keanggotaan lain yang sah yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui promosi ke dalam JF Bidang PKP ASN adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; c. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda; e. berijazah paling rendah doktoral di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli utama; f. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan advokasi kebijakan paling singkat 2 (dua) tahun; h. memiliki prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; i. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. lulus pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS; l. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan n. pada saat pengusulan berusia paling tinggi: 1. 52 (lima puluh dua) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda; 2. 54 (lima puluh empat) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya; dan 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli utama. (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk: a. surat pengusulan Peserta; b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e; e. daftar riwayat hidup; f. portofolio; g. bukti pendukung prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; h. dokumen nilai predikat kinerja 2 (dua) tahun terakhir; i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan; j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m; k. surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda; dan l. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui mekanisme kenaikan jenjang adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; c. telah memenuhi angka kredit sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara yang akan diduduki; d. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda, Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama; e. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan paling singkat 2 (dua) tahun; g. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. lulus pelatihan fungsional bagi Widyaiswara; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS; j. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; l. pada saat pengusulan berusia paling tinggi: 1. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda; 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya; dan 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama; dan m. berstatus sebagai anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara. (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk: a. surat pengusulan Peserta; b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. dokumen penetapan angka kredit terakhir; e. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; f. daftar riwayat hidup; g. portofolio; h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Widyaiswara; j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k; k. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan mengikuti Uji Kompetensi; dan l. hasil pindai kartu anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara atau bukti keanggotaan lain yang sah yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara. 4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui promosi ke dalam JF Bidang PKP ASN adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; c. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. berijazah paling rendah doktoral di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda, Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama; e. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan paling singkat 2 (dua) tahun; g. memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan: 1. perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, penulisan karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, dan pembelajaran di tempat kerja bagi calon Peserta yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda; 2. perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, penulisan dan publikasi karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran di tempat kerja, dan penjaminan mutu program pelatihan bagi calon Peserta yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya; dan 3. perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan program pelatihan, penulisan dan publikasi karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran di tempat kerja, dan penjaminan mutu dan evaluasi program pelatihan bagi calon Peserta yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama, h. memiliki prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; i. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. lulus pelatihan fungsional bagi Widyaiswara; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS; l. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan n. pada saat pengusulan berusia paling tinggi: 1. 52 (lima puluh dua) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda; 2. 54 (lima puluh empat) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya; dan 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama. (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk: a. surat pengusulan Peserta; b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; e. daftar riwayat hidup; f. portofolio; g. dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; h. bukti pendukung prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; i. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. sertifikat pelatihan fungsional bagi Widyaiswara; k. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m; l. surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda; dan m. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi. 5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

(1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN melalui mekanisme kenaikan jenjang sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; c. telah memenuhi angka kredit sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN yang akan diduduki; d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda; e. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama; f. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pengembangan kompetensi ASN paling singkat 2 (dua) tahun; h. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. lulus pelatihan fungsional bagi Analis Pengembangan Kompetensi ASN; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS; k. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; m. pada saat pengusulan berusia paling tinggi: 1. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda; 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya; dan 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama; dan n. berstatus sebagai anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN. (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk: a. surat pengusulan Peserta; b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. dokumen penetapan angka kredit terakhir; e. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e; f. daftar riwayat hidup; g. portofolio; h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analis Pengembangan Kompetensi ASN; j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf m; k. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi; dan l. hasil pindai kartu anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN atau bukti keanggotaan lain yang sah yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN. 6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Koreksi

(1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN melalui promosi ke dalam JF Bidang PKP ASN adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; c. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama; e. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pengembangan kompetensi ASN paling singkat 2 (dua) tahun; g. memiliki prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; h. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. lulus pelatihan fungsional bagi Analis Pengembangan Kompetensi ASN; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS; k. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan m. pada saat pengusulan berusia paling tinggi: 1. 52 (lima puluh dua) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda; 2. 54 (lima puluh empat) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya; dan 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama. (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk: a. surat pengusulan Peserta; b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; e. daftar riwayat hidup; f. portofolio; g. bukti pendukung prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analis Pengembangan Kompetensi ASN; j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l; k. surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda; dan l. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara

Pasal I

Pasal 12

Pasal I

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal II