Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara

PERBAN Nomor 3 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. 5. Ekosistem Pembelajaran ASN yang selanjutnya disebut Ekosistem Pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri atas unsur yang saling terhubung dan berkolaborasi untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN melalui pembelajaran secara terintegrasi, konstektual, dan berkelanjutan. 6. Pemberi Dukungan (Enabler) yang selanjutnya disebut Enabler adalah instansi atau pihak yang menyediakan dukungan dalam pembelajaran ASN. 7. Penyedia Layanan (Provider) yang selanjutnya disebut Provider adalah instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah yang menyelenggarakan dan/atau menyediakan layanan pembelajaran ASN. 8. Pengguna (User) yang selanjutnya disebut User adalah instansi pemerintah atau Pegawai ASN yang menjadi penerima manfaat layanan pembelajaran ASN dalam Ekosistem Pembelajaran. 9. Rencana Pengembangan Kompetensi (Human Capital Development Plan) Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut HCDP Tingkat Instansi adalah rencana pengembangan kompetensi tingkat instansi sesuai dengan rencana strategis yang disertai dengan alokasi anggaran dalam periode waktu 5 (lima) tahun. 10. Pengembangan Kapasitas adalah proses sistematis untuk memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan kemampuan individu, organisasi, dan/atau masyarakat dalam merumuskan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. 11. Pembelajaran ASN adalah proses mengakuisisi dan menginternalisasi pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap/perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN. 12. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien. 13. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi Pegawai ASN dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 14. Platform Pembelajaran adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Pembelajaran ASN dalam Ekosistem Pembelajaran. 15. Kerja Sama Ekosistem Pembelajaran yang selanjutnya disebut Kerja Sama Ekosistem adalah kesepakatan antara para pihak dalam rangka pelaksanaan kolaborasi penyelenggaraan Ekosistem Pembelajaran.

BAB II

TATA KELOLA EKOSISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 4

Koreksi

Tata kelola Ekosistem Pembelajaran terdiri atas: a. struktur; b. mekanisme Kerja Sama Ekosistem; c. monitoring dan evaluasi; dan d. Pengembangan Kapasitas.

Pasal 5

Koreksi

(1) Struktur Ekosistem Pembelajaran dapat berupa unsur yang saling terhubung dan berkolaborasi baik dalam lingkup: a. nasional; dan b. internasional. (2) Lingkup nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan sistem Pembelajaran ASN dengan melibatkan keseluruhan atau sebagian unsur Ekosistem Pembelajaran di tingkat nasional. (3) Lingkup internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan sistem Pembelajaran ASN dengan melibatkan keseluruhan atau sebagian unsur Ekosistem Pembelajaran di tingkat internasional. (4) Struktur Ekosistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. subsistem instansi pemerintah; dan b. subsistem instansi nonpemerintah. (5) Subsistem instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan berbagai unit organisasi atau entitas dalam lingkup instansi pemerintah yang memiliki peran dalam Pengembangan Kompetensi melalui Pembelajaran ASN. (6) Subsistem instansi nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan berbagai instansi nonpemerintah yang memiliki peran dalam Pengembangan Kompetensi melalui Pembelajaran ASN. (7) Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi ke dalam peran sebagai berikut: a. Enabler; b. Provider; dan c. User.

Pasal 6

(1) Enabler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a memberikan dukungan terhadap Pengembangan Kompetensi dalam bentuk: a. kebijakan; b. teknologi; c. fasilitasi akses; d. integrasi sistem; e. pendanaan program dan nonprogram; dan f. dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Enabler berkoordinasi dengan LAN.

Pasal 7

(1) Provider sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b ditetapkan oleh LAN. (2) Dalam penetapan Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAN mempertimbangkan hal sebagai berikut: a. kesesuaian visi, misi, dan tujuan dengan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi serta pembangunan nasional; b. kredibilitas, kapabilitas kelembagaan, dan rekam jejak sesuai kebutuhan Pengembangan Kompetensi; c. komitmen terhadap standar mutu sebagaimana ditetapkan; dan d. pertimbangan lain yang relevan. (3) Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. instansi pemerintah pusat; b. instansi pemerintah daerah; c. instansi pemerintah luar negeri; d. lembaga swasta; e. perguruan tinggi; f. lembaga donor; dan/atau g. instansi lain sesuai dengan kebutuhan Ekosistem Pembelajaran. (4) Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran dalam penyediaan dan penyelenggaraan layanan Pembelajaran ASN yang meliputi: a. pengembangan konten pembelajaran; b. layanan Pengembangan Kompetensi; c. sertifikasi dan pengakuan; dan d. pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c memiliki peran dalam penyelenggaraan layanan Pembelajaran ASN yang meliputi: a. pemanfaatan layanan Pembelajaran ASN; b. partisipasi aktif dalam Pembelajaran ASN; c. pemberian evaluasi dan umpan balik; dan d. pemanfaatan Ekosistem Pembelajaran lainnya.

Pasal 9

(1) Mekanisme Kerja Sama Ekosistem dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi: a. penyelenggaraan program Pembelajaran ASN; b. pengembangan kurikulum, metode, dan konten pembelajaran; c. pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana; d. pemanfaatan atau pengembangan Platform Pembelajaran; e. konsorsium Pengembangan Kompetensi; f. pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. bentuk kolaborasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan Ekosistem Pembelajaran. (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama. (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan unsur internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Pembelajaran ASN serta dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan Pembelajaran ASN. (5) Segala bentuk kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pemantauan dan evaluasi Ekosistem Pembelajaran dilaksanakan untuk menilai ketercapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi kolaborasi, serta dampaknya bagi penyelenggaraan Ekosistem Pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan: a. Enabler; b. Provider; dan/atau c. User (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan yang paling sedikit memuat capaian, kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut perbaikan. (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan dan pengembangan Ekosistem Pembelajaran.

Pasal 11

(1) Untuk meningkatkan kualitas Ekosistem Pembelajaran secara berkelanjutan, dilakukan Pengembangan Kapasitas bagi Enabler, Provider, dan User sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung efektivitas, profesionalitas, dan Kerja Sama Ekosistem. (2) Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penjaminan mutu kelembagaan, pendampingan, pertukaran pengetahuan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14