Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Pengadaan Barang/Jasa Internasional adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri yang terbuka bagi pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. 3. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. 4. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 9. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 10. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. 11. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari luar negeri. 12. Perjanjian Hibah Luar Negeri (Letter of Grant) adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan. 13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 17. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 19. Executing Agency yang selanjutnya disingkat EA adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri. 20. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 21. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. 22. Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pihak yang berasal dari luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. 23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 24. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia. 25. Proposal adalah Dokumen Penawaran pada Seleksi Internasional. 26. Peserta Pemilihan adalah calon Penyedia yang mengajukan penawaran dan mengikuti tahapan Tender/Seleksi. 27. Kerja sama Operasi (Joint Operation) adalah bentuk kerja sama usaha antara 2 (dua) atau lebih Pelaku Usaha yang saling bergabung dalam satu kegiatan operasional yang bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap keseluruhan Kontrak. 28. Subkontrak adalah bentuk kerja sama usaha antara 1 (satu) Pelaku Usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana Pelaku Usaha utama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan, mengoordinasikan pekerjaan dengan pelaku usaha lainnya yang bertindak sebagai subpenyedia, dan menandatangani Kontrak dengan PPK. 29. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali. 30. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 31. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. 32. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL DENGAN SUMBER PENDANAAN APBN/APBD

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengadaan Barang/Jasa Internasional yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kajian pengadaan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan value for money. (2) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk: a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). (3) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal tidak ada Pelaku Usaha Nasional yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 4

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun dan MENETAPKAN kajian pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai rencana strategis pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional. (2) Penyusunan dan penetapan rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan anggaran. (3) Apabila diperlukan, rencana strategis pengadaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan dan penetapan kembali. (4) Rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan: a. identifikasi kebutuhan; b. riset dan analisis pasar barang/jasa; c. analisis strategi pengadaan dan metode pemilihan Penyedia; d. identifikasi potensi penggunaan produk dalam negeri, pelaku usaha nasional, dan/atau pemberlakuan preferensi harga; e. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menghasilkan kondisi: 1) tidak adanya pelaku usaha nasional yang mampu dan memenuhi persyaratan; 2) tidak tersedianya Barang/Jasa yang dibutuhkan di pasar dalam negeri; dan/atau 3) tidak cukup kompetisi untuk Barang/Jasa tersebut di pasar dalam negeri; f. identifikasi dan mitigasi risiko; dan g. pelaksanaan kegiatan lain. (5) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengikutsertakan pihak yang kompeten untuk menyusun rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pihak yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agen Pengadaan, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 5

(1) Metode pemilihan Penyedia barang/jasa internasional ditentukan berdasarkan rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Metode pemilihan Penyedia barang/jasa internasional terdiri dari namun tidak terbatas pada: a. Tender Internasional; b. Seleksi Internasional; atau c. Penunjukan Langsung.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait metode pemilihan Penyedia barang/jasa internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB Kesatu

Kebijakan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam hal pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, LKPP bertindak sebagai mitra utama dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri/Pemberi Hibah Luar Negeri. (2) LKPP sebagai mitra utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan terhadap pedoman pengadaan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/Pemberi Hibah Luar Negeri melalui representasi pemerintah yang ada di organisasi Pemberi Pinjaman Luar Negeri/Pemberi Hibah Luar Negeri tersebut. (3) LKPP sebagai mitra utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani nota kesepahaman dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pasal 8

(1) Pengadaan Barang/Jasa Internasional yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kajian pengadaan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan value for money. (2) EA menyusun dan MENETAPKAN kajian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai rencana strategis pengadaan. (3) Penyusunan dan penetapan rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelaksanaan peningkatan persiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah/Daftar Rencana Kegiatan Hibah sampai dengan sebelum pencantuman dalam Daftar Kegiatan. (4) Apabila diperlukan, rencana strategis pengadaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dan penetapan kembali. (5) Rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan bagi EA untuk membuat kesepakatan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/ Pemberi Hibah Luar Negeri terkait tata cara/ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan digunakan dalam implementasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri pada saat negosiasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri. (6) Rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. identifikasi kebutuhan b. riset dan analisis pasar barang/jasa termasuk ketersediaan barang/jasa yang dimaksud di pasar dalam negeri maupun ketersediaan dari pelaku usaha di dalam negeri; c. analisis strategi pengadaan dan metode pemilihan Penyedia; d. identifikasi dan mitigasi risiko implementasi, termasuk dan tidak terbatas pada adanya tambahan kapasitas pengadaan (jika dibutuhkan) untuk dapat menegosiasikan Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau implementasi pengadaan dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri tersebut; dan e. pelaksanaan kegiatan lain. (7) EA dapat mengikutsertakan pihak yang kompeten dalam menyusun kajian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Pihak yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agen Pengadaan dan/atau tenaga ahli.

Pasal 9

(1) EA membuat kesepakatan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/Pemberi Hibah Luar Negeri pada saat negosiasi terkait tata cara/ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan digunakan dalam implementasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/ Perjanjian Hibah Luar Negeri sebagai ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional. (3) Dalam membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), EA berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan/atau LKPP.

Pasal 10

(1) Kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dilakukan setelah berlakunya Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri atau setelah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri. (2) Dalam hal penandatanganan kontrak dengan Penyedia dilakukan dan kontrak tersebut efektif atau dilaksanakan sebelum penandatanganan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri, EA harus memastikan adanya ketentuan pembiayaan atas pengeluaran untuk kontrak tersebut. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14