Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

(1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara wajib menjadi peserta Penjaminan. (2) Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik INDONESIA, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan LPS ini. (3) Kewajiban Bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

(1) Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib: a. menyerahkan dokumen: 1. anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank; 2. salinan dokumen perizinan Bank; 3. surat keterangan dari OJK mengenai tingkat kesehatan Bank; dan 4. surat pernyataan dari Pemegang Saham, direksi kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, Direksi, dan Dewan Komisaris; b. menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank; c. membayar kontribusi kepesertaan; d. membayar premi Penjaminan; e. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS; f. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Penjaminan; g. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya yang ditetapkan oleh LPS di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; h. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank dan tempat lainnya yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai: 1. maksimum tingkat bunga Penjaminan yang wajar yang ditetapkan LPS; dan 2. maksimum nilai Simpanan yang dijamin LPS; dan i. mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta Penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan. (2) Bank melakukan penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h. (3) Hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Bank kepada LPS. (4) Tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh LPS. (5) LPS dapat melakukan pemeriksaan secara langsung atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h.

(1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham. (2) Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan fotokopi dari surat keputusan OJK mengenai pemberian izin usaha Bank. (3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Bank melakukan kegiatan operasional. (4) Surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan kepada LPS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

(1) Surat keterangan dari OJK mengenai tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Bank menerima dari OJK dan menyampaikan kepada LPS; atau b. OJK menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui Bank jika dipandang perlu oleh OJK. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan Bank oleh OJK. (4) Tata cara penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam kesepakatan bersama antara OJK dan LPS.

Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 dibuat sesuai dengan format: a. Surat Pernyataan Pemegang Saham Perorangan tercantum dalam Lampiran I; b. Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran II; c. Surat Pernyataan Direksi Kantor Pusat dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III; d. Surat Pernyataan Direksi tercantum dalam Lampiran IV; dan e. Surat Pernyataan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPS ini.

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan LPS ini meliputi: a. baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi; b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank; c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank; atau d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank.

(1) Surat pernyataan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham. (2) Surat pernyataan direksi kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang bank yang berkedudukan di luar negeri melakukan kegiatan operasional. (3) Surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dibuat dan ditandatangani di luar negeri wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham. (2) Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan fotokopi dari surat keputusan OJK mengenai pemberian izin usaha Bank. (3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Bank melakukan kegiatan operasional. (4) Surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan kepada LPS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

(1) Surat keterangan dari OJK mengenai tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Bank menerima dari OJK dan menyampaikan kepada LPS; atau b. OJK menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui Bank jika dipandang perlu oleh OJK. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan Bank oleh OJK. (4) Tata cara penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam kesepakatan bersama antara OJK dan LPS.

Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 dibuat sesuai dengan format: a. Surat Pernyataan Pemegang Saham Perorangan tercantum dalam Lampiran I; b. Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran II; c. Surat Pernyataan Direksi Kantor Pusat dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III; d. Surat Pernyataan Direksi tercantum dalam Lampiran IV; dan e. Surat Pernyataan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPS ini.

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan LPS ini meliputi: a. baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi; b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank; c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank; atau d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank.

(1) Surat pernyataan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham. (2) Surat pernyataan direksi kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang bank yang berkedudukan di luar negeri melakukan kegiatan operasional. (3) Surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dibuat dan ditandatangani di luar negeri wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari modal disetor Bank. (2) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan OJK. (3) Bank hasil penggabungan atau peleburan usaha dari beberapa Bank peserta Penjaminan atau Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah tidak dikenakan ketentuan membayar kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Bank melakukan kegiatan operasional.

(1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk periode: a. 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan b. 1 Juli sampai dengan 31 Desember. (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode. (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat. (4) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Simpanan yang berasal dari Bank lain, tidak termasuk Simpanan bersaldo debit.

Pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan: a. pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan b. penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a wajib dilakukan paling lambat tanggal: a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, ke rekening yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

Penyesuaian premi setelah akhir periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan: a. penghitungan premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); b. penghitungan kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. penghitungan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa: 1. dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau 2. dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

(1) Perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh Bank. (2) Perhitungan premi oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi final setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi periode yang bersangkutan pada tanggal 31 Januari atau tanggal 31 Juli. (3) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi oleh Bank sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil verifikasi atas perhitungan premi yang dilakukan LPS merupakan perhitungan premi final. (5) Hasil verifikasi premi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali dalam hal: a. terdapat data dan/atau informasi baru yang berbeda dengan data dan/atau informasi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. dilakukan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan premi oleh Bank dengan hasil verifikasi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (5), Bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi pada saat pembayaran premi periode berikutnya.

(1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi namun Bank masih memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, kelebihan pembayaran tersebut digunakan dengan urutan untuk pembayaran: a. denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran premi; b. denda keterlambatan penyampaian laporan; dan c. kewajiban lainnya kepada LPS, jika ada. (2) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi dan Bank tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi periode berikutnya. (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi pembayaran oleh Bank, LPS dapat mengembalikan kelebihan tersebut atas permintaan Bank setelah memperhitungkan seluruh kewajiban pembayaran Bank yang tertunggak kepada LPS. (4) Pengembalian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah LPS melakukan verifikasi perhitungan premi Bank tersebut.

(1) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode Bank melakukan kegiatan operasional. (2) Premi untuk pertama kali yang harus dibayar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak Bank melakukan kegiatan operasional sampai dengan akhir periode dilakukannya kegiatan operasional Bank. (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.

Dalam hal Bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka: a. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing Bank tersebut sebelum penggabungan usaha ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh Bank hasil penggabungan usaha; dan b. untuk penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing Bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan Bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

(1) Dalam hal Bank dalam resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka: a. Bank tidak melakukan penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan c. semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi yang belum dibayar Bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha menjadi kewajiban yang harus dibayarkan Bank tersebut kepada LPS. (2) Dalam hal semua kewajiban Bank dalam resolusi yang dicabut izin usahanya oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, LPS mengembalikan kelebihan premi kepada Bank tersebut. (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum pencabutan izin usaha Bank dengan melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum pencabutan izin usaha.

(1) Dalam hal Bank mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham kepada OJK maka: a. Bank tidak melakukan penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan c. Bank harus melunasi semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi sebelum tanggal pencabutan izin usaha kepada LPS. (2) Dalam hal semua kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, LPS mengembalikan kelebihan premi tersebut kepada Bank setelah OJK menerbitkan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank. (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan oleh OJK. (4) Dalam menghitung ulang premi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPS melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan oleh OJK.

Dalam menghitung rata-rata saldo bulanan total Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Simpanan dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan Bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada otoritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bank harus menyampaikan kepada LPS: a. perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan b. bukti pembayaran premi. (2) Format perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan panduan tata cara perhitungan premi ditetapkan oleh LPS.

(1) Dalam hal terdapat koreksi atas saldo bulanan total Simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar Bank, Bank wajib membayar kekurangan premi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan dari LPS kepada Bank mengenai kekurangan premi tersebut. (2) Dalam hal Bank melakukan koreksi atas saldo bulanan total Simpanan bulan tertentu yang mengakibatkan kelebihan premi, kelebihan premi tersebut hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi disampaikan paling lambat tanggal: a. 31 Agustus, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan b. 28 Februari, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. (3) Kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

(1) Simpanan pada Bank konvensional yang dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. (2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin berbentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah. (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup Simpanan yang berasal dari Bank lain. (4) Simpanan bersaldo debit dan pinjaman atau pembiayaan bersaldo kredit tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi seluruh Simpanan yang dihimpun Bank sampai dengan saat pencabutan izin usaha Bank oleh OJK, termasuk Simpanan yang memiliki jangka waktu dan telah jatuh tempo sebelum maupun pada saat Bank dicabut izin usahanya namun belum dibayar oleh Bank sebagian atau seluruhnya kepada nasabah.

(1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo yang tercatat pada pembukuan Bank pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. saldo Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah; b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak Nasabah Penyimpan, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga; atau c. nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha Bank dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada pembukuan Bank, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

(1) Transfer keluar yang berasal dari Simpanan Nasabah Penyimpan dan belum keluar dari Bank termasuk dalam kategori Simpanan. (2) Transfer masuk yang sudah diterima Bank untuk kepentingan Nasabah Penyimpan namun belum dibukukan ke dalam rekening Simpanan Nasabah Penyimpan termasuk dalam kategori Simpanan.

(1) Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap Nasabah Penyimpan pada satu Bank merupakan hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan. (2) Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi 1 (satu) Nasabah Penyimpan merupakan saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara proporsional dengan jumlah pemilik rekening, jika tidak diperjanjikan lain dalam pembukaan rekening gabungan tersebut. (3) Dalam hal Nasabah Penyimpan memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain.

Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap Nasabah Penyimpan pada satu Bank paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bank menginformasikan kepada Nasabah Penyimpan mengenai: a. produk yang tidak dijamin LPS; dan b. risiko Simpanan menjadi Simpanan tidak layak dibayar oleh LPS jika Nasabah Penyimpan menerima hasil bunga melebihi tingkat bunga Penjaminan LPS.

(1) LPS melakukan persiapan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan pada saat Bank mengalami permasalahan solvabilitas. (2) LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar, jika OJK mencabut izin usaha Bank. (3) LPS dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. (4) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap. (5) Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.

(1) Dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pegawai Bank, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari Bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan Bank wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. daftar Simpanan Nasabah Penyimpan yang tercatat dalam pembukuan Bank; b. daftar Simpanan Nasabah Penyimpan yang juga memiliki kewajiban kepada Bank yang telah jatuh tempo dan/atau gagal bayar; c. daftar tagihan Bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh Bank; d. standar operasional prosedur internal Bank terkait Simpanan Nasabah Penyimpan; e. susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Bank; f. neraca dan rinciannya; dan g. data, informasi, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

(1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS terhadap data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari OJK dan/atau Bank yang dicabut izin usahanya. (2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain. (3) LPS mengumumkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi di situs web resmi LPS, kantor Bank yang dicabut izin usahanya, atau media lain yang dapat menjangkau Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya.

(1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya. (2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan: a. pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai; dan b. pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar.

Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(1) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut. (2) Apabila Nasabah Penyimpan yang simpanannya ditetapkan layak dibayar tidak mengajukan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar dari LPS menjadi hilang dan Simpanan Nasabah Penyimpan selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi; dan b. LPS tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana klaim atas Simpanan Nasabah Penyimpan. (3) Paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengumumkan berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya.

(1) Pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2). (2) Pembayaran klaim Penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui Bank pembayar atau media pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh LPS. (3) Pembayaran klaim Penjaminan atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. (4) Dalam hal terdapat Nasabah Penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan Nasabah Penyimpan melebihi jumlah maksimum Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.

(1) Pembayaran klaim Penjaminan atas Simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu. (2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah. (3) Dalam hal klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mata uang asing, pembayaran dilakukan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs yang diterbitkan Bank INDONESIA pada tanggal pencabutan izin usaha Bank tersebut.

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah LPS melakukan perjumpaan utang antara kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank dan Simpanan Nasabah Penyimpan. (2) Kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewajiban Nasabah Penyimpan yang dikategorikan macet dan hapus buku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (3) Simpanan Nasabah Penyimpan yang dapat dilakukan perjumpaan utang dengan kewajiban Nasabah Penyimpan oleh LPS paling tinggi sebesar nilai Simpanan yang dijamin dan layak dibayar. (4) Dalam hal masih terdapat sisa Simpanan setelah dilakukan perjumpaan utang dengan kewajiban Nasabah Penyimpan oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. sisa Simpanan dari nilai Simpanan yang dijamin dibayarkan penjaminannya oleh LPS; dan/atau b. sisa Simpanan di atas nilai Simpanan yang dijamin tidak dibayarkan penjaminannya oleh LPS dan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi Bank. (5) Dalam hal Nasabah Penyimpan masih memiliki sisa Simpanan dan/atau kewajiban setelah dilakukan perjumpaan utang dan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian atas Simpanan dan kewajiban diselesaikan dengan mekanisme likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai likuidasi bank.

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar jika berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: a. data Simpanan Nasabah Penyimpan tidak tercatat pada Bank; b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

(1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank jika dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama Nasabah Penyimpan, saldo Simpanan, dan informasi lain yang berlaku untuk rekening Simpanan. (2) Pembukuan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa catatan atas transaksi keuangan sampai dengan tanggal Bank dicabut izin usahanya. (3) Dalam hal diperlukan, LPS dapat melakukan pengujian aliran dana masuk ke Bank yang membentuk saldo Simpanan.

(1) Dalam hal LPS menemukan bukti yang mengakibatkan suatu Simpanan dalam pembukuan Bank menjadi Simpanan fiktif, Simpanan tersebut tidak diakui sebagai Simpanan. (2) Simpanan fiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Simpanan pada Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagai Simpanan. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. hasil pemeriksaan atau investigasi oleh LPS dan/atau OJK; b. hasil pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan oleh aparat penegak hukum; dan/atau c. hasil rekonsiliasi dan verifikasi LPS.

(1) LPS MENETAPKAN tingkat bunga Penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan Simpanan yang layak dibayar. (2) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, jika Nasabah Penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemberian berupa uang dari Bank yang diterima Nasabah Penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh Bank diperhitungkan sebagai bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan. (4) Bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bunga yang tercatat dalam pembukuan Bank sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (5) Hadiah dalam bentuk apapun yang diterima Nasabah Penyimpan dari program undian berkaitan dengan penghimpunan dana oleh Bank yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak termasuk dalam perhitungan bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan. (6) LPS MENETAPKAN tingkat bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Januari, Mei, dan September. (7) Dalam hal diperlukan, LPS dapat MENETAPKAN tingkat bunga Penjaminan di luar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) LPS mengumumkan tingkat bunga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

(1) Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh LPS dengan kriteria untuk: a. tabungan dan giro, jika tingkat bunga terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode pembebanan bunga tersebut; b. deposito yang belum pernah diperpanjang, jika tingkat bunga pada saat pembukaan yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode pembukaan deposito tersebut; c. deposito yang sudah diperpanjang, jika tingkat bunga pada saat perpanjangan terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut; dan/atau d. sertifikat deposito, jika tingkat bunga pada penerbitan sertifikat deposito yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode penerbitan sertifikat deposito tersebut. (2) Ketentuan mengenai Nasabah Penyimpan yang dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk Simpanan Nasabah Penyimpan dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan tabungan, giro, deposito, dan/atau sertifikat deposito.

Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berlaku untuk penetapan status Penjaminan Simpanan terhadap Simpanan berdasarkan prinsip syariah.

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan: a. diindikasikan atau diduga oleh LPS, OJK, dan/atau aparat penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; atau b. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank, Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c. (2) Dalam hal terdapat: a. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang MEMUTUSKAN bahwa Nasabah Penyimpan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; b. surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari aparat penegak hukum; dan/atau c. keberatan dari Nasabah Penyimpan yang diterima oleh LPS, status Simpanan yang dimiliki oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dari Simpanan tidak layak dibayar menjadi Simpanan yang layak dibayar.

(1) Dalam hal LPS mendapatkan: a. bukti baru yang menyebabkan Simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar; dan/atau b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar, LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan tidak layak dibayar. (2) Dalam hal status Simpanan Nasabah Penyimpan diubah oleh LPS dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah Penyimpan wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.

Dalam mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Nasabah Penyimpan dapat menunjuk pihak lain dengan surat kuasa.

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar jika berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: a. data Simpanan Nasabah Penyimpan tidak tercatat pada Bank; b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

(1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank jika dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama Nasabah Penyimpan, saldo Simpanan, dan informasi lain yang berlaku untuk rekening Simpanan. (2) Pembukuan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa catatan atas transaksi keuangan sampai dengan tanggal Bank dicabut izin usahanya. (3) Dalam hal diperlukan, LPS dapat melakukan pengujian aliran dana masuk ke Bank yang membentuk saldo Simpanan.

(1) Dalam hal LPS menemukan bukti yang mengakibatkan suatu Simpanan dalam pembukuan Bank menjadi Simpanan fiktif, Simpanan tersebut tidak diakui sebagai Simpanan. (2) Simpanan fiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Simpanan pada Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagai Simpanan. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. hasil pemeriksaan atau investigasi oleh LPS dan/atau OJK; b. hasil pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan oleh aparat penegak hukum; dan/atau c. hasil rekonsiliasi dan verifikasi LPS.

(1) LPS MENETAPKAN tingkat bunga Penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan Simpanan yang layak dibayar. (2) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, jika Nasabah Penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemberian berupa uang dari Bank yang diterima Nasabah Penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh Bank diperhitungkan sebagai bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan. (4) Bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bunga yang tercatat dalam pembukuan Bank sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (5) Hadiah dalam bentuk apapun yang diterima Nasabah Penyimpan dari program undian berkaitan dengan penghimpunan dana oleh Bank yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak termasuk dalam perhitungan bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan. (6) LPS MENETAPKAN tingkat bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Januari, Mei, dan September. (7) Dalam hal diperlukan, LPS dapat MENETAPKAN tingkat bunga Penjaminan di luar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) LPS mengumumkan tingkat bunga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

(1) Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh LPS dengan kriteria untuk: a. tabungan dan giro, jika tingkat bunga terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode pembebanan bunga tersebut; b. deposito yang belum pernah diperpanjang, jika tingkat bunga pada saat pembukaan yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode pembukaan deposito tersebut; c. deposito yang sudah diperpanjang, jika tingkat bunga pada saat perpanjangan terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut; dan/atau d. sertifikat deposito, jika tingkat bunga pada penerbitan sertifikat deposito yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode penerbitan sertifikat deposito tersebut. (2) Ketentuan mengenai Nasabah Penyimpan yang dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk Simpanan Nasabah Penyimpan dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan tabungan, giro, deposito, dan/atau sertifikat deposito.

Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berlaku untuk penetapan status Penjaminan Simpanan terhadap Simpanan berdasarkan prinsip syariah.

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan: a. diindikasikan atau diduga oleh LPS, OJK, dan/atau aparat penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; atau b. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank, Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c. (2) Dalam hal terdapat: a. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang MEMUTUSKAN bahwa Nasabah Penyimpan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; b. surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari aparat penegak hukum; dan/atau c. keberatan dari Nasabah Penyimpan yang diterima oleh LPS, status Simpanan yang dimiliki oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dari Simpanan tidak layak dibayar menjadi Simpanan yang layak dibayar.

(1) Dalam hal LPS mendapatkan: a. bukti baru yang menyebabkan Simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar; dan/atau b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar, LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan tidak layak dibayar. (2) Dalam hal status Simpanan Nasabah Penyimpan diubah oleh LPS dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah Penyimpan wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.

(1) Nasabah Penyimpan dapat mengajukan keberatan atas keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada LPS. (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan keberatan kepada LPS. (3) Pengajuan keberatan atas keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak keputusan diumumkan. (4) Pengajuan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa: a. identitas Nasabah Penyimpan; b. fotokopi bukti kepemilikan Simpanan atau bukti lain yang menunjukkan kepemilikan Simpanan; dan c. kronologi dan alasan mengajukan keberatan, serta dokumen pendukung. (5) Dalam hal permohonan keberatan tidak diajukan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nasabah Penyimpan dianggap telah menerima keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar. (6) LPS memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah Penyimpan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Nasabah Penyimpan dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan atas keputusan keberatan oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat keputusan atas penanganan keberatan. (8) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS MENETAPKAN perubahan status Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut dari Simpanan tidak layak dibayar menjadi Simpanan yang layak dibayar. (9) LPS hanya membayar Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan nilai Penjaminan termasuk bunga atau kompensasi yang wajar sejak Simpanan tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan ditetapkan layak dibayar.

Dalam mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Nasabah Penyimpan dapat menunjuk pihak lain dengan surat kuasa.

Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS menyampaikan informasi dimaksud kepada OJK.

Bank yang tidak memenuhi kewajiban penempatan bukti kepesertaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada OJK.

(1) Bank yang tidak melunasi: a. pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau b. kekurangan premi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenai sanksi administratif oleh LPS berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan yang lebih rendah antara: a. jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.

(1) Dalam kondisi tertentu, LPS dapat melakukan penyesuaian terhadap pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau c. kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat. (3) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyesuaian besaran denda dan/atau periode pemberlakuan penyesuaian besaran denda. (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisioner LPS. (5) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS. (6) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh LPS kepada Bank.

(1) Dalam hal status pengawasan Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan atau Bank dalam resolusi, LPS mengenakan denda pembayaran premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebesar 0% (nol persen). (2) Dalam hal Bank dikenakan denda pembayaran premi Penjaminan sebelum Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan atau Bank dalam resolusi, dan Bank belum membayar denda tersebut, pembayaran denda tersebut ditangguhkan sampai dengan Bank dimaksud ditetapkan kembali sebagai Bank dalam pengawasan normal.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS ini jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan hari libur lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah, batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Keberatan Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya atas keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar sebelum UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6845) berlaku, diberikan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6845) berlaku dan tidak melewati jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Upaya hukum melalui pengadilan yang diajukan oleh Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya atas keputusan keberatan sebelum UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6845) berlaku, diberikan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6845) berlaku dan tidak melewati jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pada saat Peraturan LPS ini mulai berlaku: a. program Penjaminan Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan dalam Peraturan LPS ini kecuali diatur lain dalam Peraturan LPS mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah; b. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 662) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan LPS ini; c. Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 662), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan d. ketentuan mengenai penetapan status Penjaminan Simpanan Nasabah Penyimpan berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023.

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2023 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I No.38 LPS. Penjaminan Simpanan. Program. (Penjelasan atas Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 408)