Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan

PERBAN Nomor 2 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PROGRAM EDUKASI

Pasal 7

(1) Program edukasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai sektor keuangan, penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, resolusi bank, resolusi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, stabilitas sistem keuangan, dan/atau pengelolaan keuangan. (2) Program edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui: a. diskusi, seminar, dan lokakarya; b. pendidikan dan pelatihan; c. pameran dan ekshibisi; d. olahraga, kesenian, dan budaya; e. publikasi di media cetak dan/atau media elektronik; dan/atau f. kegiatan edukasi lain yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Program edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 8

(1) Program edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diselenggarakan sesuai dengan rencana tahunan. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

(1) Program Edukasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diawali dengan pengajuan Proposal kerja sama oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan hukum/pihak yang memiliki entitas induk berupa badan hukum. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sponsorship; b. dukungan logistik; c. penyediaan narasumber; d. penyediaan materi, modul, dan media edukasi; dan e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Program edukasi yang diselenggarakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan Proposal kerja sama; b. analisis kelayakan Proposal kerja sama; c. pelaksanaan kegiatan; dan d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 10

(1) Penerimaan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilakukan atas Proposal kerja sama yang diajukan oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; b. tempat dan waktu kegiatan; c. tujuan kegiatan; d. bentuk kerja sama; e. perkiraan biaya; dan f. manfaat atau prestasi yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. surat pengantar Proposal kerja sama; b. dokumen legalitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; dan c. surat pernyataan yang paling sedikit memuat: 1. kesediaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan bentuk kerja sama yang disepakati; 2. kesediaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban; dan 3. pernyataan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif terhadap Proposal kerja sama. (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b terhadap Proposal kerja sama yang telah memenuhi kelengkapan administratif. (2) Dalam melakukan analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi dan meminta dokumen pendukung kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (3) Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Proposal kerja sama yang diajukan. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengenai persetujuan atau penolakan atas pengajuan Proposal kerja sama. (5) Ketentuan mengenai mekanisme analisis kelayakan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Proposal kerja sama disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan, persetujuan Proposal ditindaklanjuti dengan dokumen kerja sama. (2) Dokumen kerja sama paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lokasi dan waktu pelaksanaan; dan d. nilai dan/atau bentuk kerja sama;

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dilakukan sesuai dengan dokumen kerja sama.

Pasal 15

(1) Pihak lain yang melaksanakan kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan. (3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen pendukung untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 16

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d terhadap penyelenggaraan program edukasi dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama atau setelah pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 17

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d terhadap laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 18

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menilai kesesuaian kegiatan program edukasi dengan pencapaian tujuan.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan kegiatan program edukasi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk Mitra Pelaksana. (2) Mitra Pelaksana yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk diaudit atau diperiksa oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi. (3) Ketentuan mengenai penunjukan Mitra Pelaksana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB Ketiga

Penyelenggaraan Program Edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 9

(1) Program Edukasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diawali dengan pengajuan Proposal kerja sama oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan hukum/pihak yang memiliki entitas induk berupa badan hukum. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sponsorship; b. dukungan logistik; c. penyediaan narasumber; d. penyediaan materi, modul, dan media edukasi; dan e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Program edukasi yang diselenggarakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan Proposal kerja sama; b. analisis kelayakan Proposal kerja sama; c. pelaksanaan kegiatan; dan d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 10

(1) Penerimaan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilakukan atas Proposal kerja sama yang diajukan oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; b. tempat dan waktu kegiatan; c. tujuan kegiatan; d. bentuk kerja sama; e. perkiraan biaya; dan f. manfaat atau prestasi yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. surat pengantar Proposal kerja sama; b. dokumen legalitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; dan c. surat pernyataan yang paling sedikit memuat: 1. kesediaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan bentuk kerja sama yang disepakati; 2. kesediaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban; dan 3. pernyataan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif terhadap Proposal kerja sama. (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b terhadap Proposal kerja sama yang telah memenuhi kelengkapan administratif. (2) Dalam melakukan analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi dan meminta dokumen pendukung kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (3) Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Proposal kerja sama yang diajukan. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengenai persetujuan atau penolakan atas pengajuan Proposal kerja sama. (5) Ketentuan mengenai mekanisme analisis kelayakan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Proposal kerja sama disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan, persetujuan Proposal ditindaklanjuti dengan dokumen kerja sama. (2) Dokumen kerja sama paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lokasi dan waktu pelaksanaan; dan d. nilai dan/atau bentuk kerja sama;

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dilakukan sesuai dengan dokumen kerja sama.

Pasal 15

(1) Pihak lain yang melaksanakan kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan. (3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen pendukung untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 16

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d terhadap penyelenggaraan program edukasi dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama atau setelah pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 17

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d terhadap laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 18

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menilai kesesuaian kegiatan program edukasi dengan pencapaian tujuan.

BAB IV

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Pasal 20

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, ketahanan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan. (2) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pemberdayaan ekonomi masyarakat; d. pariwisata dan kebudayaan; e. pelestarian lingkungan; f. sosial; g. olahraga; h. keagamaan; dan i. bidang lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain. (4) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. barang; b. jasa; dan/atau c. beasiswa, sesuai dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 21

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a diselenggarakan sesuai dengan rencana tahunan. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 22

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diawali dengan pengajuan Proposal kerja sama oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan hukum/pihak yang memiliki entitas induk berupa badan hukum. (3) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diselenggarakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan Proposal kerja sama; b. analisis kelayakan Proposal kerja sama; c. pelaksanaan kegiatan; dan d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 23

(1) Penerimaan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan atas Proposal kerja sama yang diajukan oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; b. tempat dan waktu kegiatan; c. tujuan kegiatan; d. bentuk kerja sama; e. penerima manfaat; f. nilai bantuan; dan g. keluaran (output). (3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. surat pengantar Proposal kerja sama; b. dokumen legalitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; dan c. surat pernyataan yang paling sedikit memuat: 1. kesediaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan bentuk kerja sama yang disepakati; 2. kesediaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban; dan 3. pernyataan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif terhadap Proposal kerja sama. (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b terhadap Proposal kerja sama yang telah memenuhi kelengkapan administratif. (2) Dalam melakukan analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi dan meminta dokumen pendukung kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (3) Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Proposal kerja sama yang diajukan. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) persetujuan atau penolakan atas pengajuan Proposal kerja sama. (5) Ketentuan mengenai mekanisme analisis kelayakan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Proposal kerja sama disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan, persetujuan ditindaklanjuti dengan dokumen kerja sama. (2) Dokumen kerja sama paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lokasi dan waktu pelaksanaan; dan d. nilai, bentuk, dan mekanisme pemberian bantuan.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan dokumen kerja sama.

Pasal 28

(1) Pihak lain yang melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan c. tanda terima dari penerima manfaat. (3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen pendukung untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi program edukasi melalui kerja sama Lembaga Penjamin Simpanan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui kerja sama Lembaga Penjamin Simpanan dengan pihak lain.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penunjukan Mitra Pelaksana untuk kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penunjukan Mitra Pelaksana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

BAB Ketiga

Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 22

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diawali dengan pengajuan Proposal kerja sama oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan hukum/pihak yang memiliki entitas induk berupa badan hukum. (3) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diselenggarakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan Proposal kerja sama; b. analisis kelayakan Proposal kerja sama; c. pelaksanaan kegiatan; dan d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 23

(1) Penerimaan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan atas Proposal kerja sama yang diajukan oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; b. tempat dan waktu kegiatan; c. tujuan kegiatan; d. bentuk kerja sama; e. penerima manfaat; f. nilai bantuan; dan g. keluaran (output). (3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. surat pengantar Proposal kerja sama; b. dokumen legalitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; dan c. surat pernyataan yang paling sedikit memuat: 1. kesediaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan bentuk kerja sama yang disepakati; 2. kesediaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban; dan 3. pernyataan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif terhadap Proposal kerja sama. (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b terhadap Proposal kerja sama yang telah memenuhi kelengkapan administratif. (2) Dalam melakukan analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi dan meminta dokumen pendukung kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (3) Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Proposal kerja sama yang diajukan. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) persetujuan atau penolakan atas pengajuan Proposal kerja sama. (5) Ketentuan mengenai mekanisme analisis kelayakan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Proposal kerja sama disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan, persetujuan ditindaklanjuti dengan dokumen kerja sama. (2) Dokumen kerja sama paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. lokasi dan waktu pelaksanaan; dan d. nilai, bentuk, dan mekanisme pemberian bantuan.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan dokumen kerja sama.

Pasal 28

(1) Pihak lain yang melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan c. tanda terima dari penerima manfaat. (3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen pendukung untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi program edukasi melalui kerja sama Lembaga Penjamin Simpanan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui kerja sama Lembaga Penjamin Simpanan dengan pihak lain.