Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2026 tentang PENGELOLAAN DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

PERBAN Nomor 3 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pelindungan Saksi dan Korban. 2. Dana Bantuan Korban yang selanjutnya disingkat DBK adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. 3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG sepanjang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan TPKS. 5. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. 6. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban. 7. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat bergarga yang diperoleh dari pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 8. Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. 9. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung untuk DBK yang selanjutnya disebut Rekening DBK adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh LPSK dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang sebagai pendanaan DBK. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LPSK yang selanjutnya disingkat DIPA LPSK adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 11. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh bendahara umum negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam wilayah kerja yang ditetapkan. 12. Pengguna Anggaran LPSK yang selanjutnya disingkat PA LPSK adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di LPSK. 13. Kuasa Pengguna Anggaran LPSK yang selanjutnya disingkat KPA LPSK adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA LPSK untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di LPSK. 14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGHIMPUNAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Sumber pendanaan DBK dapat diperoleh dari: a. filantropi; b. masyarakat; c. individu; d. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan f. anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang. (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam DIPA LPSK tahun anggaran berjalan. (4) Penghimpunan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan sesuai dengan mekanisme Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.

Pasal 4

Tata cara penyusunan DIPA LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penghimpunan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan potensi sumber pendanaan; b. menyusun rencana penghimpunan pendanaan; dan c. melakukan penghimpunan pendanaan.

Pasal 7

Tahapan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan potensi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui proses pemetaan, penilaian, dan pengelompokan sumber pendanaan yang berpotensi untuk memberikan pendanaan.

Pasal 8

Tahapan menyusun rencana penghimpunan pendaanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara: a. menyusun strategi penjangkauan kepada sumber pendanaan potensial; dan b. menyusun rencana kerja penghimpunan DBK.

Pasal 9

(1) Tahapan penghimpunan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara: a. penjangkauan kepada sumber pendanaan; b. penerimaan pendanaan ke rekening DBK; dan c. pemutakhiran data DBK. (2) Penjangkauan kepada sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan kampanye publik melalui media elektronik dan non elektronik; b. penyampaian informasi kepada sumber pendanaan mengenai tata cara pemberian DBK, pemanfaatan DBK, syarat dan ketentuan pemberian DBK, dan Rekening DBK yang digunakan untuk menghimpun DBK; dan c. mengajukan permohonan atau proposal tertulis yang ditujukan kepada sumber pendanaan. (3) Penerimaan pendanaan ke rekening DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan: a. pemberian tautan pengisian formulir elektronik kepada sumber pendanaan; dan b. pemberian pilihan metode pembayaran DBK sesuai asal sumber pendanaan. (4) Pemutakhiran data DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dalam bentuk permohonan pemutakhiran register Hibah DBK.

Pasal 10

(1) Permohonan pemutakhiran register Hibah DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memuat informasi mengenai total saldo akhir di Rekening DBK. (2) Pemutakhiran register Hibah DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan. (3) Permohonan pemutakhiran register Hibah DBK ditandatangani oleh PA atau KPA LPSK dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 11

(1) Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dituangkan dalam perjanjian Hibah. (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemberi Hibah dan penerima Hibah; b. tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah; c. jumlah Hibah; d. peruntukan Hibah; dan e. ketentuan dan persyaratan. (3) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua LPSK atau pejabat yang diberi kuasa oleh Ketua LPSK dan pemberi Hibah. (4) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeriksa keuangan dalam bentuk salinan. (5) Dalam hal tidak terdapat perjanjian Hibah, dapat digantikan dengan surat pernyataan telah menerima Hibah Langsung yang ditandatangani oleh PA atau KPA LPSK. (6) Surat pernyataan telah menerima Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan perubahan melalui kesepakatan tertulis antara penerima Hibah dan pemberi Hibah dengan merujuk pada ketentuan perjanjian Hibah sebelumnya. (2) Tata cara perubahan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Perjanjian Hibah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai kelengkapan dalam mengajukan permohonan nomor register Hibah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (2) Permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditandatangani oleh PA atau KPA LPSK, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hibah Langsung dari dalam negeri ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan b. Hibah Langsung dari luar negeri ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (3) Permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen: a. perjanjian Hibah atau surat pernyataan telah menerima Hibah Langsung; b. salinan rekening koran; dan c. ringkasan Hibah. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen asli atau salinan yang disahkan oleh LPSK sebagai penerima Hibah. (5) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Setelah mendapatkan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPSK membuka Rekening DBK. (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan Rekening DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung DBK sebelum persetujuan pembukaan Rekening DBK diterbitkan, LPSK melakukan hal sebagai berikut: a. mengajukan persetujuan pembukaan Rekening DBK; b. membuka Rekening DBK berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan; c. memindahkan saldo dana DBK ke rekening yang telah mendapat persetujuan; dan d. menutup rekening penampungan DBK sebelumnya.

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan pembayaran, dan DBK yang bersumber dari Hibah belum dialokasikan dalam DIPA LPSK, PA atau KPA LPSK melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam DIPA LPSK. (2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan; b. sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah. (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian dalam pagu DIPA LPSK, diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) LPSK dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA LPSK tahun anggaran berikutnya. (2) Penambahan pagu DIPA LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengesahan Hibah diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Tata cara penyusunan DIPA LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Tata Cara Pengesahan DBK yang Bersumber Dari Hibah Langsung

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pengesahan Hibah diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN DBK

Pasal 18

Koreksi

DBK diperuntukkan bagi Korban TPKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Koreksi

DBK dimanfaatkan untuk: a. pemberian kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar kepada Korban; dan b. pemberian pendanaan Pemulihan.

Pasal 20

Pemberian kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan untuk: a. Restitusi yang dibayarkan tidak dalam jumlah penuh sebagaimana yang diputuskan/ditetapkan oleh pengadilan; b. Restitusi sebagaimana diputuskan/ditetapkan oleh pengadilan tidak dibayarkan sama sekali karena terpidana tidak memiliki harta kekayaan; dan/atau c. Korban tidak mendapatkan haknya atas Restitusi, karena lelang sita jaminan tidak mencukupi dan tidak dapat dilakukan.

Pasal 21

Pendanaan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada Korban yang tidak mendapatkan layanan melalui program kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemberian kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar dilakukan dengan tahapan: a. menerima salinan putusan pengadilan dari Jaksa yang memuat pemberian Restitusi; b. menerima pemberitahuan dari Jaksa; c. penelaahan permohonan DBK; d. penetapan keputusan LPSK; dan e. pemberian DBK.

Pasal 23

Salinan putusan pengadilan dari Jaksa yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh Jaksa.

Pasal 24

(1) Pemberitahuan dari Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b disampaikan melalui surat tertulis kepada LPSK, dalam hal: a. lelang sita jaminan Restitusi tidak mencukupi untuk pembayaran Restitusi; dan/atau b. terpidana tidak mampu membayar Restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi terkait: a. jumlah pembayaran sebagian Restitusi; b. hasil pelaksanaan lelang sita jaminan Restitusi; dan c. jumlah Restitusi kurang bayar yang seharusnya diberikan kepada Korban. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LPSK dengan melampirkan: a. berita acara pembayaran sebagian Restitusi; dan b. berita acara pelaksanaan lelang sita jaminan Restitusi. (4) Dalam hal Restitusi tidak diajukan melalui LPSK, selain melampirkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jaksa juga melampirkan dokumen sebagai berikut: a. berkas atau dokumen terkait Restitusi disertai dengan bukti dukungnya; b. identitas Korban atau ahli waris Korban; c. alamat tempat tinggal Korban atau ahli waris Korban; dan/atau d. nomor telepon Korban atau ahli waris Korban.

Pasal 25

(1) Penelaahan permohonan DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan pemeriksaan terhadap: a. identitas Korban; b. identitas dan dokumen sah yang membuktikan ahli waris, dalam hal Korban meninggal dunia; c. putusan pengadilan yang pada amar putusannya menyebutkan pemberian kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar dibayarkan melalui DBK; d. jumlah sebagian Restitusi yang dibayarkan oleh terpidana; e. informasi terkait upaya jaksa dalam melakukan eksekusi Restitusi; f. hasil pelaksanaan lelang sita jaminan Restitusi; g. jumlah Restitusi kurang bayar yang seharusnya diberikan kepada Korban; dan h. informasi rekomendasi jangka waktu pemberian DBK berdasarkan ketersediaan DBK. (2) Informasi terkait upaya jaksa dalam melakukan eksekusi Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi penelusuran aset dan sita harta kekayaan terpidana. (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelaahan juga mencakup pengadministrasian permohonan DBK. (4) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK dapat berkoordinasi dengan Pengadilan, Jaksa dan/atau menghubungi Korban, keluarga Korban, ahli waris Korban, atau kuasanya. (5) Hasil penelaahan beserta rekomendasi jangka waktu pemberian DBK disampaikan dalam bentuk risalah untuk mendapatkan keputusan LPSK.

Pasal 26

(1) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan. (2) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nilai DBK yang diberikan; dan b. waktu pemberian DBK. (3) Salinan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat pemberitahuan tertulis kepada: a. Korban, keluarga Korban, ahli waris Korban, atau kuasanya; b. Jaksa; dan c. Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 27

Pasal 28

(1) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Jaksa disertai dengan berita acara pemberian DBK. (2) Salinan berita acara pemberian DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Korban, keluarga Korban, ahli waris Korban, atau kuasanya dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 29

Pemberian pendanaan Pemulihan dilakukan dengan tahapan: a. permohonan pendanaan Pemulihan; b. pemeriksaan persyaratan formil; c. penelaahan permohonan; d. pemberian keputusan LPSK; dan e. pemberian pendanaan Pemulihan.

Pasal 30

(1) Permohonan pendanaan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disampaikan secara tertulis kepada LPSK oleh Korban, keluarga Korban, atau kuasanya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. identitas Korban, keluarga Korban, atau kuasanya; b. kartu keluarga, dalam hal permohonan diajukan oleh keluarga Korban; c. surat kuasa, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa Korban; d. alamat tempat tinggal Korban, keluarga Korban, atau kuasanya; e. surat izin dari orang tua atau wali, dalam hal Korban adalah anak dan permohonan tidak diajukan oleh orang tua atau wali; dan f. surat keterangan atau dokumen dari aparat penegak hukum yang menerangkan bahwa pemohon adalah Korban TPKS.

Pasal 31

(1) Pemeriksaan persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak LPSK menerima surat permohonan tertulis. (2) Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap, LPSK menyampaikan surat permintaan kelengkapan persyaratan permohonan pendanaan pemulihan untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat diterima. (3) Dalam hal Korban, keluarga Korban, atau kuasanya tidak melengkapi persyaratan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPSK menyampaikan surat pemberitahuan tidak dilakukannya penelaahan permohonan. (4) Dalam hal persyaratan formil dinyatakan lengkap, LPSK menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan.

Pasal 32

(1) Penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan setelah persyaratan formil dinyatakan lengkap, terhadap: a. jenis Pemulihan yang dibutuhkan oleh Korban yang tidak termasuk dalam penghitungan Restitusi; b. penjangkauan pemenuhan hak pemulihan Korban melalui program kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah; c. nilai pendanaan Pemulihan yang dibutuhkan oleh Korban; dan d. ketersediaan DBK. (2) Penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari. (3) Nilai pendanaan Pemulihan yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh LPSK dengan melakukan asesmen terhadap kebutuhan Pemulihan Korban dan menghitung biaya adminstrasi perbankan yang dibutuhkan. (4) Dalam melakukan asesmen kebutuhan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPSK dapat melibatkan ahli atau melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. (5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelaahan juga mencakup pengadministrasian permohonan pendanaan Pemulihan. (6) Hasil penelaahan disampaikan dalam bentuk risalah untuk mendapatkan keputusan terkait diterima atau ditolaknya permohonan pendanaan Pemulihan.

Pasal 33

(1) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada Korban, keluarga Korban, atau kuasanya. (2) Pemberian keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor Keputusan LPSK; b. dasar hukum; c. nomor register Korban; d. identitas penerima pendanaan Pemulihan; e. pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya permohonan pendanaan Pemulihan; dan f. nilai pendanaan Pemulihan yang diberikan.

Pasal 34

Pemberian pendanaan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilaksanakan berdasarkan keputusan LPSK dengan ketentuan sebagai berikut: a. pendanaan Pemulihan diserahkan melalui pemindahan dana sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Keputusan LPSK dari rekening DBK kepada rekening penerima; b. pendanaan Pemulihan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak keputusan LPSK ditetapkan; c. pemberian pendanaan Pemulihan dilaksanakan dengan menandatangani berita acara pemberian pendanaan Pemulihan antara LPSK dan Korban, keluarga Korban atau kuasanya; d. dalam hal Korban belum memiliki rekening, LPSK memfasilitasi pembukaan rekening dan menyerahkan buku rekening beserta kartu anjungan tunai mandiri kepada Korban; dan e. dalam hal Korban meninggal dunia sebelum diberikannya pendanaan pemulihan, pendanaan Pemulihan dikembalikan menjadi sumber DBK dan dilaporkan dalam laporan pengelolaan DBK.

BAB Kedua

Pemberian kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pemberian Pendanaan Pemulihan

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

(1) Pemberian DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan berdasarkan Keputusan LPSK dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemberian DBK dilaksanakan antara LPSK dengan Korban atau ahli waris Korban dengan menandatangani berita acara pemberian DBK dan dapat disaksikan oleh Jaksa; b. Korban atau ahli waris Korban menandatangani pernyataan kesediaan terkait pemotongan biaya administrasi perbankan yang ditimbulkan dari pemberian DBK; c. pemberian DBK dilakukan melalui pemindahan dana sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Keputusan LPSK, dari rekening DBK ke rekening atas nama Korban atau ahli waris Korban; dan d. dalam hal Korban atau ahli waris Korban belum memiliki rekening, LPSK memfasilitasi pembukaan rekening Korban dan menyerahkan buku rekening beserta kartu anjungan tunai mandiri kepada Korban atau ahli waris Korban. (2) Pemberian DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari Jaksa diterima oleh LPSK, dalam hal ketersediaan DBK mencukupi nilai pembayaran DBK; dan b. dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, dalam hal ketersediaan DBK pada tahun anggaran berjalan tidak mencukupi nilai pembayaran DBK. (3) Dalam hal DBK tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, LPSK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait perpanjangan jangka waktu pembayaran DBK kepada: a. Korban, keluarga Korban, ahli waris Korban, atau kuasanya; b. Jaksa; dan c. Ketua Pengadilan Negeri. (4) DBK dikembalikan menjadi sumber DBK, dalam hal: a. Korban meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; atau b. Korban melepaskan haknya atas DBK, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas meterai cukup. (5) Ketentuan mengenai pemberian DBK berdasarkan putusan pengadilan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian DBK berdasarkan penetapan pengadilan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2026 tentang PENGELOLAAN DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IV

Pasal 35

Pasal 36