Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Hakim Lingkungan Hidup adalah hakim yang telah dinyatakan lulus pelatihan dan memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim lingkungan hidup. 2. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua/kepala pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. 3. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 4. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 6. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, yang terdiri atas satu orang atau lebih yang mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. 7. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diajukan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 8. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. 9. Gugatan Warga Negara adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara INDONESIA terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta. 10. Asas Kehati-hatian adalah asas yang mengutamakan tindakan pencegahan dalam hal menghadapi ketidakpastian pembuktian mengenai dampak serius yang akan terjadi atau yang terjadi akibat suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perbedaan keterangan ahli. 11. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 12. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fìsik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 16. Bukti Ilmiah adalah penjelasan hubungan antara dua atau lebih komponen atau unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang dikemukakan dalam bentuk tertulis oleh ahli berdasarkan hasil penelitian atau hasil keilmuannya dengan atau tanpa disertai penjelasan di depan persidangan. 17. Perjuangan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat adalah perbuatan-perbuatan dalam bentuk antara lain, pernyataan pendapat lisan dan tulisan di ruang publik atau privat serta upaya litigasi yang dilakukan setiap orang, Organisasi Lingkungan Hidup, atau organisasi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 18. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 19. Eksekusi Perdata/Tata Usaha Negara adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya mengandung penghukuman dan apabila termohon eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela, dilaksanakan upaya paksa. 20. Pemulihan Lingkungan Hidup adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula atau kembali pada kualitas lingkungan tertentu yang ditentukan sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan. 21. Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 22. Hari adalah hari kalender, kecuali di dalam peraturan terkait dinyatakan lain.

(1) Dalam perkara Tergugat merupakan badan usaha atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan/atau memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberlakukan atau menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dalam perkara Tergugat melaksanakan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta pemberlakuan atau penerapan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat. (3) Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan: a. usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan; b. adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang berbahaya tersebut. (4) Dalam menentukan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam menentukan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan Tergugat yang menimbulkan ancaman serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha Tergugat baik yang berizin maupun tidak berizin: a. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas; b. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali; c. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah; d. telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau e. tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan.

(1) Pelindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut: a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan; g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; i. keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat; j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat. (3) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis; b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan; d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (4) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa: a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas.

(1) Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan pelaksanaan tindakan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Prosedur dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok mengacu pada ketentuan Pasal 91 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. (3) Dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara melakukan hal sebagai berikut: a. pada sidang pertama: 1. penilaian keabsahan wakil kelompok; 2. pemeriksaan keabsahan surat kuasa dari wakil kelompok kepada kuasa hukum serta izin beracara; 3. ketua majelis hakim memberikan penjelasan tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok, mengenai posita dan petitum gugatan, agar putusan dapat dilaksanakan; dan 4. apabila terdapat perbaikan gugatan disampaikan kepada pihak Tergugat. b. MEMUTUSKAN keabsahan penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok: 1. apabila gugatan memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan keputusan dalam bentuk penetapan yang dapat diajukan upaya hukum permohonan banding bersama dengan putusan akhir; dan 2. apabila gugatan tidak memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang dapat diajukan upaya hukum permohonan banding. c. pada sidang selanjutnya: 1. tanggapan tergugat terhadap keabsahan formalitas gugatan diajukan secara perwakilan kelompok; 2. pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil kelompok adalah memang benar layak menjadi wakil kelompok melalui kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan; dan 3. identifikasi wakil kelompok merupakan korban atau dirugikan secara langsung. d. apabila Hakim Pemeriksa Perkara MENETAPKAN gugatan telah memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara harus segera memerintahkan notifikasi: 1. Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model notifikasi kepada semua anggota kelompok untuk memperoleh persetujuan hakim; 2. Hakim Pemeriksa Perkara menentukan jangka waktu dan cara atau sarana notifikasi kepada semua anggota kelompok secara layak berdasarkan usulan Penggugat; dan 3. dalam penentuan jangka waktu dan cara atau sarana tersebut mempertimbangkan kepastian bahwa semua anggota kelompok mengetahui gugatan kelompok yang diajukan dan sekaligus menentukan kapan sidang berikutnya untuk mendengarkan hasil laporan notifikasi. e. sidang dilanjutkan untuk mendengar hasil laporan notifikasi dari panitera yang berisi jawaban atau surat pernyataan dari anggota kelompok yang menyatakan keluar atau tidak ikut dalam gugatan perwakilan kelompok. f. Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. g. apabila proses mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik. h. apabila tergugat mengajukan eksepsi, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani Pasal 136 Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Pasal 162 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). i. pengajuan kesimpulan oleh para pihak. j. Hakim dalam menilai besaran ganti rugi mempertimbangkan ganti rugi yang diajukan penggugat. k. apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, amar putusan harus memuat setidaknya: 1. MEMUTUSKAN jumlah ganti rugi secara rinci; 2. menentukan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak; 3. melakukan distribusi ganti rugi dan pengawasan pelaksanaannya oleh tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan; dan 4. melakukan langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam mendistribusikan ganti rugi. l. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf k angka 3 terdiri atas perwakilan subkelompok atau perwakilan kelompok dan perwakilan kuasa hukum penggugat yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan.

(1) Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 mempertimbangkan sebagai berikut: a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan; g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor/Terdakwa dilaporkan atau didakwa; j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan. (2) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis; b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan; d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya; dan/atau e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali: a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.

(1) Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 mempertimbangkan sebagai berikut: a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan; g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor/Terdakwa dilaporkan atau didakwa; j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan. (2) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis; b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan; d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya; dan/atau e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali: a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.