Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

PERBAN Nomor 1 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali UNDANG-UNDANG menentukan lain. 2. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 5. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank. 6. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank. 7. Bank dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas yang melaksanakan pengawasan terhadap Bank dan sedang dalam proses Likuidasi Bank. 8. Bank Pasca Likuidasi adalah Bank yang telah memenuhi kondisi pengakhiran likuidasi, telah diterima pertanggungjawabannya oleh LPS dan diumumkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. 9. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 10. Nasabah Penyimpan yang selanjutnya disebut Nasabah adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan. 11. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank yang selanjutnya disebut Penjaminan Simpanan adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas Simpanan Nasabah Bank. 12. Keputusan atas Keberatan Nasabah yang selanjutnya disebut Keputusan atas Keberatan adalah keputusan dari LPS terhadap keberatan yang diajukan oleh Nasabah atas keputusan LPS tentang status Simpanan. 13. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. 14. Autentikasi adalah proses pemeriksaan dan pencocokan mengenai keutuhan dan kejelasan antara dokumen yang diunggah dalam SIP dengan dokumen fisik yang diajukan oleh pihak. 15. Hari adalah hari kalender.

BAB IV

SENGKETA PENJAMINAN SIMPANAN

Pasal 5

Koreksi

(1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan Simpanan kepada Nasabah dari Bank yang dicabut izin usahanya. (2) Simpanan yang dijamin LPS merupakan Simpanan pada seluruh Bank yang beroperasi di wilayah Republik INDONESIA. (3) Nilai Simpanan yang dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

LPS menyatakan Simpanan tidak layak dibayar apabila: a. data Simpanan tidak tercatat pada Bank; b. Nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau c. Nasabah merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 7

Sengketa pelaksanaan Penjaminan Simpanan berupa: a. keputusan LPS atas penetapan Simpanan layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar, termasuk perihal nilai Simpanan yang dijamin; dan b. keputusan LPS atas perubahan status Simpanan yang semula ditetapkan sebagai Simpanan layak dibayar menjadi Simpanan tidak layak dibayar.

Pasal 8

(1) Dalam hal Nasabah keberatan terhadap keputusan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Nasabah dapat mengajukan keberatan ke LPS yang didukung dengan bukti jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak keputusan LPS diumumkan. (2) Dalam hal keberatan tidak diajukan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah dianggap telah menerima keputusan LPS. (3) Dalam hal Nasabah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Nasabah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak keberatan diajukan. (4) Nasabah dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga terhadap Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan atas Keberatan diberitahukan.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi perubahan status Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, LPS wajib memberitahukan perubahan status Simpanan tersebut kepada Nasabah disertai pemberitahuan kewajiban Nasabah untuk mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS. (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terkait perubahan status Simpanan ke LPS paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberitahukan. (3) Dalam hal keberatan tidak diajukan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nasabah dianggap telah menerima keputusan perubahan status Simpanan dan wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan kepada LPS. (4) Dalam hal Nasabah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS memberikan Keputusan Atas Keberatan yang diajukan oleh Nasabah paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak keberatan diajukan. (5) Dalam hal LPS menolak keberatan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nasabah wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS setelah Keputusan Atas Keberatan yang menyatakan Simpanan tidak layak dibayar diberitahukan kepada Nasabah.

Pasal 10

(1) Pemenuhan kewajiban pengembalian Simpanan sebagai akibat perubahan status Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilakukan dengan pembayaran secara sukarela oleh Nasabah kepada LPS. (2) Dalam hal Nasabah tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat melakukan gugatan di Pengadilan Niaga. (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan ketentuan: a. apabila tidak terdapat pengajuan keberatan dari Nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), gugatan diajukan paling cepat 60 (enam puluh) Hari setelah Nasabah diberitahukan LPS untuk mengembalikan Simpanan tetapi Nasabah tidak memenuhinya; atau b. apabila terdapat pengajuan keberatan dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), gugatan diajukan setelah pemberitahuan LPS mengenai keputusan penolakan atas keberatan.

BAB Kedua

Jenis Sengketa

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN PERKARA

Pasal 11

Koreksi

(1) Pendaftaran gugatan sengketa Bank dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum kedudukan kantor pusat dari Bank yang dicabut izin usahanya. (2) Pendaftaran gugatan sengketa Bank Pasca Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. (3) Pendaftaran gugatan sengketa Penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum kedudukan kantor pusat dari Bank yang dicabut izin usahanya. (4) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pasal 12

(1) Pendaftaran gugatan sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan dilakukan secara elektronik melalui SIP. (2) Dalam hal penggugat belum memiliki akun pengguna SIP, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membuat akun pengguna SIP di Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga sesuai pilihan penggugat. (3) Pendaftaran gugatan sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan disertai permohonan Autentikasi kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga yang ditentukan melalui SIP.

Pasal 13

(1) Surat gugatan terhadap sengketa Penjaminan Simpanan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) dengan melampirkan bukti surat yang paling kurang berupa surat pemberitahuan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Nasabah atau surat keputusan perubahan status Simpanan. (2) Para pihak dalam gugatan sengketa Penjaminan Simpanan terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu). (3) Gugatan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didaftarkan dalam SIP.

Pasal 14

(1) Panitera memberi nomor perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sejak gugatan dinyatakan lengkap. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim untuk MENETAPKAN hari sidang. (3) Juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak paling lambat 6 (enam) Hari sebelum hari sidang. (4) Tergugat wajib mendaftarkan akun SIP sebagai pihak berperkara melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga dengan membawa dokumen asli identitas dan/atau dokumen asli surat kuasa. (5) Dalam hal tergugat belum memiliki akun pengguna SIP, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara membuat akun pengguna SIP di Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. (6) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai penentuan Autentikasi kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga melalui SIP.

BAB VI

PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN NIAGA

Pasal 15

Koreksi

Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) Hari oleh Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Niaga.

Pasal 16

(1) Pada Hari sidang pertama majelis hakim mengupayakan perdamaian para pihak. (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengecualikan Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

Pasal 17

Dalam proses pemeriksaan perkara sengketa Penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dan duplik.

Pasal 18

(1) Ketua dewan komisioner LPS berwenang mewakili LPS di Pengadilan Niaga. (2) Ketua dewan komisioner LPS dapat: a. menguasakan dan/atau menugaskan pegawainya; atau b. memberikan kuasa khusus kepada pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa di persidangan.

Pasal 19

(1) Persidangan pertama dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ruang virtual yang ditetapkan oleh majelis hakim. (2) Para pihak wajib hadir dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi ruang virtual. (3) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut paling banyak 2 (dua) kali dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gugatan dinyatakan gugur. (4) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut paling banyak 2 (dua) kali dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gugatan diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek).

Pasal 20

(1) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti surat dilaksanakan secara elektronik melalui SIP. (2) Persidangan Autentikasi bukti surat dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Niaga. (3) Dalam hal pihak tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis hakim Pengadilan Niaga dapat mendelegasikan Autentikasi bukti surat kepada Pengadilan Negeri dimana pendaftaran diajukan sesuai dengan penetapan pendelegasian. (4) Penetapan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama dokumen bukti surat yang telah diajukan para pihak melalui SIP, dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan Negeri yang ditetapkan. (5) Ketua Pengadilan Negeri yang menerima delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjuk hakim untuk melakukan Autentikasi bukti surat dan melakukan validasi pada SIP. (6) Autentikasi bukti surat dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak penetapan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan. (7) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) MENETAPKAN hari dan tanggal pelaksanaan Autentikasi bukti surat serta memerintahkan juru sita untuk melakukan pemanggilan secara elektronik. (8) Hakim yang ditunjuk untuk melakukan Autentikasi wajib mencocokkan dokumen yang diunggah dalam SIP dengan dokumen asli secara lengkap dan utuh, serta memberikan catatan seperlunya jika ditemukan ketidaksesuaian. (9) Dalam hal setelah dilakukan Autentikasi terdapat dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka hakim memberikan kesempatan pihak untuk mengunggah ulang dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (6). (10) Pihak yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa bukti surat asli, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk. (11) Dalam hal pihak tidak hadir untuk melakukan Autentikasi bukti surat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ketidakhadirannya dicatat dalam SIP.

Pasal 21

(1) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi audiovisual yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. (2) Persidangan pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah. (3) Panitera Pengadilan Niaga mengirimkan penetapan persidangan pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengadilan Negeri yang ditunjuk melalui SIP. (4) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara.

Pasal 22

Gugatan terhadap sengketa Penjaminan Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3), serta ketentuan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang diketahui saat pemeriksaan perkara di persidangan, hakim/majelis hakim karena jabatannya dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara dapat memutus perkara dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Pasal 23

Dalam pemeriksaan perkara sengketa Penjaminan Simpanan hakim/majelis hakim mempertimbangkan Simpanan dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 24

(1) Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan dengan nilai gugatan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh hakim tunggal dengan pemeriksaan perkara secara cepat. (2) Sidang Pemeriksaan sampai dengan putusan Pengadilan Niaga atas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Upaya perdamaian pada pemeriksaan perkara secara cepat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 16. (4) Dalam proses pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dan duplik.

BAB Kedua

Persidangan Pertama dan Pemeriksaan Bukti Surat

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

BAB VIII

UPAYA HUKUM

Pasal 27

Koreksi

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan, para pihak dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali pemeriksaan perkara secara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Tata cara dan jangka waktu pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Pasal 28

(1) Sidang pemeriksaan dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi. (2) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitera pengadilan pengaju paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan kasasi diucapkan. (4) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak putusan kasasi diterima.

Pasal 29

(1) Upaya hukum terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan mengajukan keberatan secara elektronik ke Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan diucapkan. (2) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Niaga berdasarkan surat keterangan panitera.

Pasal 30

(1) Panitera melakukan verifikasi permohonan keberatan beserta memori keberatan paling lama 1 (satu) Hari sejak keberatan diajukan. (2) Pemberitahuan atas permohonan keberatan beserta memori keberatan dilakukan secara elektronik melalui SIP. (3) Kontra memori keberatan disampaikan secara elektronik melalui SIP paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemberitahuan keberatan.

Pasal 31

Ketua Pengadilan Niaga MENETAPKAN majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 32

(1) Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar: a. putusan dan berkas gugatan pemeriksaan perkara secara cepat; b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan c. kontra memori keberatan. (2) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Pasal 33

(1) Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan secara elektronik melalui SIP, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. (2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan diucapkan. (3) Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 34

Amar putusan terhadap upaya hukum keberatan yang diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat: a. pernyataan permohonan keberatan diterima; b. pernyataan membatalkan putusan yang disertai mengadili sendiri atau menguatkan putusan; dan c. penghukuman biaya perkara.

BAB Kedua

Upaya Hukum Keberatan

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Ketua Pengadilan Niaga MENETAPKAN majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Koreksi

Untuk kepentingan aset atau kewajiban Bank dalam Likuidasi yang menjadi bagian dari boedel kepailitan, Tim Likuidasi atau LPS dapat mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan aset Bank dalam Likuidasi dari boedel pailit.

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam hal aset Bank dalam Likuidasi yang dikuasai dan/atau dialihkan dengan iktikad tidak baik oleh Pengurus dan/atau Pemegang Saham telah disita dalam perkara pidana, Tim Likuidasi atau LPS dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim melalui penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan supaya objek yang disita dikembalikan kepada Bank dalam Likuidasi melalui Tim Likuidasi atau LPS. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim/majelis hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 39

(1) Penomoran perkara sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan sebagai berikut: a. pada pemeriksaan tingkat pertama dengan format 00/Pdt.Sus-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga; b. pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan format 00 K/Pdt.Sus-LPS/tahun; dan c. pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format 00 PK/Pdt.Sus-LPS/tahun. (2) Penomoran perkara sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan yang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan perkara secara cepat sebagai berikut: a. pada pemeriksaan tingkat pertama dengan format 00/Pdt.Sus.Cepat-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga; dan b. pada pemeriksaan tingkat keberatan dengan menggunakan nomor perkara yang diajukan keberatan. (3) Penomoran perkara bantahan/perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga sebagai berikut: a. pada pemeriksaan tingkat pertama dengan format 00/Pdt.Sus.Bth-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga; b. pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan format 00 K/Pdt.Sus-LPS/tahun; dan c. pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format 00 PK/Pdt.Sus-LPS/tahun.

Pasal 40

(1) Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. (2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (court calendar) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 41

(1) Gugatan sengketa Penjaminan Simpanan, putusan pemeriksaan perkara secara cepat, putusan upaya hukum keberatan pemeriksaan secara cepat, dan dokumen lainnya disusun dan dibuat berdasarkan format dan templat yang ditentukan. (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35