Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2026 tentang PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM

(1) Hakim berwenang menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim dengan tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. (2) Penjatuhan Putusan Pemaafan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan yang didasarkan pada: a. ringannya perbuatan yang dilakukan; b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. (3) Dalam menentukan ringannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Hakim mendasarkan pada: a. tindak pidana yang dikualifikasikan dalam KUHP sebagai tindak pidana ringan: 1. penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 KUHP; 2. penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 KUHP; 3. pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 KUHP; 4. penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 KUHP; 5. penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 KUHP; dan 6. penadahan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 KUHP; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang ringan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; c. pengaruh tindak pidana terhadap korban yang dampaknya berupa gangguan kesehatan fisik maupun psikis ringan yang tidak menghalangi kegiatannya; dan/atau d. tindak pidana aduan. (4) Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan: a. motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak bagi kelangsungan hidup pelaku, Anak, dan/atau keluarga yang menjadi tanggung jawab pelaku; b. latar belakang mental dan intelektual pelaku tindak pidana untuk menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau c. bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan. (5) Keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan: a. keadaan lingkungan, situasi atau kondisi yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pada saat melakukan tindak pidana; b. tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri; c. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya; d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa; e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana (memperbaiki barang yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai pengobatan, dan sebagainya); dan/atau f. telah memenuhi kewajiban sanksi adat sebagaimana nilai hukum dan keadilan masyarakat setempat. (6) Pemaafan Hakim juga dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana pengawasan, kerja sosial, atau yang memenuhi syarat untuk mekanisme keadilan restoratif diajukan menggunakan dakwaan dalam bentuk tunggal, subsidaritas atau alternatif, selama memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5). (7) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak memenuhi syarat dan/atau kondisi sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana.

Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap: a. tindak pidana yang dikecualikan menggunakan mekanisme keadilan restoratif; b. tindak pidana dengan adanya hubungan ketimpangan Relasi Kuasa antara korban dengan Terdakwa; c. pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana; atau d. tindak pidana kesusilaan, kecuali terhadap tindak pidana kesusilaan yang merupakan tindak pidana aduan.

(1) Putusan Pemaafan Hakim mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Putusan Pemaafan Hakim memuat secara jelas dan mempertimbangkan secara seksama syarat dan pembatasan penjatuhan Putusan Pemaafan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(1) Putusan Pemaafan Hakim di Pengadilan tingkat pertama memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 250 ayat (1) Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Putusan Pemaafan Hakim memuat: a. pertimbangan alasan pemaafan dari Hakim; b. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pemaafan Hakim dan putusan; c. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pernyataan pemaafan Hakim; dan d. perintah untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, apabila Terdakwa ditahan. (3) Putusan Pemaafan Hakim yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat dan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format baku Putusan Pemaafan Hakim dalam acara pemeriksaan biasa, berita acara pemeriksaan singkat, dan catatan putusan acara cepat diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim.

Amar Putusan Pemaafan Hakim minimal memuat: a. pernyataan kesalahan Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana; b. pernyataan pemberian maaf Hakim; c. pernyataan bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan; d. perintah untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, apabila Terdakwa ditahan; e. penetapan status barang bukti apabila terdapat barang bukti; dan f. pembebanan biaya perkara.

(1) Terhadap Putusan Pemaafan Hakim yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat dapat diajukan permintaan banding ke Pengadilan tingkat banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku. (2) Terhadap Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan dari Ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. (4) Putusan Pemaafan Hakim dalam acara pemeriksaan cepat, Pengadilan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

(1) Pengadilan tingkat banding yang menerima permohonan banding terhadap putusan pemidanaan berupa sanksi pidana atau tindakan dapat mengabulkan permohonan banding dan menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. (2) Pengadilan tingkat banding yang menerima permohonan banding terhadap Putusan Pemaafan Hakim dapat mengabulkan permohonan banding dan menjatuhkan putusan pemidanaan, putusan berupa tindakan, putusan bebas, atau putusan lepas. (3) Dalam hal Pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan banding dan mengubah Putusan Pemaafan Hakim menjadi putusan pemidanaan atau putusan lepas, terhadap Putusan Pengadilan tingkat banding tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. (4) Dalam hal Pengadilan tingkat banding memutus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap putusan tingkat banding tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(1) Putusan Pemaafan Hakim mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Putusan Pemaafan Hakim memuat secara jelas dan mempertimbangkan secara seksama syarat dan pembatasan penjatuhan Putusan Pemaafan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(1) Putusan Pemaafan Hakim di Pengadilan tingkat pertama memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 250 ayat (1) Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Putusan Pemaafan Hakim memuat: a. pertimbangan alasan pemaafan dari Hakim; b. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pemaafan Hakim dan putusan; c. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pernyataan pemaafan Hakim; dan d. perintah untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, apabila Terdakwa ditahan. (3) Putusan Pemaafan Hakim yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat dan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format baku Putusan Pemaafan Hakim dalam acara pemeriksaan biasa, berita acara pemeriksaan singkat, dan catatan putusan acara cepat diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim.

Amar Putusan Pemaafan Hakim minimal memuat: a. pernyataan kesalahan Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana; b. pernyataan pemberian maaf Hakim; c. pernyataan bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan; d. perintah untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, apabila Terdakwa ditahan; e. penetapan status barang bukti apabila terdapat barang bukti; dan f. pembebanan biaya perkara.

(1) Terhadap Putusan Pemaafan Hakim yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat dapat diajukan permintaan banding ke Pengadilan tingkat banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku. (2) Terhadap Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan dari Ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. (4) Putusan Pemaafan Hakim dalam acara pemeriksaan cepat, Pengadilan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

(1) Pengadilan tingkat banding yang menerima permohonan banding terhadap putusan pemidanaan berupa sanksi pidana atau tindakan dapat mengabulkan permohonan banding dan menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. (2) Pengadilan tingkat banding yang menerima permohonan banding terhadap Putusan Pemaafan Hakim dapat mengabulkan permohonan banding dan menjatuhkan putusan pemidanaan, putusan berupa tindakan, putusan bebas, atau putusan lepas. (3) Dalam hal Pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan banding dan mengubah Putusan Pemaafan Hakim menjadi putusan pemidanaan atau putusan lepas, terhadap Putusan Pengadilan tingkat banding tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. (4) Dalam hal Pengadilan tingkat banding memutus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap putusan tingkat banding tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2026 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Œ SUNARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж