Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

(1) Mahkamah Agung berwenang melaksanakan Pengadaan Hakim. (2) Ketua Mahkamah Agung MENETAPKAN kebutuhan Hakim selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kebutuhan Hakim setiap tahun.

Pengadaan Hakim dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur yang baku dan jumlah yang proporsional.

(1) Pengadaan Hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dipilih dari: a. calon pegawai negeri sipil dengan status sebagai calon Hakim; dan/atau b. pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi calon Hakim. (2) Pengadaan Hakim peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Hakim dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman; c. pendaftaran; d. pelaksanaan seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon Hakim; g. pendidikan calon Hakim; dan h. pengangkatan sebagai Hakim.

(1) Pengadaan Hakim dilaksanakan oleh panitia seleksi Pengadaan Hakim. (2) Susunan, tugas, dan kewenangan panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

(1) Panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyusun dan MENETAPKAN perencanaan seleksi Pengadaan Hakim setiap tahun. (2) Perencanaan seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. formasi yang dibutuhkan; b. jadwal pengadaan; dan c. sarana dan prasarana.

Panitia seleksi Pengadaan Hakim mengumumkan kebutuhan jabatan Hakim untuk setiap lingkungan peradilan secara terbuka kepada masyarakat.

(1) Pendaftar calon Hakim peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar calon Hakim juga harus memenuhi persyaratan khusus yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

(1) Seleksi calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. seleksi administratif; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) terdiri atas: a. seleksi administratif; dan b. seleksi kompetensi bidang. (3) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, meliputi: a. kemampuan di bidang ilmu hukum; b. kemampuan di bidang hukum materiil; c. kemampuan di bidang hukum formil; d. kemampuan di bidang teknologi informasi; e. psikotes; f. wawancara; dan g. kemampuan lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mengumumkan pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Hakim berdasarkan hasil rekapitulasi nilai.

(1) Sekretaris Mahkamah Agung mengangkat dan MENETAPKAN calon pegawai negeri sipil dalam jabatan calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian mengangkat dan MENETAPKAN calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2). (3) Calon Hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah dinyatakan lulus, diberhentikan dari jabatannya untuk diangkat kembali dengan status calon Hakim dalam pangkat yang didudukinya.

(1) Calon Hakim wajib mengikuti pendidikan calon Hakim sebelum diangkat menjadi Hakim. (2) Pendidikan calon Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun profesionalisme Hakim, menguatkan kompetensi bidang, dan integritas moral. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan calon Hakim ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(1) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan calon Hakim yang telah lulus pendidikan kepada PRESIDEN sebagai kepala negara untuk diangkat menjadi Hakim. (2) Hakim diangkat pertama kali pada jenjang awal dalam jabatan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mahkamah Agung menempatkan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Calon Hakim yang tidak lulus pendidikan calon Hakim, berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadaan Hakim dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur yang baku dan jumlah yang proporsional.

(1) Pengadaan Hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dipilih dari: a. calon pegawai negeri sipil dengan status sebagai calon Hakim; dan/atau b. pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi calon Hakim. (2) Pengadaan Hakim peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Hakim dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman; c. pendaftaran; d. pelaksanaan seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon Hakim; g. pendidikan calon Hakim; dan h. pengangkatan sebagai Hakim.

(1) Pengadaan Hakim dilaksanakan oleh panitia seleksi Pengadaan Hakim. (2) Susunan, tugas, dan kewenangan panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

(1) Panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyusun dan MENETAPKAN perencanaan seleksi Pengadaan Hakim setiap tahun. (2) Perencanaan seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. formasi yang dibutuhkan; b. jadwal pengadaan; dan c. sarana dan prasarana.

Panitia seleksi Pengadaan Hakim mengumumkan kebutuhan jabatan Hakim untuk setiap lingkungan peradilan secara terbuka kepada masyarakat.

(1) Pendaftar calon Hakim peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar calon Hakim juga harus memenuhi persyaratan khusus yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

(1) Seleksi calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. seleksi administratif; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) terdiri atas: a. seleksi administratif; dan b. seleksi kompetensi bidang. (3) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, meliputi: a. kemampuan di bidang ilmu hukum; b. kemampuan di bidang hukum materiil; c. kemampuan di bidang hukum formil; d. kemampuan di bidang teknologi informasi; e. psikotes; f. wawancara; dan g. kemampuan lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mengumumkan pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Hakim berdasarkan hasil rekapitulasi nilai.

(1) Sekretaris Mahkamah Agung mengangkat dan MENETAPKAN calon pegawai negeri sipil dalam jabatan calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian mengangkat dan MENETAPKAN calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2). (3) Calon Hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah dinyatakan lulus, diberhentikan dari jabatannya untuk diangkat kembali dengan status calon Hakim dalam pangkat yang didudukinya.

(1) Calon Hakim wajib mengikuti pendidikan calon Hakim sebelum diangkat menjadi Hakim. (2) Pendidikan calon Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun profesionalisme Hakim, menguatkan kompetensi bidang, dan integritas moral. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan calon Hakim ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(1) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan calon Hakim yang telah lulus pendidikan kepada PRESIDEN sebagai kepala negara untuk diangkat menjadi Hakim. (2) Hakim diangkat pertama kali pada jenjang awal dalam jabatan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mahkamah Agung menempatkan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Calon Hakim yang tidak lulus pendidikan calon Hakim, berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

(1) Segala biaya yang diperlukan atas pelaksanaan Pengadaan Hakim Tingkat Pertama oleh Mahkamah Agung dibebankan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Mahkamah Agung. (2) Anggaran belanja pegawai calon Hakim dibebankan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Mahkamah Agung.

Ketentuan lebih lanjut dan hal lain mengenai prosedur Pengadaan Hakim yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, calon Hakim dari hasil seleksi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 683), tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 683), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2025 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Œ SUNARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж