Peraturan Badan Nomor 1-pojk-03-2022 Tahun 2022 tentang LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

PERBAN Nomor 1-pojk-03-2022 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. 2. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah. 3. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif. 6. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif. 7. Tabungan Dasar atau Basic Saving Account yang selanjutnya disingkat BSA adalah tabungan dengan karakteristik tertentu untuk mendukung keuangan inklusif. 8. Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 5

Koreksi

Produk Bank yang dapat disediakan oleh Bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas: a. BSA; b. kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau c. produk Bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki karakteristik: a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara INDONESIA; b. dalam mata uang Rupiah; c. tanpa batas minimum setoran; d. tanpa batas minimum saldo rekening; e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); f. batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); g. dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank, batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif; h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk: 1. administrasi bulanan; 2. pembukaan rekening; 3. transaksi penyetoran tunai; 4. transaksi transfer masuk; 5. transaksi pemindahbukuan; dan 6. penutupan rekening; i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler atau Rp0,00 (nol rupiah); j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”. (2) Bank hanya dapat membukakan rekening BSA kepada calon nasabah yang tidak memiliki tabungan lain. (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. (4) Bank dapat MENETAPKAN kebijakan mengenai pelampauan batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dalam kondisi tertentu untuk sementara waktu. (5) Bank dapat MENETAPKAN: a. nama produk BSA; dan b. bentuk bukti kepemilikan BSA. (6) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur. (7) Bank hanya dapat menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah BSA berdasarkan permohonan dari nasabah. (8) Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai melayani BSA pada setiap jaringan kantor Bank. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BSA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal: a. jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f atau huruf g; dan/atau b. saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, namun nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler. (2) Perubahan status tabungan BSA menjadi tabungan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank setelah: a. Bank meminta konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari nasabah BSA; atau b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah BSA untuk mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler. (3) Konfirmasi persetujuan dari Bank dan/atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Bank.

Pasal 8

(1) Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan Bank kepada nasabah BSA, dengan ketentuan: a. Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur; dan b. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan Bank. (2) Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit: a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; dan b. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (3) Bank dapat MENETAPKAN jangka waktu kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur. (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 9

(1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen Laku Pandai. (2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank. (3) Pencairan kredit atau pembiayaan mikro dilakukan melalui: a. rekening BSA milik debitur; dan/atau b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur, berdasarkan persetujuan debitur.

BAB IV

KERJA SAMA BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI DENGAN AGEN LAKU PANDAI

Pasal 11

Koreksi

(1) Bank menyelenggarakan Laku Pandai melalui kerja sama dengan Agen Laku Pandai. (2) Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. perorangan; atau b. badan hukum.

Pasal 12

Koreksi

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. berkedudukan di lokasi yang jelas; b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik; c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau penghasilan tetap dari kegiatan lain selama paling singkat 2 (dua) tahun terakhir; dan d. tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama. (2) Bank dapat MENETAPKAN persyaratan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan kebijakan Bank dalam hal perorangan yang akan menjadi Agen Laku Pandai merupakan pihak yang secara khusus direkrut untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 13

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. berbadan hukum INDONESIA yang: 1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas, serta diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau 2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan gerai ritel; b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik; c. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank; d. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan e. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai.

Pasal 14

(1) Agen Laku Pandai melayani nasabah atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen Laku Pandai. (2) Cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A memberikan layanan transaksi terkait BSA dan dapat memberikan layanan: 1. transaksi terkait produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2. transaksi terkait produk asuransi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A dan dapat memberikan layanan: 1. transaksi terkait kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau 2. transaksi terkait tabungan selain BSA, kecuali pembukaan dan penutupan rekening; dan c. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi C memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B dan dapat memberikan layanan transaksi terkait produk keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi Agen Laku Pandai yang baru pertama kali bekerja sama dengan Bank harus dimulai dari klasifikasi A. (4) Cakupan layanan Agen Laku Pandai dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 15

(1) Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang telah terlebih dahulu memberikan layanan terkait produk keuangan lain di luar cakupan layanan klasifikasi A tetap dapat memberikan layanan. (2) Bank dalam jangka waktu tertentu harus menyesuaikan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi klasifikasi C dengan terlebih dahulu melakukan peningkatan kapabilitas Agen Laku Pandai.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan Laku Pandai, Bank wajib memiliki kebijakan tertulis mengenai mekanisme perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15. (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 17

(1) Dalam hal Agen Laku Pandai melayani transaksi terkait produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain, berupa: a. produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 1; b. produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2; dan/atau c. produk keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, layanan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara: a. Agen Laku Pandai dan lembaga lain; atau b. Bank dan lembaga lain. (3) Dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan antara Bank dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank harus melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan Agen Laku Pandai. (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Bank: a. memastikan Agen Laku Pandai: 1. telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait produk keuangan yang dilayani oleh Agen Laku Pandai; 2. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank yang telah bekerja sama dengan Agen Laku Pandai; dan 3. telah memperoleh izin dari Bank untuk melayani transaksi produk keuangan lembaga lain; dan b. memastikan lembaga lain: 1. tetap bertanggung jawab atas produk keuangan yang disediakan melalui Agen Laku Pandai; dan 2. diperbolehkan menyediakan produk keuangan melalui agen atau pihak lain. (5) Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko atas produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Bank wajib MENETAPKAN batas nominal transaksi terkait tabungan selain BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 2 per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi Agen Laku Pandai. (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 19

(1) Agen Laku Pandai hanya dapat memberikan pelayanan di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen Laku Pandai yang mencakup desa atau setara dan/atau wilayah lain di sekitarnya. (2) Bank dapat MENETAPKAN wilayah lain di sekitar desa atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewajaran jarak tempuh, waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen Laku Pandai, dan/atau kondisi topologi wilayah.

Pasal 20

Pasal 21

(1) Bank wajib memastikan bahwa perorangan yang akan bekerja sama dengan Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama. (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 22

(1) Bank dapat bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang telah menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain sepanjang hasil analisis Bank menunjukkan Agen Laku Pandai tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik. (2) Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau gerai ritel yang dimiliki. (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank dalam kelompok usaha bank yang sama.

Pasal 23

(1) Kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, harus diikuti kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang melayani produk Laku Pandai pada kantor atau gerai ritel yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.

Pasal 24

(1) Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank. (2) Dalam hal tidak terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai, Bank tetap dapat bekerja sama dengan calon Agen Laku Pandai sepanjang: a. di lokasi tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai tidak tersedia layanan keuangan yang memadai; dan b. terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen Laku Pandai serta Bank dapat melakukan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 25

(1) Bank MENETAPKAN pemakaian perangkat elektronik dalam menunjang layanan Agen Laku Pandai, terdiri atas: a. perangkat keras; dan b. perangkat lunak. (2) Penyelenggaraan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai harus melakukan pembukuan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada saat yang bersamaan. (2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank. (3) Dalam kondisi tertentu, pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat yang tidak bersamaan sesuai dengan kebijakan Bank. (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam kebijakan Bank. (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diikuti dengan penyesuaian standar operasional prosedur Bank yang memastikan mitigasi risiko dilakukan secara memadai.

BAB Kedua

Kegiatan Layanan oleh Agen Laku Pandai

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Tata Cara Hubungan Kerja Sama antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dan Agen Laku Pandai

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai, Bank wajib: a. meneliti pemenuhan persyaratan dan melakukan proses uji tuntas terhadap Agen Laku Pandai; b. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen Laku Pandai; c. memerintahkan Agen Laku Pandai untuk menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu; d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen Laku Pandai dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; e. memastikan Agen Laku Pandai memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen Laku Pandai berupa badan hukum; f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Laku Pandai yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Laku Pandai terkait produk Bank yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama; g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen Laku Pandai, baik secara berkala maupun insidentil; h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen Laku Pandai; i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai secara berkala dan optimal; j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai terkait Laku Pandai dan produk Bank yang ditawarkan; dan k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen Laku Pandai tidak dapat beroperasi. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit: a. hak dan kewajiban Bank dan Agen Laku Pandai; b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen Laku Pandai; c. penetapan wilayah kerja operasional Agen Laku Pandai; d. penetapan klasifikasi Agen Laku Pandai; e. jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangannya; f. mekanisme dan hubungan kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai; g. syarat dan tata cara pemindahan lokasi Agen Laku Pandai; h. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama; i. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; j. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama; k. mekanisme pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian konsumen; dan l. tata cara penyelesaian perselisihan. (3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme kerja sama Bank dengan Agen Laku Pandai serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen Laku Pandai ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

PENERAPAN UJI TUNTAS NASABAH

Pasal 27

Koreksi

(1) Terhadap calon nasabah BSA, Bank dengan bantuan Agen Laku Pandai menerapkan prosedur uji tuntas nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. (2) Dalam hal nasabah BSA akan menjadi debitur Bank, Bank melengkapi dokumen nasabah BSA untuk kepentingan penyusunan laporan debitur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 28

(1) Nasabah BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen Laku Pandai hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank. (2) Dalam hal Bank menolak permohonan pembukaan rekening berdasarkan hasil proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank segera mengembalikan setoran tunai nasabah BSA. (3) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (5) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 29

Bank Umum dapat melakukan proses verifikasi calon nasabah BSA menggunakan perangkat elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

Pasal 30

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan layanan perbankan digital guna melakukan verifikasi menggunakan perangkat elektronik dalam mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, Bank Umum dikecualikan dari persyaratan untuk memiliki peringkat profil risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank periode penilaian terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan Laku Pandai. (2) Bank yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi atas pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum; atau b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 35

(1) Bank wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan. (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur lain, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 36

(1) Bagi Bank Umum, laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank Umum yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Tata cara penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Format laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

(1) Bagi BPR dan BPRS, laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BPR dan BPRS menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan. (4) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar: a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (5) Format laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 1-pojk-03-2022 Tahun 2022 tentang LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB X

Pasal 38

BAB XI

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB XII

Pasal 43

Pasal 44